JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan kepada BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK). BPJS TK terpilih sebagai salah satu lembaga yang dianggap memiliki sistem pengendalian gratifikasi terbaik.

“Alhamdulillah ini adalah kado dari KPK untuk BPJS Ketenagakerjaan yang kebetulan pada hari ini BPJS Ketenagakerjaan berulang tahun. Jadi ini adalah ulang tahun penyelenggaraan jaminan sosial ke-41,” kata Direktur Utama BPJS TK Agus Susanto saat ditemui dalam acara peringatan Hakordia 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Walau begitu, Agus menganggap penghargaan ini sebagai sebuah cambuk tanggung jawab moral untuk terus meningkatkan kinerja dan kredibilitas BPJS TK.

“Mudah-mudahan prestasi ini bisa menjadi modal atau menjadi kekuatan untuk menyampaikan kepada semua pihak, termasuk kepada dunia internasional, dan bisa menjadi bagian dari prestasi Indonesia untuk bersaing di kancah global,” katanya.

Agus juga mengatakan diraihnya penghargaan ini merupakan sebuah prestasi berkat kerja keras seluruh insan BPJS TK serta seluruh elemen pemangku kepentingan sehingga BPJS TK bisa mengembangkan tata kelola organisasi yang jauh dari gerakan koruptif.

“BPJS Ketenagakerjaan memang memiliki komitmen dan ini memang satu nilai budaya BPJS Ketenagakerjaan, yaitu budaya integritas. Kita memiliki komitmen untuk terus-menerus mengembangkan budaya integritas dan kita akan lakukan ini secara sistematis menular kepada seluruh elemen,” ungkapnya.

Dalam sistem pengendalian gratifikasi, menurutnya, BPJS TK membangun sebuah prosedur yang disiapkan oleh personel atau karyawannya. Karyawan-karyawan yang disebutnya ‘tunas integritas’ tersebut dilatih dan dididik agar memahami gerakan antikorupsi.

“Saat ini kami memiliki kurang-lebih 400 tunas integritas yang tersebar di seluruh kantor-kantor cabang kami di Indonesia. Harapan kami, dengan tunas integritas, mereka akan melakukan sosialisasi edukasi, bimbingan, termasuk pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan antikorupsi,” pungkasnya.

Sebagai informasi, KPK menyerahkan berbagai penghargaan kepada kementerian, lembaga, dan organisasi pemerintah (KLOP) yang dianggap mendukung gerakan antikorupsi.

Selain kepada BPJS TK, pimpinan KPK Alexander Marwata memberikan langsung penghargaan, antara lain, kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Otoritas Jasa Keuangan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Bank Mandiri, PT Telkom, PT Bank Jabar Banten, dan PT Bank Tabungan Negara. (MAD)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berhasil mengungkap penjualan blangko e-KTP via daring (online). Saat ini, pelaku telah teridentifikasi dan telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya.

“Sesuai dengan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, perbuatan tersebut merupakan tindakan pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar,” kata Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh dalam keterangan tertulis, Kamis (6/12/2018).

Pelaku dapat diidentifikasi setelah rekaman e-KTP miliknya ditelusuri. Zudan menjelaskan e-KTP memiliki nomor identitas yang berbeda satu sama lain.

“Perlu dijelaskan bahwa setiap blangko e-KTP memiliki nomor UID atau nomor identitas chip yang khas, yang membedakan satu dengan yang lain. Nomor ini tercatat secara sistematis sehingga dapat diketahui dengan mudah keberadaan blangko e-KTP,” ujarnya.

Zudan pun mengimbau para pihak yang masih menjual blangko e-KTP agar segera berhenti. Ia menegaskan praktik penjualan tersebut memiliki ancaman pidana berat.

“Kepada semua toko online dan pihak lain yang masih menawarkan penjualan blangko e-KTP untuk menghentikan praktik-praktik yang berindikasi pidana ini karena ancaman pidana yang berat dan dapat mengganggu kekondusifan dan stabilitas negara,” sebut Zudan.

Selain itu, Kapuspen Kemendagri Bahtiar mengingatkan masyarakat agar berhati-hati. Bahtiar mengatakan saat ini Dukcapil memiliki sistem kependudukan yang canggih.

Ia meminta masyarakat tidak ragu melapor apabila ada hal-hal janggal dalam pelayanan e-KTP.

“Masyarakat harus aktif menyampaikan laporan kepada kantor pemerintahan terdekat, RT, RW, kantor desa, kelurahan, dan kecamatan jika menemukan hal-hal yang janggal dalam hal pelayanan e-KTP,” kata Bahtiar.

“Sesuai Pasal 95B UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pelayanan e-KTP tidak dipungut biaya. Dan apabila terjadi pemungutan dalam memberikan pelayanannya terkena sanksi pidana paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp 75 juta,” pungkasnya.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo secara tegas menyatakan, Pemerintah tidak memberi ruang bagi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Tanah Air.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan keterangan pers kepada awak media terkait penyerangan dengan penembakan oleh KKB di Papua yang telah mengakibatkan gugurnya pekerja yang tengah bertugas membangun jalan Trans Papua.

“Saya tegaskan bahwa tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata seperti ini di tanah Papua maupun di seluruh pelosok Tanah Air,” ujarnya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 5 Desember 2018.

Kepala Negara juga telah memerintahkan jajarannya untuk mengejar dan menangkap seluruh pelaku penyerangan.

“Saya juga telah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk mengejar dan menangkap seluruh pelaku tindakan biadab tersebut,” ujar Presiden.

Pada kesempatan tersebut, Presiden atas nama rakyat dan negara menyampaikan dukacita mendalam atas gugurnya para pekerja yang bertugas membangun Trans Papua.

“Saya atas nama rakyat, bangsa, dan negara menyampaikan rasa dukacita yang mendalam kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan dan mari bersama mendoakan agar arwah para pahlawan pembangunan Trans Papua ini diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa,” lanjutnya.

Selain itu, Presiden memastikan bahwa pembangunan jalan Trans Papua sepanjang kurang lebih 4.600 kilometer yang saat ini tengah berjalan akan tetap dilanjutkan. Pemerintah akan terus berupaya membangun Tanah Papua dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Kita juga tidak akan pernah takut. Dan ini malah membuat tekad kita kian membara untuk melanjutkan tugas besar kita membangun tanah Papua,” kata Kepala Negara.

Presiden juga menjelaskan bahwa pemerintah menghadapi tantangan tersendiri dalam membangun Papua. Medan yang sangat sulit sering membuat para pekerja kesulitan untuk mengangkut logistik dari satu titik ke titik lain.

Tak hanya itu, para pekerja juga tak jarang mengalami kendala karena faktor keamanan. Meski demikian, Presiden menegaskan kembali bahwa proyek pembangunan Papua akan terus berjalan.

“Ini yang menyebabkan kadang-kadang misalnya sebuah proyek harus berhenti dulu (untuk dilanjutkan kemudian). Ya karena alamnya yang sangat sulit dan kadang-kadang keamanannya yang masih perlu perhatian sehingga yang bekerja di sana itu betul-betul bertaruh nyawa,” ucapnya.

Untuk diketahui, berdasarkan informasi yang didapat oleh Kapolri, peristiwa penyerangan di Kabupaten Nduga, Papua, mengakibatkan 20 korban jiwa dengan 1 di antaranya merupakan anggota TNI dan 19 lainnya merupakan pekerja Trans Papua.

Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. (TIM)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Menteri Dalam Negeri (Mengadri) Tjahjo Kumolo membuka rapat koordinasi nasional (rakornas) Satpol PP seluruh Indonesia. Tjahjo menyampaikan arahanya agar Satpol PP membantu mengamankan jalannya Pemilu 2019 sampai bahaya aksi radikalisme.

“Hari ini pertemuan dengan Kasatpol PP provinsi, sepulangnya tolong mengundang daerah untuk membicarakan hasil ini. Januari akan ada pertemun Satpol PP se-Indonesia untuk memastikan saja kesiapan dukungan pemerintah daerah untuk suksesnya pileg dan pilpres serentak,” kata Tjahjo di Media Tower Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (5/12/2018).

Tjahjo juga mengingatkan agar Satpol PP bersikap netral dalam Pemilu. Dia menegaskan, Satpol PP tak boleh ikut berkampanye.

“Tugas Satpol PP harus netral, nggak boleh ikut kampanye. Menjelaskan program pemerintah yang berhasil itu boleh, wajib hukumnya. Urusan kampanye ada rambu-rambunya. Makanya Satpol PP pegang aturan itu, jadwal yang baik. Satuan Pamong Praja merupkan aparat sipil negara dituntut netral sebagai uu ASN,” jelasnya.

Baca juga: Mendagri: Tangan Pemerintah Terbatas Perangi Korupsi Racun Demokrasi

Pada kesempatan itu Tjahjo juga menyinggung bahaya radikalisme. Dia meminta personel Satpol PP lebih peka terhadap gerak-gerik masyarakat yang mencurigakan.

“Karena gerakan radikalisme terorisme bisa muncul setiap saat. Kita nggak tahu muncul dari mana. Orangnya sudah terdata tinggal di RT mana, kota mana, semua di tangan intelejen kepolisian tinggal sharingnya nanti di tingkat kota, provinsi menyampaikan ke Satpol PP,” ungkap Tjahjo.

Di hadapan Satpol PP, Tjahjo menjabarkan bahaya korupsi. Dia mengingatkan Kasatpol PP untuk hati-hati menggunakan anggaran karena menjadi area rawan korupsi.

“Kasatpol PP juga sebagai pengguna anggaran hati-hati area rawan korupsi. Ingatkan anak buahnya yang terkait dana hibah bansos, barang dan jasa, jual beli jabatan ini area rawan korupsi, tolong diingatkan,” pungkas Tjahjo.

Rakornas ini dihadiri oleh Kasatpol PP dari seluruh Indonesia. Rakornas ini digelar untuk menyukseskan pemilu 2019.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Komando armada I menggelar uparaca parade dan defile dalam rangka memeringati Hari Armada RI tahun 2018. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Siwi Sukma Aji dalam pidatonya mengingatkan ancaman global yang semakin kompleks di wilayah keluatan Indonesia.

“Perkembangan semakin sulit diprediksi, karena dinamika perubahan global yang begitu cepat dan bentuk ancaman semakin kompleks baik ancaman potensial maupun fatwal, ancaman fatwal yang dihadapi saat ini meliputi paratisme, pelanggaran wilayah dan pelanggaran hukum di laut, dan bencana alam,” ujarnya dalam upacara, di Dermaga Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (5/12/2018).

Tidak hanya itu, Siwi juga menyebut adanya ancaman baru yang kemungkinan akan terjadi. Ia mengajak seluruh personil dalam jajaran koarmada untuk selalu mengantisipasi ancaman tersebut.

“Selain itu adanya ancaman berdimensi baru yang besifat hibrida, berupa kombinasi ancaman konvensional, aksi kriminal serangan asimetris dan serangan cyber harus dapat diantispasi dan dihadapi oleh jajaran Armada TNI AL,” ucapnya.

Hal ini menurut Siwi akan menimbulkan kerugian negara dan menganggu stabilisasi keamanan nasional. Untuk itu ia meminta peringatan hari armada ini agar dijadikan evaluasi dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang semakin optimal.

“Peringatan hari armada juga menjadi wujud dan evaluasi bagi seluruh jajaran armada atas pelaksanaan tugas yang telah diemban sehingga ke depan diharapkan akan semakin optimal,” katanya.

Terakhir, dia meminta agar TNI AL menyiapkan kesiapan kekuatan pasukan. Sebab, kekuatan tinggi itu diperlukan untuk meningkatkan kegiatan pasukan di setiap armada.

“Hal inilah mejadi landasan dalam kebijakan pembangunan kemampuan dan kekuatan TNI AL kedepan supaya pernyataan pasukan TNI perlu ditindaklanjuti dengan penetapan komando pelaksanaan di tiap armada,” tutupnya.(ARF)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengajak seluruh elemen masyarakat mengampanyekan gerakan antikorupsi. Salah satunya dengan mengunakan media sosial.

“KPK yakin media sosial bisa digunakan untuk kebajikan,” kata Laode di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (5/12/2018).

Hal itu disampaikan Syarif saat membuka ‘Festival Media Digital Pemerintah’ dalam memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2018. Dalam acara ‘Festival Media Digital Pemerintah’ tersebut nantinya juga akan diisi dengan diskusi yang dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Syarif kemudian menceritakan akun media sosial KPK yang memiliki jutaan follower atau pengikut. Ia pun yakin para pengikut media sosial KPK itu juga memiliki jiwa antikorupsi.

“Saya yakin pengikut itu, saya yakin antikorupsi. Kalau orang itu betul-betul menyatukan untuk antikorupsi negeri ini pasti akan lebih baik,” ujar Syarif.

Namun, menurut Syarif, jumlah pengikut akun media sosial KPK masih kalah dengan beberapa akun media sosial milik lembaga pemerintahan yang lain. Dengan jumlah yang lebih banyak itu, Syarif berharap akun media sosial lembaga pemerintahan itu turut mengkampanyekan gerakan antikorupsi.

“Kami juga harap konten di media sosial khususnya pemerintah bisa kampanye antikorupsi. Misalnya, Mendagri ‘sekarang yang urus KTP tidak bayar-bayar lagi’,” sebut Syarif.

Tak hanya lembaga pemerintah, Syarif juga meminta seluruh masyarakat ikut serta mengampanyekan antikorupsi melalui media sosial. Salah satunya dengan mengunggah di media sosial jika menemukan praktik-praktik korupsi.

“Misal kalian lihat apa ya tulisan aja. Misalnya masih ada kades yang minta uang saat urus KTP,” pungkas Syarif.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut 154 personel gabungan dari TNI dan Polri telah dikirim untuk mengamankan lokasi penembakan pekerja proyek jembatan di jalur Trans Papua. Moeldoko ingin masyarakat setempat merasa aman.

“154 TNI-Polri dikirim untuk pemulihan. Kita tidak ingin masyarakat di sana merasa situasi tidak menentu. Merasa tidak aman dan nyaman,” ucap Moeldoko kepada wartawan di kantornya, Jalan Veteran, Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Selain itu, Moeldoko meminta setiap proyek yang dikerjakan di daerah rawan di Papua dijaga aparat keamanan. Hal ini agar pengerjaan proyek tidak terganggu.

“Pembangunan tetep berjalan perlu dikawal di daerah yang tidak aman. Perusahaan kontraktor atau BUMN perlu pengawalan TNI-Polri agar pembangunan tetap berjalan dengan baik,” kata Moeldoko.

Menurut Moeldoko, pembangunan di Papua tidak boleh berhenti. Hal ini sebagai bentuk perhatian pemerintah untuk pembangunan Papua.

“Upaya pemerintah Jokowi untuk segera samakan kondisi pemerataan pembangunan ini tidak kenal situasi. Walau kita diganggu, ini kebutuhan besar masyarakat Papua,” kata Moeldoko.

Bagi Moeldoko, pembangunan bisa mengubah kerawanan kawasan. Termasuk di lokasi kejadian di Kabupaten Nduga.

“Masih merah (rawan), makanya Pak Presiden buka akses, semoga daerah jadi tumbuh, tidak terisolasi. Mudah in-out orang. Kesejahteraan meningkat. Kalau berubah, tingkat keamanan juga berubah,” ucap Moeldoko.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mendapat kabar soal penembakan 31 pekerja Trans Papua di Kabupaten Nduga, Papua. Jokowi memerintahkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengecek kasus tersebut.

Jokowi mengatakan, dirinya pernah mengunjungi kawasan Kabupaten Nduga, Papua. Wilayah itu memang masuk dalam zona merah alias berbahaya.

“Kejadiannya itu terjadi di Kabupaten Nduga, dulu memang warnanya merah. Saya dulu pernah kesana,” kata Jokowi ditanya wartawan di Gedung Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (4/12/2018).

Atas kasus penembakan oleh kelompok bersenjata itu, Jokowi meminta Panglima TNI dan Kapolri menelisik jelas kasus tersebut. Sebab dia mengatakan masih ada kabar yang simpang siur.

“Saya perintahkan tadi pagi ke Panglima dan Kapolri untuk dilihat dulu, karena ini masih simpang siur. Karena diduga itu, karena sinyal di sana ngga ada. Apa betul kejadian seperti itu,” katanya.

Namun, Jokowi mengatakan, dia menyadari bahwa pembangunan di tanah Papua memang ada kesulitan, termasuk adanya gangguan dari kelompok bersenjata.

“Kita menyadari pembangunan di tanah Papua itu memang medannya sangat sulit. Dan juga masih dapat gangguan seperti itu,” katanya.

Meski demikian, Jokowi menegaskan pembangunan di Papua terus berlanjut. “Pembangunan ditambah di Papua, tetap berlanjut,” katanya. (NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
KPU mencatat jumlah pemilih tunagrahita sebanyak 43.769 pemilih. Jumlah ini dikatakan masih akan terus bertambah.

“43.769 pemilih data pada saat DPTHP-1. Iya masih ada potensi bertambah,” ujar komisioner KPU Viryan Aziz, saat dihubungi, Selasa (4/12/2018).

Jumlah ini merupakan, data disabilitas mental yang telah tercatat dalam Daftra Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke 1 (DPTHP-1). Viryan mengatakan penggunaan hak pilih disabilitas mental bukanlah hal baru dalam pemilu.

“Penyandang disabilitas mental sudah menggunakan hak pilihnya sejak pemilu 2014, pilkada 2015, 2017 dan 2018. Maknanya hal ini bukanlah hal baru, melainkan sudah dilakukan sejak pemilu sebelumnya dan pilkada,” kata Viryan.

Jumlah pemilih disabilitas ini bertambah dibandingkan pada pilkada 2018. Sebelumnya pada pilkada 2018 pemilih disabilitas mental tercatat sebanyak 36.908 pemilih.

Data pemilih disabilitas sendiri terbagi menjadi 5 bagian. Di antaranya tunadaksa, tunanetra, tuna rungu, tunagrahita dan disabilitas lainnya. Berikut data difabel 2019 berdasarkan DPTHP-1:

Tunadaksa 111.665
Tunanetra 60.102
Tunarungu 66.099
Tunagrahita 43.769
Disabilitas lainnya 93.569
Total disabilitas 375.195
(DON)