JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto akan saling berkompetisi di Pilpres 2019. Namun PD merasa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan partai yang selalu disorot.

“Yang berkompetisi capres itu Pak Jokowi sama Pak Prabowo, tapi yang tiap hari digebukin ini Demokrat dan Pak SBY terus,” ujar Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (17/9/2018).

Hal ini menanggapi pemberitaan dari media Asia Sentinel, yang pernah mengeluarkan berita menyebut SBY melakukan pencucian uang di Bank Century. PD menyesalkan hal tersebut.

“Ini Demokrat ini nggak pernah sepi dari berita, luar biasa mungkin saking seksinya. Terima kasih teman-teman sudah mendapat peluang juga bagi kami. Nggak ada masalah itu tadi, tapi yang benar lah,” ucapnya.

Sebelumnya, kedatangan Hinca ke Dewan Pers ini bertujuan untuk melaporkan media Asia Sentinel. Media ini disebut salah satu media online yang berbasis di Hong Kong.

Hinca mengatakan terdapat artikel yang terbit pada 11 September 2018 terkait kasus Bank Century dan ditulis editor John Berthelsen. Isinya ditujukan untuk menyerang SBY dan PD.

“Di situ ditulis Bank Century itu banknya SBY tempat mencuci uangnya Partai Demokrat,” ujar Hinca.

Padahal, kata Hinca, kasus itu sudah lama selesai. Namun, isu itu dimunculkan kembali menjelang Pilpres 2019 dan dikutip oleh beberapa media di Indonesia.

“Kasus ini sudah ditutup secara politik dan hukum, tiba-tiba muncul dan digoreng di Indonesia. Termasuk media online dan TV,” ungkapnya. (DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pembukaan kongres XXXVI Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) di Bogor, Jawa Barat.

Jokowi tiba di Bogor Green Forest, Jumat (14/9/2018) pukul 09.00 WIB. Jokowi tampak memakai kemeja batik lengan panjang. Turut mendampingi Jokowi, Menkum HAM Yasonna Laoly dan Menristekdikti M Nasir.

Dalam sambutan, Jokowi mengatakan keberagaman yang ada di Indonesia mulai dari keberagaman agama, suku hingga bahasa. Kata Jokowi, keberagaman itu adalah hal yang perlu disyukuri.

“Penduduk kita 263 juta yang hidup di 17 ribu pulau, 514 kabupaten dan 34 provinsi. Ini negara yang sangat besar, sangat besar sekali kelihatan dari ujung barat, ujung timur, ujung utara dan ujung selatan. Terasa betul betapa negara ini negara besar tapi dianugerahi Tuhan perbedaan yang sangat banyak,” kata Jokowi.

Banyaknya suku yang ada di Indonesia menjadi salah satu perbincangan Jokowi kala kunjungan kenegaraan. Dia mencontohkan saat bertemu Presiden Afganistan beberapa waktu , Ashraf Ghani beberapa waktu lalu. Jokowi menanyakan jumlah suku yang ada di Afganistan.

“Saya dari Afganistan, saya iseng tanya ke Presiden Ghani ada berapa suku di Afganistan, beliau jawab 7. Saya bilang Indonesia punya 714. Bayangkan 714,” kata Jokowi.

Selain soal keberagaman suku, di depan peserta kongres, Jokowi mengingatkan agar anak muda harus mengetahui teknologi karena perubahan yang begitu cepat. Jokowi sempat menyinggung soal kecerdasan buatan (artificial intelligent) hingga 3D Printing.

“Kita harus sadar bahwa sekarang ini terjadi perubahan besar di dunia global, berubah begitu cepat harus ikuti semua apalagi anak muda harus tahu artificial intelligent 3D printing, virtual reality, kalau enggak ditinggal kita. Dunia berubah begitu cepatnya dan Revolusi Industri 4.0 3 kali lebih cepat sehingga ini segera terjadi perubahan besar di dunia ini. Apa yang harus kita siapkan? Pekerjaan besar kita ada di situ. Kita bisa lakukan lompatan kalau bisa rencanakan antisipasi perubahan yang ada,” jelas Jokowi. (DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Bandara Internasional Lombok, NTB, akan berganti nama menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid. Elite Partai Demokrat (PD) memprotes rencana ini karena khawatir prasasti yang ditandatangani presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diganti oleh Jokowi.

“Pak Jokowi, apakah Anda tidak punya rasa malu mau mengganti prasasti Bandara Lombok dengan prasasti baru bertanda tangan Anda? ini Video SBY meresmikan membangun dan meresmikan Bandara Lombok,” kata Wasekjen PD Andi Arief melalui akun Twitter, Rabu (12/9/2018).

Penggantian nama bandara ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1421 Tahun 2018. Adapun Zainuddin Abdul Majid merupakan tokoh NTB yang ditetapkan menjadi pahlawan nasional berdasarkan Keppres Nomor 115/TK/Tahun 2017. Kebetulan TGKH Zainuddin Abdul Majid adalah kakek Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang.

“Pergantian itu sudah mendapat persetujuan dari DPRD dan gubernur. Sudah, dan itu kan tokoh nasional, pahlawan nasional satu-satunya dari NTB,” kata Menhub Budi Karya Sumadi saat dimintai konfirmasi.

Bandara Internasional Lombok diresmikan oleh SBY pada 2011. Sebelumnya, bandara di NTB adalah Selaparang.

Bandara tersebut dibangun karena Bandara Selaparang dianggap tak mampu menampung laju penumpang dari dan ke Lombok. Kala itu, Lombok mulai dilirik mata internasional sebagai destinasi wisata selain Bali.

Kala itu SBY meresmikan Bandara Internasional Lombok bersama 2 menteri barunya, Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Menteri Perhubungan EE Mangindaan. Baru meresmikan, SBY langsung meminta runway bandara itu diperpanjang.

“Sekarang runway baru 2.750 meter. Perlu diperpanjang menjadi 3.000 meter. Kepada Menteri Perhubungan saya minta ini tidak terlalu lama. Kan hanya diperpanjang 250 meter,” kata SBY saat berpidato dalam peresmian bandara, Kamis (20/10/2011).

Dalam acara peresmian tersebut juga hadir Jusuf Kalla, yang kala itu merupakan mantan wakil presiden. SBY berpasangan dengan Jusuf Kalla pada periode 2004-2009. Selain itu, SBY langsung bertemu dengan PM Malaysia yang kini telah lengser, Najib Razak, di Lombok setelah meresmikan bandara.

Dibangun pada 2005

Bandara Internasional Lombok (BIL) dibangun pada 2005 atau pada periode pertama kepemimpinan SBY. Saat itu, yang menjabat Menteri Perhubungan adalah Hatta Rajasa.

Sempat ada penolakan oleh sekelompok masyarakat atas pembangunan bandara tersebut. Padahal pihak Angkasa Pura I sudah membebaskan lahan seluas 500 hektare untuk pembangunan bandara.

Hatta Rajasa, yang sedianya melakukan peletakan batu pertama waktu itu, sempat diminta pulang oleh aparat kepolisian karena situasi genting. Namun Hatta menolak kembali ke Jakarta dan tetap melanjutkan prosesi peletakan batu pertama.

Pembangunan Bandar Udara Lombok menelan biaya Rp 945,8 miliar. Meski berbiaya relatif tinggi, kehadiran BIL saat itu dianggap mampu menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. (DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Siapa sosok Ketua Timses Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019 akan diumumkan hari ini. Joko Widodo (Jokowi) menyebut pengumuman disampaikan sore nanti.

“Besok sore akan kita umumkan, besok sore akan kita umumkan, besok sore akan kita umumkan, besok sore,” kata Jokowi berulang kali di Jatim Expo Jalan Ahmad Yani Surabaya, Kamis (6/9) kemarin.

Jokowi masih menutup rapat siapa sosok ketua timses tersebut. Presiden RI saat ini itu pun hanya tersenyum santai menanggapi pertanyaan dari wartawan.

Sebelumnya bakal cawapres Ma’ruf Amin memberi kode bahwa Erick Thohir merupakan Ketua Timses Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019.

“Saya kira Erick Thohir merupakan… kalau nggak salah sudah ditetapkan apa ya. Nanti kan akan diumumkan,” kata Ma’ruf di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (5/9).

Meski menyatakan sudah ada penetapan, Ma’ruf tetap meminta publik menunggu pengumuman resmi. Pengumuman akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Tunggu saja tanggalnya,” ujarnya.

Ketua Umum PPP Romahurmuziy atau Rommy juga menyebut nama Erick memang menguat. Kinerjanya di gelaran Asian Games 2018 sebagai Ketua Inasgoc jadi salah satu faktornya.

“Itu salah satu yang menguat… kita tunggu saja,” ujar Rommy, Selasa (4/9).

Informasi yang dihimpun, penetapan Erick sebagai Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf sedianya dilakukan kemarin. Namun pengumuman itu urung dilakukan.

Urungnya pengumuman ini memunculkan spekulasi perubahan nama tokoh yang akan memimpin timses Jokowi-Ma’ruf. Apalagi ada kisah Mahfud Md, yang batal menjadi cawapres pada menit-menit akhir. (DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah melakukan pertemuan dengan KPU dan Bawaslu untuk membahas bacaleg eks napi korupsi. Dalam pertemuan itu, terdapat dua opsi yang nantinya dapat dijadikan jalan penyelesaian.

“Diskusi sangat dinamis kita sampaikan semua KPU, Bawaslu menyampaikan persoalannya satu per satu. Dua langkah yang diambil,” kata Ketua DKPP Harjono setelah melakukan pertemuan di kantor DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (5/9/2018).

Opsi pertama adalah mendorong Mahkamah Agung (MA) segera memutus sengketa terkait caleg eks napi koruptor. Menurutnya, MA memiliki kewenangan segera memutuskan kasus ini.

“Pertama, mendorong pada MA untuk segera memutus dan akan disampaikan secara formal. Kita berpendapat MA punya satu kewenangan memutuskan secara cepat,” kata Harjono.

“Tidak sebagaimana MA menghadapi JR (judicial review) yang lain. Pasal 76 (Undang-Undang Pemilu) berisi memerintahkan kepada MA untuk dapat memeriksa dan memutuskan secara cepat,” sambungnya.

Opsi kedua, nantinya KPU dan Bawaslu akan kembali melakukan pendekatan kepada parpol. Hal ini disebabkan sebelumnya parpol telah menandatangani pakta integritas untuk tidak mencalonkan eks napi korupsi.

“Di samping usaha jalur hukum, maka akan dilakukan pendekatan juga pada parpol, karena parpol juga sudah menulis pakta integritas dan dalam pakta integritas bersepakat untuk tidak mencalonkan mantan napi koruptor,” kata Harjono.

Diharapkan parpol dapat menarik kembali bacaleg yang berstatus sebagai eks napi korupsi. Menurutnya, bila parpol menarik bacalegnya, pencalonan atau putusan panwaslu tidak menjadi masalah.

“Kalau ini bisa didialogkan kembali dan kemudian ada kerelaan dari parpol, pakta integritas harus ditegakkan dan parpol yang calonnya ada persoalan korupsi, jika ada yang terkena korupsi, calonnya bisa ditarik kembali,” kata Harjono.

“Kalau parpol menarik calon yang diputus, sehingga tidak ada (eks napi korupsi) yang dicalonkan, maka tidak ada lagi efeknya penyelesaian ini,” sambungnya. (DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik gubernur dan wakil gubernur di Istana Negara, Jakarta. Ada sembilan pasangan gubernur dan wakil gubernur yang dilantik Jokowi kali ini.

Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/9/2018). Pelantikan itu berdasarkan Keppres RI No 152/P-154/P dan 156/P tertanggal 28 Agustus 2018, 157-158/P tertanggal 29 Agustus 2018, dan 159-162/P tertanggal 4 September 2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2018-2023.

Setelah pembacaan keppres, Jokowi kemudian mengambil sumpah jabatan para pejabat tersebut didampingi oleh para rohaniwan.

“Saya minta Saudara-saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya,” kata Jokowi, yang kemudian mengucapkan sumpah jabatan diikuti oleh para gubernur dan wakil yang akan dilantik.

“Demi Allah saya bersumpah (Islam)/Demi Tuhan saya berjanji (Katolik/Protestan)/Om Atah Paramawisesa saya bersumpah (Hindu), bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur/sebagai wakil gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa,” ucap Jokowi diikuti oleh para pejabat yang dilantik.

Selanjutnya para gubernur dan wakil gubernur serta Jokowi melakukan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan gubernur dan wakil gubernur masa jabatan 2018-2023.

Hadir dalam pelantikan ini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang, Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo, Ketum PPP Romahurmuziy, hingga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Berikut daftar gubernur-wakil gubernur terpilih yang akan dilantik besok:

1. Nurdin Abdullah-Sudirman Sulaiman (Sulsel)
2. Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Sumut)
3. Ali Mazi-Lukman Abunawas (Sultra)
4. Ganjar Pranowo-Taj Yasin Maimoen (Jateng)
5. I Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Bali)
6. Sutarmidji dan Ria Norsan (Kalbar)
7. Viktor Bungtilu Laiskodat-Josef Nae Soi (NTT)
8. Lukas Enembe dan Klemen Tinal (Papua)
9. Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (Jabar)
(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Nama ketua timses Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin untuk Pilpres 2019 akan diumumkan sebelum 7 September 2018. Muncul wacana ketua timses diumumkan Rabu (5/9) besok.

“Akan umumkan segera, (Rabu) ya bisa jadi juga, yang bisa memastikan kan hanya Pak Jokowi dan Allah,” jelas Sekjen PPP Arsul Sani di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (3/9) malam.

Ketika ditegaskan kembali mengenai Rabu Pon, Arsul tertawa dan kembali berbicara kemungkinan tersebut.

“Ha-ha-ha… bisa jadi,” kata Arsul.

Sebab sebelumnya, Jokowi disebut akan mengumumkan ketua timses selepas perhelatan Asian Games 2018. Kebetulan juga, hari Rabu besok adalah Rabu Pon menurut tanggalan Jawa.

Mengapa Rabu Pon? Jokowi lahir di Rabu Pon tanggal 21 Juni 1961. Entah berkaitan langsung atau tidak, keputusan penting Jokowi kebanyakan di hari Rabu, termasuk soal ketua timses nanti.

Jokowi memang tengah mempertimbangkan tokoh dari kalangan muda untuk menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional. Dua nama yang dinilai mewakili generasi muda di antaranya Najwa Shihab dan Erick Thohir.

Meski namanya santer disebut jadi Ketua TKN, Erick mengaku belum mendapat tawaran untuk menempati posisi itu. “Saya belum ada hal itu,” kata Erick seusai rapat penutupan Asian Games 2018 di Mapolda Metro Jaya, Kamis (30/8).

Selain Erick dan Najwa, nama Wishnutama juga disebut-sebut masuk bursa Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf. Tak menanggapi serius, kedua sahabat ini ternyata hanya saling berkelakar.

“Erick juga sama kayak saya, artinya kita nggak pernah obrolin. Karena saking sibuknya, ya kemarin sibuknya, kita nggak sempet mikirin ini-itu,” ujar Wishnutama, Senin (3/9).

Jadi, akankah ketua timses Jokowi diumumkan Rabu Pon?
(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Perayaan HUT ke-70 Polisi Wanita (Polwan) di Monas, Jakarta Pusat diisi dengan berbagai aksi. Salah satunya aksi Polwan mengendarai motor gede (moge) yang membuat kagum istri Presiden Joko Widodo (Jokowi), Iriana Widodo.

Para polwan beraksi menggunakan moge Harley-Davidson. Di awal aksi, seorang polwan sempat melakukan putaran ekstrem hingga standing yang mendapatkan tepuk tangan riuh dari Iriana serta sejumlah menteri Kabinet Kerja Jokowi yang hadir.

Kemudian, sejumlah polwan melakukan berbagai formasi dengan moge tersebut. Mulai dari zig-zag hingga haluan kiri dan kanan. Di akhir aksi, Iriana bersama menteri dan pejabat Polri yang hadir melakukan standing applause kepada mereka.

Tak hanya itu aksi yang dilakukan polwan di perayaan HUT ke-70. Mereka juga menampilkan beladiri, kolone senapan hingga marching band.

Perayaan ini dihadiri sejumlah menteri perempuan di kabinet kerja Jokowi Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Yohana Yambise dan Menkes Nila Moeloek.

Inspektur upacara dalam peringatan HUT ke-70 Polwan ini yakni Wakapolda Kalimantan Barat Brigjen Pol Sri Handayani. Upacara dimulai dengan pembacaan Tribrata. Upacara HUT ke-70 Polwan dihadiri 2.000 pasukan perempuan yang merupakan gabungan Polwan, Wanita TNI, Satpol PP Perempuan, ASN Perempuan pada Polri, Dinas Perhubungan dan Pramuka. (NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
KPK ikut bicara soal eks koruptor yang diloloskan Bawaslu menjadi calon anggota legislatif (caleg). KPK heran dengan parpol yang tetap mengajukan caleg eks koruptor.

“Kita sebenarnya dari awal mendukung PKPU, sebaiknya partai politik itu (eks koruptor) tidak dicalonkan lagi untuk calon legislatif. Memangnya parpol kekurangan kader apa? Sampai misalnya harus mencalonkan lagi mantan napi koruptor. Tapi itu bukan ranah KPK, itu ranah KPU dan Bawaslu,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Pulau Ayer, Kepulauan Seribu, Sabtu (1/9/2018).

Pernyataan ini disampaikan Syarif terkait adanya eks narapidana korupsi yang diloloskan sebagai bacaleg. Syarif menyerahkan persoalan tersebut kepada KPU, Bawaslu dan partai politik.

“Banyak yang berpendapat karena dasar hukumnya yang itu tidak ada larangan untuk mencalonkan tapi ada aturan KPU. Kita menyerahkan kepada niat baik antara partai politik dan KPU dan Bawaslu untuk mengatur itu. Tapi KPK sejak awal berprinsip Indonesia nggak kekurangan orang. Kita ini (penduduknya) 250 juta, masa harus mencalonkan lagi yang mantan napi koruptor,” sambungnya.

Namun Syarif menegaskan, KPK tak bisa mencampuri urusan KPU dan Bawaslu. Dia hanya berharap parpol mengusung bacaleg yang tidak pernah menjadi napi korupsi.

“Saya tidak bisa mencampuri urusan Bawaslu, kalau menurut penilaian Bawaslu itu dibolehkan. Kalau misalnya orang tidak sepakat dengan aturan yang dikeluarkan oleh KPU mereka meminta untuk diselesaikan di Bawaslu,” ujarnya.

“Oleh karena itu keputusan Bawaslu begitu kayaknya akan jalan terus. Tapi kami selalu berharap dan mendukung KPU waktu itu untuk semua calon legislatif itu sebaiknya diupayakan benar itu tidak terlibat kasus-kasus korupsi di masa lalu,” sambung Syarif. (ADI)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Ketua tim sukses (timses) Jokowi-Ma’ruf Amin akan diumumkan sebelum 7 September. Penunjukan ketua timses menjadi kewenangan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“(Itu) sepenuhnya kewenangan Pak Jokowi dan Pak Ma’ruf. Kami sudah intens komunikasi dengan Pramono Anung dan akan diumumkan sebelum 7 September,” ujar Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDIP, Jl Diponegoro, Jakarta Puast, Sabtu (1/9/2018).

Soal jabatan ketua timses atau Tim Kampanye Nasional (TKN) yang masih kosong, Jokowi pernah bicara santai.

“Oh ketuanya belum? Oh iya nanti dicarikan,” katanya dengan bercanda, Rabu (22/8).

“Santai saja, nggak usah tergesa-gesa,” sambung dia.

Belakangan, sederet nama, dari pengusaha hingga menteri di Kabinet Kerja, muncul sebagai calon Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf.

Jokowi memang tengah mempertimbangkan tokoh dari kalangan muda untuk menjadi Ketua TKN. Dua nama yang dinilai mewakili generasi muda di antaranya Najwa Shihab dan Erick Thohir.

Meski namanya santer disebut jadi Ketua TKN, Erick Thohir mengaku belum mendapat tawaran untuk menempati posisi itu. “Saya belum ada hal itu,” kata Erick.(NGO)