JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Pemerintah terus bersolek menyambut gelaran Asian Games 2018. Salah satunya dengan menggagas acara bernama Harmoni Indonesia.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) menjadi penyelenggara acara. Menristekdikti Mohamad Nasir mengatakan, ada 3 tujuan digelarnya acara ini
“Pertama untuk merajut dan memperkokoh kebangsaan. Kita juga ingin menyukseskan Asian Games 2018,” kata Nasir dalam jumpa pers di Kemristekdikti, Jl Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (3/8/2018).
Tujuan berikutnya digelarnya acara ini, menurut Nasir, adalah untuk menyambut hari kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 2018. Agar acara sukses, Harmoni Indonesia akan melibatkan seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta di 34 provinsi. Acara ini sendiri bakal digelar pada 5 Agustus 2018 mendatang.
“Perguruan tinggi kami libatkan se-Indonesia. Kami punya 7 juta mahasiswa dari Aceh sampai Papua. Acara akan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia, lagu perjuangan. Akan kami dorong terlibat perguruan tinggi di Indonesia,” sebut Nasir.
Para rektor perguruan tinggi se-Indonesia disebut Nasir telah dipanggil. Acara mengambil tempat di parkir timur Gelora Bung Karno (GBK). Presiden Joko Widodo akan hadir langsung untuk ikut bernyanyi. Komposer Addie MS akan memimpin paduan suara massal ini.
Sementara itu, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto menegaskan, acara ini merupakan gagasan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satu tujuan acara memang menyambut Asian Games 2018.
“Jadi Harmoni Indonesia adalah gagasan Bapak Presiden. Tujuannya untuk merajut kebangsaan dan membangun persatuan Indonesia. Kedua, sosialisasi Asian Games,” jelas Sidarto.
Sidarto lanjut menjelaskan perihal pemilihan lokasi acara. Parkir timur GBK diambil karena pertimbangan estetika.
“Kenapa di parkir timur GBK, karena background gedung GBK sangat megah. Panggungnya di sana. Ini gagasan dari Presiden sendiri,” ucap Sidarto.(MAD)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan membuka pendaftaran capres-cawapres 2019. Saat pendaftaran nanti, ketua umum dan sekjen tiap parpol pengusung harus hadir.
“Dalam pencalonan presiden inikan pimpinan politik kan harus datang bersama dengan calonnya. Ketum dan sekjen harus hadir pada saat pendaftaran, masing-masing parpol,” ujar Komisioner KPU Hasyim Asyari, di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (3/8/2018).
Hasyim mengatakan pendaftaran capres-cawapres berbeda dengan pendaftaran parpol peserta pemilu. Saat pendaftaran capres-cawapres para pimpinan parpol pengusung paslon harus datang bersamaan.
“Berarti berbeda dengan pendaftaran partai masing-masing datang sendiri, kalau ini kan harus datang bersamaan,” ucap Hasyim.
Hasyim berharap parpol dapat menyampaikan ke KPU siapa saja yang akan datang untuk mendaftarkan. Parpol diminta menyampaikan informasi ini minimal sehari sebelum pasangan calon didaftarkan.
“Siapa yang akan hadir itu harus diorganisir supaya disampaikan atau didaftarkan ke KPU, baiknya sebelum jadwal pendaftaran. Kalau jadwal pendaftaran tanggal 4 (Agustus) maka kemudian tanggal 3 Agustus sebelum itu, atau setidaknya sehari sebelum pasangan calon didaftarkan,” katanya.
Hal ini sesuai dengan Peraturan KPU nomor 22 tahun 2018 pasal 13 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang isinya sebagai berikut:
Pasal 13
(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
(2) Pendaftaran Bakal Pasangan Calon hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
(3) Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan Bakal Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Dalam hal Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau salah seorang bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.(NGO)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meninjau Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta. JK tampak ditemani oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
JK tiba di Wisma Atlet, Jalan Sunter Jaya 1, Kemayoran, Jakarta, Jumat (3/8/2018) sekitar pukul 08.10 WIB.
JK berikutnya diantar melihat-lihat kamar atlet di lantai 6. Selain Anies, tampak menenami JK di antaranya Menpora Imam Nahrawi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Wakapolri Komjen Syafruddin selaku Ketua Kontingen, dan Ketua pelaksana Asian Games 2018 (INASGOC) Erick Thohir.
Setelah meninjau Wisma Atlet, JK diagendakan meninjau Pelatnas Atletik di Pintu Satu Senayan, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat. Setelah itu, JK juga akan meninjau venue Pelatnas Aquatic dalam hal ini venue olahraga polo air dan renang indah yang juga berlokasi di GBK.
Masih di Kompleks GBK, JK selanjutnya akan meninjau Workshop Kostum dan Properti Opening dan Closing Ceremony Asian Games 2018. Sebagai agenda terakhir di GBK, JK akan menggelar rapat koordinasi dalam rangka pengamanan, persiapan, dan pelaksanaan Asian Games 2018.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan pembangunan infrastruktur sangat penting. JK mencontohkan kemacetan yang terjadi di Jakarta merupakan indikator kemajuan tapi tidak ditunjang infrastruktur yang memadai.
Hal ini disampaikan JK saat membuka lokakarya pembangunan infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (2/8/2018).
“Masalah infrastruktur di Indonesia tentu masalah yang sangat penting. Tapi infrastruktur itu di mana pun penting,” ujar JK dalam sambutannya.
JK lalu menyebut Amerika sebagai negara maju juga akan membangun infrastruktur jika terjadi masalah ekonomi. Demikian halnya dengan negara maju lainnya.
“Apalagi di negara kita yang pembangunan infrastrukturnya mengalami kelambatan. Salah saru cirinya, di Jakarta macet terus. Kemacetan itu adalah kemajuan, tapi tidak dilengkapi infrastruktur, itu contoh yang paling sederhana,” kata JK.
Berbagai upaya juga dilakukan pemerintah untuk membangun infrastruktur, salah satunya melalui APBN, APBD, dan peran sektor swasta. Namun swasta juga harus mendapatkan keuntungan ekonomi
“Swasta tentu mempunyai batasan. Batasannya ialah dua hal di sini, economic viable (keuntungan ekonomi) tentu keduanya. Swasta biasanya yang ikut kalau business viable,” ucapnya.
Namun tidak semua infrastruktur merupakan economic viable maupun business viable. Salah satunya pengairan, yang merupakan economic viable tapi bukan business viable.
“Jalan desa, jalan kabupaten, tetap sangat penting, tetapi secara bisnis tentu sulit. Tetapi bikin jalan tol, bikin pelabuhan, pelabuhan udara, listrik, semuanya tentu dapat dihitung,” tuturnya.
Untuk itu, kerja sama pemerintah dengan badan usaha bukan lagi hal yang baru. “Itu semua juga menjadi gabungan daripada kemampuan swasta buat kerja sama dengan pemerintah untuk membangun struktur yang dibayar kemudian,” imbuhnya. (MAD)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) goblok. Alhasil, 9 hakim konstitusi melayangkan nota keberatan ke OSO. Sikap kenegarawanan OSO dipertanyakan.
“Mestinya pimpinan lembaga negara menjaga dirinya dari sikap-sikap ‘jalanan’,” kata Direktur Pusako Universitas Andalas, Feri Amsari, Rabu (1/8/2018).
Pernyataan OSO itu disampaikan dalam sebuah talkshow di televisi nasional. Ia mengomentari dan tidak sependapat dengan putusan MK yang melarang pengurus parpol jadi DPD. Namun komentar ‘goblok’ itu dinilai berlebihan.
“Untuk itu anggota DPD lainnya dapat menindak sikap jalanan itu dengan melaporkannya sebagai pelanggaran etik,” cetus Feri.
Adapun langkah MK yang menyurati OSO, merupakan langkah tepat. Lembaga yudikatif tidak antikritik, tapi tetap harus dijaga marwahnya.
“Menurutku tindakan MK sudah sangat tepat karena kewibawaan MK perlu dijaga. Tidak terima putusan MK dibolehkan, bahkan MK juga terbuka untuk dikritik, tetapi menghina peradilan (contempt of court) adalah pidana,” pungkas Feri.
Sementara itu, pihak DPD langsung menyurati MK untuk menjawab keberatan tersebut.
“Prinsipnya, Pak Oesman Sapta sangat menghormati hukum, termasuk putusan tersebut. Pernyataan itu, tak bermaksud menghina atau merendahkan kehormatan dan kewibawaan MK, Hakim Konstitusi, maupun putusan-nya,” ujar Plt Sekjen DPD Ma’ruf Cahyono.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Garindo (Gerakan Anak Bangsa Republik Indonesia) mengapresiasi program pembangunan yang telah dijalankan pemerintahan Presiden RI Joko Widodo hingga saat ini.
Untuk itu, sebagai komunitas gerakan masyarakat dan bagian dari perjuangan rakyat yang terdiri dari berbagai latar belakang, Garindo menyatakan mendukung penuh kepada Joko Widodo untuk melanjutkan keberhasilan program-program pembangunan Indonesia, yang telah memberikan manfaat serta dirasakan oleh rakyat Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Garindo Jerry F. Monintja dalam acara mendeklarasikan dukungan kepada Joko Widodo untuk maju kembali menjadi Presiden RI periode 2019-2024, di Gedung Juang, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (28/07/2018) kemarin.
Acara deklarasi yang juga dikemas dengan diskusi bertema “Bangkitkan Kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dengan Mendukung Program Pembangunan Ir. H. Joko Widodo Serta Mengawasi Suksesnya Asian Games 2018” ini dihadiri Dr. Ali Muchtar Ngabalin (Staf Ahli Komunikasi Kantor Staf Presiden), Deputi Pemberdayaan Pemuda Kementerian Olah Raga (Kemenpora), dan para pengurus serta anggota Garindo.
Lebih lanjut Jerry menambahkan, Gerindo yang mempunyai keterwakilan di 18 Provinsi dan 4 Perwakilan Luar Negeri ini
akan memperjuangkan figure pemimpin yang dianggap mampu, bersih, layak dan pantas.
“Kita bagian dari perjuangan rakyat. Bagaimana kita memperjuangkan figure yang kita anggap mampu, bersih, layak dan pantas. Karena perjuangan rakyat itu tidak kita anggap ringan, terutama dalam rangka menjawab persoalan-persoalan bangsa. Sehingga kalau disini ada tema bangun masa depan bangsa, ada korelasi perjuangan Garindo memilih dan memperjuangkan figure pemimpin terbaik, figure terbaik itu adalah Jokowi itu sendiri,” ujar Jerry.
Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo melalui pesan singkatnya yang dibacakan oleh Dr. Ali Muchtar Ngabalin, mengatakan bahwa Presiden Jokowi mengapresiasi dukungan Garindo kepada dirinya dan senantiasa mengawal program pembangunan di Indonesia.
“Kita harus maju terus. Saya mengapresiasi temen-teman Garindo mengadakan kegiatan ini, namun disela-sela kesibukan ini saya tidak bisa datang, namun saya nyatakan apresiasi dan terima kasih. Bersatu itu adalah pangkal dari sebuah keberhasilan. Hanya dengan bersatu kita bisa meraih kesuksesan dan keberhasilan,” pesan Presiden Jokowi untuk Garindo.
Jerry mengatakan, seorang figure pemimpin hendaknya bukan saja memiliki kepintaran tetapi juga harus bersih, kreatif dan inovatif.
“Harapan kedepan, ini menjadi kerangka dasar untuk pemimpin-pemimpin kedepan yang memenuhi syarat. Jadi tidak cukup dengan pintar tapi bersih dan Inovatif,” tukasnya.
“Tentunya kita terus berjuang secara patut artinya tidak menghalalkan berbagai cara, tidak melakukan intrik-intrik negatif, tapi berjuang untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.(BAS)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertolak ke Bandung, Jawa Barat. Jokowi hendak melantik 1.456 calon Pamong Praja Muda angkatan XXV lulusan tahun 2018 di Kampus IPDN Jatinangor.
Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan, Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana bertolak ke Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia-1 dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta pada pukul 07.20 WIB, Jumat (27/7/2018).
“Tiba di Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara, Bandung pukul 07.44 WIB, Presiden dan Ibu Iriana melanjutkan perjalanan menuju kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Presiden diagendakan melantik 1.456 calon Pamong Praja Muda angkatan XXV lulusan tahun 2018,” kata Bey dalam keterangan tertulis.
Usai pelantikan di IPDN, Jokowi akan menunaikan ibadah salat Jumat di kawasan Jatinangor dan dilanjut dengan makan siang bersama sebelum kembali ke Jakarta.
Turut mendampingi Jokowi dan Iriana dalam penerbangan ke Jawa Barat yakni, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Staf Khusus Presiden Adita Irawati, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi dan Komandan Paspampres Mayjen TNI (Mar) Suhartono.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akhirnya memiliki wakil ketua tambahan. Wakil Ketua III DPD dijabat oleh senator asal Jawa Tengah Akhmad Muqowam.
Muqowam terpilih lewat sistem voting. Muqowam mengalahkan 4 senator yang menjadi pesaingnya, Yakni Habib Ali Alwi senator asal Banten, Ajiep Padindang senator asal Sulawesi Selatan, Sofwat Hadi senator asal Kalimantan Selatan, dan Ibrahim Agustinus Medah senator asal NTT.
Voting dilakukan dalam sidang paripurna di gedung Nusantara V, kompleks Senayan, Jakarta, Kamis (26/7/2018). Sidang paripurna dimulai sekitar pukul 14.30 WIB usai diskorsing selama 2 jam.
Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua DPD Nono Sampono. Selain Nono, pimpinan yang hadir adalah Ketua DPD Oesman Sapta Odang dan Darmayanti Lubis.
Dalam pemungutan suara Muqowam menang tipis dari senator asal NTT Ibrahim. Muqowam mengantongi 30 suara, sementara Ibrahim mengantongi 29 suara.
Sedangkan calon lainnya, Habib Ali mengantongi 7 suara, Sofwat 2 suara, dan Ajiep memperoleh 19 suara. 87 senator termasuk 3 pimpinan sidang ikut memberikan suara dalam pemungutan itu.
“Berdasarkan hasil pemungutan suara. Saudara Akhmad Muqowam ditetapkan sebagai Wakil Ketua III DPD RI,” ujar Nono.
Sidang paripurna kemudian diskors kembali hingga pukul 16.30 WIB. Rencananya, sidang akan dilanjutkan digencarkan dengan pengambilan sumpah/janji terhadap Nono.
Seperti diketahui, UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3 sudah resmi diundangkan. DPD mendapat satu tambahan pimpinan Dewan.
Saat ini, DPD dijabat 3 pimpinan. Mereka adalah Oesman Sapta Odang (ketua) dan 2 wakil ketua, yang dijabat Nono Sampono dan Darmayanti Lubis. (NGO)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum Partai Demokrat (PD) dijadwalkan bertemu malam nanti. Partai Gerindra yakin PD mau diajak berkoalisi di Pilpres 2019.
“Kami yakin bahwa demi kebaikan bangsa dan negara, demi perbaikan ekonomi, dan demi kebaikan negara ini, Demokrat mau bergabung bersama koalisi yang akan dibentuk,” ujar anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade kepada wartawan, Selasa (24/7/2018).
Keyakinan ini, sebut Andre, dilatarbelakangi hubungan baik di antara kedua pucuk pimpinan partai itu. Prabowo dan SBY menurut dia tak pernah punya persoalan di masa lalu.
“Pertama, Pak SBY dan Pak Prabowo tidak pernah punya masa lalu yang kurang baik. Beliau berdua adalah sahabat lama yang punya hubungan baik selama ini,” kata Andre.
Dia pun optimistis pertemuan Prabowo dan SBY nanti malam berlangsung lancar dan hangat. Andre menyebut PD dan Gerindra punya kesamaan frekuensi soal pembangunan Indonesia.
“Kami Gerinda optimistis insyaallah pertemuan nanti malam antara Pak Prabowo dan Pak SBY bisa berjalan lancar, hangat, penuh kekeluargaan, dan insyaallah akan ada solusi terbaik bagi bangsa Indonesia ke depan,” tuturnya.
Pertemuan SBY dan Prabowo dijadwalkan akan berlangsung di kediaman SBY di kawasan Mega Kuningan, Jakarta. Menurut jadwal, pertemuan digelar pukul 19.30 WIB.(NGO)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Sel mewah di Lapas Sukamiskin terbongkar. Operasi tangkap tangan (OTT) yang dijalankan KPK di Lapas Sukamiskin membuka dugaan adanya suap untuk mendapatkan fasilitas sel istimewa. Kementerian Hukum dan HAM meminta maaf.
OTT terhadap Kepala Lapas Sukamiskin, Wahid Husen, seolah menyingkap dugaan praktik culas di lapas khusus koruptor. OTT yang digelar pada Jumat (20/7) kemarin itu bahkan menemukan sel yang kosong, yakni sel yang seharusnya dihuni Fuad Amin dan narapidana Tubagus Chaeri Wardana. Belakangan dinyatakan pihak Dirjen Lembaga Pemasyarakatn, keduanya sedang berobat.
Dari OTT itu, KPK mengamankan barang bukti suap fasilitas sel mewah dan izin napi di Lapas Sukamiskin yakni uang total RP 279.920.000 dan USD 1.410. Selain itu, ada du mobil Wahid Husen yang diamankan KPK karena diduga terkait suap, yakni Mitsubishi Triton Exceed dan Pajero Sport Dakkar.
KPK juga menemukan fasilitas terlarang di dalam sel berupa alat pemanas air (water heater) hingga kloset duduk. Ada juga AC yang terpasang di dinding kamar. Televisi layar datar, wastafel, hingga kulkas mini ikut melengkapi sel. Fasilitas itu ada di sel Fahmi Darmawansyah, narapidana korupsi kasus suap satelit monitoring Bakamla.
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) telah menyatakan permintaan maafnya kepada masyarakat dan kepada seluruh Indonesia. Pihak Kemenkum HAM menilai ini sebagai permasalahan serius dan harus menjadi perhatian.
“Kejadian di Sukamiskin kami mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas kejadian ini,” kata Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkum HAM Sri Puguh Budi Utami di kantor Kemenkum HAM, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Sabtu (212/7/2018).
Sekalian, Sri Puguh juga meminta maaf kepada Jokowi dan Menkum HAM Yasonna Laoly. Yasonna disebut bakal menangani perkara ini dengan lebih serius dan menyampaikannya kepada Presiden.
Protes keras terdengar dari arah Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menuntut agar Yasonna dicopot saja dari jabatan Menkum HAM. ICW ragu dengan komitmen antikorupsi Yasonna.
“Sebaiknya Jokowi mengganti Pak Yasonna karena memang, jadi justru performance-nya Jokowi menurun akibat tidak diurus dengan baik. Kan ada isu, soal penajara, kedua revisi undang-undang KUHP,” kata Peneliti ICW Emerson Yuntho.
Banyak pihak ingin pengelolaan Lapas di seluruh Indonesia lebih baik dan mencerminkan rasa keadilan. Kemenkum HAM bakal menggelar pembersihak terhadap rasilitas-fasilitas yang tak seseuai dengan standar lapas di seluruh Indonesia, mulai Senin (22/7/2018) ini.
“Bapak Menkum HAM mulai Senin besok akan dilakukan pembersihan terhadap fasilitas yang tidak sesuai dengan standar di seluruh Indonesia,” kata Sri Puguh.
Dikatakannya, para Kepala Lapas dan Kepala Rutan juga diminta untuk menegakkan prosedur operasi standar terkait Lapas dan Rutan. Terbuka kemungkinan, pejabat-pejabat bakal dievaluasi oleh Yasonna.
Apakah langkah Kemenkum HAM bakal efektif menghapus coreng dari Lapas Sukamiskin? Kita nantikan saja.(NGO)