JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
4 Tahun Jokowi, diet peraturan terus dilakukan. Namun, trend kini berubah yaitu daerah subur membuat peraturan sehingga obesitas hukum terus terjadi.

“Reformasi regulasi masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya belum jelasnya strategi kebijakan pemerintah untuk mengendalikan regulasi daerah agar tidak bertentangan dengan regulasi pusat dan kepentingan umum,” ujar Direktur Puskapsi Universitas Jember, Dr Bayu Dwi Anggono, Senin (22/10/2018).

Pasca putusan MK yang membatalkan kewenangan Pemerintah Pusat untuk membatalkan Perda, Kemendagri tidak juga mengambil kebijakan alternatif untuk tetap dapat menjaga Perda dalam bingkai sistem hukum nasional dan NKRI.

“Akibatnya saat ini banyak bermunculan lagi regulasi ‘kontroversial’ di berbagai daerah,” ujar pakar perundang-undangan itu.

Menurut Bayu, ketimbang segera membuat kebijakan untuk menertibkan regulasi daerah, justru kemendagri menunjukkan ego sektoral saat ada kementerian lain yang mencoba membuat terobosan kebijakan untuk menjadikan regulasi daerah selaras dengan regulasi pusat.

“Tantangan ini tentunya patut menjadi perhatian untuk diselesaikan di sisa 1 tahun masa jabatan Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla,” ujarnya.

Namun secara umum, kinerja 4 tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla di bidang penataan peraturan perundang-undangan (reformasi regulasi) telah menunjukkan perkembangan ke arah yang positif. Meskipun juga masih banyak tantangan yang menghadang. Kinerja reformasi regulasi bisa dinilai dari bagaimana proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan pasca/setelah pengundangan peraturan perundang-undangan.

“Dari aspek proses pembentukan regulasi, saat ini telah terdapat mekanisme yang memastikan semua regulasi di tingkat pusat pembentukannya harus melalui proses harmonisasi atau penyelarasan substansi, di mana jika sebelum-sebelumnya Kementerian hukum dan HAM hanya berwenang melakukan harmonisasi Rancangan UU, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden maka saat ini juga berwenang melakukan harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri dan Peraturan Lembaga termasuk komisi-komisi,” papar Bayu.

Saat ini, Kementerian Hukum tidak lagi hanya menjadi ‘tukang stempel’ melainkan kini berwenang memastikan secara substansi regulasi yang akan diundangkan telah selaras dengan regulasi lainnya dan putusan pengadilan.

“Dari aspek setelah pengundangan, maka saat ini telah terdapat mekanisme penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur non litigasi yang memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengadukan berbagai masalah ketidakpastian hukum yang diakibatkan keberadaan berbagai regulasi yang atas masalah tersebut pengadilan yaitu MK atau MA tidak berwenang menyelesaikannya seperti konflik atas peraturan perundang-undangan sejenis seperti konflik norma sesama peraturan menteri atau lembaga,” pungkasnya. (DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Perjalanan Kapal Kemanusiaan yang membawa ribuan ton bantuan untuk Palu, Sigi, dan Donggala masih berlanjut. Usai kedatangan perdananya di Palu pada 13 Oktober silam, Kapal Kemanusiaan kembali berlabuh di Palu.

Dari Jakarta, KMP Drajat Paciran yang menjadi Kapal Kemanusiaan tahap dua ini bersandar di Pelabuhan Pantoloan, Palu, Minggu (21/10/2018).

Kapal membawa 1.000 ton bantuan pangan dan logistik, yang terdiri dari air mineral, sembako, makanan bayi, selimut, tenda, obat-obatan, dan lain-lain. Semua itu merupakan bentuk kepedulian berbagai pihak yang telah dikumpulkan di gudang Indonesia Humanitarian Center (IHC) di Gunung Sindur, Bogor serta sejumlah instansi sosial.

Mereka di antaranya Badan Penanggulanban Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, Palang Merah Indonesia DKI Jakarta, Dompet Dhuafa, Organisasi Turun Tangan, Rumah Zakat, Youth Power Indonesia, dan Relawan Jakarta Maju Bersama.

Kedatangan Kapal Kemanusiaan dari Jakarta ini disambut oleh Sri Eddy Kuncoro selaku Direktur Program Kebencanaan dan Pengembangan Masyarakat ACT. Eddy menyampaikan, berlabuhnya Kapal Kemanusiaan untuk yang kedua kalinya ini bukti masih tingginya kepedulian masyarakat Indonesia terhadap korban bencana di Palu, Sigi, dan Donggala.

“Alhamdulillah, semangat membantu saudara-saudara kita di Sulawesi Tengah begitu tinggi. Ini adalah yang kedua kalinya Kapal Kemanusiaan berlabuh di Palu, membawa ribuan ton bantuan dari berbagai elemen bangsa. Setelah dari Surabaya dan Jakarta, Insya Allah Kapal Kemanusiaan akan kembali berangkat dari Sumatera Barat membawa bantuan yang lebih masif lagi. Ada dari Aceh, Medan, Padang, Riau, Lampung, dan lainnya,” jelas Eddy, Senin (22/10/2018).

Pengiriman pangan dan logistik melalui Kapal Kemanusiaan untuk Palu, Sigi, dan Donggala terlaksana atas kerja sama ACT dengan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Nantinya, bantuan dari kapal akan masuk gudang yang berada di kompleks Pelabuhan Pantoloan.

Bantuan ini akan dibagikan ke pengungsi melalui posko wilayah dan posko unit yang ACT miliki. Sampai saat ini sudah ada 12 posko wilayah dan 6 posko unit di 5 kabupaten di Sulteng.

Selain pangan dan logistik, Kapal Kemanusiaan turut membawa armada Humanity Food Truck, dapur berjalan yang biasa memberikan layanan makanan gratis bagi korban bencana di Indonesia.

“Seperti di Lombok, Humanity Food Truck nantinya akan berkeliling ke titik-titik pengungsian untuk membagikan makanan siap santap yang bergizi, dimasak langsung oleh chef terbaik kami,” imbuh Eddy.

Ia juga menyampaikan, kapal juga membawa 82 relawan dari berbagai wilayah. Mereka adalah relawan terlatih dengan berbagai keahlian khusus seperti paramedis, dapur umum, logistik, dan media.

Pascabencana gempa bumi, tsunami, serta fenomena likuefaksi yang terjadi di Palu, Donggala, dan Sigi, puluhan ribu pengungsi masih membutuhkan bantuan pangan hingga saat ini. Oleh karenanya, ACT bersama masyarakat Indonesia akan terus berikhtiar mendampingi korban bencana di Sulawesi Tengah di masa tanggap darurat ini hingga pemulihan.(MAD)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Usia pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla hari ini genap berusia 4 tahun. Peneliti senior pada Satuan Kerja Pusat Penelitian Politik, LIPI R. Siti Zuhro melihat pemerintahan ini masih memiliki masalah seputar koordinasi, bimbingan dan pengawasan (korbinwas).

Lemahnya koordinasi itu menyebabkan kegaduhan di internal Kabinet Kerja yang bahkan muncul hingga ke publik. Belum lama ini misalnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Djonan meralat pengumuman kenaikan harga Premium yang baru satu jam dia umumkan.

Kenaikan dibatalkan lantaran PT Pertamina belum siap. Sebelumnya juga terjadi kisruh antara Menteri Perdagangan dengan Menteri Pertanian dan Direktur Utama Bulog soal impor beras.

Siti Zuhro pun heran dengan Kabinet Kerja di bawah Jokowi-JK ini. “Kebijakan-kebijakan yang harus dijelaskan (ke publik) harusnya solid di rapat kabinet,” kata dia saat berbincang, Jumat (19/10/2018) malam.
Menteri-menteri, lanjut Siti, merupakan pembantu Presiden. Sudah semestinya kebijakan yang diambil diputuskan dalam rapat kabinet dengan lembaga atau kementerian terkait. “La ini kok tidak juga, mengapa terjadi silang sengkarut,” kata dia.

Kegaduhan di Kabinet Kerja Jokowi-JK tak hanya terjadi tahun ini. Sebelumnya Siti mencatat, ada calon menteri yang batal dilantik, ada menteri yang dianulir pelantikannya, juga ada gaduh antara Rizal Ramli yang kala itu menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman dengan Menteri BUMN Rini Sumarno dan Menteri ESDM Sudirman Said, serta Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Pakar komunikasi politik Universitas Gadjah Mada, Nyarwi Ahmad menilai, lemahnya koordinasi antar menteri Kabinet Kerja dalam merumuskan dan mengkomunikasikan kebijakan bisa menggerus elektabilitas Jokowi sebagai calon presiden petahana. Apalagi jika kebijakan menjadi unggulan pemerintahan Jokowi-JK dan menyangkut pemenuhan dasar kebutuhan rakyat.

“Seperti ketersediaan bahan pagan, contohnya beras maupun hal-hal berpengaruh langsung ke kemampuan daya beli masyarakat seperti masalah harga bahan bakar premium dan sejenisnya,” kata Nyarwi.

Nyarwi yang juga Direktur Presidential Studies-DECODE UGM bahkan menyebut kegagalan dalam koordinasi Kabinet Kerja akan menyebabkan elektabilitas Jokowi berhenti di angka 60 persenan.

Presiden Jokowi bukan tak pernah mengingatkan para menteri dan pimpinan lembaga negara untuk agar tidak membuat kegaduhan. Menjelang Pilkada Serentak 2018 lalu, Jokowi meminta pembantunya tak membuat pernyataan yang menimbulkan kontroversi.

“Sekali lagi, jangan melakukan hal-hal yang menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kontroversi. Kita bekerja saja. Sudah. Bekerja saja. Dan kalau ragu-ragu agar diangkat di Ratas (rapat terbatas),” kata Jokowi.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Inovasi BPPT tentang data kebumian diganjar penghargaan di ajang Data Technology Governance, AI and Analytics Summit & Awards 2018. BPPT mendapat penghargaan Best Chief Technology Officer (CTO) untuk inovasi bernama NEOnet 4.0.

NEOnet 4.0 merupakan inovasi tentang bigdata kebumian yang menghimpun data-data di antaranya data lingkungan, kebencanaan, perubahan iklim, hingga kelautan. NEOnet 4.0 menyimpan meta data dari berbagai institusi terkait seperti BMKG, BIG, LAPAN, LIPI dan lain-lain.

“Terima kasih. Semoga penghargaan ini makin mendorong kami agar terus meningkatkan kinerja inovasi teknologi,” kata Deputi Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam BPPT, Hammam Riza, saat menerima penghargaan di Balai Kartini Jakarta, seperti dikutip dari keteranganya.

Ajang Data Technology Governance, AI and Analytics Summit & Awards 2018 digelar oleh Asosiasi Big Data Indonesia (ABDI) dan sejumlah stakeholder.

Menkominfo Rudiantara turut hadir dalam acara penganugerahan. Selain itu hadir juga Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi, dan Ketua ABDI Rudi Rusdiah.

“Kami menyambut baik dan mengucapkan terima kasih adanya kegiatan semacam ini karena tentu akan bisa mendorong adanya inovasi-inovasi baru, terkait pengembangan sektor ICT di Tanah Air,” tutur Menkominfo dalam sambutannya.(D)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Selama 3 pekan masa kampanye Pemilu 2019 yang dimulai sejak 23 September lalu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah menerima banyak laporan terkait pelanggaran kampanye. Namun Bawaslu belum menghitung berapa total laporan pelanggaran kampanye yang masuk.

“Sekarang yang kita masih banyak masuk terkait dengan kampanye lah, atau ada juga dugaan dukungan kepala daerah terkait dengan calon tertentu,” ujar Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (19/10/2018).

Laporan terbaru yang diterima Bawaslu yaitu terkait dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Luhut dan Sri Mulyani dilaporkan terkait pose satu jari di acara pertemuan IMF-World Bank.

Selain itu, Fritz mengatakan dugaan pelanggaran yang saat ini juga sedang ditangani yaitu terkait kasus hoax Ratna Sarumpaet. Fritz mengatakan terlapor dari kasus tersebut tidak hanya tim kampanye, melainkan juga Capres Prabowo.

“Kalau di (Bawaslu) RI ya dugaan pelanggaran oleh soal dengan Ratna Sarumpaet, soalnya berbeda-beda (laporanya). Ada yang laporkan Prabowonya ada yang laporkan anggota tim pemenangan, anggota kampanyenya, tapi terkait soal Ratna Sarumpaet. Itu masih dalam proses kajian juga,” ujar Fritz.

Laporan pelanggaran juga banyak terjadi di tingkat daerah. Menurutnya, salag satu laporan yang diterima yaitu terkait deklarasi yang dilakukan oleh Bupati.

Dia mengatakan deklarasi yang dilakukan Bupati atau kepala daerah tersebut, terkait dukungan kepada salah satu paslon. Laporan ini terjadi di Sumatra Barat, Riau dan Sulawesi Barat.

“Mirip kasusnya ibu Sri Mulyani dan pak Luhut tapi ini dilakukan oleh bupati, ada 3 kasus ada di Sumatra Barat, Riau, Sulawesi Barat. Terkait itu deklarasi untuk mendukung peserta pemilu, tapi (laporanya) di tingkat daerah bukan ditingkat kita,” kata Fritz.

Selain itu, terdapat laporan pelanggaran terkait alat peraga kampanye yang dipasang tidak sesuai dengan aturan. Menurutnya, laporan tersebut banyak terjadi pada tingkat daerah.

“Di daerah itu ada kasus terkait perusakan alat kampanye ataupun pemasangan alat kampanye, tidak pada tempatnya. Itu yang banyak (laporan) didaerah,” kaya Fritz.

Masa kampanye Pemilu 2019 masih akan terus berlangsung hingga 13 April 2019 mendatang.(MAD)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Menko Polhukam Wiranto mengatakan Indonesia akan meminta negosiasi ulang terkait pengembangan pesawat tempur Korean Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment (KFX/IFX) dengan Pemerintah Korea Selatan. Negosiasi ulang itu dengan pertimbangan kondisi ekonomi Indonesia saat ini.

“Ini berlanjut terus program yang multiyears, tapi dengan kondisi ekonomi nasional, maka presiden memutuskan untuk bukan membatalkan tapi renegotiate atau negosiasi ulang bagaimana posisi Indonesia bisa lebih ringan untuk masalah-masalah yang menyangkut dengan pembiayaan,” kata Wiranto, usai rapat koordinasi, di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jumat (19/10/2018).

Wiranto mengatakan pemerintah akan membentuk tim untuk membahas poin-poin negosiasi ulang pengembangan pesawat tersebut. Tim itu nantinya akan diketuai Wiranto sendiri.

“Tentunya ini akan berdampak kepada bagaimana agreement yang lalu yang kita sudah bicarakan. Hari ini kita merapatkan karena Presiden memperintahkan untuk Polhukam mengetuai untuk tim renegosiasi ini kepada pihak Korea Selatan,” kata Wiranto.

Wiranto berharap dalam waktu setahun, pembahasan negosiasi ulang ini akan diselesaikan. Adapun beberapa poin yang akan dinegosiasikan adalah pembiayaan, ongkos produksi, alih teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual.

“Banyak hal kita bicarakan masalah kemampuan pembiayaan dari Indonesia, masalah kemungkinan prosentase-prosentase development cost sharingnya berapa, lalu cost produksinya berapa lalu alih teknologinya kepasa Indonesia bagaimana, keuntungan HKI Hak Intelektual kita bagaimana, lalu pemasarannya bagaimana. Ini banyak sekali nggak bisa dalam satu jam kita selesaikan,” ujarnya.

Wiranto menjelaskan proyek kerja sama pembuatan pesawat tempur KFX/IFX ini dimulai dari riset hingga produksi. Ia menjelaskan program ini merupakan kerjasama jangka panjang.

“Beberapa waktu lalu memang kita kan ada program, itu program jangka panjang dengan suatu saat dimulai kerjasama researchnya dulu, membuat prototipenya dulu, baru produksinya,” pungkasnya.(NGO)

BADUNG,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunaikan salat Jumat di masjid dekat Bandara Ngurah Rai, Bali. Usai salat, warga berebut untuk bersalaman dan foto bersama Jokowi.

Usai menghadiri kegiatan Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan (PINDesKel) Tahun di Garuda Wisnu Kencana (GWK) Cultural Park, Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Jokowi langsung bertolak ke arah Bandara Ngurah Rai. Dia mengantarkan istrinya, Ibu Negara Iriana untuk menunggu di ruang VVIP bandara.

Jokowi juga turun sebentar dari mobil untuk mengambil air wudhu. Setelah itu, Jokowi yang mengenakan batik lengan panjang dan peci warna hitam itu kemudian masuk lagi ke mobil kepresidenan dan bertolak ke masjid.

Mesjid yang dituju yakni Masjid Nurul Huda, Tuban, Badung, Bali. Jaraknya tak jauh dari bandara.

Tak lama Jokowi masuk masjid, azan berkumandang dan selanjutnya khatib naik ke mimbar. Jemaah terus berdatangan. Ceramah salat Jumat pun berlangsung tertib dan khidmat.

Usai salah Jumat, Jokowi lantas menyalami beberapa jemaah. Melihat itu, beberapa jemaah lain mendekat untuk bersalaman dengan Jokowi. Bahkan banyak yang meminta foto bersama.

Paspampres dan beberapa anggota TNI lainnya kemudian membentuk pagar betis agar suasana tetap tertib. Ada sekitar 20 menit Jokowi meladeni salam dan foto warga.

Keluar masjid, beberapa warga juga sudah berkumpul di depan pura. Mereka meneriakkan nama Jokowi. Jokowi pun menghampiri dan bersalaman dengan beberapa warga.

Setelah itu, Jokowi kembali ke Bandara Ngurah Rai. Jokowi hendak melanjutkan perjalanan udara menuju Semarang. Rencananya di Semarang, Jokowi akan menyambangi pondok pesantren untuk bertemu ulama dan santri.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi teguran keras pada BPJS Kesehatan karena dirinya harus mengurus langsung pembayaran utang rumah sakit dalam program JKN. BPJS Kesehatan menganggap kritik itu bentuk perhatian Jokowi pada program JKN.

“Ini bentuk prhatian presiden dalam cara lain kepada program JKN (Jaminan Kesehatan Nasonal). Kita berfikir positif bahwa dalam bentuk dukungan itu ada fokus perhatian beliau sehingga ada pernyataan seperti itu,” kata Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf.

Menurut Iqbal, Jokowi selalu memperhatikan BPJS Kesehatan. Termasuk saat mengambil keputusan menyuntikkan dana Rp 4,9 triliun untuk menutupi defisit BPJS Kesehatan.

“Ketika ada suntikan PR 4,9 triliun menjadi bukti komitmen sangat kuat agar program ini tetap bisa berjalan,” ucap Iqbal.

“Program ini dikelola dengan profesional karena menyangkut keuangan negara yang harus dipertanggung jawabkan,” ucap Iqbal.

Dia menilai kritik Jokowi disampaikan agar BPJS Kesehatan mengelola program JKN dengan baik. Iqbal juga menganggap kritik itu juga ditujukan kepada sejumlah lembaga selain BPJS Kesehatan.

“Kita memandang apa yang disampaikan beliau dukungan, agar program dikelola dengan baik. Bukan hanya BPJS kesehatan, tapi kementerian-lembaga terkait sehingga lebih bekerja sama dan berkolaborasi,” ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi menegur Dirut BPJS Kesehatan dan Menteri Kesehatan soal pembayaran utang rumah sakit dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang seharusnya tidak sampai diurus oleh dirinya. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat membicarakan masalah defisit anggaran JKN. Jokowi mengatakan pemerintah memutuskan untuk menyuntikan dana Rp 4,9 Triliun untuk menambal defisit tersebut.

“Saya tahu urusan JKN , urusan pembayaran RS. Saya ngerti dan sampai di meja saya seingat saya mungkin sebulan atau 5 minggu lalu kita putuskan. Tapi sebetulnya ini urusan Dirut BPJS, nggak sampai presiden kayak gini-gini,” kata Jokowi saat membuka Kongres Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) di JCC Senayan, Rabu (17/10).

“Saya tuh tiap hari di lapangan ke Bandung nggak ngomong sama protokol masuk rumah sakit Hasan Sadikin. saya mau cek layanan kesehatan. Di Papua, Nabire nggak ada rencana RS saya masuk ke RSUD Nabire. Saya ingin cek urusan KIS pelaksanaan komplain seperti apa. Saya dengerin tapi saya nggak ngajak Bu Menkes dan Dirut BPJS nanti Dirutnya pada takut. Saya pengen suara yang orisinil, dari bawah. Masa setiap tahun harus dicari solusi. Mestinya udah rampung di Menkes, Dirut BPJS. Masa urusan pembayaran utang rumah sakit sampai presiden. Ya kebangetan,” sambung Jokowi. (MAD)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Kasus dugaan pelanggaran kampanye videotron pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang diadukan ke Bawaslu DKI terus bergulir. Sidang lanjutan aduan itu hari ini kembali ditunda karena pelapor ingin terlapor atau yang dikuasakan hadir.

Pelapor kasus ini bernama Syahroni. Ia melaporkan Jokowi-Amin terkait tayangan videotron kampanye di delapan titik. Dia mengaku menemukan 15 titik, tapi akhirnya hanya melaporkan delapan titik.

Sejumlah titik videotron yang dilaporkan Syahroni berada di sepanjang Jalan Protokol. Titik tersebut, menurutnya, termasuk 23 alat peraga kampanye yang dilarang oleh KPU.

“Dari 23 titik yang dilarang, saya menemukan 15 titik, tapi yang saya sampaikan ke Bawaslu 8 titik, karena saya anggap sama,” tutur Syahroni.

Aduan ini pun disidangkan oleh Bawaslu DKI. Dalam sidang lanjutan hari ini, Rabu (17/10/2018) sidang itu digelar tapi kemudian kembali ditunda. Pihak terlapor yang diwakili oleh Koordinator Advokasi dan Data Pelanggaran Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf DKI Jakarta, Gelora Tarigan, tidak membawa surat kuasa langsung dari Jokowi-Amin.

Meski begitu, Syahroni ingin tetap melanjutkan sidang meski perwakilan terlapor tidak membawa surat kuasa resmi. Ia meminta Gelora bertindak sebagai pengunjung.

“Oleh karena sudah dua kali, seharusnya siap. Jadi saya meminta majelis dilanjutkan saja, kami pun meminta (pihak perwakilan terlapor) berpindah di kursi pengunjung sebagaimana di tahapan yang sudah ditentukan,” tutur Syahroni dalam persidangan.

Gelora berkeberatan atas permintaan Syahroni untuk memisahkan diri sebagai pengunjung karena tidak membawa surat kuasa. Dia juga mempermasalahkan tujuan surat undangan pemanggilan yang dikirim Bawaslu. Bawaslu mengirim surat ke tim kampanye daerah, makanya Gelora, yang merupakan tim kuasa hukum, hadir menjadi perwakilan dari pihak terlapor.

“Surat ditujukan kepada Jokowi dan Ma’ruf Amin sebagai pasangan nomor urut 01 ke TKD untuk disampaikan ke Istana itu salah. Seharusnya ke tim kampanye pusat,” ujar Gelora.

Bawaslu DKI akan mengirim ulang surat pemanggilan pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin soal kampanye dalam videotron di tempat yang dilarang KPU. Hal itu sesuai permintaan dari pelapor Syahroni yang meminta terlapor hadir dalam sidang.

Komisioner Bawaslu DKI Puadi mengatakan pengiriman surat undangan sidang ke pihak terlapor Jokowi-Ma’ruf sudah dilakukan sesuai dengan mekanisme. Lantaran Bawaslu DKI lembaga di tingkat provinsi, pihaknya juga mengirim melalui tim kampanye daerah provinsi untuk diteruskan ke Jokowi-Ma’ruf.

Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin menegaskan tidak memasang iklan videotron yang dilaporkan ke Bawaslu. Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding menyebut ada kemungkinan iklan pada videotron itu dipasang simpatisan Jokowi-Ma’ruf.

“Yang jelas, videotron itu tidak dipasang oleh tim kampanye atau tim kampanye daerah,” kata Karding saat dihubungi wartawan, Rabu (17/10). (NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Australia terbuka dengan usulan memindahkan Kedubes Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Presiden Joko Widodo tidak setuju wacana tersebut.

“Kita memang nggak pernah setuju mengenai itu. Tapi itu kan haknya dia. Kita nggak setuju. Presiden juga menyatakan nggak setuju mengenai itu,” ujar Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan di Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (16/10/2018).

Namun, Luhut menyebut wacana itu merupakan hak dari Australia. Ia menambahkan, Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) yang masih digodok tidak akan terpengaruh.

“Mestinya sih nggak terpengaruh, jalan saja. Tapi kan kita tidak setuju. Tapi itu hak negara berdaulat untuk melakukan itu,” kata Luhut.

Sebelumnya diberitakan, Jokowi sudah menghubungi PM Australia Scott Morrison soal niat memindahkan Kedubes Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem tersebut. Menlu RI Retno Marsudi mengatakan Indonesia mempertanyakan niat Australia itu.

“Kita memantau dari dekat pernyataan PM Australia terkait isu Palestina yang disampaikan pada pagi hari ini. Indonesia convince our strong concern on the announcement and questioned the merit of the announcement,” kata Retno di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon, Jakarta Pusat, Selasa (16/10/2018). (DON)