JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Gempa susulan masih terjadi pasca-gempa Lombok berkekuatan 7,0 SR. Hingga pagi ini, tercatat ada 593 gempa susulan.

“Update Gempa Bumi Lombok M 7,0 (5 Agustus 2018) sampai tanggal 13 Agustus 2018 pukul 10.00 WITA tercatat sebanyak 593 gempa susulan,” ujar Kepala Bagian Humas BMKG Hary Tirto Djatmiko lewat keterangan tertulis, Senin (13/8/2018).

Gempa berkekuatan 7,0 SR ini terjadi pada hari Minggu (5/8) pekan lalu. Korban tewas akibat gempa terus bertambah. Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) mencatat total korban tewas akibat gempa Lombok hingga saat ini sudah 392 orang.

“Hingga Sabtu (12/8/2018) tercatat 392 orang meninggal dunia akibat gempa bumi 7 SR di wilayah NTB dan Bali,” ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (12/8).

Korban tewas itu tersebar di Kabupaten Lombok Utara sebanyak 339 orang, Lombok Barat 30 orang, Kota Mataram 9 orang, Lombok Timur 10 orang, Lombok Tengah 2 orang dan Kota Lombok 2 orang.

Terkait gempa di Lombok, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dijadwalkan akan ke NTB hari ini. Selain Tito, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan terbang ke NTB siang ini.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Sandiaga Uno memutuskan mundur dibanding ambil cuti dari jabatan Wakil Gubernur DKI untuk maju pilpres 2019. Apa alasannya?

“Filosofinya itu saya bilang nggak bisa disambi, ini tugasnya berat banget, DKI-nya berat, dan kalau saya tetep di DKI kan mempolitisasi DKI, nggak fair buat DKI,” ujar Sandiaga di Lapangan F7 Mini Soccer, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Sabtu (11/8/2018).

Sandiaga mengatakan dirinya tak ingin memberi contoh buruk ke masyarakat jika dirinya hanya cuti dari jabatan wakil gubernur DKI. Dia juga mengatakan untuk merebut kursi RI 2, harus all out.

“Pak Anies sudah berat, dan ditambah politisasi tambah berat. Kalau saya egois gitu tetap di DKI dan coba-coba, takutnya tidak memiliki pesan yang baik buat masyarakat. Tidak ikhtiar, nasional itu harus all out, apapun hasilnya. Kita harus gentleman untuk itu,” kata Sandi.

Terkait hal ini, Sandiaga mengatakan akan memberi penjelasan detail ke awak media. Namun, waktunya masih akan disesuaikan.

“Saya akan bicara panjang lebar sama teman-teman Balai Kota, kita atur,” terangnya.

Dalam undang-undang Wakil Gubernur DKI Jakarta, seharusnya meminta izin ke Presiden Jokowi. Hal itu tertuang di UU Pemilu No 7/2017 yang dipertegas dengan PP No 32/2018, gubernur atau wakil gubernur yang akan ikut Pilpres 2019 harus meminta izin ke presiden yang saat ini dijabat oleh Joko Widodo (Jokowi).

Berikut ini kutipan UU No 7 Tahun 2017 yang mengatur soal kepala daerah yang jadi capres atau cawapres:

Pasal 171

(1) Seseorang yang sedang menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus meminta izin kepada presiden.

(2) Presiden memberikan izin atas permintaan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (l).

(3) Dalam hal presiden dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah menerima surat permintaan izin dari gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memberikan izin, izin dianggap sudah diberikan.

(4) Surat permintaan izin gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disampaikan kepada KPU oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil presiden.

Adapun pasal yang mengatur permintaan izin kepala daerah yang dijadikan capres oleh parpol/gabungan parpol dalam PP No 32/2018 sebagai berikut:

Pasal 29

(1) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota yang akan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden.

(2) Presiden memberikan izin atas permintaan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah menerima surat permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (l).

(3) Dalam hal Presiden belum memberikan izin dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin dianggap sudah diberikan.

(4) Surat permintaan izin gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden. (ARF)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Kementerian Agama selesai menggelar sidang isbat penentuan 1 Zulhijah 1439 H. Hasilnya, Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijah ditetapkan jatuh pada 22 Agustus 2018.

“Kita telah putuskan berdasarkan sidang isbat, bulan Zulkaidah tahun 1439 H, kita sempurnakan dengan cara istiqmal jadi 30 hari, maka malam ini tanggal 30 Zulkaidah. Sehingga 1 Zulhijah tahun 1439 H jatuh pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018, dan tanggal 10 Zulhijah tahun 1439 H yakni Hari Raya Idul Adha jatuh pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018,” kata Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kemenag, Muhammadiyah Amin saat konferensi pers di Kemenag, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (11/8/2018).

Dalam penentuan awal Zulhijah ini, Kemenag menaruh pelaku pemantau hilal di 92 titik di seluruh Indonesia. 29 orang itu mengatakan hilal masih berada di bawah ufuk, sehingga bulan Zulkaidah digenapkan menjadi 30 hari.

“Dari 29 (orang) tidak satupun menyaksikan hilal,” ujarnya.

Dia berharap keputusan ini menjadi berkah bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Kemenag pun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha bagi seluruh umat muslim.

“Mudah-mudahan keputusan ini berkah, dan sekali lagi mewakili Menag, Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijah jatuh pda hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018, maka atas nama pemerintah kami menyampaikan selamat memasuki bulan Zulhijah dan menyabut Idul Adha 1439 H,” tutur dia.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan cawapresnya pada Pilpres 2019. Ketum MUI KH Ma’ruf Amin resmi diumumkan jadi cawapres.

“Saya memutuskan kembali mencalonkan diri sebagai calon Presiden RI periode 2019-2024. Keputusan ini adalah tanggung jawab besar, erat kaitannya dengan cita-cita untuk meneruskan mimpi besar Indonesia maju dalam melanjutkan pembangunan dan berkeadilan di seluruh pelosok,” ujar Jokowi saat pengumuman di Restoran Plataran Menteng, Jl HOS Cokroaminoto No 42, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/8/2018).

“Dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai elemen masyarakat, maka saya putuskan dan telah mendapatkan persetujuan dari parpol Koalisi Indonesia Kerja bahwa yang akan mendampingi saya sebagai cawapres 2019-2024 Profesor Ma’ruf Amin,” imbuhnya.

Pengumuman ini dihadiri oleh seluruh ketum parpol Koalisi Indonesia Kerja. Para pendukung Jokowi juga sudah berada di lokasi.

Pengumuman nama Ma’ruf menjadi cawapres Jokowi cukup mengejutkan. Mengingat awalnya cawapres Jokowi menguat kepada Mahfud Md. Mahfud juga tiba-tiba menghilang dari pertemuan Jokowi dengan ketum parpol koalisi.

Sinyal Ma’ruf menjadi cawapres sebelumnya ditunjukkan dengan kehadiran dirinya ke Istana, kemarin (8/8). Jokowi dan Ma’ruf juga beberapa kali terlihat bersama dalam acara keagamaan. (NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Joko Widodo (Jokowi) direncanakan mendaftar Pilpres 2019 pada hari terakhir pendaftaran yaitu esok hari. Jokowi akan mendaftar sebelum salat Jumat.

“InsyaAllah, Pak Jokowi akan daftar ke KPU sebelum Jum’atan,” kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni lewat Twitter, Kamis (9/8/2018).

“Mohon doa restu dan dukungan. Bismillah,” sambungnya.

Pendaftaran capres-cawapres di KPU akan ditutup esok hari. Hingga saat ini, belum ada calon yang mendaftar.

Meski sudah ada rencana mendaftar, Jokowi belum mengumumkan nama cawapresnya. Siapa yang akan diajak Jokowi ke KPU?
(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Polda Metro Jaya, Kodam Jaya dan Lanud Halim Perdanakusuma memberikan bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Bantuan akan diterbangkan melalui pesawat hercules.

Pengiriman bantuan diawali dengan apel bersama yang dilaksanakan di lapangan depan Gedung Krimsus Polda Metro Jaya. Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis memimpin langsung apel tersebut.

Dalam sambutannya, Idham menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pengiriman bantuan ini. Menurut Idham, kegiatan ini merupakan bentuk soliditas antar lembaga.

“Sekaligus kami ingin memberikan gambaran betapa soliditas yang selama ini kami bangun di jajaran Kodam Jayya, Lanud Perdana Halimkusuma serta jajaran TNI lain,” ujar dia.

Idham juga berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat NTB yang menjadi korban gempa.

“Saya berharap bantuan ini setidaknya meringankan beban saudara kita di sana,” tuturnya.

Setelah dilakukan pengecekan, bantuan langsung akan dikirimkan ke Lombok. Bantuan akan diterbangkan menggunakan pesawat hercules.

Adapun bantuan yang diberikan kepada masyarakat berupa 2.000 selimut, 5.000 sarung, 500 dus biskuit, 700 dus air mineral, 1.000 dus mie sudah di NTB, 4.000 baju pria dan wanita, 1.000 dus obat-obatan dan vitamin, 1.000 dus makanan bayi, 1.000 pampers dan mie instan tambahan.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Dua kandidat calon presiden 2019-2024, yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto sama-sama belum menentukan cawapres mereka. Keduanya kini memainkan politik kantong terkait posisi cawapres.

Politik kantong yang dimaksud adalah baik Jokowi maupun Prabowo sama-sama menyatakan kalau mereka telah mengantongi nama cawapres. Meski demikian, keduanya sama-sama merahasiakan nama, menjalankan taktik politik.

“Ini saya tambahkan sedikit. Jadi saya sudah sampaikan bahwa nama itu sudah ada di saku saya, sudah ada di saku saya. Saya harus omong apa adanya, salah satu nama itu adalah Pak Muhaimin Iskandar,” ujar Jokowi di kawasan Jakabaring Sport City, Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (14/7/2018).

Soal cawapres, Jokowi disebut sudah mengantongi satu nama dan tinggal diumumkan. Namun, nama itu terus dirahasiakan.

“Soal nama ya, satu cawapres. Yang kedua… hal-hal ya… Soal yang namanya rahasia ya, kok tanya ke saya. Saya melanggar wasiat dong,” kata Sekjen PPP Arsul Sani.

Prabowo seolah tak ada bedanya dengan Jokowi soal cawapres. Politik kantong terus dipertontonkan.

“(Nama cawapres) sudah di kantong,” kata Prabowo setelah bertemu dengan Neno Warisman di kediaman Neno, Griya Tugu Asri, Cimanggis, Depok, Selasa (31/7/2018).

Namun ia enggan menjawab siapa cawapres yang sudah ada di kantongnya. Prabowo hanya menyebutkan cawapres yang dipilihnya nanti sesuai dengan kehendak rakyat.

Sementara itu, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut, sampai saat ini Prabowo masih mengantongi 4 nama cawapres. Lagi-lagi tak ada penyebutan nama soal cawapres ini.

“Iya kantong Prabowo isinya 4. 1,2,3,4. Ada isinya semua,” ujar Muzani sambil menunjuk kantongnya sendiri di kediaman Prabowo, Jl Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (6/8/2018). Muzani menjawab pertanyaan apakah AHY merupakan salah satu dari dua kandidat cawapres Prabowo. (NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Bentuk tim pemenangan Joko Widodo (Jokowi) dan Nawacita Jilid II sedang dimantapkan koalisinya. Begini gambarannya.

“Ketua tim dibantu sembilan wakil ketua dari representasi parpol. Bendahara dibantu beberapa, jadi timnya tim besar. Dibawahi 10 direktorat. Kami harapkan tim yang diisi mumpuni, sembilan partai dan relawan akan saling mengisi dan melengkapi dalam pemenangan Jokowi,” ujar Sekjen NasDem Johnny G Plate seusai rapat di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/8) malam.

Sejumlah nama dari koalisi Jokowi pun disebut-sebut akan mengisi jabatan di tim pemenangan Jokowi. PDIP sebagai partai pendukung utama Jokowi, mengajukan tiga nama sebagai kandidat ketua tim pemenangan.

“Kalau menurutku Mas Pram (Pramono Anung), Mba Puan (Puan Maharani Kiemas) atau Mas Tjahjo (Tjahjo Kumolo) karena kan harus bisa mengkoordinasi yang dalam internal dan eksternal kan,” sebut politikus PDIP Eva Kusuma Sundari.

Alasannya, tiga sosok itu disebut Eva memiliki relasi yang luas dan potensi yang baik.”Itu kan sosok yang sudah ada di kabinet, yang relasinya sudah luas dan punya potensi untuk bisa, trust dapet.
Kalau Pak Sekjen Hasto kan mungkin bersama ketum-ketum yang lain, internal kan,” uajrnya.

Tak hanya itu, PKB juga mengajukan sejumlah nama kadernya yang dipastikan akan menjadi bagian dari tim pemenangan Jokowi. Salah satunya adalah eks Menteri Desa, Percepatan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar.

“Ada Pak Marwan. Ada Pak Lukman Eddy. Ada banyaklah,” kata Sekjen PKB Abdul Kadir Karding saat ditanya soal direktorat tim pemenangan.

Tak kalah, NasDem turut menyodorkan nama yang akan ditugaskan dalam tim pemenangan tersebut. Ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem Siswono Yudo Husodo diusulkan masuk di dewan 10 direktorat tim pemenangan Jokowi.

“Pak Siswono juga akan diusulkan,” ungkap Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate.

Partai Golkar juga mengajukan 10 nama untuk masuk tim pemenangan Jokowi. Nama Akbar Tandjung masuk daftar usulan. Sama halnya dengan Golkar-PKB-NasDem, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga memajukan tiga kadernya untuk membantu pemenangan Jokowi, di antaranya Ketua Tim Komunikasi PSI Andy Budiman, jubir PSI Guntur Romli, dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu PSI Sumardy.

“Ada kita siapkan, Pak Agus Gumiwang, Hajriyanto Y Thohari, Pak Akbar Tandjung juga di dewan penasihat mungkin, sama Agung Laksono, di samping ketum sendiri ya tentunya. Kemudian ada Noor Achmad kalau tidak salah sekarang, jabatannya Sekretaris MUI, ya,” kata Sekjen Golkar Lodewijk Freidrich Paulus.

Sementara itu, Sekjen PPP Arsul Sani menyebut personel di tim pemenanhan Jokowi bukan hanya dari parpol. Ia mengungkapkan, dari kalangan profesional dan relawan pun akan dilibatkan.

“Ada juga yang nanti dari profesional. Karena itu kan level pelaksana teknis, orang partai kan belum tentu punya keahlian di bidang yang diperlukan. Yang disiapkan yang tadi telah disampaikan usulan nama-namanya itu idealnya di dewan penasihat, itu kan semua ketum partai,” sebut Arsul di lokasi yang sama.

Namun, ia belum mau membocorkan nama-nama yang akan masuk di 10 direktorat dalam tim tersebut. Personel yang ada saat ini, dikatakan oleh Arsul, baru sampai pada level sekjen dan ketum-ketum yang nantinya ada di dewan pengarah.

“Para sekjen itu bersama-sama dengan sekretaris tim kampanye nasional itu ada di command and control sections. Di seksi atau bagian komando dan pengendalian. Dan para wakil ketua umum wakil-wakil partai itu di wakil ketua tim kampanye nasional,” sebutnya.

Tak hanya itu, pertemuan 9 sekjen koalisi Jokowi juga membahas mengenai tugas tim ahli dalam pemenangan Jokowi. Tugas tim ahli ini termasuk untuk menyusun Nawacita Jilid II Jokowi. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menuturkan, Nawacita yang tengah digodok tersebut akan menjadi visi-misi yang jauh ke depan.

“Terhadap visi-misi capres dan cawapres, kami membuka masukan dari para tokoh masyarakat, termasuk hari ini bagaimana Ketua PP Muhammadiyah Bapak Haedar Nashir memberikan masukan dan kami anggap sesuatu yang inspiring dan masukan-masukan itu sangat penting karena akan mempertajam seluruh visi-misi paslon,” tutur Hasto.

Sementara Golkar mengajukan konsep Indonesia 4.0 dalam rumusan Nawacita Jilid II tersebut. “Partai Golkar itu memiliki konsep tentang Indonesia Making 4.0. Itu juga akan dimasukan di dalam Nawacita Jilid II,” kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan di kesempatan yang sama.

Tak kalah dengan Golkar, NasDem pun ikut memberikan ide soal restorasi Indonesia dan menghidupkan kembali Trisakti dalam Nawacita Jilid II. Johnny menuturkan, Indonesia 4.0 juga harus memperhatikan lapangan pekerjaan.

“Program berhubungan restorasi Indonesia dan menghidupkan Trisakti,” kata Johnny.

Sekjen PPP Arsul Sani pun angkat bicara, terkait rumusan Nawacita tersebut. Ia mengaku memberikan usulan program keummatan agar dimasukkan dalam Nawacita Jilid II.

“Kita menempatkan program lebih penting daripada orang (cawapres) karena itu PPP partai Islam memasukan juga, PPP menyampaikan tentang program keummatan,” ujar Arsul di gedung Joang ’45, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (4/8).(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Ketua MPR Zulkifli Hasan menyebutkan pihaknya sedang membahas Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam amendemen UUD 1945. Pembahasan itu akan dibawa dalam Rapat Paripurna pada Kamis, 16 Agustus 2018.

“Jadi MPR sudah sepakat panitia ad hoc 1 dan panitia ad hoc 2 bidang pokok haluan negara dan rekomendasi, Tap MPR, dan tata tertib,” ucap Zulkifli Hasan dalam sambutan diskusi ‘Quo Vadis Konstitusi Kita?’ di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan, Jakarta, Sabtu (4/8/2018).

Setelah itu, Zulkifli menyebutkan perlu adanya keputusan politik terhadap Presiden Joko Widodo dan pimpinan partai politik. Apabila pembahasan itu tidak disetujui akan menjadi bahan untuk pimpinan MPR mendatang.

“Setelah jadi bahan tergantung putusan politik presiden dan pimpinan parpol kalau setuju kita akan amendemen,” tutur dia.

Selain itu, Zulkifli berbicara mengenai demokrasi Pancasila yang saat ini menghasilkan kesenjangan dan kegaduhan. Ia kemudian mencontohkan pilkada serentak di Jawa Barat yang banyaknya saksi di tempat pemungutan suara (TPS) yang tidak dibayar negara dan partai politik.

“Demokrasi pancasila kita menghasilkan kesenjangan kegaduhan dan merasakan saat ini. Kemarin kita pilkada di Jabar saksi Rp 100 ribu tidak dibayar negara dan parpol tidak boleh cari dana. Kalau belum kena KPK soal waktu saja jadi perlu disempurnakan,” jelas dia. (MAD)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
KPU membuka pendaftaran capres-cawapres pada Pilpres 2019. KPU bersolek hingga memperketat pengamanan.

Pantauan khatulistiwa, Gedung KPU di Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, masih sepi, Sabtu (4/8/2018). Polisi sudah melakukan apel kesiagaan. Sedangkan kendaraan taktis terparkir di luar gedung.

Spanduk bertuliskan’Selamat Datang Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2019′ sudah dipasang. Sejumlah petugas tampak membereskan tenda yang disediakan bagi para pengantar capres-cawapres.

Masuk ke bagian dalam gedung KPU, lantai tangga menuju ruang pendaftaran sudah terlihat rapi dialasi karpet biru. Pendaftaran akan dilakukan di ruang sidang KPU di lantai dua.

Sesuai tahapan yang ditentukan KPU, pendaftaran capres dan cawapres dibuka pada hari ini hingga tanggal 10 Agustus 2018. Pendaftaran ini akan dibuka sejak pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WIB.

Sedangkan pada hari terakhir pendaftaran (10/8) akan dibuka hingga pukul 24.00 WIB. (NGO)