JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Jokowi yang juga capres petahana makin gerah dengan fitnah soal PKI yang dikaitkan dengan dirinya. Dia lalu membandingkan isu ini ketika dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Surakarta (Solo).

“Terkait PKI, dulu nggak pernah sih. Saya dua kali di Solo nggak pernah isu itu ada. Gubernur, nggak pernah ada juga. Begitu masuk ke pilihan presiden, baru muncul di situ,” ujar Jokowi saat menerima peserta konferensi mahasiswa nasional di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (7/12/2018).

Jokowi jadi Wali Kota Solo untuk periode pertama pada tahun 2005 dengan diusung PDI Perjuangan. Di periode kedua tahun 2010, Jokowi yang kembali berpasangan dengan FX Hadi Rudyatmo diusung PDIP, PAN, dan PKS memperoleh 90,09% suara.

Di tahun 2012, Jokowi lalu melangkah ke Pilgub DKI berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Mereka diusung oleh PDIP dan Gerindra waktu itu.

Menurut Jokowi, isu PKI tak muncul ketika dirinya berlaga di kontes politik itu. Isu hoax tentang PKI baru muncul saat dirinya melangkah ke Pilpres pada 2014 dan kini untuk Pilpres 2019.

Masih di hari yang sama, Jokowi juga bicara tentang dirinya yang dikaitkan dengan PKI. Jika di sore hari dia bicara di hadapan mahasiswa, di pagi harinya Jokowi bicara di hadapan Forum Komunikasi Putra Putri TNI-Polri (FKPPI).

“Banyak isu di bawah, Presiden Jokowi itu PKI. Akhir-akhir ini banyak spanduk-spanduk seperti itu. Saya empat tahun ini sabar, sabar, sabar,” ujar Jokowi saat membuka Jambore Bela Negara FKPPI di Bumi Perkemahan Ragunan, Jalan RM Harsono, Jakarta Selatan.

Jokowi kembali bicara soal PKI yang dibubarkan tahun 1965 sementara dia lahir tahun 1961. Materi ini berulang kali dilontarkannya untuk menegaskan bahwa dirinya masih balita ketika PKI dibubarkan.

Spanduk yang memuat tulisan Jokowi PKI sebelumnya sempat terpasang di kawasan Kebon Kacang, Jakarta Pusat. Spanduk yang memuat tagar ‘JKWBersamaPKI’ hingga ‘2019 Tenggelamkan PKI’ sudah dicopot warga. Penurunan spanduk itu dilakukan warga setelah Bawaslu menjelaskan potensi pelanggaran kampanye.

“Iya, tadi saya dapat info pertama, itu masuk ke pimpinan DKI, kemudian diarahkan ke Bawaslu, kemudian kita minta teman-teman di Tanah Abang untuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Kemudian teman-teman Panwascam Tanah Abang dan kelurahan berkoordinasi dengan warga setempat,” kata Ketua Bawaslu Jakarta Pusat, Halman Muhdar, kepada detikcom, Selasa (4/12).

Sebelumnya Jokowi juga bicara soal hoax PKI yang dikait-kaitkan dengan dirinya. Dia lalu menegaskan keluarganya adalah muslim.

“Perlu saya sampaikan, saya ini muslim, orang tua saya muslim, keluarga besar saya muslim!” kata Jokowi saat membagikan 5.000 sertifikat tanah untuk warga Jakarta di Taman Cakung, Pulogebang, Jakarta Timur, Senin (3/12). (NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Hakim D diberi sanksi hukuman nonpalu oleh Mahkamah Agung (MA). Atas sanksi itu, Hakim D pun tak boleh mengadili kasus selama dua tahun.

Hakim D diberi sanksi terkait kasus merebut istri orang alias pebinor. Hakim D dipindahkan dari Pengadilan Negeri (PN) Gianyar, Bali, ke Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan MA sepakat bulat menjatuhkan sanksi hakim DA dengan hakim nonpalu selama dua tahun di Pengadilan Tinggi Banda Aceh,” ujar Kabiro Hukum dan Humas MA Abdullah dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (7/12/2018).

Istri hakim D juga dipindahkan dari Pengadilan Negeri Tabanan ke Pengadilan Negeri Jantho wilayah Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Abdullah mengatakan pemindahan itu dilakukan agar pasangan suami istri (pasutri) ini bisa membina rumah tangga dengan baik.

Sementara, hakim P yang istrinya direbut hakim D dipindah dari Pengadilan Negeri Waingapu ke Pengadilan Negeri Bangkalan. Sementara korban pebinor, istri hakim P, dipindah ke wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya. Abdullah mengatakan pemindahan ini agar rumah tangga pasutri tersebut kembali harmonis.

“Agar suami istri menjalin kembali keharmonisannya. Dengan didekatkannya mudah-mudahan hal dipikirkan kita dapat dihindari,” kata Abdullah.

Kasus hakim pebinor ini menjadi sorotan belakangan waktu. Ternyata kasus ini sempat ‘didiamkan’ MA. Setelah Komisi Yudisial (KY) mencium kasus itu, MA pun bergerak.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Rabu (5/12), kasus itu telah dilaporkan ke Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung pada 24 September 2018. Namun tak ada tindak lanjut atas aduan itu.

Kasus ini kemudian dilaporkan lagi pada 22 November 2018. Di pengujung November, kasus ini tercium KY dan kasus pun bergulir.

“Makanya yang tahu itu tim. Saat ini belum tahu, kita nunggu hasil tim setelah melakukan investigasi gimana, kita tunggu,” kata juru bicara MA, Abdullah.

Dua orang perwakilan KY sempat mendatangi PN Gianyar pada Rabu (5/12). Pimpinan KY Sukma Violetta dan rekannya tak membuka isi pertemuan yang dilakukan. Sukma hanya tersebut. Sementara itu, pihak PN Gianyar menyebut kedatangan pimpinan KY dalam rangka silaturahmi.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan kepada BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK). BPJS TK terpilih sebagai salah satu lembaga yang dianggap memiliki sistem pengendalian gratifikasi terbaik.

“Alhamdulillah ini adalah kado dari KPK untuk BPJS Ketenagakerjaan yang kebetulan pada hari ini BPJS Ketenagakerjaan berulang tahun. Jadi ini adalah ulang tahun penyelenggaraan jaminan sosial ke-41,” kata Direktur Utama BPJS TK Agus Susanto saat ditemui dalam acara peringatan Hakordia 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Walau begitu, Agus menganggap penghargaan ini sebagai sebuah cambuk tanggung jawab moral untuk terus meningkatkan kinerja dan kredibilitas BPJS TK.

“Mudah-mudahan prestasi ini bisa menjadi modal atau menjadi kekuatan untuk menyampaikan kepada semua pihak, termasuk kepada dunia internasional, dan bisa menjadi bagian dari prestasi Indonesia untuk bersaing di kancah global,” katanya.

Agus juga mengatakan diraihnya penghargaan ini merupakan sebuah prestasi berkat kerja keras seluruh insan BPJS TK serta seluruh elemen pemangku kepentingan sehingga BPJS TK bisa mengembangkan tata kelola organisasi yang jauh dari gerakan koruptif.

“BPJS Ketenagakerjaan memang memiliki komitmen dan ini memang satu nilai budaya BPJS Ketenagakerjaan, yaitu budaya integritas. Kita memiliki komitmen untuk terus-menerus mengembangkan budaya integritas dan kita akan lakukan ini secara sistematis menular kepada seluruh elemen,” ungkapnya.

Dalam sistem pengendalian gratifikasi, menurutnya, BPJS TK membangun sebuah prosedur yang disiapkan oleh personel atau karyawannya. Karyawan-karyawan yang disebutnya ‘tunas integritas’ tersebut dilatih dan dididik agar memahami gerakan antikorupsi.

“Saat ini kami memiliki kurang-lebih 400 tunas integritas yang tersebar di seluruh kantor-kantor cabang kami di Indonesia. Harapan kami, dengan tunas integritas, mereka akan melakukan sosialisasi edukasi, bimbingan, termasuk pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan antikorupsi,” pungkasnya.

Sebagai informasi, KPK menyerahkan berbagai penghargaan kepada kementerian, lembaga, dan organisasi pemerintah (KLOP) yang dianggap mendukung gerakan antikorupsi.

Selain kepada BPJS TK, pimpinan KPK Alexander Marwata memberikan langsung penghargaan, antara lain, kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Otoritas Jasa Keuangan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Bank Mandiri, PT Telkom, PT Bank Jabar Banten, dan PT Bank Tabungan Negara. (MAD)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berhasil mengungkap penjualan blangko e-KTP via daring (online). Saat ini, pelaku telah teridentifikasi dan telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya.

“Sesuai dengan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, perbuatan tersebut merupakan tindakan pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar,” kata Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh dalam keterangan tertulis, Kamis (6/12/2018).

Pelaku dapat diidentifikasi setelah rekaman e-KTP miliknya ditelusuri. Zudan menjelaskan e-KTP memiliki nomor identitas yang berbeda satu sama lain.

“Perlu dijelaskan bahwa setiap blangko e-KTP memiliki nomor UID atau nomor identitas chip yang khas, yang membedakan satu dengan yang lain. Nomor ini tercatat secara sistematis sehingga dapat diketahui dengan mudah keberadaan blangko e-KTP,” ujarnya.

Zudan pun mengimbau para pihak yang masih menjual blangko e-KTP agar segera berhenti. Ia menegaskan praktik penjualan tersebut memiliki ancaman pidana berat.

“Kepada semua toko online dan pihak lain yang masih menawarkan penjualan blangko e-KTP untuk menghentikan praktik-praktik yang berindikasi pidana ini karena ancaman pidana yang berat dan dapat mengganggu kekondusifan dan stabilitas negara,” sebut Zudan.

Selain itu, Kapuspen Kemendagri Bahtiar mengingatkan masyarakat agar berhati-hati. Bahtiar mengatakan saat ini Dukcapil memiliki sistem kependudukan yang canggih.

Ia meminta masyarakat tidak ragu melapor apabila ada hal-hal janggal dalam pelayanan e-KTP.

“Masyarakat harus aktif menyampaikan laporan kepada kantor pemerintahan terdekat, RT, RW, kantor desa, kelurahan, dan kecamatan jika menemukan hal-hal yang janggal dalam hal pelayanan e-KTP,” kata Bahtiar.

“Sesuai Pasal 95B UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pelayanan e-KTP tidak dipungut biaya. Dan apabila terjadi pemungutan dalam memberikan pelayanannya terkena sanksi pidana paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp 75 juta,” pungkasnya.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo secara tegas menyatakan, Pemerintah tidak memberi ruang bagi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Tanah Air.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan keterangan pers kepada awak media terkait penyerangan dengan penembakan oleh KKB di Papua yang telah mengakibatkan gugurnya pekerja yang tengah bertugas membangun jalan Trans Papua.

“Saya tegaskan bahwa tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata seperti ini di tanah Papua maupun di seluruh pelosok Tanah Air,” ujarnya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 5 Desember 2018.

Kepala Negara juga telah memerintahkan jajarannya untuk mengejar dan menangkap seluruh pelaku penyerangan.

“Saya juga telah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk mengejar dan menangkap seluruh pelaku tindakan biadab tersebut,” ujar Presiden.

Pada kesempatan tersebut, Presiden atas nama rakyat dan negara menyampaikan dukacita mendalam atas gugurnya para pekerja yang bertugas membangun Trans Papua.

“Saya atas nama rakyat, bangsa, dan negara menyampaikan rasa dukacita yang mendalam kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan dan mari bersama mendoakan agar arwah para pahlawan pembangunan Trans Papua ini diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa,” lanjutnya.

Selain itu, Presiden memastikan bahwa pembangunan jalan Trans Papua sepanjang kurang lebih 4.600 kilometer yang saat ini tengah berjalan akan tetap dilanjutkan. Pemerintah akan terus berupaya membangun Tanah Papua dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Kita juga tidak akan pernah takut. Dan ini malah membuat tekad kita kian membara untuk melanjutkan tugas besar kita membangun tanah Papua,” kata Kepala Negara.

Presiden juga menjelaskan bahwa pemerintah menghadapi tantangan tersendiri dalam membangun Papua. Medan yang sangat sulit sering membuat para pekerja kesulitan untuk mengangkut logistik dari satu titik ke titik lain.

Tak hanya itu, para pekerja juga tak jarang mengalami kendala karena faktor keamanan. Meski demikian, Presiden menegaskan kembali bahwa proyek pembangunan Papua akan terus berjalan.

“Ini yang menyebabkan kadang-kadang misalnya sebuah proyek harus berhenti dulu (untuk dilanjutkan kemudian). Ya karena alamnya yang sangat sulit dan kadang-kadang keamanannya yang masih perlu perhatian sehingga yang bekerja di sana itu betul-betul bertaruh nyawa,” ucapnya.

Untuk diketahui, berdasarkan informasi yang didapat oleh Kapolri, peristiwa penyerangan di Kabupaten Nduga, Papua, mengakibatkan 20 korban jiwa dengan 1 di antaranya merupakan anggota TNI dan 19 lainnya merupakan pekerja Trans Papua.

Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. (TIM)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Menteri Dalam Negeri (Mengadri) Tjahjo Kumolo membuka rapat koordinasi nasional (rakornas) Satpol PP seluruh Indonesia. Tjahjo menyampaikan arahanya agar Satpol PP membantu mengamankan jalannya Pemilu 2019 sampai bahaya aksi radikalisme.

“Hari ini pertemuan dengan Kasatpol PP provinsi, sepulangnya tolong mengundang daerah untuk membicarakan hasil ini. Januari akan ada pertemun Satpol PP se-Indonesia untuk memastikan saja kesiapan dukungan pemerintah daerah untuk suksesnya pileg dan pilpres serentak,” kata Tjahjo di Media Tower Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (5/12/2018).

Tjahjo juga mengingatkan agar Satpol PP bersikap netral dalam Pemilu. Dia menegaskan, Satpol PP tak boleh ikut berkampanye.

“Tugas Satpol PP harus netral, nggak boleh ikut kampanye. Menjelaskan program pemerintah yang berhasil itu boleh, wajib hukumnya. Urusan kampanye ada rambu-rambunya. Makanya Satpol PP pegang aturan itu, jadwal yang baik. Satuan Pamong Praja merupkan aparat sipil negara dituntut netral sebagai uu ASN,” jelasnya.

Baca juga: Mendagri: Tangan Pemerintah Terbatas Perangi Korupsi Racun Demokrasi

Pada kesempatan itu Tjahjo juga menyinggung bahaya radikalisme. Dia meminta personel Satpol PP lebih peka terhadap gerak-gerik masyarakat yang mencurigakan.

“Karena gerakan radikalisme terorisme bisa muncul setiap saat. Kita nggak tahu muncul dari mana. Orangnya sudah terdata tinggal di RT mana, kota mana, semua di tangan intelejen kepolisian tinggal sharingnya nanti di tingkat kota, provinsi menyampaikan ke Satpol PP,” ungkap Tjahjo.

Di hadapan Satpol PP, Tjahjo menjabarkan bahaya korupsi. Dia mengingatkan Kasatpol PP untuk hati-hati menggunakan anggaran karena menjadi area rawan korupsi.

“Kasatpol PP juga sebagai pengguna anggaran hati-hati area rawan korupsi. Ingatkan anak buahnya yang terkait dana hibah bansos, barang dan jasa, jual beli jabatan ini area rawan korupsi, tolong diingatkan,” pungkas Tjahjo.

Rakornas ini dihadiri oleh Kasatpol PP dari seluruh Indonesia. Rakornas ini digelar untuk menyukseskan pemilu 2019.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Komando armada I menggelar uparaca parade dan defile dalam rangka memeringati Hari Armada RI tahun 2018. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Siwi Sukma Aji dalam pidatonya mengingatkan ancaman global yang semakin kompleks di wilayah keluatan Indonesia.

“Perkembangan semakin sulit diprediksi, karena dinamika perubahan global yang begitu cepat dan bentuk ancaman semakin kompleks baik ancaman potensial maupun fatwal, ancaman fatwal yang dihadapi saat ini meliputi paratisme, pelanggaran wilayah dan pelanggaran hukum di laut, dan bencana alam,” ujarnya dalam upacara, di Dermaga Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (5/12/2018).

Tidak hanya itu, Siwi juga menyebut adanya ancaman baru yang kemungkinan akan terjadi. Ia mengajak seluruh personil dalam jajaran koarmada untuk selalu mengantisipasi ancaman tersebut.

“Selain itu adanya ancaman berdimensi baru yang besifat hibrida, berupa kombinasi ancaman konvensional, aksi kriminal serangan asimetris dan serangan cyber harus dapat diantispasi dan dihadapi oleh jajaran Armada TNI AL,” ucapnya.

Hal ini menurut Siwi akan menimbulkan kerugian negara dan menganggu stabilisasi keamanan nasional. Untuk itu ia meminta peringatan hari armada ini agar dijadikan evaluasi dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang semakin optimal.

“Peringatan hari armada juga menjadi wujud dan evaluasi bagi seluruh jajaran armada atas pelaksanaan tugas yang telah diemban sehingga ke depan diharapkan akan semakin optimal,” katanya.

Terakhir, dia meminta agar TNI AL menyiapkan kesiapan kekuatan pasukan. Sebab, kekuatan tinggi itu diperlukan untuk meningkatkan kegiatan pasukan di setiap armada.

“Hal inilah mejadi landasan dalam kebijakan pembangunan kemampuan dan kekuatan TNI AL kedepan supaya pernyataan pasukan TNI perlu ditindaklanjuti dengan penetapan komando pelaksanaan di tiap armada,” tutupnya.(ARF)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengajak seluruh elemen masyarakat mengampanyekan gerakan antikorupsi. Salah satunya dengan mengunakan media sosial.

“KPK yakin media sosial bisa digunakan untuk kebajikan,” kata Laode di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (5/12/2018).

Hal itu disampaikan Syarif saat membuka ‘Festival Media Digital Pemerintah’ dalam memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2018. Dalam acara ‘Festival Media Digital Pemerintah’ tersebut nantinya juga akan diisi dengan diskusi yang dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Syarif kemudian menceritakan akun media sosial KPK yang memiliki jutaan follower atau pengikut. Ia pun yakin para pengikut media sosial KPK itu juga memiliki jiwa antikorupsi.

“Saya yakin pengikut itu, saya yakin antikorupsi. Kalau orang itu betul-betul menyatukan untuk antikorupsi negeri ini pasti akan lebih baik,” ujar Syarif.

Namun, menurut Syarif, jumlah pengikut akun media sosial KPK masih kalah dengan beberapa akun media sosial milik lembaga pemerintahan yang lain. Dengan jumlah yang lebih banyak itu, Syarif berharap akun media sosial lembaga pemerintahan itu turut mengkampanyekan gerakan antikorupsi.

“Kami juga harap konten di media sosial khususnya pemerintah bisa kampanye antikorupsi. Misalnya, Mendagri ‘sekarang yang urus KTP tidak bayar-bayar lagi’,” sebut Syarif.

Tak hanya lembaga pemerintah, Syarif juga meminta seluruh masyarakat ikut serta mengampanyekan antikorupsi melalui media sosial. Salah satunya dengan mengunggah di media sosial jika menemukan praktik-praktik korupsi.

“Misal kalian lihat apa ya tulisan aja. Misalnya masih ada kades yang minta uang saat urus KTP,” pungkas Syarif.(NGO)