JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang Kepala Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho ke Istana Kepresidenan, Bogor. Impian Sutopo bertemu Jokowi yang telah lama dikaguminya itu akan terwujud.

Presiden Jokowi memiliki serangkaian agenda. Jokowi akan mengawali kegiatan Kepresidenannya dengan menghadiri Upacara Peringatan ke-73 Hari TNI Tahun 2018, Jumat (5/10/2018). Kegiatan ini berlangsung di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.

Selanjutnya, Jokowi akan bertemu dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwonugroho. Pertemuan keduanya akan berlangsung di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat usai salat Jumat.

Tak hanya itu, sore harinya Jokowi akan menjadi pembicara kunci pada Sekolah Pimpinan Himpunan Mahasiswa Islam (Sepim HMI) tahun 2018. Kegiatan ini berlangsung di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Terkait pertemuan Jokowi dan Sutopo, hal ini sebenarnya merupakan keinginan Sutopo.i. Pria yang juga penyintas kanker ini sudah lama berharap bisa bertemu dan bersalaman dengan Jokowi.

Cerita ini disampaikan Sutopo kepada detikcom di sebuah malam di awal Februari 2018, belum lama setelah dirinya divonis dokter mengidap kanker paru stadium IVb. Setelah menjawab sejumlah pertanyaan soal bencana lewat WhatsApp, Sutopo tiba-tiba melempar curhat.

Sutopo mengatakan banyak orang yang beruntung bisa bersalaman dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia kemudian membuat pengakuan, selama bekerja di BNPB sejak Agustus 2010 hingga menjabat Kapusdatin Humas BNPB, dirinya belum pernah sekali pun berjabat tangan dengan Jokowi. Terdengar biasa saja, tapi itu sesuatu yang diharapkannya.

“Saya belum pernah punya kesempatan berjabat tangan dengan Pak Jokowi. Meski saat menangani bencana longsor Banjarnegara, gempa Pidie Jaya, kebakaran hutan dan lahan, erupsi Gunung Agung, dan lainnya, saya tidak bisa salaman karena tidak bisa masuk,” ujar Sutopo.

Sutopo mengisahkan, dirinya dulu pernah punya beberapa kesempatan bersalaman dengan Jokowi, namun tak kesampaian karena Jokowi dikawal Paspampres.

“Jadi saya suka lihat dari jauh saja. Saat masyarakat berebutan salaman, saya tidak mau ikut-ikutan, saya tahu diri,” ucapnya. Meski demikian, Sutopo mengaku sedikit pun tidak merasa kecewa, apalagi marah terhadap Paspampres yang menghalaunya. Sutopo maklum Paspampres sedang menjalankan tugas dan kewajibannya.

“Paspampres yang muda-muda banyak yang nggak kenal saya. Padahal saya dosen Sesko TNI. Tapi sama prajurit tidak dikenal, ha-ha-ha…,” seloroh Sutopo.

Sutopo mengakui secara pribadi memang mengagumi Jokowi. Karena itu, dia selalu berharap suatu saat bisa bersalaman dan berfoto dengan orang nomor satu di Indonesia itu.

“Saya salah satu pengagum Pak Jokowi. Sesama alumni UGM (Universitas Gadjah Mada). Saya kagum atas gaya kepemimpinan beliau sejak jadi Wali Kota Solo, Gubernur DKI, dan Presiden sekarang. Beliau selalu berpikir diferensiasi. Mencari yang berbeda,” ujarnya. (NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, mendukung langkah Presiden Jokowi yang meningkatkan status hubungan diplomatik dengan Selandia Baru (New Zealand) menjadi Kemitraan Komprehensif. Kedua negara juga telah memiliki komitmen kerja sama yang dituangkan dalam Indonesia-New Zealand Joint Commitment for Development 2017-2022.

“Prioritas kerja sama tersebut antara lain mencakup energi terbarukan, pertanian, manajemen risiko bencana, serta pengetahuan dan keterampilan yang mendukung rencana pembangunan sosial dan ekonomi kedua negara. Ini merupakan babak baru bagi Indonesia dalam meluaskan kerjasama di kawasan Asia Pasifik,” ujar Bamsoet saat menerima Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Selandia Baru H.E. Mr. Winston Peters di ruang kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Kamis (04/10/18).

Hadir dalam pertemuan antara lain Peter Kemp (Sekretaris Menteri Luar Negeri Selandia Baru), dan Trevor Matheson (Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia). Sedangkan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo ditemani Fadli Zon (Wakil Ketua DPR RI), Hasrul Azwar (Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI), dan Dave Laksono (Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI).

“Mr. Wisnton juga menyampaikan bahwa pemerintah Selandia Baru termasuk negara di kawasan Pasifik yang mengakui Papua Barat sebagai bagian dari Indonesia. Kita sangat mengapresiasi. Ini menunjukan kedua negara saling menghormati kedaulatan masing-masing,” imbuh Bamsoet.

Dalam pertemuan tersebut, politisi Partai Golkar ini mengapresiasi besarnya nilai investasi Selandia Baru di Indonesia. Pada tahun 2017 ini jumlahnya mencapai USD 15 juta yang tersebar ke 73 proyek. Kedua negara juga telah menyepakati target Two Way Trade sebesar USD 2,6 milyar pada tahun 2024.

“Ini menempatkan Selandia Baru sebagai investor di urutan ke-31. Kami harap angka ini dapat terus meningkat di tahun-tahun yang akan datang. Sejalan dengan meningkatnya nilai perdagangan kedua negara yang naik dari USD 1,02 milyar pada 2016 menjadi USD 1,18 milyar pada 2017. Pada semester pertama tahun 2018, nilai perdagangan keduanya mencapai USD 706 juta atau meningkat 10,60 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2017 yang berjumlah USD 639 juta,” papar Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini memandang, kerja sama lain yang perlu ditingkatkan adalah di bidang pendidikan. Tak sedikit warga Indonesia yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan-pelatihan pengembangan kapasitas di Selandia Baru, begitupun sebaliknya. Kerja sama di bidang pendidikan mampu meningkatkan people to people contact kedua negara.

“Begitupun dengan kerja sama di bidang pariwisata. Kita senang ada peningkatan wisatawan Selandia Baru yang berkunjung ke Indonesia, terutama ke 10 destinasi wisata utama yang sedang dikembangkan oleh Indonesia. Kerja sama di bidang pariwisata dapat menjadi jalan untuk memperkenalkan kekayaan dan keanekaragaman seni, budaya dan potensi kedua negara,” jelas Bamsoet.

Menutup pertemuan, Legislator Dapil VII Jawa Tengah meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini mengucapkan terimakasih atas empati yang diberikan rakyat Selandia Baru atas terjadinya gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah. Bahkan Menteri Luar Negeri Selandia Baru Mr. Winston Peters menyatakan akan meningkatkan pemberian bantuan dari 1,6 juta dollar Selandia Baru menjadi 6 juta dollar Selandia Baru.

“Rasa solidaritas yang ditunjukan Selandia Baru terhadap Indonesia merupakan bukti bahwa kedua negara punya ikatan persaudaraan yang kuat. Kita percaya, hubungan kedua negara akan akan terus tumbuh menjadi kerjasama yang saling menguntungkan dan dapat berkontribusi bagi penyelesaian masalah-masalah sosial maupun isu internasional lainnya,” pungkas Bamsoet. (NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah membuat kubu Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bersepakat, meski belum secara legal. Keduanya sepakat kampanye perlu setop di wilayah tersebut sebagai solidaritas kepada korban bencana.

KPU awalnya menyebut penghentian kampanye tak bisa dilakukan karena sudah masuk dalam tahapan pemilu di UU. Meski begitu, KPU menyebut penyetopan kampanye bersifat kesepakatan antara para peserta pemilu.

“Betul (pemberhentian) tergantung kesepakatan peserta pemilu, tapi kan sekarang sudah ada kesepakatan mereka tidak kampanye di daerah bencana,” ujar Komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Selasa (2/10/2018).

KPU mengapresiasi pasangan capres-cawapres beserta parpol-parpol pengusungnya yang setuju dengan usul penghentian kampanye di Sulteng. Ide ini berawal dari Ketum Partai Demokrat yang juga Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga diminta oleh Mendagri Tjahjo Kumolo.

“KPU mengapresiasi kesepakatan yang sudah dibuat parpol peserta pemilu, pasangan capres-cawapres nomor 01 dan 02, pandangan dari presiden keenam (Susilo Bambang Yudhoyono), Mendagri (Tjahjo Kumolo) yang mencoba mengedepankan pendekatan kemanusiaan, untuk membantu saudara kita yang terkena bencana, khususnya di Donggala, Palu, dan sekitarnya,” sebut Wahyu.

Meski begitu, kesepakatan kedua kubu peserta pemilu menurut KPU tak perlu hitam di atas putih alias kesepakatan tertulis yang legal. Kesepakatan untuk tidak kampanye di daerah terdampak gempa dianggap sebagai sebuah bentuk komitmen.

“Ya enggak perlu hitam di atas putih, itukan kesepakatan tidak berkampanye ya gitu saja. Jadi mereka kan tidak berkampanye di sana,” ucap Komisioner KPU lainnya, Ilham Saputra di lokasi yang sama.

Meski begitu, KPU siap memfasilitasi apabila kedua pihak ingin membuat kesepakatan tertulis. “Namun nanti kalau kita lihat memang diperlukan (adanya bukti kesepakatan) ya kita fasilitasi,” sambungnya.

Pihak Jokowi-Ma’ruf tak merasa keberatan dengan usul itu. Mereka siap mengikuti kesepakatan tidak kampanye di Sulteng.

“Prinsipnya TKN Jokowi-Ma’ruf sepakat untuk menghentikan tahapan kampanye baik itu permanen, maupun sementara. Terutama di daerah-daerah Gempa Sulteng,” ujar Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding saat dimintai konfirmasi, Selasa (2/10).

Karding menegaskan, pihaknya setuju dengan ide penyetopan kampanye untuk menghormati korban gempa. Kubu Jokowi-Ma’ruf siap bila hal tersebut menjadi keputusan bersama.

“Dalam kondisi seperti hari ini, berkampanye pun tidak nyaman, bahkan saya kira lebih banyak mudaratnya, jadi saya kira kita tidak perlu kampanye di Palu, Sulteng,” sebut Karding.

Sementara itu kubu Prabowo-Sandiaga menyatakan sudah menunda kampanye di Sulawesi, bukan hanya Sulteng saja. Koordinator Jubir Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan pihaknya sudah menghentikan kampanye di wilayah tersebut meski tak ada kesepakatan.

“Yang jelas kami tanpa ada kesepakatan, tanpa ada musyawarah sudah mensuspend,” kata Dahnil.

“Mau yang lain nggak sepakat nggak masalah kami sudah menghentikan kampanye di Sulawesi,” tambahnya.

Ide soal penyetopan kampanye karena gempa Sulteng ini berawal dari usulan SBY. Hampir seluruh partai setuju dengan saran Presiden RI ke-6 itu.

SBY memberikan saran kepada elite politik di tengah bencana gempa bumi di Sulawesi Tengah. Ia mengimbau agar kampanye Pilpres 2019 dihentikan sementara.

SBY memandang saatnya bangsa Indonesia menunjukkan solidaritas untuk saudara sebangsa yang mengalami musibah dan sekaligus membantu pemerintah mengatasi bencana itu. Bantuan diberikan baik pada fase tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Marilah kita utamakan dulu bersatu padu kita membantu pemerintah, membantu saudara-saudara kita dan sementara saya kira kegiatan kampanye pemilu kita hentikan dulu,” tegas SBY.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Polri mengantisipasi teror selama pelaksanan Asian Para Games 2018. Kesiagaan pengamanan diperketat.

“Mungkin tetap, karena event ini event internasional, akan jadi perhatian kelompok-kelompok tertentu untuk mencoba mengganggu, kita sudah siapkan dengan rekan-rekan densus juga dengan TNI untuk operasi juga. Untuk mengantisipasi kalau mungkin ada aksi-aksi teror. Tapi sudah sekitar 300 lebih, kita laksanakan penangkapan, penindakan teroris ini,” kata Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (2/10/2018).

Pembukaan Asian Para Games 2018 akan digelar di GBK, Sabtu (6/10) mendatang. Ari Dono memastikan seluruh persiapan sudah dilakukan.

“Opening untuk opening ceremony akan dilaksanakan pada tanggal 6, kami akan persiapkan, kita laksanakan gladi untuk pengamanan. Pastinya kita akan cek semua kegiatan, kesiapan kita,” ujarnya.

Komitmen untuk menyukseskan kegiatan tersebut juga disampaikan oleh Kasum TNI Laksamana Madya TNI Didit Herdiawan Ashaf. Didit mengatakan TNI akan mengirimkan bantuan sekitar 4 ribu personel.

“Untuk jumlah personel dari TNI, kita melaksanakan bantuan sekitar lebih kurang 4 ribu orang, saya rasa instruksi sudah jelas dan Kapolri sudah jelas kepada kami di jajarannya. Untuk mensukseskan kegiatan Asian Para Games,” imbuhnya. (NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Seribuan narapidana di Lapas Kelas II A Palu dilaporkan kabur setelah gempa berkekuatan 7,4 SR menghancurkan bangunan lapas. Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan, pemerintah akan mencari para napi jika tak mau menyerahkan diri.

“Tentu nanti dicari,” kata JK di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/10/2018).

Menurut JK hal serupa juga terjadi dalam peristiwa tsunami di Aceh pada 2004. Para napi kabur setelah bangunan lapas terdampak bencana.

“Itu memang sama kayak yang terjadi di A eh dulu tsunami, karena kan penjaranya juga kena dan kabur mereka lari,” ujarnya.

Lapas Kelas II A Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng) ikut ambruk setelah guncangan gempa bermagnitudo 7,4 yang berpusat di Donggala. Sebagian dari penghuni Lapas yang menampung 560 orang ini kabur.

“Kondisi kemarin sangat memungkinkan untuk napi kabur sebab sebagian besar gedung dan tembok ambruk di mana saat itu petugas kesulitan menangani keadaan karena seluruh listrik padam termasuk saluran komunikasi,” kata Kalapas Kelas II A Palu, Adhi Yan Ricoh, Sabtu (29/9). (DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo kembali melantik kepala daerah hasil pemilihan gubernur 2018 di Istana. Pada hari ini, Jokowi melantik Gubernur Sumsel Herman Deru dan Gubernur Kaltim Isran Noor.

Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (1/10/2018) pukul 11.00 WIB setelah penyerahan Keppres serta kirab dari Istana Merdeka. Herman beserta wakilnya, Mawardi Yahya, begitu juga dengan wakil Isran, Hadi Mulyadi diambil sumpahnya secara Islam.

“Bersediakah saudara-saudara mengucapkan sumpah berdasarkan agama Islam?” ujar Jokowi.

“Demi Allah saya bersumpah, saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur/sebagai wakil gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa,” ucap Jokowi diikuti Herman-Mawardi dan Isran-Hadi.

Selanjutnya, Herman-Mawardi, Isran-Hadi serta Jokowi menandatanganani berita acara pengambilan sumpah jabatan gubernur dan wakil gubernur masa jabatan 2018-2023. Acara dilanjutkan sesi foto dan bersalaman.

Para pejabat tinggi negara dan politikus juga menghadiri acara pelantikan. Mereka antara lain Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR Mahyudin, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto hingga Ketum NasDem Surya Paloh. (NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Masih banyak korban selamat gempa Palu, Sulawesi Tengah yang tertimbun reruntuhan puing bangunan, termasuk di Hotel Roa Roa. Petugas masih terus berupaya mengevakuasi para korban.

“Diharapkan mulai besok seluruhnya sudah bisa ditemukan, termasuk ada beberapa korban yang masih hidup di 2 hotel yang saat ini dalam upaya untuk menolong,” ujar Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Minggu (30/9/2018).

Hadi juga sempat melihat lokasi pemakaman massal bagi korban jiwa gempa Palu. Hadi berharap semua proses berjalan cepat.

“Mudah-mudahan dalam dua hari ini semua selesai, kemudian listrik nyala dan komunikasi bisa berjalan dengan baik,” sebut Hadi.

Kepala Pusat Data dan Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho sebelumnya mengatakan, data sementara korban meninggal dunia tersebar di dua daerah yakni Palu dan Donggala. Korban jiwa di Palu 821 orang, sedangkan di Donggala 11 orang. (DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berpendapat bahwa daerah harus diperkuat untuk dapat menghadapi daya saing Indonesia dalam menghadapi iklim perdagangan internasional. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui pembangunan perekonomian di daerah, baik dari bidang pariwisata, perdagangan, pertanian, ataupun investasi.

Dalam acara Focus Group Discussion yang digelar Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI dengan tema ‘Memperkuat Daya Saing Sektor Unggulan di Tengah Ketidakpastian Iklim Perdagangan Internasional’ hari Rabu (26/9/2018).

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, berpendapat bahwa perekonomian daerah merupakan struktur dasar atas terbangunnya struktur ekonomi nasional. Dimana saat ekonomi daerah kuat, maka ekonomi nasional juga akan semakin kuat.

“Kali ini BKSP menyongsong bola di daerah untuk menyongsong perkembangan ekonomi dimana daerah dimungkinkan langsung berinteraksi keluar, sebagai penguatan terhadap ekonomi yang kita bangun. Ekonomi harus kita bangun menjadi struktur yang kuat dan mampu bersaing, sehingga yang muncul harusnya yang unggulan,” ucapnya.

Senator asal Provinsi Maluku ini menambahkan bahwa perekonomian daerah dapat dibangun melalui pengembangan potensi-potensi daerah. Pengembangan potensi tersebut merupakan dasar pondasi pembangunan perekonomian daerah dalam menghadapi kompetisi perdagangan internasional.

“Ketua Bappeda yang mengerti, mereka menyusun potensi-potensi daerah mana yang bisa didaya gunakan. Saya kira untuk mengangkat daerah agar memiliki kekuatan sebagai bagian dari kekuatan ekonomi nasional. Jika semuanya bergabung, itu akan menjadi kekuatan ekonomi secara nasional dalam rangka ketahanan dan daya saing,” tambahnya.

Wakil Ketua BKSP DPD RI, Abdurachman Lahabato, mengatakan FGD ini dilakukan untuk menyelesaikan masalah riil yang terjadi di tengah konteks perdagangan dunia saat ini. Dimana saat ini terjadi perang dagang antara Amerika Serikat dengan China dan beberapa negara, yang berimbas ke negara-negara lain, salah satunya ke Indonesia, yaitu menurunnya nilai tukar rupiah dan masalah dalam pembangunan ekonomi di Indonesia.

Untuk mengatasi hal tersebut, Abdurachman Lahabato mengatakan pemanfaatan potensi daerah harus dilakukan secara optimal dan menjadi pilar bagi kemajuan dan ketahanan ekonomi nasional dalam menyelesaikan atau meminimalisir dampak atas persaingan perdagangan internasional.

“DPD RI sebagai representasi daerah akan terus mengajak seluruh stakeholder baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah untuk mewujudkan hal tersebut,” ungkap Senator asal Maluku Utara ini.

Sementara itu, Wakil Ketua BKSP DPD RI Adrianus Garu menjelaskan bahwa kegiatan FGD bertujuan untuk menyamakan persepsi antara pemahaman pemerintah pusat dengan regulasi yang dibuat terkait pembangunan di daerah. Ia melanjutkan, regulasi yang ada harus mampu mendukung pembangunan di daerah melalui investasi.

Menurut Adrianus, saat ini masih terdapat beberapa regulasi yang menghambat masuknya investasi ke daerah. Oleh karena itu, dirinya meminta agar seluruh regulasi yang menghambat investasi di daerah diminimalisir.

“Sehingga formulasi yang harus kita bangun pada hari ini adalah kesamaan pandang, kesamaan persepsi antara daerah dengan pusat dalam rangka mengingkatkan investasi nasional ataupun investasi luar negeri yang mengalir ke daerah,” ungkap Senator asal Nusa Tenggara Timur ini.

Adrianus juga menambahkan bahwa saat ini masih terjadi ketimpangan ekonomi di daerah, dimana wilayah Indonesia timur belum memperoleh investasi yang besar untuk pembangunan daerah. Padahal selama ini wilayah Indonesia timur memiliki sumber daya alam yang besar dan memiliki sumbangsih besar terhadap perekonomian Indonesia secara nasional. (NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Timses Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengirimkan nota permohonan ke Bawaslu. Mereka meminta Bawaslu menegur KPU terkait insiden karnaval kampanye damai Pilpres 2019.

Nota permohonan teguran itu dilayangkan Sekretaris Direktorat Advokasi Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Habiburokhman, Selasa (25/9/2018). Dalam nota, tim Prabowo-Sandi menganggap KPU tidak netral dalam penyelenggaraan deklarasi kampanye damai.

Habiburokhman mengungkit adanya bendera partai dan relawan dalam deklarasi tersebut. Padahal, menurut dia, KPU menyepakati tak boleh ada atribut partai berupa bendera kecuali yang telah disiapkan KPU, apalagi dari relawan.

“Kami berharap agar Bawaslu dapat menjadikan nota permohonan ini sebagai pintu masuk penyelidikan dugaan ketidaknetralan KPU,” kata Habiburokhman.

Berikut ini nota permohonan timses Prabowo-Sandi soal dugaan ketidaknetralan KPU:

Kepada Yth Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu RI)
Di Jakarta

Dengan Hormat,
Pada hari ini kami secara resmi menyampaikan permohonan kepada Bawaslu agar menegur KPU atas dugaan sikap tidak netral dalam pelaksanaan Deklarasi Kampanye Damai di Monas kemarin. Sebagaimana kita ketahui dari pemberitaan media massa, acara tersebut diwarnai dengan aksi pendukung salah satu pasangan calon yang membawa bendera partai dan atribut relawan, padahal sudah disepakati peserta deklarasi tidak membawa atribut partai atau pendukung paslon.

Yang kami persoalkan adalah sikap KPU yang tidak mencegah dan tidak cukup cepat menghentikan pembawaan atribut tersebut, bahkan ada info Ketua Umum Partai Demokrat Pak SBY sempat diteriaki sehingga beliau merasa terganggu dan terintimidasi. Pembiaran yang dilakukan oleh KPU tersebut bertentangan dengan kewajiban mereka selaku penyelenggara pemilu untuk memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara, hal mana secara tegas diatur Pasal 14 huruf b UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Bawaslu harus berani bersikap tegas menegur atau paling tidak mengingatkan KPU agar peritiwa serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Sungguh ironis di acara deklarasi damai yang seharusnya dilaksanakan dengan tertib justru persoalan serius yang berpotensi menimbulkan kegaduhan. Banyak masyarakat yang mempertanyakan, kalau di awal saja netralitas sudah dianggap bermasalah, bagaimana nantinya pada saat pelaksanaan tahapan akhir pemilu.

Kami berharap agar Bawaslu dapat menjadikan nota permohonan ini sebagai pintu masuk penyelidikan dugaan ketidaknetralan KPU.(DON)