JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Mantan Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Surono meyakini letusan Gunung Anak Krakatau tak akan menyebabkan tsunami. Menurut Surono, jika ada pihak yang menyebut letusan Gunung Anak Krakatau mengakibatkan tsunami itu kriminalisasi.

“Tsunami karena letusan Anak Krakatau? Kalau itu dituduhkan, itu kriminalitas, kriminalisasi terhadap Anak Krakatau. Kecil sekali dan bahkan dapat dikesampingkan untuk mendakwa Anak Krakatau meletus bisa menimbulkan tsunami,” kata Surono saat menjadi pembicara dalam sebuah diskusi di Cafe 289, Jalan Pemuda, Jakarta Timur, Kamis (3/1/2019).

“Ya karena longsor itu sudah banyak orang memprediksi. Bahkan tulisan baru tsunami Selat Sunda yang disebabkan oleh longsoran Anak Krakatau sudah terbit tahun 2012 itu lho,” imbuhnya.

Pakar geologi itu lalu mengingatkan kembali akan letusan Gunung Krakatau. Dia mengatakan, letusan yang bisa menyebabkan tsunami yakni letusan Gunung Krakatau bukan Anak Krakatau.

“Sekarang meletus gitu-gitu aja lah. Pernah lebih besar dari yang kemarin juga pernah, baik-baik saja. Dan dia sudah cerita dari hasil penelitian dan sebagainya, termasuk saya tidak percaya bahwa letusan Anak Krakatau bisa menimbulkan tsunami, ndak lah. Ibunya iya lah. Waktu itu sudah tinggi dan besar, letusan itu dahsyat sekali,” jelasnya.

Terkait retakan yang ditemukan BMKG di Gunung Anak Krakatau, Surono menganggap itu bukan suatu hal yang perlu dikhawatirkan. Menurut ahli yang kerap disapa Mbah Rono itu, yang mesti dianalisis yakni ada-tidaknya potensi tsunami akibat longsoran Gunung Anak Krakatau.

“Kalau retakan ya di gunung itu wajar-wajar saja, apalagi bekas longsoran. Yang sekarang harus dipastikan retakan itu menimbulkan longsor atau nggak? Kalau longsor ada tsunami atau nggak?” ucap Surono.

Sebelumnya, beredar rekaman suara yang memberitahu soal potensi letusan Gunung Anak Krakatau dalam waktu dekat. Dalam rekaman suara tersebut disebutkan letusan itu akan mengakibatkan gempa berkekuatan 8 skala Richter (SR) yang kemudian menimbulkan tsunami.

Namun BMKG membantah informasi seperti yang disampaikan dalam rekaman suara itu.(MAD)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Di awal 2019 ini, KPK akan memborgol para tahanannya yang terjerat kasus korupsi. ICW mengapresiasi langkah KPK ini karena sudah sepantasnya pihak yang terlibat korupsi diperlakukan layaknya pelaku kejahatan pada umumnya.

“Sah-sah saja jika memang KPK akan memborgol. Dalam tindak pidana umum, borgol ini lazim dipraktikkan,” ujar Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz saat diwawancarai.

Donal menambahkan, borgol juga menjadi simbol hilangnya kebebasan bagi para pelaku korupsi. Menurutnya, borgol memberi pesan yang baik kepada masyarakat agar menghindari korupsi.

“Maling ayam saja diborgol, masak mereka tidak? Artinya borgol ini juga mengingatkan dan simbol hilangnya kebebasan atas kejahatan yang dilakukan,” ungkapnya.

Karena korupsi merupakan kejahatan pidana khusus, Donal menganggap butuh perlakuan khusus bagi para pelaku korupsi. Menurut Donal, para pelaku korupsi tidak boleh diperlakukan sama seperti pelaku pidana umum.

“Ya treatment-nya harus ekstra, contoh remisi kan lebih ketat. Itu karena mereka kejahatannya khusus,” ujarnya.

Tercatat sejak 2 Januari 2019, para tersangka KPK yang menjalani pemeriksaan di KPK mulai menggunakan borgol, selain tentunya memakai rompi tahanan warna oranye. Tersangka pertama yang memakai borgol adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi. Menyusul kemudian kakak ipar Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar, Tubagus Cepy Sethiady, yang juga mengenakan borgol. (DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ada 40,9 juta jiwa tinggal di daerah rawan longsor. Warga tersebut tinggal di daerah rawan yang tersebar di dataran tinggi, mulai perbukitan hingga pegunungan.

“Total penduduk yang tinggal di daerah bahaya sedang sampai tinggi ini ada 40,9 juta jiwa. Tidak mungkin 40,9 juta jiwa kita pindahkan, kita relokasi, mereka sudah telanjur ada di situ,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho di kantornya, Jl Pramuka Raya, Jakarta Timur, Rabu (2/1/2019).

Sutopo berharap di waktu depan tak semakin banyak warga yang tinggal di daerah rawan bencana. Dia menyebutkan daerah rawan bencana di Sumatera ada di sepanjang Bukit Barisan, dari Aceh sampai Lampung.

“Kemudian di Jawa, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Sulawesi adalah kebanyakan daerahnya rawan longsor. Ada juga Kalimantan, terutama di bagian Kalimantan sebelah utara,” tuturnya.

Dia mengatakan sudah ada peta perkiraan longsor yang bisa diakses masyarakat. Wilayah yang terdeteksi paling berpotensi terjadinya longsor ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten.

Namun, kata Sutopo, masyarakat masih minim mengakses peta potensi longsor ini. Diharapkan pemerintah daerah memperhatikan peta ini untuk meminimalkan timbulnya korban jika longsor terjadi mengingat wilayah Indonesia saat ini memasuki musim hujan.

“Kalau kita melihat peta ini, untuk Jawa Barat ancaman selama Januari 2019, daerah yang berpotensi longsor, mulai kabupaten Bogor, Purwakarta, Tasikmalaya, Bandung, Bandung Selatan, Bandung Barat, Sumedang, sampai Cianjur dan sebagainya,” sebutnya.

“Jawa Tengah juga sama, selama Januari 2019, potensi longsor ada di bagian tengah, mulai Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Tegal, Semarang, dan sebagainya,” sambungnya.

Menurutnya, jika pemda tidak melakukan pengaturan, ada potensi warga yang tinggal di daerah rawan longsor tersebut bertambah. Sutopo mengatakan longsor sulit diprediksi, sehingga mitigasi bencana yang paling efektif dilakukan adalah melakukan tata ruang wilayah.

“Meskipun dipasangi sistem dini rawan longsor, tapi nggak longsor-longsor, kasus di Banjarnegara juga sama, beberapa kali sudah bunyi sirene, masyarakat mengungsi, nggak jadi longsor. Terus balik lagi, begitu lagi, lama-lama jengkel, nggak percaya dengan alat itu. Akhirnya alat itu dipotong kabelnya, cuma bikin deg-degan saja, itu yang terjadi,” bebernya.

Dia mengatakan ada baiknya daerah rawan longsor tersebut ditanami pohon produktif yang memiliki akar panjang dan sifatnya mengikat, seperti sukun dan durian. Penanaman ini merupakan upaya sistem bio-engineering. Selain mengurangi risiko munculnya korban, didapatkan manfaat dari segi ekonomi.

“Bio-engineering ini memperkuat lereng dengan tanaman-tanaman, vegetasi-vegetasi yang satu memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Fungsinya juga bisa menahan longsor,” ujar dia.

Berikut delapan rekomendasi BNPB menangani daerah rawan longsor:

1. Implementasi penataan ruang dan pemanfaatan ruang merupakan kunci untuk mengurangi risiko bencana longsor.

2. Pengurangan risiko bencana harus menjadi pengarusutamaan dalam pembangunan nasional.

3. Perlu ditingkatkan budaya sadar bencana, baik yang bersifat struktural maupun nonstruktural.

4. Peringatan dini longsor, sosialisasi, penegakan hukum dan lainnya harus ditingkatkan.

5. Permukiman perlu ditempatkan pada daerah yang lebih aman dengan sistem klaster di berbagai lokasi. Pemilihan lokasi mempertimbangkan analisis risiko bencana dan tata ruang detail.

6. Konservasi berbasis biogeo-engineering. Pada lembah-lembah perbukitan perlu ditanami dengan pepohonan jenis kayu yang memiliki perakaran dalam yang berfungsi sebagai penahan longsor. Buffer zone antara kawasan perlindungan (kelerengan tinggi) dengan kawasan budi daya di bagian bawahnya dibuat dengan tanaman pohon yang kuat, ditanam rapat dan membentuk sabuk hijau yang tebal/berlapis. Jenis vegetasi yang perlu ditanam pada daerah-daerah lembah adalah jenis tanaman lokal yang sudah nyata terbukti tumbuh dengan baik di daerah tersebut. Beberapa jenis pohon yang dapat ditanam adalah: jenis pohon puspa (Schima walichii), rasmala (Altingia excelsa), huru (Litsia chinensis), surian (Toona sureni merr), bambu manggong (Gigantochloa manggang), kayu baros (Manglietia glauca bl), dan sukun.

7. Lahan dengan kelerengan lebih dari 40 derajat dipertahankan sebagai kawasan lindung berupa ekosistem hutan alam dengan kerapatan pohon yang tinggi. Satu hektare lahan ditanami 400 pohon.

8. Perlu dibangun sistem peringatan dini longsor berbasis kondisi geologi dengan aspek dinamis curah hujan.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
KPU mengatakan kabar terkait tujuh kontainer surat suara sudah tercoblos di Tanjung Priok adalah berita bohong. KPU mengatakan hingga kini surat suara belum dicetak. KPU menyikapi serius kabar tersebut.

“Surat suara itu adalah logistik utama pemilu, di mana suara rakyat diekspresikan dalam surat suara, dan satu-satunya pihak yang dalam undang-undang ditugaskan untuk mengadakan surat suara itu KPU,” ujar komisioner KPU Hasyim Asy’ari di kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (2/1/2019) malam.

KPU menganggap isu beredarnya surat suara ini merupakan hal serius mengingat surat suara adalah logistik utama pemilu. Hasyim mengatakan saat ini KPU belum melakukan pencetakan surat suara.

“Dengan beredarnya (kabar) bahwa surat suara sudah beredar dengan jumlah yang disebutkan tujuh kontainer, jumlahnya 80 juta surat suara, itu bagi KPU serius. Karena KPU belum mencetak, proses pengadaan sedang berjalan, nyetak saja belum,” ujar Hasyim.

Menurut dia, dengan beredarnya isu surat suara ini mengesankan KPU telah mencetak surat suara secara diam-diam. Sementara itu, terkait pemenang pelelangan saat ini telah diinformasikan KPU dan dapat diakses melalui website KPU.

“Kalau sudah ada kabar barang cetakan, berarti ini kan mengesankan diam-diam siapa tahu KPU sudah mencetak,” kata Hasyim.

“Ini dipastikan bahwa KPU belum mencetak. Kalau mau ngecek, di website KPU ada, semua di-publish,” sambungnya.

Sebelumnya, KPU memastikan kabar terkait adanya tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, adalah bohong. Hal itu disampaikan setelah KPU mengecek kontainer di Tanjung Priok.

“Tidak ada, itu tidak benar, tidak ada TNI AL yang menemukan itu dan tidak benar KPU telah menyita,” ujar Ketua KPU Arief Budiman seusai sidak di Tanjung Priok, Rabu (2/1/2019) malam.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan membangun sistem informasi untuk memantau aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Para stakeholder terkait akan menyampaikan informasi mengenai penanganan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.

“Dalam hal koordinasi dan komunikasi penanganan abu vulkanik, Ditjen Hubud melalui Direktorat Navigasi Penerbangan telah membangun sistem informasi, yakni I-WISH (Integrated Webbased Aeronautical Information System Handling). Dalam sistem ini, stakeholder menyampaikan informasi yang dikuasai terkait tugas dan fungsi serta kewenangannya dalam hal penanganan abu vulkanik atau yang lebih dikenal dengan CDM (Collaborative Decision Making),” ujar Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub, Polana B. Pramesti dalam keterangan tertulis, Rabu (2/1/2019).

Polana mengatakan operasional di bandara terdekat masih normal. Meski demikian, ia tetap meminta jajarannya secara intensif memonitor sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau dan selalu berkoordinasi dengan pihak terkait.

“Operasional di bandara terdekat masih berjalan normal, namun saya tetap meminta untuk memonitor selalu informasi yang disampaikan, baik dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), BMKG, maupun dari source lainnya juga aplikasi I-WISH. Selanjutnya, Airnav agar mendistribusikan informasi tersebut melalui NOTAM kepada airlines dan bandara”, kata Polana.

Saat ini status Gunung Anak Krakatau itu level III atau siaga. Sehubungan dengan status siaga Gunung Anak Krakatau, masyarakat diminta tak mendekat dalam radius 5 kilometer dari kawah. Masyarakat yang tinggal di Pulau Sebesi, yang berjarak 17 km dari Gunung Anak Krakatau, sudah dievakuasi.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Penyampaian visi-misi pasangan calon peserta Pilpres 2019 akan digelar pada 9 Januari 2018 atau delapan hari sebelum debat perdana capres. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut, cukup timses tiap pasangan calon yang memaparkan visi-misi.

“Perlu memahami bahwa kewajiban paslon adalah Debat Paslon. Penyampaian visi-misi bagian dari kewajiban KPU mensosialisasi visi-misi paslon, sehingga bisa dengan tim kampanye,” ujar anggota KPU, Evi Novida Ginting, melalui pesan singkat, Rabu (2/1/2019).

Tujuannya ialah memberikan pengenalan awal kepada masyarakat mengenai visi-misi sebelum digelarnya debat. Evi mengatakan pemaparan visi-misi pra-debat sudah dibahas dengan tiap timses, yaitu Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf dan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi.

“Hal ini ditujukan untuk memberikan pengenalan awal kepada masyarakat terhadap visi-misi paslon sebelum mengikuti debat. Agar ketika mengikuti acara debat masyarakat sudah mempunyai pengetahuan terhadap visi-misi, sebagai informasi awal. Dan hal ini sudah dibahas bersama tim kampanye paslon,” jelas Evi.

Sebelumnya, kubu Prabowo mengkritik KPU yang akan menggagas penyampaian visi dan misi pasangan calon dalam Pilpres 2019 beberapa hari sebelum dilakukannya debat perdana. Jubir divisi hukum tim Prabowo-Sandiaga, Habiburokhman menyatakan idealnya pasangan calon memaparkan langsung visi dan misi itu.

“Kami mendukung kedua paslon untuk menyampaikan visi dan misi secara langsung tanpa diwakili timses atau stuntman pada 9 Januari mendatang di KPU. Yang paling paham soal visi dan misi adalah paslon, dan paslon juga yang akan melaksanakannya,” ujar Habiburokhman dalam keterangan tertulis, Kamis (1/1).

Lain halnya dengan kubu Jokowi. Mereka menyatakan hal itu cukup disampaikan perwakilan timses.

“Cukup oleh tim saja dan kita saja. Itu boleh, kok, digelar debat, baik oleh KPU maupun masyarakat yang punya konsen (pemilu), tidak ada masalah,” terang Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding. (NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Sepanjang tiga tahun lebih, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menang lawan perusak lingkungan di berbagai kasus. Total nilai kemenangan lewat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mencapai Rp 18,3 triliun.

Ujung tombak penegakan hukum itu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum KLHK) yang dibentuk pada 2015.

“Kami telah menyelesaikan 567 kasus pidana masuk ke pengadilan, 18 gugatan terhadap perusahaan (inkracht) dengan nilai Rp 18,3 triliun, dan 132 kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan,” kata Dirjen Gakkum, Rasio Ridho Sani, dalam siaran pers yang diterima, Rabu (2/1/2018).

Sepanjang 3,5 tahun, Ditjen Gakkum telah menangani 2.677 pengaduan, 3.135 pengawasan izin dan menerbitkan 541 sanksi administrasi bagi usaha atau kegiatan yang melanggar perizinan dan peraturan perundangan bidang lingkungan dan kehutanan.

“Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan diharapkan berdampak pada kepatuhan warga negara, terutama pemilik izin usaha kehutanan atau usaha lainnya pada ketentuan peraturan lingkungan hidup. Ketegasan dalam penegakan hukum menunjukkan kewibawaan negara,” kata Rasio Ridho Sani.

Keberhasilan Ditjen Gakkum saat ini karena dukungan yang kuat dari Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Putusan perdata dari hakim agung dengan mengabulkan gugatan yang mencapai triliunan merupakan sejarah bagi bangsa Indonesia.

“Kami sangat mengapresiasi putusan-putusan ini. Putusan ini akan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan lingkungan dan kehutanan,” tandasnya.

Kemenangan terakhir yaitu KLHK memenangkan gugatan melawan PT National Sago Prima (NSP). Sebelumnya PT NSP dimenangkan di tingkat banding. Tapi oleh MA, PT NSP dihukum.

“Kabul kasasi KLHK. Membebani biaya pemulihan/rehabilitasi dan menghukum pula perusahaan berupa ganti rugi. Pada pokoknya bahwa perusahaan harus bertanggung jawab atas kebakaran a quo sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban mutlak (strict liability),” cetus juru bicara MA, Andi Samsan Nganro.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief menantang Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan satu matanya kepada penyidik KPK Novel Baswedan, yang jadi korban penyiraman air keras. Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin menilai ucapan Andi tidak pantas.

“Ini menurut saya ungkapan yang tidak pantas dan tidak layak,” tutur Ngabalin saat dihubungi, Senin (31/12/2018) malam.

Ngabalin mengatakan semestinya Andi memberikan pencerahan kepada masyarakat mengenai penanganan kasus Novel. Dia mengatakan saat ini polisi masih berusaha mengungkap kasus penyerangan terhadap Novel.

“Sebagai orang-orang yang memiliki kapasitas untuk memberi pencerahan kepada publik Indonesia, kan ada hal yang bisa dipakai untuk mencerahkan kepada publik Indonesia. Jadi tidak ada tendensi yang bisa membuat orang kabur dalam memahami suatu masalah,” tuturnya.

“Saya kira Andi Arief tahu, sebagai seorang Presiden tentu tidak serta merta dengan melihat kasus tersebut bisa terungkap. Kenapa kita tidak memberi kepercayaan kepada kepolisian negara di saat kasus itu masih berjalan?” sambung Ngabalin.

Sejumlah pihak sejak sempat meminta agar Presiden Jokowi membuat tim gabungan pencari fakta (TGPF) aksi penyerangan Novel. Menurut Ngabalin hal itu sah saja dilakukan jika pihak kepolisian tidak bekerja.

“Kecuali polisi tidak bergerak dan mencari fakta-fakta, jangan jadi membuat kacau. Kenapa kita tidak memberi kepercayaan kepada kepolisian negara? Kita kasih kesempatan sejenak biar polisi bisa melakukan kerja nyatta untuk kepentingan mengungkapkan sebuah masalah,” kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Andi Arief mengkritik Jokowi terkait lambatnya penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan.

“Kalau masih ada yang yang berkoar soal penculikan atau pebunuhan masa lalu, sebaiknya besok pagi lihat mata Novel Baswedan. Tanyakan pada sebelah matanya, Jokowi ngapain aja?” kicaunya lewat akun Twitter @AndiArief_, Minggu (30/12).

Andi menyebut Jokowi seharusnya memberikan satu matanya kepada Novel. Menurut Andi, itu juga sekaligus bentuk sindiran karena Jokowi dianggap tidak bisa melihat persoalan ini dengan seksama.

“Kenapa mata Pak Jokowi? Karena percuma punya mata tapi tau mau melihat persoalan yg mudah ini untuk diselesaikan,” tambah Andi.

Terkait tantangan Andi ke Jokowi, Novel sendiri berharap penanganan kasus teror yang dialaminya beserta pegawai KPK lain cepat selesai. Novel mendoakan agar keberanian Jokowi muncul.

“Bagi saya, sederhana saja, Jokowi ungkap penyerang saya dan penyerang orang-orang di KPK yang menculik menteror dan lain sebagainya, itu realistis,” ujar Novel Baswedan kepada wartawan, Senin (31/12/2018).

“Dan jelas harusnya Jokowi mau (ungkap pelaku), kita doakan beliau berani,” imbuh Novel.(NGO)