JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo secara tegas menyatakan, Pemerintah tidak memberi ruang bagi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Tanah Air.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan keterangan pers kepada awak media terkait penyerangan dengan penembakan oleh KKB di Papua yang telah mengakibatkan gugurnya pekerja yang tengah bertugas membangun jalan Trans Papua.

“Saya tegaskan bahwa tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata seperti ini di tanah Papua maupun di seluruh pelosok Tanah Air,” ujarnya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 5 Desember 2018.

Kepala Negara juga telah memerintahkan jajarannya untuk mengejar dan menangkap seluruh pelaku penyerangan.

“Saya juga telah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk mengejar dan menangkap seluruh pelaku tindakan biadab tersebut,” ujar Presiden.

Pada kesempatan tersebut, Presiden atas nama rakyat dan negara menyampaikan dukacita mendalam atas gugurnya para pekerja yang bertugas membangun Trans Papua.

“Saya atas nama rakyat, bangsa, dan negara menyampaikan rasa dukacita yang mendalam kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan dan mari bersama mendoakan agar arwah para pahlawan pembangunan Trans Papua ini diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa,” lanjutnya.

Selain itu, Presiden memastikan bahwa pembangunan jalan Trans Papua sepanjang kurang lebih 4.600 kilometer yang saat ini tengah berjalan akan tetap dilanjutkan. Pemerintah akan terus berupaya membangun Tanah Papua dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Kita juga tidak akan pernah takut. Dan ini malah membuat tekad kita kian membara untuk melanjutkan tugas besar kita membangun tanah Papua,” kata Kepala Negara.

Presiden juga menjelaskan bahwa pemerintah menghadapi tantangan tersendiri dalam membangun Papua. Medan yang sangat sulit sering membuat para pekerja kesulitan untuk mengangkut logistik dari satu titik ke titik lain.

Tak hanya itu, para pekerja juga tak jarang mengalami kendala karena faktor keamanan. Meski demikian, Presiden menegaskan kembali bahwa proyek pembangunan Papua akan terus berjalan.

“Ini yang menyebabkan kadang-kadang misalnya sebuah proyek harus berhenti dulu (untuk dilanjutkan kemudian). Ya karena alamnya yang sangat sulit dan kadang-kadang keamanannya yang masih perlu perhatian sehingga yang bekerja di sana itu betul-betul bertaruh nyawa,” ucapnya.

Untuk diketahui, berdasarkan informasi yang didapat oleh Kapolri, peristiwa penyerangan di Kabupaten Nduga, Papua, mengakibatkan 20 korban jiwa dengan 1 di antaranya merupakan anggota TNI dan 19 lainnya merupakan pekerja Trans Papua.

Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. (TIM)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Menteri Dalam Negeri (Mengadri) Tjahjo Kumolo membuka rapat koordinasi nasional (rakornas) Satpol PP seluruh Indonesia. Tjahjo menyampaikan arahanya agar Satpol PP membantu mengamankan jalannya Pemilu 2019 sampai bahaya aksi radikalisme.

“Hari ini pertemuan dengan Kasatpol PP provinsi, sepulangnya tolong mengundang daerah untuk membicarakan hasil ini. Januari akan ada pertemun Satpol PP se-Indonesia untuk memastikan saja kesiapan dukungan pemerintah daerah untuk suksesnya pileg dan pilpres serentak,” kata Tjahjo di Media Tower Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (5/12/2018).

Tjahjo juga mengingatkan agar Satpol PP bersikap netral dalam Pemilu. Dia menegaskan, Satpol PP tak boleh ikut berkampanye.

“Tugas Satpol PP harus netral, nggak boleh ikut kampanye. Menjelaskan program pemerintah yang berhasil itu boleh, wajib hukumnya. Urusan kampanye ada rambu-rambunya. Makanya Satpol PP pegang aturan itu, jadwal yang baik. Satuan Pamong Praja merupkan aparat sipil negara dituntut netral sebagai uu ASN,” jelasnya.

Baca juga: Mendagri: Tangan Pemerintah Terbatas Perangi Korupsi Racun Demokrasi

Pada kesempatan itu Tjahjo juga menyinggung bahaya radikalisme. Dia meminta personel Satpol PP lebih peka terhadap gerak-gerik masyarakat yang mencurigakan.

“Karena gerakan radikalisme terorisme bisa muncul setiap saat. Kita nggak tahu muncul dari mana. Orangnya sudah terdata tinggal di RT mana, kota mana, semua di tangan intelejen kepolisian tinggal sharingnya nanti di tingkat kota, provinsi menyampaikan ke Satpol PP,” ungkap Tjahjo.

Di hadapan Satpol PP, Tjahjo menjabarkan bahaya korupsi. Dia mengingatkan Kasatpol PP untuk hati-hati menggunakan anggaran karena menjadi area rawan korupsi.

“Kasatpol PP juga sebagai pengguna anggaran hati-hati area rawan korupsi. Ingatkan anak buahnya yang terkait dana hibah bansos, barang dan jasa, jual beli jabatan ini area rawan korupsi, tolong diingatkan,” pungkas Tjahjo.

Rakornas ini dihadiri oleh Kasatpol PP dari seluruh Indonesia. Rakornas ini digelar untuk menyukseskan pemilu 2019.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Komando armada I menggelar uparaca parade dan defile dalam rangka memeringati Hari Armada RI tahun 2018. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Siwi Sukma Aji dalam pidatonya mengingatkan ancaman global yang semakin kompleks di wilayah keluatan Indonesia.

“Perkembangan semakin sulit diprediksi, karena dinamika perubahan global yang begitu cepat dan bentuk ancaman semakin kompleks baik ancaman potensial maupun fatwal, ancaman fatwal yang dihadapi saat ini meliputi paratisme, pelanggaran wilayah dan pelanggaran hukum di laut, dan bencana alam,” ujarnya dalam upacara, di Dermaga Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (5/12/2018).

Tidak hanya itu, Siwi juga menyebut adanya ancaman baru yang kemungkinan akan terjadi. Ia mengajak seluruh personil dalam jajaran koarmada untuk selalu mengantisipasi ancaman tersebut.

“Selain itu adanya ancaman berdimensi baru yang besifat hibrida, berupa kombinasi ancaman konvensional, aksi kriminal serangan asimetris dan serangan cyber harus dapat diantispasi dan dihadapi oleh jajaran Armada TNI AL,” ucapnya.

Hal ini menurut Siwi akan menimbulkan kerugian negara dan menganggu stabilisasi keamanan nasional. Untuk itu ia meminta peringatan hari armada ini agar dijadikan evaluasi dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang semakin optimal.

“Peringatan hari armada juga menjadi wujud dan evaluasi bagi seluruh jajaran armada atas pelaksanaan tugas yang telah diemban sehingga ke depan diharapkan akan semakin optimal,” katanya.

Terakhir, dia meminta agar TNI AL menyiapkan kesiapan kekuatan pasukan. Sebab, kekuatan tinggi itu diperlukan untuk meningkatkan kegiatan pasukan di setiap armada.

“Hal inilah mejadi landasan dalam kebijakan pembangunan kemampuan dan kekuatan TNI AL kedepan supaya pernyataan pasukan TNI perlu ditindaklanjuti dengan penetapan komando pelaksanaan di tiap armada,” tutupnya.(ARF)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengajak seluruh elemen masyarakat mengampanyekan gerakan antikorupsi. Salah satunya dengan mengunakan media sosial.

“KPK yakin media sosial bisa digunakan untuk kebajikan,” kata Laode di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (5/12/2018).

Hal itu disampaikan Syarif saat membuka ‘Festival Media Digital Pemerintah’ dalam memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2018. Dalam acara ‘Festival Media Digital Pemerintah’ tersebut nantinya juga akan diisi dengan diskusi yang dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Syarif kemudian menceritakan akun media sosial KPK yang memiliki jutaan follower atau pengikut. Ia pun yakin para pengikut media sosial KPK itu juga memiliki jiwa antikorupsi.

“Saya yakin pengikut itu, saya yakin antikorupsi. Kalau orang itu betul-betul menyatukan untuk antikorupsi negeri ini pasti akan lebih baik,” ujar Syarif.

Namun, menurut Syarif, jumlah pengikut akun media sosial KPK masih kalah dengan beberapa akun media sosial milik lembaga pemerintahan yang lain. Dengan jumlah yang lebih banyak itu, Syarif berharap akun media sosial lembaga pemerintahan itu turut mengkampanyekan gerakan antikorupsi.

“Kami juga harap konten di media sosial khususnya pemerintah bisa kampanye antikorupsi. Misalnya, Mendagri ‘sekarang yang urus KTP tidak bayar-bayar lagi’,” sebut Syarif.

Tak hanya lembaga pemerintah, Syarif juga meminta seluruh masyarakat ikut serta mengampanyekan antikorupsi melalui media sosial. Salah satunya dengan mengunggah di media sosial jika menemukan praktik-praktik korupsi.

“Misal kalian lihat apa ya tulisan aja. Misalnya masih ada kades yang minta uang saat urus KTP,” pungkas Syarif.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut 154 personel gabungan dari TNI dan Polri telah dikirim untuk mengamankan lokasi penembakan pekerja proyek jembatan di jalur Trans Papua. Moeldoko ingin masyarakat setempat merasa aman.

“154 TNI-Polri dikirim untuk pemulihan. Kita tidak ingin masyarakat di sana merasa situasi tidak menentu. Merasa tidak aman dan nyaman,” ucap Moeldoko kepada wartawan di kantornya, Jalan Veteran, Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Selain itu, Moeldoko meminta setiap proyek yang dikerjakan di daerah rawan di Papua dijaga aparat keamanan. Hal ini agar pengerjaan proyek tidak terganggu.

“Pembangunan tetep berjalan perlu dikawal di daerah yang tidak aman. Perusahaan kontraktor atau BUMN perlu pengawalan TNI-Polri agar pembangunan tetap berjalan dengan baik,” kata Moeldoko.

Menurut Moeldoko, pembangunan di Papua tidak boleh berhenti. Hal ini sebagai bentuk perhatian pemerintah untuk pembangunan Papua.

“Upaya pemerintah Jokowi untuk segera samakan kondisi pemerataan pembangunan ini tidak kenal situasi. Walau kita diganggu, ini kebutuhan besar masyarakat Papua,” kata Moeldoko.

Bagi Moeldoko, pembangunan bisa mengubah kerawanan kawasan. Termasuk di lokasi kejadian di Kabupaten Nduga.

“Masih merah (rawan), makanya Pak Presiden buka akses, semoga daerah jadi tumbuh, tidak terisolasi. Mudah in-out orang. Kesejahteraan meningkat. Kalau berubah, tingkat keamanan juga berubah,” ucap Moeldoko.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mendapat kabar soal penembakan 31 pekerja Trans Papua di Kabupaten Nduga, Papua. Jokowi memerintahkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengecek kasus tersebut.

Jokowi mengatakan, dirinya pernah mengunjungi kawasan Kabupaten Nduga, Papua. Wilayah itu memang masuk dalam zona merah alias berbahaya.

“Kejadiannya itu terjadi di Kabupaten Nduga, dulu memang warnanya merah. Saya dulu pernah kesana,” kata Jokowi ditanya wartawan di Gedung Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (4/12/2018).

Atas kasus penembakan oleh kelompok bersenjata itu, Jokowi meminta Panglima TNI dan Kapolri menelisik jelas kasus tersebut. Sebab dia mengatakan masih ada kabar yang simpang siur.

“Saya perintahkan tadi pagi ke Panglima dan Kapolri untuk dilihat dulu, karena ini masih simpang siur. Karena diduga itu, karena sinyal di sana ngga ada. Apa betul kejadian seperti itu,” katanya.

Namun, Jokowi mengatakan, dia menyadari bahwa pembangunan di tanah Papua memang ada kesulitan, termasuk adanya gangguan dari kelompok bersenjata.

“Kita menyadari pembangunan di tanah Papua itu memang medannya sangat sulit. Dan juga masih dapat gangguan seperti itu,” katanya.

Meski demikian, Jokowi menegaskan pembangunan di Papua terus berlanjut. “Pembangunan ditambah di Papua, tetap berlanjut,” katanya. (NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
KPU mencatat jumlah pemilih tunagrahita sebanyak 43.769 pemilih. Jumlah ini dikatakan masih akan terus bertambah.

“43.769 pemilih data pada saat DPTHP-1. Iya masih ada potensi bertambah,” ujar komisioner KPU Viryan Aziz, saat dihubungi, Selasa (4/12/2018).

Jumlah ini merupakan, data disabilitas mental yang telah tercatat dalam Daftra Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke 1 (DPTHP-1). Viryan mengatakan penggunaan hak pilih disabilitas mental bukanlah hal baru dalam pemilu.

“Penyandang disabilitas mental sudah menggunakan hak pilihnya sejak pemilu 2014, pilkada 2015, 2017 dan 2018. Maknanya hal ini bukanlah hal baru, melainkan sudah dilakukan sejak pemilu sebelumnya dan pilkada,” kata Viryan.

Jumlah pemilih disabilitas ini bertambah dibandingkan pada pilkada 2018. Sebelumnya pada pilkada 2018 pemilih disabilitas mental tercatat sebanyak 36.908 pemilih.

Data pemilih disabilitas sendiri terbagi menjadi 5 bagian. Di antaranya tunadaksa, tunanetra, tuna rungu, tunagrahita dan disabilitas lainnya. Berikut data difabel 2019 berdasarkan DPTHP-1:

Tunadaksa 111.665
Tunanetra 60.102
Tunarungu 66.099
Tunagrahita 43.769
Disabilitas lainnya 93.569
Total disabilitas 375.195
(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin menilai wajar jika Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memeriksa rekaman Habib Rizieq Syihab saat Reuni 212. Bawaslu memiliki hak untuk mengawasi segala potensi pelanggaran di masa kampanye Pilpres 2019.

“Pada prinsipnya soal pernyataan Habib Rizieq itu menjadi wilayah kewenangan Bawaslu untuk mengeceknya sehingga sudah sepantasnya dan sudah sewajarnyalah kalau Bawaslu bekerja atau melakukan semacam penyelidikan terhadap kasus pernyataan-pernyataan (Habib Rizieq di Reuni 212),” ujar Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding.

Karding mengatakan pihaknya tidak mencampuri investigasi Bawaslu apakah rekaman pidato Habib Rizieq di Reuni 212 mengandung unsur kampanye atau mengandung unsur-unsur yang lain.

“Silakan saja untuk diproses karena memang mereka (Bawaslu) hadir untuk mengawasi seluruh tindakan-tindakan yang diduga atau dianggap melanggar proses-proses pemilu,” katanya.

Sebelumnya, Bawaslu menyatakan akan memeriksa rekaman pidato Habib Rizieq Syihab dalam acara Reuni 212. Bawaslu akan bekerja sama dengan polisi dan kejaksaan untuk mengkaji ada atau tidak unsur pelanggaran kampanye.

“Soal rekaman yang kemarin (Rizieq), akan kita cek bareng sama kepolisian dan kejaksaan,” kata anggota Bawaslu, Rahmat Bagja, kepada wartawan, Senin (3/12).

“Diberikan waktu kepada mereka (Bawaslu DKI) untuk memeriksa bagaimana panitia melakukan acara tersebut. Nah, apakah ada ajakan untuk memilih, terus hal-hal lain, misal adakah visi-misi atau juga adalah bendera, dari pasangan nomor 02 apakah juga ada atributnya. Itu harus kita sampaikan bahwa tidak ada ya,” imbuhnya. (DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Kehadiran Presiden Joko Widodo dalam acara Apel dan Kemah Kebangsaan Pemuda Islam Indonesia 2017 diungkit Ketum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak. Dahnil pun kemudian meminta Jokowi turun tangan dalam penyelesaian kasus dugaan penyimpangan dana acara tersebut.

Pihak Istana memberikan respons. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menolak jika Presiden Jokowi dikaitkan dalam kasus tersebut.

“Jadi intinya kemah tersebut, acara tersebut, memang dihadiri oleh Presiden, tetapi tentunya Presiden tidak mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan sama sekali,” kata Pramono di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Rabu (28/11/2018).

Dalam kesempatan yang sama, Pramono juga menepis tuduhan yang menyatakan Jokowi melakukan kriminalisasi. Dia mengatakan sama sekali tak tahu Jokowi urusan dana kemah pemuda itu.

“Oh, nggak (kriminalisasi), nggak ada urusan sama sekali. Bapak Presiden tahu juga nggak untuk urusan itu. Dan itu kan urusan penegakan hukum biasa. Yang namanya penegakan hukum biasa tidak berkaitan dengan pilihan politik, jadi tidak ada urusan kriminalisasi sama sekali,” tegas Pramono.

“Jadi ya memang betul acaranya dihadiri oleh Presiden, tapi Presiden tidak ada kaitan sama sekali dengan persoalan penganggaran, kemudian juga pemanfaatan dari anggaran tersebut,” imbuhnya.

Pramono meminta siapa pun yang terlibat bertanggung jawab dan menyampaikan laporan anggaran sesuai dengan yang dilakukan.

“Walaupun anggaran itu dialokasikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, bagi siapa pun tentunya harus bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan anggaran sesuai dengan apa yang dilakukan. Kalau kemudian sekarang ini ada persoalan hukumnya siapa pun harus mempertanggungjawabkan itu,” tuturnya.

Sebelumnya, Dahnil ingin Jokowi turun tangan dalam acara yang diinisiasi Kemenpora itu. Pasalnya, Jokowi hadir dalam acara yang digelar di kompleks Candi Prambanan, DIY, itu.

“Pak Presiden juga nggak boleh diam,” ujar Dahnil kepada wartawan di sela sidang tanwir pra-muktamar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (26/11).

“Padahal acara ini bagus sekali, Pak Presiden (Jokowi) itu hadir di situ, bahkan Pak Presiden sempat mengubah jadwal, tadinya tanggal 11 berubah menjadi tanggal 16. Jadi Pak Presiden ada di acara ini,” ujarnya.

Dahnil kemudian menyebut terjadi kriminalisasi. Padahal, kata dia, Pemuda Muhammadiyah ikut acara tersebut karena ingin membantu pemerintah.

“Kemudian terjadi kriminalisasi terhadap kami yang justru sejak awal ingin membantu Presiden, di tengah situasi pada saat itu yang karut-marut, tapi kemudian justru kami hari ini dicari-cari dan dikriminalisasi,” ungkapnya.

Selain Pemuda Muhammadiyah, polisi sudah memeriksa beberapa saksi dalam kasus ini dari pihak Kemenpora, GP Ansor, hingga pihak katering acara.

Polisi menduga ada laporan pertanggungjawaban (LPJ) fiktif terkait Apel dan Kemah Pemuda Islam 2017 yang dibuat oleh Pemuda Muhammadiyah. Polisi menyebut dana Rp 2 miliar yang diberikan Kemenpora tak dihabiskan penuh oleh Pemuda Muhammadiyah.

“Kemudian dari hasil pemeriksaan awal memang ada diduga ada anggaran dana sekitar Rp 2 M yang tidak dihabiskan penuh yang diduga kurang dari separuh, ada data fiktif dalam penggunaannya,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (26/11/2018).

Pemuda Muhammadiyah lalu meminta kejelasan soal dugaan laporan fiktif itu. Pemuda Muhammadiyah meminta Polda Metro Jaya menunjukkan data-data yang disebut fiktif yang ada di LPJ mereka.

“Kalau yang kami dapatkan dari keterangan-keterangan ada dari Pemuda Muhammadiyah, pelaporannya itu tetap sudah dilakukan dengan permintaan Kemenpora. Artinya, dari penganggaran dan pelaporannya sesuai dengan yang diminta oleh Kemenpora. Kalau kemudian ada persoalan fiktif yang tadi saya katakan, itu harus ditunjukkan, itu di mana yang menjadi persoalan itu,” papar Ketua Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah Trisno Raharjo saat dihubungi, Senin (26/11/2018).(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto hari ini bertemu dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas kebijakan ekonomi yang akan Prabowo sampaikan di Gala Dinner ‘The World in 2019’ yang diadakan The Economist besok di Singapura.

“Tadi siang saya diskusi dengan PM Lee tentang apa yang akan dibicarakan besok di acara The Economist World in 2019 Gala Dinner,” kata Prabowo, dalam keterangan tertulis, Senin (26/11/2018).

Prabowo mengatakan, kepada Lee, dia juga menyampaikan nantinya di gala dinner ‘The World in 2019’, ia akan memaparkan strateginya bersama Sandiaga Uno di bidang ekonomi. Sebab, The Economist merupakan majalah yang kerap mengulas tantangan-tantangan besar para pemimpin negara dan dunia seperti ketersediaan pangan, air, dan energi.

“Saya sampaikan ke PM Lee, saya maju di pemilihan presiden ini karena saya yakin, dengan strategi dorongan besar saya dan Sandiaga Salahuddin Uno, Indonesia dapat jadi negara yang ekspor energi, pangan, dan air, bukan importir,” katanya.

Ketum Partai Gerindra itu memaparkan cara apa saja yang akan dilakukannya nanti untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia. Salah satunya dengan menerapkan ilmu-ilmu baru yang berfokus pada keunggulan strategis bangsa Indonesia.

“Caranya? Dengan industrialisasi, dengan digitalisasi, dengan menerapkan ilmu-ilmu baru, dengan fokus di apa yang jadi keunggulan strategis kita. Dengan begitu bisa kontribusi untuk atasi masalah dunia,” ungkap Prabowo.

Kepada Lee, Prabowo juga mengaku menyampaikan, jika kelak terpilih, dia akan melakukan kerja sama teknologi dan ilmu pengetahuan, baik dengan Singapura maupun negara-negara lainnya, sehingga Indonesia bisa menjadi negara sahabat yang strategis bagi negara-negara lain dan bukan hanya sebagai negara importir, tapi juga eksportir produk produk unggulan dan strategis lainnya.

“Untuk itu, Indonesia perlu menjalin kerja sama teknologi, kerja sama ilmu pengetahuan dengan Singapura dan negara-negara lain yang sudah maju industrinya, sudah lebih unggul litbangnya,” pungkasnya.(NGO)