JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi dilaporkan Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) ke Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP) terkait ucapannya yang menyebut Andi Arief telah mendesain pilihan kata dalam cuitan ‘7 kontainer surat suara tercoblos’ agar tak dituduh sebagai penyebar hoax. Pramono mengatakan akan mengikuti proses.

“Nggak usah ditanggapi, saya nggak mau tanggapi nanti ikuti proses saja,” ujar komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi.

Laporan dilakukan oleh Wakil Ketua Umum ACTA Hendarsam Marantoko, Hendarsam mengatakan pernyataan Pramono melampaui tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai Komisioner KPU karena telah memberikan penilaian terhadap cuitan Andi Arief. Ia menganggap polisi lah yang berwenang menentukan apakah itu didesain atau tidak oleh Andi Arief.

“Alhamdulillah laporan kita hari ini diterima, ini terkait dengan laporan kita kepada salah satu komisioner KPU, Bapak Pramono Ubaid. Sehubungan dengan statement teradu, berkaitan dengan Twitter Bang Andi Arief masalah surat suara ke coblos. Kami melihat bahwa Komisoner KPU, yaitu Bapak Pramono, telah mengeluarkan statement yang di luar pada tupoksi KPU sendiri,” kata Wakil Ketua Umum ACTA Hendarsam Marantoko di gedung Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (8/1/2019).

Pramono diduga melanggar Pasal 8 huruf c Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 jo Pasal 10 huruf d peraturan bersama KPU, Bawaslu, DKPP Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Sebelumnya diberitakan, Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief ikut meramaikan informasi tujuh kontainer surat suara tercoblos melalui cuitanya dengan meminta KPU melakukan pengecekan. KPU menyebut Andi telah mendesain pilihan kata itu agar tak dituduh sebagai penyebar hoax.

“Ya kalau menurut saya, itu bagian dari strategi dia untuk menghindar dari tanggung jawab,” ujar komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (4/1/2019). Pernyataan Pramono ini menanggapi pembelaan Andi Arief yang mengaku cuitannya hanya meminta KPU memverifikasi kabar 7 kontainer surat suara tercoblos.

Menurut Pramono, Andi sengaja memilih kalimat dalam cuitannya agar tidak menjadi pihak tertuduh menyebarkan hoax. Pramono juga menduga Andi telah menyiapkan kalimat dalam cuitannya secara matang.

“Memang pilihan katanya sudah didesain, sudah dipikirkan secara matang agar dia tidak dituduh menyebarkan hoax,” ujar komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (4/1).(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Letjen Doni Monardo resmi dilantik sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Doni dilantik langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Prosesi pelantikan berlangsung sejak pukul 09.05 WIB di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/1/2019). Doni tampak mengenakan setelan jas warna hitam dan peci warna hitam.

Mantan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu dilantik dengan Surat Keputusan Presiden No 5/P Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jokowi memimpin langsung pengambilan sumpah jabatan Doni.

Usai pengambilan sumpah jabatan, Jokowi dan Doni kemudian menandatangani berita acara pelantikan. Masing-masing membubuhkan tanda tangan di atas dokumen.

Usai pelantikan, Jokowi lantas memberikan ucapan selamat. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang hadir turut serta di belakang Jokowi untuk memberikan ucapan selamat kepada Doni.

Turut hadir dalam pelantikan ini Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menpan RB Syafruddin, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan menteri lainnya.

Hadir juga Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Willem Ramoangilei yang merupakan orang yang digantikan oleh Doni.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pagi tadi sempat menjenguk Ustaz Arifin Ilham di RSCM Kencana. Kedatangan Jokowi hanya berlangsung singkat.

Dari Pantauan di RSCM Kencana, Jakarta Pusat, Rabu (9/1/2019), Jokowi tiba pada pukul 08.07 WIB. Dia menumpang mobil B 1197 RFS.

Jokowi tampak memakai kemeja putih. Dikawal Paspampres, dia langsung masuk ke RSCM Kencana.

Jokowi tak lama di sana. Pada pukul 08.20 WIB, Jokowi keluar dari gedung dan meninggalkan RSCM Kencana.

Ustaz Arifin Ilham tampak memakai kaus putih lengan pendek. Duduk di atas kasur, Ustaz Arifin Ilham juga sempat bersalaman dengan Jokowi. Saat menjenguk Arifin Ilham, Jokowi didampingi oleh Mensesneg Pratikno.

Beberapa tokoh sebelumnya diketahui telah menjenguk Ustaz Arifin di RSCM Kencana, Jakarta Pusat. Di antaranya Ustaz Yusuf Mansur, cawapres Ma’ruf Amin, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan cawapres Sandiaga Uno.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo hadir dalam apel bersama pegawai Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Tjahjo memberi pesan kepada BNPP agar bisa memonitor pelayanan yang ada di perbatasan secara langsung.

“Karena sifat kita nasional, memonitor, dan tugas pengelola perbatasan juga harus dilakukan secara efektif, tidak bisa kita menunggu laporan daerah, laporan teman-teman yang bertugas di daerah, khususnya kepada BNPP,” kata Tjahjo dalam sambutannya di kantor BNPP, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2019).

“Di kantor ini harus ada semacam operation room yang bisa memonitor seluruh wilayah perbatasan yang ada tanpa menunggu laporan bisa dideteksi apa-apa yang terjadi setiap harinya,” sambungnya.

Operation room tersebut nantinya bisa beroperasi selama 24 jam. Ditargetkan, operation room ini bisa rampung dalam dua bulan ke depan sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat dipantau secara langsung.

“Masak, kita kalah dengan Pemda Kota Bogor yang punya untuk memonitor seluruh wilayah, mulai kelurahan, kecamatan, dan seluruh wilayah jalan-jalan raya. Wilayah yang dianggap tidak sehat, tidak aman itu bisa dimonitor dengan baik,” ucap dia.

Tjahjo mengatakan pengelolaan di perbatasan melibatkan banyak pihak. Selain pemantauan dari pusat, Tjahjo ingin para deputi melakukan jemput bola ke daerah perbatasan untuk memastikan pelayanan berjalan dengan baik.

“Saya minta minimal 2-3 bulan sekali harus turun ke daerah mencermati mana-mana yang perlu disempurnakan, mana-mana yang perlu dievaluasi atau mungkin daerah-daerah mana yang rawan bencana ada yang kena kebanjiran itu segera dibenahi, pada prinsipnya memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat,” ungkapnya.

Pelayanan yang ada di perbatasan di antaranya kantor imigrasi, kantor Bea-Cukai, kantor karantina, dan puskesmas. Tjahjo juga ingin ada pasar di daerah perbatasan agar pergerakan ekonomi tumbuh dengan baik, termasuk warga negara tetangga bisa ikut menikmati.

Maka Tjahjo juga ingin agar para deputi menggelar rapat secara rutin minimal dia minggu sekali dengan didampingi para ahli. Ditargetkan, Agustus nanti pengelolaan daerah perbatasan bisa berjalan maksimal.

Dalam kesempatan yang sama, Tjahjo juga menyampaikan Kemendagri mengundang KPK untuk melakukan sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan gratifikasi. Pihak KPK didatangkan langsung ke BNPP.

“Mengundang KPK untuk sosialisasi LHKPN sama masalah gratifikasi. Dan hari ini langsung dimulai acaranya, pihak KPK datang ke sini,” tutur dia.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
DPR menggelar rapat paripurna pembukaan masa persidangan III tahun 2018-2019 pagi ini. DPR kembali bersidang usai reses selama kurang lebih 3 minggu.

Rapat rencananya digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/1/2019). Menurut jadwal resmi, rapat dimulai pukul 10.00 WIB.

DPR sebelumnya reses sejak 14 Desember 2018 hingga 4 Januari 2019. Rapat pembukaan masa sidang ini sebelumnya diputuskan dalam rapat konsultasi pengganti rapat Bamus DPR RI antara pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi tanggal 11 Desember 2018 lalu.

Agenda rapat hari ini adalah pidato pembukaan masa persidangan. Pidato akan dibacakan oleh pimpinan DPR.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
KPU akan memberikan ‘bocoran’ atau kisi-kisi pertanyaan menjelang debat perdana Pilpres 2019. Peneliti senior Pusat Penelitian Politik-LIPI Siti Zuhro menilai, ada kisi-kisi bakal membuat publik tak antusias.

“Ini juga akan menimbulkan publik tak antusias lagi karena pertanyaan debat sudah dikirim duluan,” kata Siti saat dihubungi, Senin (7/1/2019).

“Animo publik akan berkurang dengan model kisi-kisi yang diberikan lebih dulu ke para paslon. Publik bisa jadi merasa tak ada yang baru dengan debat pilpres,” jelasnya.

Siti menjelaskan, adanya kisi-kisi tentu pada dasarnya tak masalah. Hal tersebut tergantung pada pola baru dari KPU.

“Kalau kisi-kisi itu diberikan kepada kedua paslon tentunya tidak apa. Biasanya calon tidak diberi kisi-kisi tapi topik debat. Mungkin ini pola baru KPU,” jelasnya.

“Ini kan debat capres-cawapres. Debat calon kepala daerah-calon wakil kepala daerah dalam pilkada saja tidak pakai kisi-kisi. Aneh juga kalau di level pilpres malah dibuatkan kisi-kisinya,” imbuhnya.

Siti menambahkan, idealnya debat pilpres berlangsung cair. Tak ada kisi-kisi akan membuat kandidat berargumen dengan leluasa.

“Idealnya debat pilpres bisa berlangsung cair, di mana masing-masing calon bisa berargumentasi secara leluasa. Tanpa diberikan terlaku banyak rambu sehingga seolah pakai kacamata kuda,” tambahnya.

KPU memutuskan daftar pertanyaan dalam debat Pilpres 2019 nanti bakal diberitahukan ke capres-cawapres, untuk selanjutnya diundi lagi mana pertanyaan yang bakal dikemukakan di forum debat. Metode ‘bocoran’ pertanyaan dalam debat seperti ini menuai kontroversi.

Pendamping Jokowi di Pilpres 2019, yakni Ma’ruf Amin, menanggapi positif keputusan KPU. Lagipula kedua pihak juga sudah bersepakat.

“Saya kira itu aturan, ya kita ikut saja. Karena itu merupakan kesepakatan kedua pihak bahwa KPU mempersiapkan pertanyaan untuk disampaikan kepada kita, saya kira itu bagus,” kata Ma’ruf, Minggu (6/1/2019).

Namun pihak Prabowo merasa dirugikan dengan metode penyampaian pertanyaan sebelum debat dimulai, sebagaimana diputuskan KPU. Menurut mereka metode semacam itu menguntungkan Jokowi-Ma’ruf, soalnya Jokowi dinilai bisa menyiapkan contekan.

“Ini menguntungkan petahana, karena kita tahu petahana itu kadang butuh contekan,” kata Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
KPU memutuskan daftar pertanyaan bakal diberitahukan ke capres-cawapres, sebelum debat perdana Pilpres 2019. Mantan Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, menyebut tidak tepat apa yang dilakukan oleh KPU tersebut.

“Ya menurut saya tidak pas lah, kalau misalnya kisi-kisi disampaikan ke paslon sebelumnya. Lebih baik didalami, kan tema general sudah dipahami dan diketahui, nanti tinggal moderator yang akan mengolah menjadi pertanyaan dari kisi-kisi yang dikasih panelis. Itu mekanismenya,” ujar Ferry Kurnia saat dihubungi, Minggu (7/1/2019).

Ferry mengatakan seharusnya mekanisme debat adalah pertanyaan debat yang dibuat para panelis disampaikan kepada moderator. Kemudian moderator yang menyusun pertanyaan untuk disampaikan kepada para pasangan capres-cawapres.

“Dulu kita sampaikan seperti itu, mekanisme membuat semacam bahan teknis oleh para panelis, nanti panelis menyampaikan kepada moderator, dan moderator memformulasikan menjadi pertanyaan. Saya pikir alangkah lebih baiknya tidak ada informasi terkait disampaikan, tapi informasi umum tidak apa-apa. Tinggal masing-masing paslon menyiapkan tema diseputar itu,” jelas Ferry.

Dihubungi terpisah, eks Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menilai tidak tepat jika pertanyaan disampaikan kepada capres-cawapres sebelum debat dilakukan. Menurut Hadar, KPU saat ini dianggap tidak netral karena hal tersebut.

“Saya kira tidak pas, kalau kita mau mendapatkan apa masyarakat dari debat. Jadi melihat sisi pasar dan masyarakat, dari sisi pemilih saya kira tidak pas, bagaimana respon semua kelihatan kecewa ya, tidak setuju bahkan agak kasar menuduh KPU tidak netral, KPU aneh dan seterusnya,” kata Hadar.

Lebih lanjut, Hadar juga menyebut KPU sebelumnya tidak pernah memberikan usulan pertanyaan diberitahu sebelum debat. Sebab, pemilih tidak bisa membedakan kelebihan dan kekurangan capres-cawapres bila pertanyaan debat sudah diberitahu sebelumnya.

“Belum pernah memberikan kisi-kisi sebelum debat, dan tidak pernah dipikiran kami. Kalau dulu ada yang mengusulkan itu, tidak kami izinkan. Ya namanya kita sedang membuat format debat, dimana akan bisa melihat perbedaan mereka, ya tidak kami kasih tahu dong. Jangankan pertanyaan, kisi-kisi tidak kami berikan,” jelas Hadar.

“Jadi saya melihat ini kok tidak pas, kok sampai diubah seperti ini menjadi pertanyaan saya. Tapi mereka punya otoritas terutama KPU, cuma agak melihat respon masyarakat berita ini, sayang sekali KPU dinilai negatif dikaitkan paslon tidak mahir menjawab seolah-olah melindungi paslon, kan jadi rusak ada gagasan lain itu,” lanjut dia.

Ia mencontohkan debat capres Amerika Serikat antara Donald Trump dengan Hillary Clinton. Ketika itu, para capres tersebut tidak semua menjawab pertanyaan yang diajukan moderator.

“Di Amerika ada kajian soal debat, capres Clinton dan Trump, debat mereka dinilai hanya sebagian kecil, banyak pertanyaan moderator tidak sepenuhnya dijawab capres ini. Ya memang begitu, sulit kalau kita berharap mereka menjawab seperti diminta moderator karena mereka punya pandangan sendiri, jawaban sendiri yang mereka anggap penting, ini agar publik menarik. Jadi biarkan publik menilai sendiri,” tutur Hadar.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Mantan Komisioner KPU Sigit Pamungkas mengkritik KPU yang dinilai telah merespons tekanan politik. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap KPU dinilainya menurun.

“Akibat tekanan politik yang tidak dihandle dengan bagus, terakhir survei LSI dan ICW tingkat kepercayaan KPU Bawaslu di bawah 70 persen padahal pada saat dilantik 80 persen, turunnya jauh sekali,” kata Sigit yang kini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) dalam diskusi bertajuk ‘Menuju Pemilu Bermutu’ di The Atjeh Connection, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (5/1/2019).

Dia mengatakan tekanan politik terhadap KPU sangat besar. Salah satu contoh terbaru, menurut Sigit, adalah kabar bohong alias hoax surat suara yang tercoblos.

“Tekanan politiknya yang besar sekali, kasus terakhir tujuh kontain itu, ini bukan tekanan pertama yang nyerang ke KPU,” ucapnya.

Sigit pun menyebut isu-isu lain yang menurutnya menyerang KPU dan lambat direspons. Antara lain, soal IT yang diretas, hingga kotak suara dari kardus.

“Seperti soal IT KPU di hack, lalu orang gila atau disabilitas mental masuk DPT, lalu KPU dituduh tidak netral dengan penomoran pilpres dengan menambahkan angka 0,” ujar Sigit.

“Pada kasus terkahir untungnya KPU bisa keluar isu tujuh kontainer itu, kotak suara kardus telat direspons meskipun akhirnya direspons. Telat untuk banyak kasus KPU merespons,” pungkasnya.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Komisi Yudisial (KY) menggelar tes wawancara lanjutan calon hakim agung. Di hari kedua tes ini, Calon Hakim Agung Sartono dicecar soal hobi main golf.

Sartono merupakan calon Hakim Agung untuk kamar Tata Usaha Negara khusus pajak. Awalnya, Wakil Komisi Yudisial (KY) Maradaman Harahap menanyai soal Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KPPH). Dia lalu menyinggung hobi Sartono yang sering bermain golf bersama hakim pajak, serta mantan hakim pajak yang sudah pensiun dan kini ada yang berprofesi sebagai konsultan pajak.

“Saudara punya hobi main golf? Biasanya itu ada mantan hakim yang jadi konsultan pajak. Pertanyaan saya bagaimana Saudara menyikapi ini?” tanya Maradaman dalam seleksi terbuka calon Hakim Agung, di kantor KY, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (4/1/2018).

Menanggapi itu, Sartono mengaku tak pernah membahas sengketa saat bermain golf bersama rekan-rekannya. Sartono mengatakan tak pernah akan meladeni pihak yang mencoba mendekatinya untuk membahas kasus. Baginya, lebih baik tak jadi bermain golf daripada bertemu dengan pihak yang bersengketa.

“Saya sedapat mungkin bisa menghindar. Kalau salah satu yang bermain kuasa hukum dari perusahaan yang sedang saya tangani saya akan mundur dari situ,” ungkap Sartono.

Sartono menjelaskan waktu bermain golfnya hanya sedikit, yaitu pada hari Minggu dan jika tak ada acara keluarga. Sementara pada Sabtu menjadi dosen di salah satu universitas swasta Jakarta.

Selain itu, Maradaman juga menanyakan kedekatan antara Sartono dengan salah satu penguji tamu tes wawancara tersebut, Harry Djatmiko. Namun, Sartono mengaku tak pernah meminta atau difasilitasi sesuatu.

“Di sini calon adalah teman dekat dari Harry Jatmiko?” kata Maradaman.

“Saya kira tidak, Pak. Saya tidak pernah menyampaikan hal-hal untuk minta fasilitas kepada Pak Harry Djatmiko,” jawab Sartono.

Terkait hobi bermain golf ini juga ditanyai penguji tes lainnya, anggota KY, Sukma Violetta. Sukma mempertanyakan komitmen Sartono apabila dipilih menjadi Hakim Agung. Sartono mengaku paham tak boleh bertemu dengan pihak yang berperkara. Karenanya, ia mengaku akan berkomitmen soal hal tersebut.

“Kami menyadari bahwa kami nggak boleh berhubungan baik yang secara langsung atau tak langsung kepada advokat. Kami sangat paham, tidak ada hal itu,” ujar Sartono.

Diketahui, pada hari kedua tes wawancara calon Hakim Agung, KY mengundang penguji tamu Nasaruddin Umar dan Hary Djatmiko. Nasaruddin mempertanyakan terkait kenegarawanan, sementara Harry mempertanyakan soal teknis PTUN khusus pajak. (NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Polri berjanji akan mengungkap kasus penyebaran hoax tentang tujuh kontainer yang berisi surat suara tercoblos. Siapa pun yang terlibat akan ditindak.

“Semua tidak menutup kemungkinan akan diminta keterangan. Siapa pun di balik ini kita akan proses hukum tegas,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen M Iqbal di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (4/1/2019).

Terkait kabar hoax ini, KPU sebagai penyelenggara Pemilu sudah melaporkannya ke Bareskrim Polri, kemarin (3/1). KPU meminta polisi mengusut kasus hoax ini.

“Kemarin Ketua KPU lewat kepala biro hukum sudah melapor secara resmi ke Bareskrim Polri agar peristiwa tersebut diusut. Prinsipnya kita akan proses hukum ini, harus tegas. Sekali lagi saya katakan kita akan proses hukum,” ucap Iqbal.

Polisi sudah mengumpulkan berbagai alat bukti. Sejumlah saksi sudah dimintai keterangan. Namun Iqbal enggan mengungkapkan siapa yang sudah dipanggil.

“Tim sudah bekerja dan sedang berada di beberapa tempat untuk mengumpulkan semua alat bukti yang ada walaupun ada berbagai alat bukti yang sudah kita kumpulkan, dan berbagai keterangan yang sudah kita ambil, tapi tidak patut saya sampaikan di media,” ujar Iqbal.(NGO)