JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Dalam satu acara Tim Pemenangan Jokowi Amin berbincang-bincang dengan Sahat Silaban Caleg DPR RI Nasdem dari Dapil Banten 3 yang meliputi Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang memberikan apresiasi terhadap Jokowidodo yang begitu gigih dalam bertugas seolah olah tidak pernah lelah dalam berkarya. Sahat Silaban menyarankan kepada masyarakat agar tidak salah memberikan hak pilihnya.

Sahat Silaban (Caleg DPR RI) bersama Tim Pemenangan Jokowi-Amin

Hal yang sama dikatakan oleh Luster Siregar Ketua DPC RAJA( Rumah Jokowi Amin) Kota Tangerang mengatakan, agar pembangunan tetap berlanjut dan hasilnya baik, kita harus memberikan hak pilih kita nantinya sama Jokowi/ Mahruf Amin.(DAB)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
KPU diminta memecat anggota KPU Tangerang Selatan (Tangsel) Ajat Sudradjat karena terbukti merangkap jabatan sebagai pengurus Partai Gerindra. KPU mengatakan pihaknya tidak dapat melakukan pemecatan secara langsung.

“Ya nggak bisa (memecat), peraturan perundang-undangannya kan sanksi diberikan oleh DKPP, bukan oleh KPU,” ujar komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarat Pusat, Senin (21/1/2019).

Wahyu mengatakan hal ini dikarenakan kewenangan pemberian sanksi hanya bisa diberikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Menurutnya, KPU bertugas melaksanakan putusan DKPP yang diberikan.

“Kan memang kewenangan itu ada di DKPP. KPU akan melaksanakan putusan DKPP,” kata Wahyu.

“Sesuai dengan ketentuan, yang dapat kita lakukan adalah melaksanakan putusan itu,” sambungnya.

Sebelumnya, anggota KPU Tangerang Selatan Ajat Sudradjat mendapatkan sanksi pelanggaran berat oleh DKPP. Ia terbukti menjadi pengurus Gerindra tingkat ranting.

Komisioner KPU Banten Mashudi membenarkan pemberian sanksi pelanggaran berat anggota KPU Tangsel atas nama Ajat Sudradjat oleh DKPP. Saat mendaftar sebagai anggota, ia dilaporkan ke Bawaslu Banten karena berstatus pengurus partai. Ia kemudian terpilih menjadi anggota KPU.

“Oleh Bawaslu diteruskan ke DKPP, proses di sidang kode etik dengan pemeriksaan saksi, bukti keterangan teradu dan pengadu, maka oleh majelis diberi sanksi pelanggaran berat,” kata Mashudi, Senin (21/1).

Mashudi mengatakan pemberian sanksi pelanggaran berat tidak memberhentikan jabatan sebagai anggota KPU. Sanksi itu setingkat di bawah pemberhentian.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi II DPR Fraksi PPP Achmad Baidowi (Awiek) meminta agar Ajat, yang terbukti merangkap jabatan sebagai pengurus Gerindra, dipecat. Menurut Awiek, diberhentikannya Ajat dari KPU Tangsel dapat menjadi contoh bagi semua pihak serta menghilangkan potensi ketidaknetralan KPU.

“Adanya informasi anggota parpol tertentu menjadi anggota KPU di Kota Tangerang Selatan, jika terbukti, harusnya dipecat, bukan sekadar diberi peringatan keras,” ujar Awiek, Senin (21/1).

Partai Gerindra telah membantah Ajat merupakan anggotanya. Waketum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menduga ada kesamaan nama antara Ajat anggota KPU Tangerang itu dengan pengurus ranting Gerindra di Tangerang.
“Ini biasa kan namanya dunia politik, tapi pengurus Gerindra tidak ada nama yang bersangkutan, saya pastikan itu. Karena politisasi terus diangkat-angkat,” sebut Dasco.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Edy Rahmayadi mundur dari Ketua Umum PSSI. Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi langkah Edy dan berharap dia bisa konsentrasi bertugas sebagai Gubernur Sumatera Utara.

“Mundur dari PSSI, memang lebih baik, supaya bisa konsentrasi melaksanakan tugas sebagai Gubernur Sumut,” kata Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Sumarsono, Minggu (20/1/2019).

Sumarsono juga mengatakan, dalam perspektif regulasi perihal rangkap jabatan yang sempat diemban Edy sebelum mundur Ketum PSSI juga diatur. Hal itu ditegaskan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/148/SJ yang dikeluarkan pada 17 Januari 2012.

“Apabila seseorang telah menjabat KDH, dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus organisasi keolahragaan,” kata pria yang akrab disapa Soni ini.

Soni juga menambahkan, larangan rangkap jabatan itu juga sejalan dengan ketentuan Pasal 40 UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Jo Pasal 56 ayat 1 PP 56/2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Di mana ditegaskan pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten atau kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.

“Salah satu alasannya dilarangnya jabatan rangkap KDH dalam kepengurusan olahraga adalah karena kedudukan KDH rentan pada penyalahgunaan kebijakan yang akan dibuatnya. Larangan ini juga sejalan dengan Surat Edaran KPK Nomor 8-903/01-15/04/2011 tanggal 4 April 2011, tentang hasil kajian KPK yang menemukan adanya ranqkap jabatan pejabat publik pada penyelenggaraan keolahragaan di daerah dapat menimbulkan konflik kepentingan,” jelas Soni.

Dia menambahkan, bagi pejabat yang melanggar aturan itu bisa dikenai sanksi administrasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 121 PP 56 Tahun 2006. “Menteri Dalam Negeri dalam hal ini dapat memberikan sanksi sebagaimana diatur dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, berupa sanksi administrasi dengan memberikan teguran secara tertulis,” ujar Soni.

Edy Rahmayadi menyampaikan pengunduran dirinya saat pidato di Kongres PSSI 2019 di Sofitel, Nusa Dua, Minggu (20/1/2019) WITA. Ia merasa gagal menjalankan tugasnya sebagai pemimpin federasi sepakbola Tanah Air. Dia mengakui tugas sebagai orang nomor satu PSSI berat.

“Mudah-mudahan siapapun jadi Ketum PSSI orang-orang yang masuk surga. Begitu berat saya rasakan. Untuk itu sampaikan ke rakyat PSSI ini milik rakyat seluruh Indonesia yang diwakilkan ke kita. Saya tak mampu lakukan ini saya mohon maaf,” ujar Edy pada Kongres Tahunan PSSI di Hotel Sofitel, Nusa Dua, Bali, hari ini.

Edy sudah menjabat Ketum PSSI itu sejak tahun 2016. Dia lantas terpiliha sebagai Gubernur Sumut pada 2018. Dia merangkap jabatan sekitar 4,5 bulan.(ARF)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Debat perdana Pilpres 2019 bertabur janji para capres-cawapres. Kedua kubu sama-sama mengumbar janji jika menjabat pada periode 2019-2024.

Debat perdana Pilpres 2019 mengambil tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Tema ini merupakan kesepakatan kedua kubu pasangan capres-cawapres.

Capres Joko Widodo (Jokowi) meski merupakan petahana, tapi tetap ada janji yang terlontar. Sedikitnya ada 6 poin yang dijanjikan Jokowi selama 6 sesi debat itu.

“Jokowi-Amin akan pertaruhkan jabatan, reputasi, dan akan kami gunakan semua kewenangan yang kami miliki untuk perbaikan bangsa ini,” kata Jokowi saat memberikan pernyataan penutup dalam acara debat di Hotel Bidakara, Kamis (17/1/2019).

Berikut rangkuman 6 janji Jokowi saat debat perdana:

1. Berkomitmen menyelesaikan kasus HAM berat masa lalu
2. Akan memerintahkan aparat menindak tegas pelaku persekusi
3. Membekali aparat dengan pengetahuan tentang HAM
4. Merevisi undang-undang yang menghambat berkembangnya UKM
5. Memperbaiki aparat yang tidak memberikan pengayoman kepada masyarakat
6. Mempertaruhkan reputasi untuk perbaikan bangsa

Selanjutnya cawapresnya, KH Ma’ruf Amin meski relatif irit bicara saat debat juga tercatat melontarkan janji. Setidaknya ada 3 janji yang diucapkan oleh KH Ma’ruf. Berikut poin-poinnya:

1. Melakukan pendekatan humanis untuk melawan terorisme sehingga tak melanggar HAM
2. Mengajak ormas keagamaan untuk menanggulangi terorisme
3. Melanjutkan reformasi hukum, khususnya penataan regulasi

Jika dijumlahkan maka pasangan Jokowi-Ma’ruf paling tidak melontarkan 9 janji dalam ajang debat perdana itu. Janji-janji itu ada yang terlontar saat sesi tanya-jawab, ada pula yang mucul di pernyataan penutup.

Adapun capres Prabowo Subianto melontarkan lebih banyak janji ketimbang rivalnya. Sedikitnya ada 8 janji yang tercatat disebutkan oleh Prabowo.

“Saya akan tingkatkan tax ratio yang sekarang berada di 10 % bahkan lebih rendah, kita kembalikan ke minimal 16 % tax ratio berarti kita akan dapat mungkin minimal 60 miliar dollar lebih,” ujar Prabowo.

Berikut poin-poin janji Prabowo dalam debat perdana:

1. Menjamin kualitas hidup pemegang keputusan agar tak korupsi
2. Menggandeng pakar-pakar untuk penyelarasan undang-undang agar regulasi di pusat tak bentrok dengan daerah
3. Memperbaiki kualitas hidup birokrat
4. Meningkatkan tax ratio jadi 16%
5. Membentuk KPK di tingkat provinsi
6. Menambah anggaran KPK
7. Memberi investasi besar-besaran untuk pendidikan dan kesehatan
8. Meningkatkan investasi di bidang polisi, intelijen, hingga angkatan perang agar ketahanan nasional RI mendahului negara lain

Pasangan duet Prabowo, Sandiaga Uno juga menambahkan setidaknya 5 poin janji. Sehingga jika dijumlahkan menjadi 13 poin. Berikut poin-poinnya:

1. Memastikan hukum jadi satu peluang untuk investasi dan membuka lapangan kerja
2. Memprioritaskan kepastian hukum
3. Membuka lapangan kerja seluasnya agar masyarakat mendapat hidup layak
4. Memastikan HAM mencakup pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja
5. Memastikan penyandang disabilitas mendapat peluang kerja
(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Usai menjalani debat perdana Pilpres 2019 pada Kamis (17/1) malam tadi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini menyambangi Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat(Jabar). Jokowi hendak meninjau beberapa program yang dicanangkan pemerintah di kabupaten tersebut.

Jokowi bertolak menuju Provinsi Jawa Barat dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 pada pukul 07.30 WIB, Jumat (18/1/2019). Setibanya di Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara, Kota Bandung, pada pukul 08.05 WIB, Presiden dan Ibu Iriana langsung menuju Stasiun Bandung.

Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan, Jokowi dan Iriana akan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Garut menggunakan Kereta Api.

“Stasiun Cibatu yang berada di Kecamatan Cibatu menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Presiden dalam rangka peninjauan panel reaktivasi jalur kereta api Cibatu-Garut. Usai peninjauan, Presiden beserta rombongan akan terlebih dahulu melaksanakan salat Jumat di Masjid Besar Cibatu,” kata Bey.

Selanjutnya, ujar Bey, Jokowo dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Alun-alun Cibatu, untuk melakukan peninjauan program Mekaar binaan PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Untuk diketahui, program Mekaar ini diikuti oleh warga, terutama ibu-ibu yang memutar modal dari PNM untuk kegiatan UMKM.

“Selain itu, Presiden dan Ibu Iriana juga akan meninjau pelaksanaan penyambungan listrik PLN ke sejumlah rumah warga yang ada di Dusun I Kampung Pasar Kolot, Kabupaten Garut,” kata Bey.

Rangkaian kunjungan kerja Jokowi dan Iriana Iriana hari ini akan ditutup dengan kunjungan dan silaturahmi ke Pondok Pesanter Darul Arqam Muhammadiyah Garut yang ada di Desa Ngamplangsari, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut. “Presiden dan Ibu Iriana juga akan meninjau proyek pembangunan rumah susun yang ada di pondok pesantren tersebut,” ujar Bey.

Rencananya, Jokowi dan Iriana akan bermalam di Kabupaten Garut untuk melanjutkan kegiatan kunjungan kerja keesokan harinya.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Provinsi Jawa Barat adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Sofyan Djalil, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak. (DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tak menyinggung kasus teror terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menegaskan kesantunan paslon nomor urut 02 tersebut.

“Ada banyak pertimbangan, karena sebenarnya (kasus) Novel ini sudah banyak diketahui masyarakat. Pak Prabowo-Sandi sangat santun untuk tidak terlalu menohok, tapi masyarakat tahu bahwa ada kasus ini,” ujar Direktur Materi Debat BPN Prabowo-Sandiaga, Sudirman Said, kepada wartawan, Kamis (17/1/2019).

Sudirman lebih tertarik menggarisbawahi apa yang disampaikan Prabowo dan Sandiaga dalam debat perdana capres. Dia menyampaikan hal mengenai kasus korupsi yang makin banyak.

“Kita tahu soal korupsi menunjukkan tanda-tanda agak mencemaskan pada periode ini. Ada empat dari kepala lembaga tinggi negara tertangkap KPK,” tutur Sudirman.

BPN Prabowo-Sandiaga sebelumnya mengaku siap mendebat TKN dan mempersiapkan pertanyaan seputar kasus teror yang menimpa penyidik senior KPK Novel Baswedan.

“Mengenai pertanyaan yang akan dilakukan pihak TKN kepada Pak Prabowo dan Bang Sandi, bagi kami tidak ada masalah, ya. Kasus penculikan itu adalah kaset rusak yang diulang-ulang atau nasi basi ya karena memang sekali 5 tahun akan dipertanyakan. Untuk itu kita siap menghadapi,” ujar juru bicara BPN, Andre Rosiade, dalam keterangannya, Selasa (15/1).

Sementara itu, Sandiaga sebelum debat capres-cawapres memastikan kasus-kasus seperti penyiraman air keras kepada Novel akan tuntas jika ia menang di Pilpres 2019. Menurutnya, rakyat menunggu penyelesaian kasus teror ke Novel.

“Saya tidak ingin mendalami kalau permasalahan hukum karena saya jelas bukan ahli hukum. Tapi di bawah Prabowo-Sandi jelas, kasus-kasus seperti itu harus ada penuntasannya dan kita akan mengambil alih sendiri dan kita pastikan bahwa rasa keadilan itu langsung bisa diwujudkan, direalisasikan,” kata Sandiaga saat dimintai tanggapan di kawasan Bulungan, Jakarta Selatan, Rabu (16/1).(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik KPU mengenai gelaran debat capres-cawapres perdana. Menurut dia, debat capres-cawapres malam tadi lebih mirip cerdas cermat tingkat SMP-SMA.

“Apa tidak malu @KPU_ID melihat debat yang mirip cerdas cermat anak SMP dan SMA?” kata Fahri lewat akun Twitter, @Fahrihamzah, Kamis (17/1/2019).

Fahri mengatakan pasangan capres-cawapres sibuk melihat sontekan debat. Ia menyebut hal ini disebabkan KPU memberikan kisi-kisi atau bocoran pertanyaan sebelum debat digelar.

“Coba lihat deh, kandidat tidak menyimak pertanyaan dan sangkalan karena sibuk membaca kerpekan. Lalu waktu menjawab tidak nyambung. Tapi karena jawaban capres kita anggap oke-oke saja,” ujarnya.

Ia meminta KPU membenahi hal ini dalam 4 gelaran debat berikutnya. Fahri menilai capres-cawapres tak perlu diberikan bocoran pertanyaan.

“Calon presiden tidak perlu dibantu atau dilindungi dalam debat. Biarkan mereka ditelanjangi oleh kata-kata mereka sendiri. Mereka jangan lagi membaca tulisan orang. Biar keluar apa yang sebenarnya ada dalam kepala, dalam hati dan dalam impian mereka. Jangan dibela!” tulis Fahri.

Tak hanya itu, Fahri juga mengkritik moderator debat perdana kali ini. Dia mengaku heran moderator meminta pasangan capres-cawapres untuk saling memuji dalam sesi closing statement.

“Setop sandiwara ini. Rakyat jangan dibodohi. Kosa kata yang keluar dari moderator ini kayak anak-anak. ‘Mohon capres mengucapkan pujian kepada calon lain ya dan menyampaikan pesan damai.’ Maksudnya apa sih? Memang rakyat rusuh apa? Di bawah santai saja kok,” kata dia.

Mengakhiri cuitannya, Fahri memberikan 4 saran kepada KPU. Salah satunya, Fahri meminta debat capres-cawapres tak dibatasi waktu.

“Ada 4 kali lagi debat, permohonan saya: 1. Kalau takut ramai gak usah bawa timses. Di studio TV saja; 2. Nggak usah kasih waktu 2-3 menit. Biar mereka olah narasi sendiri; 3. Setop bawa catatan baik kertas maupun tablet; 4. Kasih waktu saling potong antarkandidat,” tulis Fahri.

Format debat perdana capres-cawapres telah melalui rapat KPU bersama timses Jokowi dan Prabowo. Namun, KPU tak menutup kemungkinan mengubah format dalam debat-debat berikutnya.

Debat capres-cawapres masih akan digelar 4 kali lagi dengan tema yang berbeda-beda. Tema debat telah ditentukan.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Tiga mantan presiden RI dijadwalkan akan menghadiri debat perdana capres-cawapres malam ini. BJ Habibie, Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono disebut telah mengkonfirmasi kehadirannya.

“Insyaallah hadir semua,” ujar komisioner KPU Wahyu Setiawan saat dihubungi, Kamis (17/1/2019).

Tak hanya para mantan presiden, sejumlah eks wakil presiden juga akan datang pada debat yang digelar di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, itu. Misalnya Try Sutrisno, Hamzah Haz, dan Boediono.

“Besok kita checking akhir pagi,” katanya.

Wahyu mengatakan, selain para pemimpin bangsa tersebut, berbagai tokoh diundang dalam debat perdana antara Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu. Seperti tokoh hingga akademisi.

“Meliputi tokoh bangsa, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, tokoh pemuda,” ujar Wahyu.

Dalam debat ini, KPU telah menyiapkan 500 kursi. Sebanyak 100 kursi di antaranya untuk kubu Jokowi-Ma’ruf dan 100 kursi untuk tim Prabowo-Sandiaga.

“Total yang masuk venue itu total 500 tamu undangan dengan perincian 100 tim 01, 100 tim 02, yang 300 undangan KPU,” pungkas dia. (DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
KPU memberikan waktu kepada Oesman Sapta Odang (OSO) untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketum Hanura hingga 22 Januari 2019 jika ingin lolos masuk ke daftar calon tetap (DCT) anggota legislatif DPD. Hanura keberatan dengan ultimatum KPU itu.

Ketua DPP Partai Hanura Benny Rhamdani menduga ada konspirasi dan kepentingan politik dalam keputusan KPU itu. Mengingat, PTUN dan MA telah memutuskan agar nama OSO dimasukkan ke DCT.

“Sejak awal kami katakan KPU berpolitik. KPU sejak awal kami menduga ada upaya terkait untuk menjegal Pak OSO ini kan hasil dari sebuah dari operasi konspirasi politik dari pihak-pihak tertentu gitu. Ada oknum di Mahkamah Konstitusi (MK), ada oknum di KPU dan ada kekuatan politik di luar dua itu,” kata Benny.

“Kan Pak OSO itu menang, lo, di PTUN, di Mahkamah Agung itu menang, lo, tapi tidak dilaksanakan padahal itu berkekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan bahkan KPU mencari-cari alasan atas putusan MK,” imbuhnya.

KPU sebelumnya memutuskan tetap tidak meloloskan OSO dalam pencalonan anggota legislatif DPD. Alasannya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) melarang pengurus partai politik maju sebagai caleg DPD.

Benny menilai alasan KPU itu mengada-ada dan tidak tepat. Sebab, putusan itu keluar ketika tahapan pemilu sudah berjalan.

“Kami pada prinsipnya setuju dengan putusan MK, jangan diputar, kita setuju. Tapi yang kita tolak ada pemaksaan untuk pemberlakuannya pada 2019, pada saat putusan MK keluaran tahapan pemilu sudah jalan, itu yang kita lawan,” ujar Benny.

Sementara itu, kuasa hukum OSO, Herman Kadir mengatakan KPU tidak patuh pada putusan hukum. Menurutnya, KPU telah melakukan pembangkangan konstitusi.

“KPU kami nilai telah melakukan pembangkangan terhadap konstitusi, KPU tidak patuh pada hukum. Kan negara kita ini negara hukum siapa saja harus patuh kepada hukum. Putusan pengadilan adalah perintah hukum, harus tunduk pada putusan PTUN, Bawaslu. KPU telah melakukan pembangkangan konstitusi,” kata Herman kadir.

Ia mengatakan dalam waktu dekat PTUN akan segera mengeluarkan surat eksekusi atas putusan yang memenangkan gugatan OSO atas KPU. Surat itu akan dikirim ke KPU.

“PTUN dalam waktu dekat ini akan keluarkan surat eksekusi. itu akan dikirim ke KPU untuk melakukan putusan PTUN,” ujarnya.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri Dewan Kebudayaan Asia (ACC) di Kamboja. Dalam pidatonya, JK memaparkan mengenai perbedaan budaya yang ada di Indonesia.

“Negara Indonesia mengakui keragaman budaya, seraya menekankan persatuan sebagaimana tecermin dalam moto dan prinsip negara kami, ‘Bhinneka Tunggal Ika’ (Unity in Diversity),” kata JK dalam peluncuran resmi Dewan Kebudayaan Asia (ACC) di The Elephant Terrace Angkor Park, Selasa (15/1/2019).

JK kemudian berbicara tentang peran negara-negara Asia dalam kemajuan budaya dunia. Menurut dia, Asia merupakan benua terkaya dalam urusan budaya.

“Negara-negara Asia memainkan peran penting dalam kemajuan budaya dan peradaban global,” ujarnya.

Dia mengatakan budaya merupakan produk dari usaha manusia yang beradaptasi dengan lingkungannya. Maka, menurut JK, wajar jika setiap negara mempunyai budaya masing-masing.

“Itulah sebabnya negara-negara Asia sangat berwarna dalam hal budaya dari satu tempat ke tempat lain,” imbuhnya.

JK juga menyitir kalimat dari Kahlil Gibran, yaitu ‘Biarkan perbedaan kebudayaan menjadi samudra yang menyatukan jiwa-jiwa kita’. Pernyataan itu dimaknai JK bahwa perbedaan di dunia tidak berarti memisahkan, tapi justru mempersatukan masyarakat dunia.

“Ada banyak kesamaan di antara budaya kita yang perlu kita kembangkan untuk perbaikan kehidupan manusia secara keseluruhan,” ujarnya.

Terlepas dari itu, JK menyampaikan apresiasinya atas dibentuknya Dewan Kebudayaan Asia. Dia berharap forum tersebut dapat meningkatkan kerja sama di antara negara-negara Asia dalam tata kelola kebudayaan dan pembangunan berkelanjutan.

“Saya percaya dewan ini dapat mempromosikan identitas anggota, sebuah identitas perdamaian, toleransi, dan kasih sayang orang Asia. Semua ini sangat penting dalam membangun kembali peradaban dunia yang lebih damai,” paparnya.

Hadir mendampingi JK dalam acara tersebut Mufidah Jusuf Kalla, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir, Dubes RI Phnom Penh Sudirman Haseng, Duta Besar Makarim Wibisono, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Alwi Hamu, Agung Laksono, Pieter Wattimena, dan Yasril Anant.(DON)