JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
BNN mengendus adanya 83 sindikat yang beroperasi mengedarkan narkoba di Indonesia sepanjang tahun 2018. Angka itu menurut BNN lebih kecil dibandingkan tahun lalu.

“BNN mengidentifikasi di tahun 2018 ada 83 jaringan sindikat narkoba, sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 99 jaringan,” kata Kepala BNN Heru Winarko kepada wartawan di kantornya, Cawang, Jakarta Timur, Kamis (20/12/2018).

Heru menyebut jaringan itu paling banyak dari wilayah utara Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri. Dia mengaku tahu persis hal itu karena laboratorium BNN dapat mengidentifikasi asal wilayah narkoba yang diuji.

Terlepas dari itu, Heru menyebut ada 914 kasus narkoba dengan 1.355 tersangka yang sudah ditangani BNN selama tahun ini. Selain itu, BNN juga menggarap 53 kasus narkoba berkaitan dengan pencucian uang dengan 70 tersangka dan aset Rp 229 miliar.

Sedangkan untuk daerah rawan penyebaran narkoba, BNN menyebut ada 654 lokasi di seluruh Indonesia. BNN juga sudah melaksanakan program pemberdayaan anti narkoba di 55 lokasi yakni 36 kawasan perkantoran dan 19 kawasan pedesaan.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon bersama sejumlah rekan politiknya berdandan ala pantomim dalam video klip lagu ‘Tangan Besi’. NasDem menyebut Fadli dkk berusaha terus ‘mencari panggung’.

“Biasalah cuma cari panggung. Politisi yang tidak berprestasi memang harus cari panggung biar bisa terus jadi berita. Maklum miskin prestasi dan ide,” kata Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago kepada wartawan, Kamis (20/12/2018).

Lagu ‘Tangan Besi’ itu bercerita tentang penguasa yang suka menindas dan mempersekusi. Fadli menjelaskan, makeup ala pantomim yang dipakainya itu merepresentasikan kesedihan rakyat yang menurutnya kerap diintimidasi dan diadu domba penguasa.

Irma menilai Fadli merupakan politikus yang tidak berkualitas. Ia mengungkit komentar Fadli soal penahanan Habib Bahar bin Smith karena kasus dugaan penganiayaan.

“Kalau politisi yang berkualitas pasti tahu beda mengkriminalisasi dan dikriminalisasi. Masak Bahar Smith yang dihukum karena pengaduan rakyat yang dikriminalisasi malah dilindungi dan memfitnah rakyat yang melaporkan dengan tuduhan mengkriminalisasi ulama. Kan politisi nggak cerdas itu namanya,” sebut Irma.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Pernyataan capres Prabowo Subianto yang mengatakan ‘Kalau kita kalah, negara ini bisa punah’ menjadi kontroversi. Menko Polhukam Wiranto bahkan melempar tantangan ke Prabowo.

Prabowo melontarkan pernyataan itu saat konferensi nasional Gerindra di Sentul Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Senin (17/12/2018). Saat itu, dia menyebut apabila keinginan rakyat tidak dapat direalisasikan, Indonesia bisa punah.

“Jadi saudara, sudah dikatakan, kita merasakan getaran rakyat, kita merasakan rakyat ingin perubahan, rakyat ingin perbaikan, rakyat ingin pemerintah yang bersih dan tidak korupsi. Betul?” kata Prabowo.

Karena itu, Prabowo menegaskan bahwa ia dan Sandiaga Uno tidak boleh kalah dalam Pilpres 2019. Sebab, menurutnya elite yang berkuasa di Indonesia selalu gagal menjalankan amanah rakyat yang justru membuat negara bisa punah. Di hadapan para kader Gerindra dan elite timses Prabowo-Sandiaga, ia menyatakan pihaknya tidak boleh kalah di pilpres kali ini.

“Karena itu kita tidak bisa kalah. Kita tidak boleh kalah. Kalau kita kalah, negara ini bisa punah. Karena elite Indonesia selalu mengecewakan, selalu gagal menjalankan amanah dari rakyat Indonesia. Sudah terlalu lama elite yang berkuasa puluhan tahun, sudah terlalu lama mereka memberi arah keliru, sistem yang salah,” terang Prabowo.

Pernyataan Prabowo ini dikritik oleh partai pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin. Hingga akhirnya Wiranto ikut angkat bicara. Dia mengaku heran karena perkataan Praowo itu menurutnya sama dengan ancaman serius. Tak pernah ada dalam sejarah suatu negara punah usai seorang tokoh kalah di Pemilu.

Wiranto mengutip sederet survei internasional yang menyebut Indonesia sebagai negara teraman ke-9 di seluruh dunia (Gallup Global Law and Order 2018), negara tujuan investasi yang paling menjanjikan ke-2 (US News 2018), dan negara yang kepercayaan rakyat terhadap pemerintahnya di urutan pertama (Gallup World Poll Tahun 2017).

“Belum ada dalam sejarah modern dalam pemilihan umum yang demokratis, seorang tokoh kalah lantas negara itu bubar atau punah. Negara akan punah tidak mungkin tiba-tiba, mesti ada gejalanya, indikasinya atau ada peningkatan eskalasi sangat serius yang mengancam eksistensi negara itu.,” papar Wiranto dalam keterangan tertulis, Selasa (18/12/2018).

Sambil melontarkan canda, Wiranto menantang Prabowo taruhan rumah. Tantangan itu berupa ‘taruhan’ rumah.

“Kalau sehabis Pemilu Prabowo kalah dan Indonesia tetap utuh tidak punah, maka rumah Hambalang diserahkan kepada saya. Sebaliknya kalau Indonesia punah maka rumah saya di Bambu Apus diserahkan ke Prabowo, tapi kalau semua punah, buat apalagi rumah,” kata Wiranto. Keterangan tertulis itu menyatakan Wiranto berseloroh atau bercanda soal taruhan rumah tersebut.

Timses Prabowo sendiri sudah menjelaskan maksud dari pernyataan itu. Jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, menyebut mereka yang mengkritik pidato Ketua Umum Partai Gerindra itu tidak mendengarkannya secara utuh.

“Orang itu kan mendengar pidato Pak Prabowo sepotong-potong sih ya. Tidak komplit sehingga mereka menyalahartikan. Padahal Pak Prabowo dalam pidatonya lengkap menjelaskan maksudnya bahwa Indonesia bisa punah kalau salah mengelola ekonomi bangsa,” kata Andre.

Andre juga menjelaskan, pernyataan eks Danjen Kopassus itu bertujuan memotivasi para kader Gerindra untuk berjuang memenangkannya di Pilpres 2019. “Kalau Pak Prabowo bersama Bang Sandi dibilang harus menang ya wajar. Kan dalam rangka memotivasi para kader dan relawan,” kata Andre.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan suara Golkar yang memilih Jokowi-Ma’ruf Amin sudah meningkat. Airlangga menyebut di atas 75 persen.

“Tentunya jumlah pemilih Golkar yang memilih Pak Jokowi sudah meningkat. Sudah bertahap, sekarang sudah di atas 75 persen,” kata Airlangga kepada wartawan seusai rapat Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (18/12/2018).

Airlangga mengatakan sosialisasi untuk mendukung Jokowi-Ma’ruf di daerah-daerah sudah dilakukan oleh akar rumput Golkar. Sosialisasi berupa poster Golkar bersama Jokowi-Ma’ruf disebutnya sudah terpasang di daerah-daerah maupun di kota-kota.

“Ya, kan kita sudah melakukan sosialisasi paling awal, dan secara resmi di media sosial Golkar juga aktif. Di kota-kota sudah ada poster Golkar dan Jokowi,” kata Airlangga.

Airlangga mengatakan masih ada waktu 4 bulan untuk terus bersosialisasi. Dia juga berharap ada timbal balik ke Golkar.

“Dengan demikian, masih ada 4 bulan untuk kita kerja. Harapannya, kita tentu timbal balik, jadi Golkar memilih Pak Presiden dan pemilih Pak Presiden memilih Golkar,” sambungnya.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Partai Demokrat (PD) menyanggah pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto yang dianggap mengecilkan masalah. Menurut PD, perusakan atribut di Riau adalah kasus yang besar, bahkan tersistematis.

“Partai Demokrat tidak bermaksud membesar-besarkan kasus ini, karena kasus ini memang serius dan besar. Justru jangan dikecil-dikecilkan dan dianggap angin lalu,” demikian pernyataan resmi PD yang disampaikan kepada wartawan di kantor DPP PD, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (18/11/2018).

Pernyataan itu merupakan hasil dari rapat darurat yang dipimpin oleh Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Rapat itu dilaksanakan di kediaman SBY, Mega Kuningan VII, Jakarta Selatan, dari pukul 10.00 WIB sampai magrib.

PD telah melaporkan kasus ini ke Polresta Pekanbaru. Namun Hinca menganggap kasusnya tidak ditangani dengan baik.

“Terlihat ada upaya untuk memutus mata rantai dari yang paling bawah ke tingkat mastermind dan inisiator,” demikian bunyi lanjutan pernyataan PD.

Sebelumnya, Wiranto meminta kasus perusakan atribut Partai Demokrat di Riau diusut tuntas. Dia berharap kasus ini tak mengganggu persiapan pemilu.

“Jangan sampai ini mengganggu persiapan pemilu yang sudah bagus, jangan sampai mengganggu indeks demokrasi atau istilahnya indeks kerawanan demokrasi yang sudah mulai kita kelola dengan baik,” kata Wiranto seusai rapat bersama Mendagri Tjahjo Kumolo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (17/12).

Wiranto minta kasus ini tak lagi dibesar-besarkan karena sudah ditangani kepolisian, sehingga diharapkan tak mengganggu persiapan pemilu.

“Oleh karena itu, saya imbau kepada pimpinan partai politik dan masyarakat, jangan buat polarisasi masalah ini, jangan sampai dibesar-besarkan. Ini sudah diatasi kepolisian, oknum sudah diketahui, saksi sudah ada. Tinggal kita limpahkan ke proses hukum, ya,” ujar Wiranto.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bakal menggelar rapat untuk menyikapi pernyataan Wiranto. Soalnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) itu dinilai SBY seperti memvonis partainya dan PDIP dalam kasus baliho rusak.

“Justru dengan kesimpulan Menko Polhukam yang seolah ‘memvonis PDIP & PD bersalah’ kami akan gelar rapat Selasa, 18 Des 2018,” kata SBY lewat akun Twitter-nya, Senin (17/12/2018).

SBY menilai kasus ini bisa merugikan partainya dan PDIP. Soalnya, dua partai ini sedang menghadapi pemilu. Rencananya, rapat itu bakal disusul dengan jumpa pers.

“Setelah itu, kami akan sampaikan pernyataan pers (seperti yg disampaikan Menko Polhukam hari ini) agar diketahui rakyat Indonesia,” kata SBY.

SBY ingin agar pengusutan kasus ini dijalankan dengan baik. Dia ingin mendapatkan keadilan dan tak ingin membuat perkubuan lewat isu ini.

“Saya & Partai demokrat cinta damai. Tak berniat buat polarisasi. Kami juga paham demokrasi. Kami hanya ingin dapatkan keadilan,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Divisi Komunikasi Publik PD Imelda Sari, secara terpisah, mengatakan DPP PD akan menggelar rapat darurat besok, Selasa (18/12) pukul 10.00 WIB di kediaman SBY di Mega Kuningan. (NOV)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Kotak suara berbahan karton kedap air dipermasalahkan karena dianggap tak aman. KPU menjelaskan kotak suara dari alumunium juga tak tahan api.

“Soal api, saya sudah melihat kotak aluminium yang bekas dibakar (oleh massa saat kerusuhan) di beberapa KPU Kabupaten/Kota. Isinya selamat? Ternyata tidak. Kotaknya rusak dan isinya hangus terbakar juga. Kenapa? Karena panas dalam kotak yang terbakar itu melampaui titik bakar kertas. Jadi mirip dioven dengan panas tinggi,” kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi, saat dikonfirmasi, Senin (17/12/2018).

Pram lalu menjelaskan, kotak suara berbahan karton ini bisa menahan beban lebih dari 80 kg. Sementara untuk mencegah kertas suara ataupun kotak suara rusak karena air, KPU selalu membungkus menggunakan plastik.

Hal serupa dilakukan pada kotak suara berbahan alumunium.

“Soal air (hujan, laut, sungai), perlu dipahami bahwa surat suara dalam kotak itu sejak dulu dimasukkan dalam amplop besar lalu dibungkus plastik. Berikutnya, dalam proses distribusi, kotak suara juga dibungkus plastik satu per satu. Jadi, di dalam dibungkus plastik, di luar juga dibungkus plastik,” ungkapnya.

Dia mengatakan kotak suara aluminium awalnya diproduksi massif pada Pemilu 2004. Seiring berjalan waktu, jumlahnya semakin berkurang karena ada yang penyok, lepas kaitannya, atau hangus dibakar.

Lalu untuk menutupi kekurangan pada Pemilu 2009 ditutupi dengan kotak aluminium lagi. Pada Pemilu 2014, Pilkada serentak 2015, 2017, dan 2018, kekurangan itu juga ditutupi dengan kotak berbahan kardus.

“Jadi? Bahan kardus ini sudah lama dipakai. Tapi baru untuk menutupi kekurangan. Dan dulu-dulu nggak ada yang ribut seperti ini,” ungkapnya.

Pram mengatakan aturan mengenai kotak suara transparan diatur dalam Pasal 341 ayat (1) huruf a UU 7/2017 tentang Pemilu. Untuk menjalankan ketentuan itu, KPU menimbang berbagai model, bahan, spesifikasi, dan ukuran.

“Jadi nggak tiba-tiba langsung menentukan satu jenis bahan. Kami menimbang berbagai hal, termasuk soal efektivitas, keamanan, efisiensi, ketersediaan bahan baku, dan lain-lain. Nah, setelah mempertimbangkan berbagai hal, kami memutuskan untuk menggunakan bahan duplex (karton kedap air),” ujar Pram.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjelaskan awal mula terbitnya instruksi pakaian dinas ASN, yang salah satunya soal jilbab masuk kerah. Kini, instruksi yang diteken Mendagri Tjahjo Kumolo itu sudah dicabut.

“Jadi intinya, Inmendagri tersebut adalah pertama merupakan pengaturan yang bersifat internal. Internal itu yang mengatur rumah tangga Kementerian Dalam Negeri dan BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan). Jadi Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut tidak mengatur sampai kepada daerah provinsi, kabupaten/kota,” kata Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (14/12/2018).

Instruksi ini mengatur cara berpakaian ASN laki-laki dan perempuan di lingkungan Kemendagri. Salah satu poinnya untuk ASN perempuan adalah ‘Bagi yang menggunakan jilbab, agar jilbab dimasukkan ke dalam kerah pakaian dan sesuai warna pakaian dinas’.

Hadi juga menjelaskan, sesuai dengan isi Inmendagri tersebut, pengaturan menggunakan pakaian dinas hanya untuk seragam cokelat khaki yang dipakai pada Senin dan Selasa serta putih untuk Rabu. Sedangkan aturan untuk pakaian batik dibebaskan. Ia kembali menekankan instruksi tersebut ditujukan untuk kerapian dan tidak mengandung unsur larangan.

“Jadi di dalam Inmendagri tersebut, khususnya pada angka nomor 3 huruf b, dinyatakan khusus untuk perempuan, bagi yang berjilbab, ini agar, ada kalimat ‘agar’, agar dimasukkan jilbabnya ke kerah pakaian supaya rapi. Jadi maksudnya adalah untuk kerapian. Dan Inmendagri tersebut tidak merupakan larangan. Karena kalimat ‘agar’ itu kan sunah, imbauan, supaya terlihat rapi,” jelas Hadi.

“Dan hal ini tentunya adalah penyelenggara negara itu biar kelihatan rapi kalau pakai khaki, pakai putih seragam, sehingga namanya, tanda pengenalnya, ini akan terlihat semua. Jadi tidak ada kaitannya dengan hal yang lain. Kita hanya mengatur supaya bisa ada kerapian dan tentunya dalam disiplin ASN bisa ada keseragaman,” imbuhnya.

Aturan tersebut menuai beragam respons dari masyarakat. Hari ini, instruksi menteri dengan Nomor 025/10770/SJ yang diteken Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada 4 Desember 2018 itu telah resmi dicabut.

“Namun karena adanya beberapa pertimbangan, masukan, dari masyarakat juga yang menyatakan ini dari sudut pandang yang berbeda, setelah itu Bapak Menteri pun merespons, menanggapi adanya masukan-masukan tersebut secara positif,” tutur Hadi.

“Dan Inmendagri yang kami sebutkan Nomor 025/10770/SJ tanggal 4 Desember 2018 pada hari ini telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi,” tegasnya.(DON)