JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Institusi Polri berduka atas meninggalnya mantan Kapolri periode 1978-1982 Awaloedin Djamin. Awaludin wafat di usia 91 tahun.

Sosok Awaluoedin begitu membekas di benak para anggota polri, termasuk Kalemdiklat Polri Komjen Arief Sulistyanto. Komjen Arief menempatkan almarhum sebagai panutan dan sosok inspiratif dan yang memberikan banyak pemikiran untuk membangun Porli.

“Hari ini Polri berduka, dengan berpulangnya seorang tokoh Polri yang menjadi panutan dan sumber inspirasi. Pemikiran dan sumbangan ide yang tidak pernah berhenti untuk membangun Polri sampai di akhir hayatnya,” kata Arief dalam Safarinya ke lembaga Pendidikan Polri di Jawa Timur seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima, Jumat (1/2/2019).

Arief berharap sikap itu dapat diteladani oleh anggota Polri yang menjadi penerus Awaludin. Untuk itu, menurut Arief, perlu dilakukan regenerasi agar menghasilkan polisi-polisi berintegritas di masa depan.

“Regenerasi tidak akan ada manfaatnya bila tidak disertai dengan kaderisasi pemimpin Polri masa depan yang profesional dan berintegritas. Tugas itu sebagian besar menjadi tanggung jawab Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri yang mencetak dan membekali anggota baru dan calon pemimpin baru dengan berbagai ilmu pengetahuan dan ketrampilan serta penanaman nilai-nilai integritas yang tinggi,” ujarnya.

Proses regenerasi itu, kata Arief, akan bergantung pada peran para guru, instruktur dan pelatih di Lemdiklat Polri. Sebab merekalah yang setiap hari memberikan ilmu dan berinteraksi dengan calon anggota Polri.

“Masa depan Polri di tangan kita dan kita harus bangga diberi peran sebagai pendidik, instruktur, pelatih maupun tenaga kependidikan” ucapnya.

Awaludin mmeninggal pada pukul 14.45 WIB, Kamis (31/1/2019) di RS Medistra. Jenazah almarhum sempat disemayamkan di Auditorium PTIK, Jakarta Selatan.

Semasa hidupnya, Awaludin pernah menerima sejumlah penghargaan diantaranya menerima Bintang Dharma, Bintang Bhayangkara dan Bintang Mahaputra Adipradana. Dia juga Satya Lencana Perang Kemerdekaan termasuk penghargaan Das Gross Rreuz dari pemerintah Jerman Barat dan The Phillipine Legion of Honor dari pemerintah Filipina.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini berkunjung ke Provinsi Jawa Timur. Jokowi akan keliling Magetan Jawa Timur hingga Rembang Jawa Tengah.

Informasi yang dihimpun, pesawat kepresidenan yang membawa Jokowi dari Jakarta, mendarat di Lanud TNI AU Iswajudi, Magetan, Jumat (1/2/2019) pukul 08.10 WIB. Jokowi ditemani oleh Ibu Negara Iriana.

Begitu tiba, Jokowi rencananya akan menuju Desa Cepokopanean, Magetan untuk peninjauan program Mekaar yang dinaungi PT Pemodalan Nasional Madani (PNM). Setelah itu, Jokowi akan menunaikan salat Jumat di masjid yang ada di Ngawi.

“Usai salat Jumat, Presiden juga direncanakan mengunjungi Benteng Pendem Van den Bosch yang masih berada di Kabupaten Ngawi,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Jokowi juga direncanakan untuk bertemu dengan para millenial Ngawi untuk minum kopi bersama.

Menjelang sore, Jokowi akan menyambangi Ponpes Al Amwar di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. “Di sana, Presiden akan menghadiri zikir bersama sekaligus bersilaturahmi dengan para ulama, santri, dan masyarakat sekitar pondok pesantren,” katanya.

Malam harinya, Jokowi dan rombongan melanjutkan perjalanan darat menyusuri Jalur Pantura Blora-Tuban-Lamongan-Gresik dan berakhir di Surabaya. Jokowi akan menginap di Kota Pahlawan tersebut.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Provinsi Jawa Timur adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi, Staf Khusus Presiden Adita Irawati, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak. (NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Mantan Kapolri Awaludin Djamin meninggal dunia. Awaludin meninggal di usia 91 tahun.

“Iya betul (meninggal dunia),” kata Kadiv Humas Polri Irjen M Iqbal, Kamis (31/1/2019).

Awaludin meninggal pada pukul 14.45 WIB, Kamis (31/1/2019) di RS Medistra. Jenazah almarhum akan disemayamkan di auditorium PTIK, Kebayoran Lama, Jaksel.

“Dan disalatkan terlebih dahulu di masjid PTIK ba’da salat Jumat,” imbuhnya.

Awaludin meninggal karena sakit. Selama ini Awaludin sering berobat ke rumah sakit karena penyakit yang dideritanya itu.

Awaludin merupakan Kapolri periode 1978-1982. Selama mengabdi di kepolisian, Awaludin menerima sejumlah penghargaan sebagai tanda jasanya di antaranya menerima Bintang Dharma, Bintang Bhayangkara, dan Bintang Mahaputra Adipradana.

Ia juga pernah menerima penghargaan Satya Lencana Perang Kemerdekaan (I dan II), SL Karya Bhakti, SL Yana Utama, SL Panca Warsa, SL Peringkat Perjuangan Kemerdekaan RI, SL Penegak Veteran Pejuang Kemerdekaan RI.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Mahkamah Agung (MA) memecat hakim inisial JWL karena korupsi Rp 15 juta. JWL meminta uang itu dari pihak yang berperkara.

“Hukuman disiplin berat berupa pemberhentin tetap dengan hak pensiun,” demikian keputusan MA sebagaimana dikutip dari wesbite-nya, Selasa (30/1/2019).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus suap Rp 15 juta itu terjadi pada tahun 2014 saat JWL dinas di PN Manado. Namun, awalnya JWL meminta Rp 70 lalu turun menjadi Rp 60 kemudian jadi Rp 30 juta. Akhirnya disepakati di angka Rp 15 juta.

MA dan Komisi Yudisial (KY) sempat menggelar Majelis Kehormatan Hakim (MKH) pada September 2018. Tapi JWL tidak datang untuk membela dirinya. Akhirnya, MA memecat JWL.

“Pertama bukan soal nilai, kedua ini adalah berkaitan dengan perbuatan yang sangat tercela dan ini adalah perbuatan berulang baik sebelum dan sesudah,” kata jubir KY, Farid Wajdi usai sidang MKH untuk JWL.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Bawaslu menyatakan sedang mengumpulkan informasi terkait Presiden sekaligus capres petahana Joko Widodo (Jokowi) yang memborong 100 ribu botol sabun cuci piring seharga Rp 2 miliar. Pengumpulan data disebut Bawaslu dilakukan oleh tim investigasi.

“Tim investigasi masih dalam proses pengumpulan info atas apa yang akan ditelusuri,” kata anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin, Kamis (24/1/2019).

Afifuddin sendiri menyatakan belum ada laporan yang diterima Bawaslu terkait Jokowi yang membeli sabun cuci itu. Meski demikian, dia menyatakan pengumpulan informasi tetap dilakukan.

“Laporan belum ada,” ucapnya.

Jokowi memborong sabun cuci piring saat meninjau pameran giat kewirausahaan Program Keluarga Harapan (PKH) di gedung Serbaguna Mandala, Garut, Jawa Barat, Sabtu (19/1). Saat itu, dia memborong 100 ribu botol sabun cuci piring berlabel ‘Sabun Cuci Padawangi’ hasil produksi Eli Liawati seharga Rp 2 miliar.

Kejadian itu pun disoroti Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. BPN mempertanyakan asal dana Jokowi membeli sabun tersebut.

“Tentu kami ingin mengetahui pembelian ini apakah dengan anggaran negara atau uang pribadi Pak Jokowi. Karena aksi beli ini terkesan Pak Jokowi lagi berkampanye di Jabar,” sebut Jubir BPN Andre Rosiade, Senin (21/1).

Permintaan BPN itu pun diladeni oleh kubu Jokowi. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf menyatakan pembelian sabun itu dilakukan dalam kapasitas Jokowi sebagai presiden dan uang yang digunakan merupakan anggaran yang diperbolehkan oleh undang-undang.

Selain itu, pihak Istana lewat Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan Jokowi datang ke Garut sebagai presiden. Namun untuk pembelian sabun, menurutnya, Jokowi menggunakan dana dari TKN.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Menkum HAM Yasonna Laoly mengatakan, ikrar kesetiaan pada NKRI sebagai bagian persyaratan pembebasan bersyarat, tak bisa dilakukan lewat video. Ikrar setia NKRI harus dibuat secara tertulis.

“Nggak bisa dong, kan ada persyaratan yang harus kami punyai (ikuti) di kementerian. Kita tetap perhatikan persyaratan UU gimana, semuanya harus ada persyaratan di UU,” kata Laoly berbicara mengenai Abu Bakar Ba’asyir dengan wartawan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (23/1/2019).

Aturan pernyataan tertulis ikrar setia NKRI diatur dalam PP 99/2012 dan peraturan pelaksananya, pasal 84 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti, dan pembebasan bersyarat.

Soal pembebasan bersyarat, Abu Bakar Ba’asyir menurut Laoly hingga saat ini belum memenuhi ketentuan yang diatur yakni soal ikrar setia NKRI. Sebenarnya Ba’asyir sudah bisa bebas bersyarat pada 13 Desember 2018, tapi terganjal karena ketentuan yang diatur, belum dipenuhi.

“Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satu syarat yang penting adalah kesetiaan pada NKRI dan sebelum 12 Desember (2018), kita sudah coba agar persyaratan (pembebasan bersyarat) itu dipenuhi tapi sampai sekarang syarat itu belum dipenuhi,” sambung Laoly.

Pengacara Ba’asyir sebelumnya mengatakan, bukti elektronik bisa menggantikan tanda tangan di surat ikrar setia NKRI.

“Kami merasa bukti surat dengan bukti elektronik setara. Kemudian kalau Ustaz tidak mau repot tanda tangan apa pun, kan sudah diadakan interview antara petugas lapas dan Ustaz, silakan saja direkam audio visual dan dikaji. Tanpa perlu tanda tangan yang artinya bukti surat. Itu kan syarat formal juga,” kata pengacara Ba’asyir, Mahendradatta. (DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Polisi mengatakan konten tabloid ‘Indonesia Barokah’, yang dipermasalahkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, merupakan ranah Dewan Pers. Polri akan menangani masalah tersebut bila Dewan Pers menyatakan ada dugaan pelanggaran pidana atas konten ‘Indonesia Barokah’.

“Ini merupakan ramahnya Dewan Pers. Jadi Dewan Pers yang harus berdiri di depan dulu, yang melakukan assessment terhadap tabloid tersebut,” jelas Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (23/1/2019).

“Apabila dalam assessment menemukan pelanggaran jurnalistik dan juga apabila menemukan ada pelanggaran pidana, nanti Dewan Pers akan memberikan rekomendasi kepada kepolisian untuk menindaklanjuti hasil assessment dari dewan pers,” sambung Dedi.

Dedi menerangkan Polri tak akan mengambil langkah sebelum Dewan Pers mengeluarkan surat hasil assessment tersebut sekalipun pihak BPN membuat laporan polisi.

“Membuat laporan nggak apa-apa, kita terima dulu. Laporan polisi tetap kita terima, tapi untuk menindaklanjuti laporan polisi tersebut harus menunggu Dewan Pers dulu,” ujar Dedi.

Selain pihaknya, Dedi menuturkan hasil assessment Dewan Pers juga dapat diberikan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), jika ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu.

“Dewan Pers mengaudit ya, ini ranahnya siapa ini. Kalau di situ ada pelanggaran pemilu, tentunya Dewan Pers akan menyerahkan ke Bawaslu. Bawaslu assessment dulu apakah ada pelanggaran pemilu atau tidak pidana pemilu. Kalau tindak pemilu, bisa langsung ke Gakkumdu,” jelas Dedi.

Sebelumnya, cawapres nomor urut 02, Sandiaga Salahudin Uno, menyayangkan beredarnya tabloid ‘Indonesia Barokah’ yang isinya dianggap menyudutkannya dan calon presidennya Prabowo Subianto. Dia mempercayakan sepenuhnya penanganan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum.

“Kita serahkan ke aparat hukum,” katanya, saat ditemui di kawasan Cibaduyut, Kota Bandung, Rabu (23/1).

Menurutnya aparat harus bisa menunjukkan netralitasnya dalam penanganan masalah ini. Dia akan menunggu sikap atau respons dari aparat penegak hukum dalam menyelasaikan kasus penyebaran tabloid ‘Indonesia Barokah’ tersebut.

“Kita tunggu keberpihakan dari para penegak hukum dan netralitas penegak hukum seandainya tabloid-tabloid tersebut merugikan salah satu pasangan calon,” ucapnya.

Untuk diketahui, beredar tabloid ‘Indonesia Barokah’ beredar di beberapa daerah di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tabloid ini juga ditemukan beredar di masjid. Konten tabloid tersebut berisi nada pemberitaan yang menyudutkan pasangan Prabowo-Sandi.

Belum diketahui pihak yang menyebarkan dan membuat tabloid ini. Baik pihak Prabowo-Sandi maupun Joko Widodo-Ma’ruf Amin tidak setuju dengan adanya tabloid yang disebarkan di masjid ini.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berulang tahun ke-72 hari ini. Dalam rangka merayakan ulang tahun sang Ketum, PDIP akan menggelar acara bertajuk ‘Bangkit Pemudi Pemuda’.

Acara digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (23/1/2019) siang ini. Rencananya, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan hadir.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto acara ini digelar sebagai apresiasi Presiden ke-5 RI itu kepada kaum muda Indonesia, khususnya yang berusia 17-27 tahun atau lebih. Oleh sebab itu, acara yang dibalut pementasan musik itu pun melibatkan Swara Gembira, sebuah wadah perpaduan lebih dari 200 Milenial Indonesia.

“Mereka (generasi muda) generasi kreatif, mandiri, dan berjuang pada jalan identitas diri. Boleh jadi mereka penggemar rap, hiphop, bahkan dance sekalipun. Namun semua dikemas dalam tradisi kain nusantara dan aneka lagu, gerak dan tari bernuansa kebudayaan Indonesia. Acara menjadi begitu unik dan hadir sebagai buah akulturasi budaya dengan tetap kokoh pada jati diri bangsa,” ujar Hasto, dalam keterangan tertulis, Rabu (23/1/2019).

Hasto mengungkapkan, semula, Megawati enggan menggelar acara ulang tahun secara besar-besaran. Namun, saat bertemu dengan generasi muda dalam acara ‘Megawati Bercerita’, sang Ketum berubah pikiran.

“Semangat Bangun Pemudi Pemuda Indonesia menjadi inspirasi bagaimana gebyar kebudayaan ditampilkan. Kesemuanya dipelopori oleh para pemuda Indonesia, antara lain Oi, Rifan dan Dhia. Mereka membangun seluruh idealismenya terhadap seni dan tradisi kebudayaan Indonesia yang ternyata mampu berkolaborasi sempurna dengan seni modern manca negara,” tuturnya.

Semangat para pemuda Indonesia, kata Hasto, menjadi inspirasi, energi dan motif Megawati untuk memberikan ruang mengekspresikan kreatifitas. Sehingga para pemuda Indonesia dapat menampilkan karya musikalnya melalui acara ‘Bangkit Pemudi Pemuda’.

” 72/27 adalah simbolisasi dan perpaduan kematangan hidup dan pengemblengan anak muda Indonesia dalam usia yang sangat produktif, 27 tahun,” kata Hasto.

“Selamat ulang tahun Ibu Megawati Soekarnoputri. Kesabaran revolusioner, keyakinan kebenaran dalam politik, politik turun kebawah dan pembumian nilai kemanusiaan dalam politik telah hadir menyatu dalam seluruh tradisi kebudayaan bangsa,” imbuh Hasto.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Irjen Idham Azis akan menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri. Kiprah Idham dinanti termasuk dalam menyelesaikan kasus yang belum terungkap.

PPP mengapresiasi penunjukan Irjen Idham itu. PPP meminta Idham membuat Bareskrim profesional dan bersih.

“Saya melihat Pak Idham pas, hanya harapannya dia harus bisa membuat Bareskrim benar-benar profesional dan bersih,” ungkap anggota Komisi III F-PPP, Arsul Sani, kepada wartawan, Selasa (22/1/2019).

Irjen Idham, yang kini menjabat Kapolda Metro Jaya, dipromosikan sebagai Kabareskrim menggantikan Komjen Arief Sulistyanto. Dalam rotasi Polri ini, Komjen Arief akan mengisi jabatan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri.

“Saya melihat bahwa rotasi ini merupakan bagian dari ikhtiar Kapolri mengakselerasi program Polisi Promoter (profesional, modern, dan terpercaya). Kalau lihat Pak Arief ini memang kuat dan kelebihannya di bidang penyiapan dan penataan SDM yang promoter dan bersih. Ini kelihatan sejak jadi Kapolda Kalbar, kemudian jadi ASDM Kapolri,” tutur Arsul.

Saat ditunjuk sebagai Kabareskrim, Komjen Arief disebut mendapat tugas membuat jajaran Bareskrim bersih. Untuk jangka panjang, kata Arsul, Komjen Arief dinilai memang lebih bagus dalam urusan penyiapan SDM Polri.

“Sedangkan Idham dikenal sosok yang tegas, tentu harapannya bisa mempercepat wajah Bareskrim yang promoter,” tuturnya.

PKS juga mengapresiasi penunjukan Irjen Idham. PKS berharap posisi baru Idham bisa mempercepat pengungkapan kasus teror Novel Baswedan.

“Penunjukan Idham Azis sebagai Kabareskrim, saya nilai sudah tepat dan diharapkan mampu bersinergi dengan Kapolri dan Wakapolri dalam hal penegakan hukum yang profesional, akuntabel, dan terpercaya,” kata anggota Komisi III DPR F-PKS, Nasir Djamil, kepada wartawan.

Kabareskrim baru, menurut Nasir, harus memberi prioritas pengungkapan kasus teror terhadap Novel karena sudah menjadi perhatian presiden dan masyarakat.

“Dalam kasus Novel Baswedan, Kabareskrim baru diharapkan bisa mempercepat menemukan aktor intelektualnya,” sambungnya.

Keputusan mutasi jabatan ini tertuang dalam surat telegram bernomor ST/188/I/KEP.2019 tertanggal 22 Januari 2019. Surat telegram tersebut ditandatangani Asisten Kapolri bidang SDM Irjen Eko Indra Heri. (DON)