JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Mahkamah Agung (MA), memvonis bebas mantan Direktur Operasi PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Rahmat Satria di kasus pungli dwelling time di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Hakim menyatakan, Rahmat tidak terbukti menerima pungli di kasus tersebut.

“Menolak permohonan kasasi atas penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tersebut,” putus hakim agung Prof Dr Surya Jaya, dalam salinan putusannya di website MA, Senin (11/2/2019).

Rahmat sebelumnya dituntut oleh jaksa dengan pidana penjara 2 tahun. Namun pada 6 Desember 2017, Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, membebaskan Rahmat dari segala dakwaan jaksa. Di tingkat kasasi pun putusan itu dikuatkan oleh MA.

Vonis kasasi itu diketok pada 6 November 2018 dengan nomor register 818 K/pid.sus/2018. Vonis diketok ketua majelis hakim agung Prof Dr Surya Jaya dibantu hakim agung Margono dan hakim agung Maruap Dohmatiga Pasaribu selaku hakim anggota.

Kasus dwelling time ini terjadi pada November 2016 lalu. Rahmat yang saati merupakan Direktur Operasi Pelindo III kena OTT pungli oleh Bareskrim Mabes Polri.

Penangkapan Rahmat berawal dari operasi tangkap tangan terhadap Agusto Hutapea, Direktur PT Akara Multi Karya sepekan lalu. Agusto ditangkap saat sedang meminta pungutan kepada importir.

Dari pengembangan pemeriksaan, Agusto kemudian menyebut nama Rahmat yang diduga ikut menikmati duit hasil pungli. Informasi ini langsung ditindaklanjuti tim saber pungli dengan mendatangi kantor Rahmat di lantai 3 Gedung Pelindo III, Surabaya.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Takdir Mattanete kala itu, menyebut uang Rp 600 juta disita dari ruang kerja Rahmat.

“Totalnya Rp 10 miliar dari kasus ini yang saat ini diamankan tim satgas,” kata AKBP Takdir pada 2 November 2016 lalu.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Ketua KPU Arief Budiman mengatakan baru 60 persen pertanyaan untuk debat kedua yang diselesaikan oleh panelis. Panelis masih akan bekerja merampungkan soal materi debat kedua sore ini.

“Sampai hari ini saya konfirmasi ke Prof Sudharto sudah selesai kira-kira 60 persen dari total pertanyaan dari para capres ini,” kata Arief, di Hotel Sari Pan Pasific, Jl Mh Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (9/2/2019).

Arief mengatakan para panelis akan bekerja menyusun soal-soal hingga Jumat pekan depan. Panelis selanjutnya akan memberikan penjelasan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada para paslon.

“Jumat depan akan dilakukan finalisasi dan briefing dengan moderator. Kalau tanya ke moderator belum tau apa-apa soal pertanyaan karena dikunci oleh panelis dan baru di-brief oleh panelis Jumat malam atau Sabtu pagi. Jadi moderator ketika menyampaikan pertanyaan ke paslon capres itu betul-betul dipahami substansinya,” ungkap Arief.

Arief berharap setiap tema disiapkan minimal 5 pertanyaan agar fokus pada materi debat. KPU sudah menunjuk koordinator panelis debat kedua yaitu Sudharto P Hadi dari Universitas Diponegoro. Sedangkan Direktur Eksekutif Walhi Nur Hidayati didapuk menjadi sekretaris panelis.

Sementara itu, Sudharto menjabarkan proses pembuatan soal debat kedua. Sudharto mengatakan tiap panelis mengelaborasi sesuai keahliannya masing-masing. Para panelis juga sedang menyiapkan video yang akan dipertanyakan ke masing-masing capres di segmen 4 debat kedua.

“Kita pertajam sore ini sebagaimana pak Ketua sampaikan di dalam debat kedua segmen 4 adalah video, jadi siang ini kita menginventarisasi terkiat empat tema itu kita tayangkan dengan narasi pertanyaan,” kata Sudharto.

“Kita berharap debat yang kedua pertanyaan-pertanyaan kita mampu mewakili konsen keprihatinan, kepedulian dari seluruh rakyat Indonesia tentang 4 tema itu,” kata Sudharto.

Debat kedua mengangkat isu energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup dan kehutanan, serta infrastruktur. Debat kedua akan diikuti capres Joko Widodo dan capres Prabowo Subianto. Moderator debat adalah Tommy Tjokro dan Anisha Dasuki.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Kementerian Perhubungan lewat Ditjen Perhubungan Laut melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Cilacap bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menargetkan seluruh sertifikasi pelaut dan kapal penangkap ikan di wilayah Cilacap dapat selesai pada tahun 2019.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala KSOP Kelas II Cilacap, Wigyo, saat mendampingi Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha dalam acara pemberian pas kecil secada simbolis oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, untuk 254 orang nelayan di Cilacap Jawa Tengah, Sabtu (9/2/2019).

“Pemberian pas kecil tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat nelayan khususnya di wilayah Cilacap dan Pemerintah memberikan pelayanan pas kecil ini tanpa dipungut biaya atau gratis,” ujar Wigyo.

Menurut Wigyo, bahwa saat ini jumlah kapal nelayan di bawah GT 7 di Cilacap berjumlah 5.000 unit kapal dengan total nelayan sebanyak 12.500 orang.

“Adapun sebelumnya untuk kapal ikan yang terdaftar di wilayah Cilacap dan sekitarnya jumlah pas kecil yang sudah diberikan sebanyak 3.260 pas kecil dan pada pagi ini sebanyak 254 pas kecil diserahkan oleh Ibu Menteri secara simbolis kepada 3 nelayan,” kata Wigyo.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha mengatakan bahwa Sertifikasi kapal penangkap ikan di bawah GT 7 di Pulau Jawa terus berlanjut dan ditargetkan selesai pada Minggu kedua bulan April 2019.

Lebih lanjut Arif juga mengatakan bahwa sertifikasi pelaut di Pulau Jawa juga terus berjalan. Demikian juga dengan inventarisasi sertifikasi pelaut di seluruh Indonesia juga berjalan terus dan dijadwalkan selesai pada akhir tahun 2019.

Menurut data dan informasi dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan per 9 Februari 2019, untuk Pulau Jawa, jumlah pelaut kapal penangkap ikan sebanyak 55.794 orang dan jumlah pelaut kapal tradisional sebanyak 35.068 orang. Adapun jumlah pelaut yang tersertifikasi sebanyak 35.925 orang.

Arif menjelaskan bahwa jumlah kapal berbendera Indonesia dengan tonase di atas GT 7 seluruh Indonesia berjumlah 78.656 unit dan semua kapal tersebut sudah bersertifikat. Adapun data jumlah kapal tersebut dapat terus bertambah secara live yang tercatat dalam database online.

Sementara itu, jumlah kapal dibawah GT 7 seluruh Indonesia yang sudah disertifikasi oleh Ditjen Hubla sebanyak 31.667 unit.

“Ditjen Hubla mempunyai program yaitu pertama mengidentifikasi kapal dan nelayan seluruh Indonesia, kemudian kedua akan melaksanakan sertifikasi bagi kapal dan nelayan yang belum bersertifikat dan ketiga setelah batas waktu yang sudah ditentukan akan kita lakukan penindakan (law enforcement),” terangnya.

“Karena itulah kami mengimbau agar para Nelayan dapat memanfaatkan Gerai Pengukuran Ulang Kapal Ikan dan sertifikasi pelaut yang ada di lokasi terdekat dengan sebaik-baiknya sehingga nelayan dan kapalnya bisa mendapatkan sertifikasi sesuai aturan yang berlaku,” imbuh Arif.

Arif juga mengatakan bahwa Ditjen Hubla memberikan kemudahan untuk sertifikasi pelaut/nelayan dan kapal melalui gerai Pelayanan Terpadu Pengukuran Ulang Kapal.

“Kegiatan ini merupakan salah satu agenda penting untuk kapal-kapal yang belum disertifikasi oleh Ditjen Hubla sekaligus bentuk tindak lanjut dari Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM 002/97/20/DK-18 tanggal 24 Oktober 2018 tentang Pelaksanaan Gerai Pelayanan Terpadu Pengukuran Ulang Kapal,” tutup Arif.

Pelaksanaan Gerai Pengukuran Ulang Kapal Ikan ini juga merupakan tindak lanjut penerapan dari UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa Penyelenggaraan keselamatan dan keamanan pelayaran serta Penyelenggaraan perlindungan lingkungan maritim dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini penerbitan Pas Kecil (kapal GT 7 kebawah) dikeluarkan oleh Ditjen Hubla atau Syahbandar ditempat kapal berada.

Cukup dengan membawa foto copy KTP dan surat keterangan tukang yang diketahui oleh Camat atau Lurah untuk menjamin kepastian kepemilikan kapal maka para nelayan dapat mengajukan proses penerbitan Pas Kecil secara Gratis.

Selanjutnya sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Pas kecil, dapat diterbitkan oleh Syahbandar tempat kapal berada dalam waktu 5 hari kerja, namun dengan adanya gerai dapat diterbitkan dalam waktu 1 hari tanpa dipungut biaya sedikitpun oleh Ditjen Hubla.

Adapun peraturan lainnya sebagai dasar pelaksanaan pengukuran kapal adalah PM Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengukuran Kapal dan PM Nomor 39 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Dirjen Badan Peradilan Umum (Badilum) melarang seorang hakim memberikan komentar hingga ‘like’ di status Facebook tentang Pilpres. Hal ini agar hakim tetap imparsial dan independen menjelang pesta demokrasi 2019.

“Hakim harus imparsial dan independen. Hakim dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar dan sejenisnya) atau menyebarkan gambar/foto bakal calon, visi-misi, mengeluarkan pendapat yang menunjukan keberpihakan salah satu calon,” demikian bunyi Surat Edaran Dirjen Badilum, Jumat (8/2/2019).

Surat Edaran itu bernama ‘Larangan Hakim Berpolitik’ yang ditandatangani Dirjen Badilum Herri Swantoro pada 7 Februari 2019. Dirjen meminta para hakim di lingkungan pengadilan umum untuk mematuhi dan melaksanakan surat edaran ini.

“Hakim dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon. Hakim dilarang berfoto dengan bakal calon,” ujar Herri.

Lalu apa alasannya?

“Untuk menjaga marwah hakim dan Mahkamah Agung beserta Pengadilan yang berada di bawahnya,” ujar Herri. (NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Menjelang sore pada hari Kamis, 7 Februari 2019, puluhan pegawai yang berkantor di gedung yang mentereng dengan warna merah-putih di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, berbondong-bondong memenuhi halaman depan bangunan itu. Mereka saling bergandengan tangan mengitari gedung sembari membentangkan kain berwarna hitam.

Seorang pria di antara mereka memegang pengeras suara. Dengan lantang, pria itu memekikkan suara menyemangati dua rekannya yang beberapa hari lalu dianiaya saat sedang bertugas.

“Kami pegawai KPK, seluruh direktorat hari ini kita perwakilan 1.800 pegawai hadir di sini sebagai bentuk solidaritas bahwa kawan kita tidak pernah sendiri. Ada kita yang selalu menyemangatinya,” ucap pria yang bernama Yudi Purnomo itu.

Yudi merupakan Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK. Dia bersama puluhan pegawai KPK itu sengaja membentuk ‘rantai manusia’ mengelilingi gedung KPK sebagai lambang solidaritas pegawai menghadapi berbagai teror yang baru-baru ini menyerang KPK, termasuk penganiayaan yang dialami dua rekannya tempo hari.

“Kami minta Bapak Kapolri untuk secara tegas dan serius melakukan penegakan hukum untuk orang yang diduga menganiaya teman kami,” kata Yudi.

Bahkan penyidik senior KPK Novel Baswedan pun turut mengikuti ‘rantai manusia’ itu. Novel termasuk salah satu korban teror yang paling parah lantaran disiram air keras hingga membuat penglihatannya terganggu.

Peristiwa penganiayaan terhadap 2 pegawai KPK itu terjadi pada Sabtu, 2 Februari 2019 tengah malam. Menurut Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, kedua orang itu sedang dalam tugas mengecek informasi mengenai adanya indikasi tindak pidana korupsi.

Pemantauan itu dilakukan di Hotel Borobudur, Jakarta. Pada saat yang sama, Pemprov Papua dan DPRD Papua baru saja menuntaskan rapat di hotel itu. Setelahnya menurut Febri terjadilah penganiayaan itu hingga akhirnya KPK melaporkan kejadian itu ke Polda Metro Jaya.

Belakangan Polda Metro Jaya menaikkan status penanganan kasus itu ke tingkat penyidikan. Meski demikian, polisi belum menentukan siapa tersangka kasus itu.

“Kasus penganiayaan pegawai KPK sudah naik penyidikan sejak hari Senin,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, Rabu (6/2/2019).

Di sisi lain Pemprov Papua menilai tidak ada peristiwa penganiayaan yang terjadi saat itu. Pemprov Papua pun turut melapor ke Polda Metro Jaya mengenai dugaan pencemaran nama baik. Namun pelaporan Pemprov Papua itu masih di tahap penyelidikan.

“Bahwa terkait dengan isu penganiayaan kedua petugas tersebut sampai kepada tindakan operasi pada bagian hidung dan/atau wajah, perlu kami sampaikan bahwa hal tersebut adalah tidak benar karena tidak ada penganiayaan sebagaimana sampai kepada kerusakan fisik pada bagian hidung dan/atau wajah dimaksud,” kata Kabag Protokol Biro Humas dan Protokol Pemprov Papua Gilbert Yakwar beberapa waktu lalu.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
KPU memastikan isi film pendek yang akan diputar saat debat kedua objektif. Isi film pendek itu tak akan keluar dari materi debat.

“Soal objektif, tentu kita pastikan objektivitasnya. Tapi video itu tidak keluar dari tema utama debat kedua,” kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tantowi, Rabu (6/2/2019).

Dia menyatakan rencana pemutaran film pendek berdurasi sekitar 30 detik itu sudah dikomunikasikan dengan timses dari kedua paslon. Namun, isi film pendek itu tak disampaikan oleh KPU ke kedua paslon.

“Ya, tentu tidak diberitahukan terlebih dahulu isi video itu,” ucapnya.

Sebelumnya, KPU mengubah format segmen keempat debat capres dengan menyisipkan film pendek. Menurut KPU, film pendek itu akan jadi bahan debat Jokowi dan Prabowo di panggung nantinya.

“Nanti kita akan putar film tema yang sedang terjadi. Jadi nanti ada infrastruktur, energi, pangan, SDA, lingkungan, ktia ambil satu film acak. Masing-masing pihak (capres) dikasih waktu untuk menanggapi, kemudian saling menanggapi respon yang sudah diberikan,” ujar Ketua KPU Arief Budiman di kantornya, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (6/2).

Debat capres kedua bakal berlangsung hari Minggu, 17 Februari. Temanya, energi, lingkungan hidup, infrastruktur, pangan dan sumber daya alam.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin menyatakan pelaporan terhadap Jokowi ke Bawaslu terkait ‘propaganda Rusia’ tak berdasar. Pernyataan Jokowi tentang ‘propraganda Rusia’ itu disebut punya informasi yang akurat.

“Laporan tersebut sebuah laporan yang tidak mendasar, karena apa yang disampaikan Pak Jokowi itu pasti bukan hanya pernyataan yang spontan disampaikan, pasti ada sumber data atau informasi yang diterima secara akurat dan benar,” kata Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Ade Irfan Pulungan, Rabu (6/2/2019).

Dia menyatakan Jokowi tak mungkin menyampaikan informasi yang tidak benar ke publik. Ade pun menjelaskan kalau ucapan Jokowi itu bukan soal negara Rusia, namun soal metode yang tidak tepat jika digunakan di Indonesia.

“Tentang pernyataan itu sebenarnya menyampaikan bukan kepada negara Rusianya, tapi metode atau cara dari metode kampanye yang ada dengan semprotan kebohongan itu, firehose of falsehood,” ucapnya.

“Yang ingin disampaikan Pak Jokowi adalah jangan menggunakan metode itu di Indonesia,” sambung Ade.

Selain itu, Jubir TKN Ace Hasan Syadzily juga mempertanyakan alasan pelaporan Jokowi dan sejumlah anggota TKN ke Bawaslu terkait ‘propaganda Rusia’. Ace, yang juga menjadi salah satu terlapor kemudian mengungkit sejumlah ucapan capres Prabowo Subianto mulai dari 99 persen rakyat Indonesia hidup pas-pasan hingga Menteri Pencetak Utang yang dinilainya membuat gaduh.

“Kalau alasannya karena membuat kegaduhan, apakah Prabowo harus dilaporkan karena mengatakan 99 persen rakyat Indonesia hidup pas-pasan, padahal kenyataannya tidak begitu? Apakah Pak Prabowo juga harus dilaporkan karena menyebut dalam pidatonya ada seorang yg bernama Hardi yang gantung diri karena terlilit hutang, padahal hoax? Apakah Pak Prabowo dilaporkan karena Menteri Keuangan disebut Menteri Pencetak Utang?” ucap Ace.

“Apa yang disampaikan Prabowo membuat gaduh rakyat lho!” sambungnya.

Namun, dia tak mempermasalahkan pelaporan itu. Ace hanya meminta pelapor tidak marah jika laporannya ditolak Bawaslu karena tak ada indikasi pelanggaran Pemilu.

“Tapi ya sudahlah. Itu hak dia. Tapi jangan marah-marah ya kalau Bawaslu menolak laporan karena bukan bagian dari pelanggaran pemilu atau karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu,” tutur Ace.

Pelaporan itu sendiri dilakukan oleh Advokat Peduli Pemilu. Menurut pelapor bernama Mohamad Taufiqurrahman, laporan itu dilakukan karena pernyataan Jokowi terkait ‘propaganda Rusia’ dinilai berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Adapun pernyataan soal ‘propaganda Rusia’ itu yang dipermasalahkan, disebut Taufiqurrahman, diucapkan Jokowi saat berkampanye di Surabaya, Jawa Timur. Dia menganggap ucapan Jokowi berpotensi menjadi ujaran kebencian.

“Tanggal 2 Februari itu di Surabaya, Jawa Timur, di mana Pak Jokowi di sana mengeluarkan statement yang sekiranya kami duga berpotensi mengganggu ketertiban umum di mana kontennya yang bersifat hasutan, bahkan ujaran kebencian. Yang di mana sama-sama kita ketahui ketika di Surabaya itu Pak Jokowi mengeluarkan statement terkait dengan adanya salah satu tim sukses yang menggunakan propaganda Rusia dalam pelaksanaan pemilu ini,” kata Taufiqurrahman di Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (6/2/2019).

Selain Jokowi, dia juga melaporkan Jubir TKN, Ace Hasan Syadzily, Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf sekaligus Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, serta Sekjen PPP Arsul Sani. Ia mengatakan para terlapor diduga melakukan pelanggaran pemilu pada Pasal 280 huruf c dan huruf d juncto Pasal 521 UU Pemilu dan meminta Bawaslu segera memproses laporannya.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
DPR akan menyeleksi 11 nama untuk duduk di dua kursi hakim konstitusi. Dari 11 nama yang masuk, latar belakangnya beragam, meski sama-sama berlatar belakang hukum.

Berdasarkan catatan, Rabu (6/1/2019), satu di antaranya adalah Refly Harun. Namanya wira-wiri masuk media sebagai pengamat hukum.

Dalam praktiknya, ia kerap beracara di Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengacara. Baik untuk gugatan judicial review, atau sengketa pilkada. Selain sebagai pengacara di MK, ia juga kerap diminta pihak berperkara sebagai ahli di MK.

Di dunia bisnis, Refly Harun juga menjadi Komisaris Utama (Komut) Jasa Marga hingga September 2018. Tidak berapa lama, ia didapuk menjadi Komisaris di Pelindo I.

Selain Refly, ada pula pimpinan KY, Aidul Fitriciads Azhari. Awalnya, Guru Besar Universitas Muhammadiyah Solo itu tidak lolos menjadi pimpinan KY. Namun karena Harjono ditolak DPR, Aidul yang menjadi ‘ban serep’ akhirnya dipilih DPR menggantikan Harjono.

Setelah itu, Aidul dipilih komisioner untuk menjadi Ketua KY 2015-2019. Namun, Aidul gagal menjadi Ketua KY periode setengah jabatan kedua dan kini jadi pimpinan biasa. Nah, belum genap menyelesaikan tugas KY hingga 2020, ia siap-siap membidik kursi hakim konstitisi.

Dua nama lain adalah petahana, yaitu Wahiduddin Adams dan Aswanto. Wahiduddin adalah mantan birokrat dengan posisi terakhir Dirjen Perundang-undangan. Sedangkan Aswanto adalah Guru Besar Universitas Hassanudin bidang hukum pidana.

Berikut nama lainnya:

1. Hestu Armiwulan Sochmawardiah
2. Bahrul Ilmi Yakup
3. M Galang Asmara
4. Ichsan Anwary
5. Askari Razak
6. Umbu Rauta
7. Sugianto
(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Pondok Pesantren Al Anwar, Rembang, Jawa Tengah pada Jumat (1/2) kemarin. Kunjungan tersebut merupakan kali kedua untuk Jokowi.

Meski begitu, Jokowi seolah menghindari menyebut angka dua untuk menjelaskan berapa kali dia berkunjung. Dia lebih memilih menyebut ‘satu ditambah satu’ dibanding langsung menyebut angka dua.

“Ini kehadiran saya untuk yang kesatu ditambah satu,” kata Jokowi di Ponpes Al Anwar, Rembang, Jawa Tengah, Jumat (1/2).

Tak diketahui apa maksud Jokowi menghindari angka 2 tersebut. Hingga acara selesai, tak ada penjelasan lain.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menyampaikan beberapa pesan kepada para santri yang disaksikan langsung oleh pengasuh Ponpes Al Anwar KH Maimoen Zubair alias Mbah Moen.

“Bangsa kita ini adalah bangsa yang besar. Tantangan yang dihadapi juga tantangan besar. Penduduk kita 260 juta, yang hidup di pulau Jawa kurang lebih 149 juta, sisanya hidup di 17 ribu pulau yang kita miliki,” ujar Jokowi.

Jokowi yang menghindari angka 2 juga ditunjukkan Tim BTP melalui postingan vlog Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok di YouTube-nya ‘Panggil Saya BTP’.

Urutan vlog yang ditampilkan ‘lompat’, langsung dari 1 ke 3. Tak ada nomor dua. Judul Vlog tersebut adalah BTPVLOG #3-Silaturahmi dengan keluarga Hoegeng. Nomor yang tidak urut itu menimbulkan banyak pertanyaan.

“Netizen harus berpikir keras kenapa tidak ada no 2, he-he-he…,” ungkap salah satu anggota tim BTP, Ima Mahdiah, saat dimintai konfirmasi, Kamis (31/1).

Caleg DPRD DKI Jakarta dari PDIP itu tak mau mengungkap apa alasan penomoran vlog lompat urutan. Menurut Ima, biar hal tersebut menjadi tanda tanya.

“Ya, misteri,” tuturnya.

Meski begitu, Ima sempat berkelakar soal tim BTP yang tidak memilih nomor 2. Untuk Pilpres 2019, diketahui pasangan nomor urut 02 adalah Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, sementara urutan 01 adalah petahana Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

“Karena tim BTP nggak milih nomor 2,” kata Ima sambil terkekeh. (NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Capres Prabowo Subianto menghadiri jalan santai relawan Roemah Djoeang Prabowo-Sandiaga. Acar ini juga dihadiri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga Titiek Soeharto.

Dari Pantauan, acara dimulai pada pukul 06.47 WIB dari Irti Monas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta pusat, Sabtu (2/2/2019). Nantinya acara akan diakhiri di Lapangan Banteng.

Prabowo tampak menggunakan pakaian senada dengan peserta, yaitu kaos putih bertuliskan ‘Roemah Djoeang Prabowo Sandi’. Dalam acara tampak hadir Siti Hediati Hariyadi, Fadlizon, Riza Patria dan Anies Baswedan.

Beberapa peserta juga tampak membawa bendera berwarna putih bertuliskan ‘Roemah Djoeang Prabowo Sandi’. Sebelum memulai perjalanan, Prabowo tampak menyapa para peserta.

“Asalamualaikum, selamat pagi, bangun jam berapa tadi pagi?” sapa Prabowo.

Prabowo juga mengatakan dirinya tidak bisa berpidato dan meminta dukungan. Menurutnya, hal ini dikarenakan adanya peraturan yang membuatnya tak dapat berkampanye.

“Saya nggak bisa pidato karena ada peraturan, nggak apa apa ya. Saya juga nggak boleh minta dukungan kalian, tapi saya berharap boleh kan,” ujar Prabowo.

Beberapa pendukung juga tampak menyiapkan dan meneriakan yel yel. Yel yel ini dipimpin oleh pembawa acara dari atas panggung.

“Siapa kita? Relawan, relawan mana? Roemah joeang, Anies Sandi? sudah menang, Jakarta? sudah di rebut, Indonesia? rebut kembali,” ujar peserta.(DON)