JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Sepanjang tiga tahun lebih, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menang lawan perusak lingkungan di berbagai kasus. Total nilai kemenangan lewat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mencapai Rp 18,3 triliun.

Ujung tombak penegakan hukum itu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum KLHK) yang dibentuk pada 2015.

“Kami telah menyelesaikan 567 kasus pidana masuk ke pengadilan, 18 gugatan terhadap perusahaan (inkracht) dengan nilai Rp 18,3 triliun, dan 132 kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan,” kata Dirjen Gakkum, Rasio Ridho Sani, dalam siaran pers yang diterima, Rabu (2/1/2018).

Sepanjang 3,5 tahun, Ditjen Gakkum telah menangani 2.677 pengaduan, 3.135 pengawasan izin dan menerbitkan 541 sanksi administrasi bagi usaha atau kegiatan yang melanggar perizinan dan peraturan perundangan bidang lingkungan dan kehutanan.

“Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan diharapkan berdampak pada kepatuhan warga negara, terutama pemilik izin usaha kehutanan atau usaha lainnya pada ketentuan peraturan lingkungan hidup. Ketegasan dalam penegakan hukum menunjukkan kewibawaan negara,” kata Rasio Ridho Sani.

Keberhasilan Ditjen Gakkum saat ini karena dukungan yang kuat dari Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Putusan perdata dari hakim agung dengan mengabulkan gugatan yang mencapai triliunan merupakan sejarah bagi bangsa Indonesia.

“Kami sangat mengapresiasi putusan-putusan ini. Putusan ini akan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan lingkungan dan kehutanan,” tandasnya.

Kemenangan terakhir yaitu KLHK memenangkan gugatan melawan PT National Sago Prima (NSP). Sebelumnya PT NSP dimenangkan di tingkat banding. Tapi oleh MA, PT NSP dihukum.

“Kabul kasasi KLHK. Membebani biaya pemulihan/rehabilitasi dan menghukum pula perusahaan berupa ganti rugi. Pada pokoknya bahwa perusahaan harus bertanggung jawab atas kebakaran a quo sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban mutlak (strict liability),” cetus juru bicara MA, Andi Samsan Nganro.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief menantang Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan satu matanya kepada penyidik KPK Novel Baswedan, yang jadi korban penyiraman air keras. Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin menilai ucapan Andi tidak pantas.

“Ini menurut saya ungkapan yang tidak pantas dan tidak layak,” tutur Ngabalin saat dihubungi, Senin (31/12/2018) malam.

Ngabalin mengatakan semestinya Andi memberikan pencerahan kepada masyarakat mengenai penanganan kasus Novel. Dia mengatakan saat ini polisi masih berusaha mengungkap kasus penyerangan terhadap Novel.

“Sebagai orang-orang yang memiliki kapasitas untuk memberi pencerahan kepada publik Indonesia, kan ada hal yang bisa dipakai untuk mencerahkan kepada publik Indonesia. Jadi tidak ada tendensi yang bisa membuat orang kabur dalam memahami suatu masalah,” tuturnya.

“Saya kira Andi Arief tahu, sebagai seorang Presiden tentu tidak serta merta dengan melihat kasus tersebut bisa terungkap. Kenapa kita tidak memberi kepercayaan kepada kepolisian negara di saat kasus itu masih berjalan?” sambung Ngabalin.

Sejumlah pihak sejak sempat meminta agar Presiden Jokowi membuat tim gabungan pencari fakta (TGPF) aksi penyerangan Novel. Menurut Ngabalin hal itu sah saja dilakukan jika pihak kepolisian tidak bekerja.

“Kecuali polisi tidak bergerak dan mencari fakta-fakta, jangan jadi membuat kacau. Kenapa kita tidak memberi kepercayaan kepada kepolisian negara? Kita kasih kesempatan sejenak biar polisi bisa melakukan kerja nyatta untuk kepentingan mengungkapkan sebuah masalah,” kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Andi Arief mengkritik Jokowi terkait lambatnya penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan.

“Kalau masih ada yang yang berkoar soal penculikan atau pebunuhan masa lalu, sebaiknya besok pagi lihat mata Novel Baswedan. Tanyakan pada sebelah matanya, Jokowi ngapain aja?” kicaunya lewat akun Twitter @AndiArief_, Minggu (30/12).

Andi menyebut Jokowi seharusnya memberikan satu matanya kepada Novel. Menurut Andi, itu juga sekaligus bentuk sindiran karena Jokowi dianggap tidak bisa melihat persoalan ini dengan seksama.

“Kenapa mata Pak Jokowi? Karena percuma punya mata tapi tau mau melihat persoalan yg mudah ini untuk diselesaikan,” tambah Andi.

Terkait tantangan Andi ke Jokowi, Novel sendiri berharap penanganan kasus teror yang dialaminya beserta pegawai KPK lain cepat selesai. Novel mendoakan agar keberanian Jokowi muncul.

“Bagi saya, sederhana saja, Jokowi ungkap penyerang saya dan penyerang orang-orang di KPK yang menculik menteror dan lain sebagainya, itu realistis,” ujar Novel Baswedan kepada wartawan, Senin (31/12/2018).

“Dan jelas harusnya Jokowi mau (ungkap pelaku), kita doakan beliau berani,” imbuh Novel.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
KPU merilis 7 nama panelis dalam debat pertama capres cawapres pada pemilu 2019. Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan hingga mantan wakil ketua KPK Bambang Widjojanto masuk dalam daftar panelis.

Berdasarkan rilis yang dikeluarkan Humas KPU, Jumat (28/11/2018) terdapat 7 dari 8 daftar nama yang telah dipastikan menjadi panelis. Nantinya panelis ini akan membuat soal materi debat capres.

Nama pertama yaitu pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana, Ia juga merupakan guru besar hukum internasional di Universitas Indonesia. Panelis kedua yaitu, mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan.

Panelis ketiga terdapat Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, dilanjutkan dengan pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara Bivitri Susanti. Selain itu ada juga Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo, dan mantan wakil ketua KPK Bambang Widjojanto.

Nama ketujuh dalam daftar panelis yaitu ahli hukum tata negara Margarito Kamis, sedangkan satu nama panelis dari unsur pimpinan KPK saat ini tengah dalam konfirmasi. Diketahui debat pertama ini nantinya akan dilakukan pada tanggal 17 Januari 2019, dengan mengusung tema Hukkum, HAM, Korupsi dan Terorisme.

Sebelumnya, KPU telah memutuskan Ira Koesno dan Imam Priyono menjadi moderator dalam debat pertama. Kedua nama ini terpilih atas kesepakatan timses kedua pihak Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Keduanya sudah disetujui untuk menjadi moderator debat (pertama). Dua tim kampanye dari kedua pasangan calon sudah setuju,” kata Ketua KPU Arief Budiman, di KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (28/12/2018).(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meralat jumlah korban meninggal akibat tsunami di Selat Sunda menjadi 426 orang. Ditemukan data ganda sehingga jumlah korban tewas sempat dinyatakan 430 orang.

“Sampai saat ini pukul 13.00 WIB, tercatat ada 426 orang meninggal,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho kepada wartawan di Graha BNPB, Matraman, Jakarta Timur, Jumat (28/12/2018).

Sutopo menyatakan, jumlah meninggal dunia berbeda dari data yang diinfokan Rabu (26/12) karena ditemukan data ganda. Data ganda ini tercatat di perbatasan Serang dan Pandeglang.

“Ternyata ada beberapa korban meninggal dunia yang diduga double. Ada beberapa korban dicatat di Serang dan Pandeglang,” sebut Sutopo.

Sementara itu, korban luka tercatat 7.202 orang dan 40.386 orang mengungsi akibat tsunami Selat Sunda yang terjadi pada Sabtu (22/12) malam.

“Data ini sementara karena korban belum ditemukan, karena material puing puing masih banyak di lapangan, belum semua daerah selesai dilakukan penyisiran,” papar Sutopo.

Sementara itu, soal status tanggap darurat, Sutopo menyebut evaluasi dilakukan besok.

“Kemungkinan diperpanjang atau tidak akan dievaluasi besok sesuai fakta di lapangan, nyatanya masih ada korban hilang, kemungkinan masa tanggap darurat di Lampung Selatan akan diperpanjang,” kata dia.(MAD)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Hak Asasi Manusia (HAM) akan menjadi salah satu topik yang ada dalam debat pertama Pilpres 2019. Cawapres nomor 02, Sandiaga Uno mengatakan siap dan akan membahas itu secara terang benderang.

“Ya silakan kita bahas seterang-benderangnya,” kata Sandiaga kepada wartawan di Gelanggang Lapangan Tenis Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (28/12/2018).

Sandiaga berkeyakinan isu HAM yang tidak pernah dibahas selama 5 tahun dijadikan topik debat merupakan upaya politisasi untuk menyerang Prabowo Subianto. Namun dia dan Prabowo akan tetap siap menjawab semua tuduhan itu.

“Kenapa isu ini timbul hanya lima tahun sekali, masyarakat harus paham bahwa ini adalah bentuk dari politisasi kasus untuk menyerang Pak Prabowo, tapi Pak Prabowo siap, saya siap untuk menjawab semua tuduhan itu,” jelas Sandiaga.

Sandiaga juga mengaku tidak mempersiapkan jawaban khusus untuk menjawab isu-isu HAM saat debat capres-cawapres nanti. Hal itu karena isu tersebut memang tidak terbukti ada.

“Nggak ada (jawaban khusus) semuanya sudah terbuka, semuanya sudah dibeberkan sejelas-jelasnya, ada lima presiden yang diberi kesempatan untuk menuntaskan kasus itu dan memang terbukti tidak ada, jadi mestinya nggak akan jadi masalah utama,” tutur Sandiaga.

Isu utama yang akan diangkat kubu Prabowo Sandiaga, menurutnya adalah isu ekonomi. Dirinya dan Prabowo juga akan fokus memaparkan visi misi di debat Capres-Cawapres pertama.

“Sudah mulai mendapat feeding dan ada beberapa persiapan yang akan kita lakukan, yang pertama kita mempersiapkan pemaparan visi-misi,” ucap Sandiaga.(NOV)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Calon Presiden Prabowo Subianto menyebut elite di Jakarta tidak paham perjuangan dan pengorbanan para pejuang pro integrasi Timor Timur ke NKRI. Padahal menurut Prabowo, para pejuang tersebut telah berkorban nyawa, keluarga, dan harta kekayaannya untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia.

Hal itu disampaikan Prabowo saat bertemu dengan pejuang pro integrasi Timor Timur ke NKRI dan para pejuang Seroja Timor Timur di Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi Prabowo dengan rekan-rekan seperjuangannya itu.

“Banyak elite-elite di Jakarta tidak mengerti tidak paham perjuangan dan pengorbanan saudara saudara sekalian. Jangankan pengorbanan saudara-saudara, penderitaan rakyat Indonesia di tempat lain, bahkan di ibu kota sendiri mereka tidak mengerti, bahkan tidak paham atau pura-pura tidak paham,” ujar Prabowo, dalam keterangan tertulis.

Prabowo lantas mengenang masa-masa perjuangan saat itu. Di mana, para pejuang mengorbankan jiwa dan raga demi Indonesia.

Dia pun mengaku terharu atas kesetiaan rakyat Indonesia di Timor Timur yang kini telah bereksodus ke daerah perbatasan yakni di Atambua untuk tetap setia terhadap bangsa dan negara Indonesia. Karena itu lah, Ketum Partai Gerindra berjanji untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat.

“Saya masih ingat apa yang terjadi kepada kalian. Kalian berkorban segala-galanya, nyawamu, keluarga mu, harta mu, tanah mu, tapi kau masih tetap setia kepada Republik Indonesia ini, dan saya ingin pengorbanan kalian menjadi contoh bagi bangsa ini,” tuturnya.

“Bahwa negara ini dibangun oleh darah dan air mata. Perjuangan itu bukan sebatas kata-kata, tetapi pengorbanan itu diwujudkan dengan perbuatan yang nyata untuk NKRI. Dan saya akan terus berjuang untuk saudara saudara,” sambung Prabowo yang disambut gemuruh tepuk tangan.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menjelaskan bahwa dirinya sudah lama ingin datang ke Atambua untuk bertemu rekan-rekan seperjuangannya itu. Namun baru saat ini ia bisa hadir dan bernostalgia dengan kawan lamanya tersebut.

“Sudah lama saya ingin ke sini menengok saudara-saudara sekalian dan baru sekarang lah saya mampu datang ke sini. Saya melihat wajah kawan-kawan lama, temen-temen yang dulu berjuang di bawah bendera merah putih dan saya faham pengorbanan saudara-saudara sekalian sangat besar dan perjuangan kalian sungguh luar biasa,” tuturnya.

Sebelum bertemu dengan para pejuang pejuang pro integrasi Timor Timur ke NKRI dan para pejuang Seroja Timor Timur, Prabowo juga berziarah ke makam Joao Tavares. Rencananya usai bertemu dengan para pejuang, eks Danjen Kopassus itu akan bertemu dengan masyarakat NTT.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Nasrullah belum lama ini mundur dari Bendahara Umum (Bendum) PAN. Ternyata, 2 elite partai berlambang matahari putih itu juga mundur, bahkan lebih dulu. Mereka adalah Agung Mozin dan Putra Jaya Husin.

“Ada beberapa. Ada bendum, saya juga, ada Putra Jaya Husin, sekretaris Dewan Kehormatan,” kata Agung Mozin saat dikonfirmasi.

Agung mundur dari posisinya sebagai Ketua Badan Cyber dan Multimedia PAN. Dia menyebut sebenarnya ada banyak yang mundur dari PAN, namun tidak menyatakan secara tertulis seperti dirinya, Nasrullah, dan Putra.

“Ada banyak sebenarnya, tapi mereka nggak kayak kita menyatakan secara tertulis. Kalau mereka diam-diam saja hilang, nggak pernah datang lagi. Yang mundur itu banyak yang pengurus harian. Tapi kalau saya kan lama di partai. Yang tertulis ada saya, bendum, dan Putra,” ungkap Agung.

Ia menjelaskan alasannya untuk mundur dari kepengurusan PAN. Agung menyebut dirinya sudah tidak lagi memiliki kecocokan dengan pengurus saat ini.

“Nggak maksimal saja kita di partai, suasa batin sudah tidak nyaman. Kalau cocok pasti oke-oke aja kan,” sebutnya.

Meski begitu, Agung memastikan dirinya masih tetap akan berjuang untuk PAN. Ia hanya mengundurkan diri dari posisi pengurus.

“Mundur sebagai pengurus. Di partai itu, ada nggak ada kita kan tergantung peran. Orang berpartai itu dirasakan manfaatnya kalau kita punya peran, kalau peran-peran kita diakomodir. Kalau sudah tidak diakomodir ya buat apa,” tutur Agung.

Dikonfirmasi terpisah, Putra Jaya Husin juga mengonfirmasi soal mundur dari partai meski untuk sementara waktu. “Saya istirahat dulu, nonaktif,” ujarnya.

Putra Jaya Husin mengajukan nonaktif lebih dulu dibanding Bendum PAN Nasrullah. Dalam pemberitaan sebelumnya, Nasrullah menuturkan dia mengajukan pengunduran diri sejak 20 Desember 2018. Namun memang surat pengunduran dirinya itu belum diserahkan kepada ketum PAN Zulkifli Hasan. Alasan pengunduran dirinya karena merasa ada ketidakcocokan dengan manajemen DPP PAN.

“Kenapa saya mengajukan pengunduran diri… dalam sebuah organisasi, lembaga, atau institusi yang ada periodesasi, setiap kepemimpinan punya pola sendiri. Nah, kenapa saya mundur, karena tidak cocok dengan model manajemen yang ada di DPP sekarang,” kata Nasrullah, Selasa (25/12/2018). Nasrullah menegaskan pengunduran dirinya tak terkait dengan capres cawapres.(NGO)