JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Sebanyak 6.907 kata terucap saat debat cawapres 2019 berlangsung semalam. Siapa yang lebih banyak bicara, Ma’ruf Amin atau Sandiaga Uno?

Debat cawapres berlangsung di The Sultan Hotel pada Minggu (17/3/2019) semalam. Tema yang diangkat adalah pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya.

Usai debat, perhitungan jumlah kata dilakukan oleh BahasaKita dan ditampilkan di situs http://debatcapres.bahasakita.co.id/. Hasilnya, ada 6.907 kata yang diucapkan oleh Ma’ruf dan Sandiaga.

Sandiaga Uno mengucapkan lebih banyak kata daripada Ma’ruf Amin yaitu 59,4% berbanding 40,6%. Jumlah kata yang diucapkan kedua calon ini lalu dijabarkan lagi per topik debat.

Kata kunci saat debat dalam topik pendidikan adalah ajar, beasiswa, belajar, cerdas, dikti, dosen, guru, honorer, kampus, kurikulum, lulusan, mahasiswa, mengajar, pendidikan, pengajar, pintar, prestasi, sarjana, sd, sekolah, siswa, sma, smk, smp, tk, universitas. Sandiaga mengucapkan 74 kata kunci tersebut sementara Ma’ruf hanya 27 kata.

Dalam topik kesehatan, kata kuncinya adalah apotek, asi, asuransi, bayi, bpjs, dokter, farmasi, germas, gizi, ibu, jkn, kematian, kementerian, kesehatan, klinik, narkoba, obat, obat-obatan, penyakit, puskesmas, rumah, sakit, sanitasi, sehat, stunting, susu. Ma’ruf hanya mengucapkan 56 kata kunci sementara Sandiaga sebanyak 80 kata.

Sandiaga juga lebih banyak menggunakan kata kunci di bidang ketenagakerjaan dibanding Ma’ruf yaitu 133 kata berbanding 65 kata. Kata kunci di bidang ketenagakerjaan adalah asing, buruh, cina, entrepreneur, gaji, industri, jaminan, jamsostek, kerja, kesejahteraan, ketenagakerjaan, keterampilan, migran, ojek, transportasi, outsource, outsourcing, pengusaha, prakerja, pelatihan, pengangguran, phk, sejahtera, skill, tenaga, tiongkok, tki, tkw, umr, usaha, upah.

Ma’ruf menggunakan lebih banyak kata kunci daripada Sandiaga ketika bicara di topik sosial budaya yaitu 47 kata berbanding 38 kata. Kata kunci di bidang sosial budaya adalah agama, adat, akhlak, barat, budaya, ekstrimis, ekstrimisme, film, globalisasi, harga, jahat, karakter, kebudayaan, keluarga, kepribadian, kejahatan, kemiskinan, kesenian, ketimuran, kpi, massa, media, miskin, moral, musik, nilai, norma, pancasila, pariwisata, pribadi, santun, sembako, seni, sopan, sosial, teroris, terorisme, timur, toleransi.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Rommy) ditahan KPK usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap jual-beli jabatan di Kementerian Agama. Selain minta maaf, Rommy memberi pesan kepada PPP yang akan menghadapi Pemilu 2019.

“Saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas seluruh persepsi dan dampak akibat kejadian yang sama sekali tidak pernah terlintas di benak ini. Jangan kendurkan perjuangan karena waktu menuju pemilu hanya tinggal hitungan hari. Saya sudah keliling nusantara dan meyakini PPP lebih dan mampu untuk melewati ambang batas parlemen,” kata Rommy, Sabtu (16/3/2019).

Rommy mengatakan hal tersebut lewat sebuah surat yang dibagikan kepada wartawan yang ada di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta. Rommy memberi pesan kepada seluruh pengurus PPP di DPP, DPW, DPC, PAC, dan ranting.

Dia mengatakan keputusan terbaik untuk PPP akan diambil setelah bermusyawarah dengan pengurus DPP dan DPW.

“Saya akan segera mengambil keputusan yang terbaik untuk organisasi setelah bermusyawarah dengan rekan-rekan fungsionalis DPP dan DPW dalam keterbatasan komunikasi yang saya miliki saat ini,” ucapnya.

Terkait OTT ini, Rommy juga mengatakan dirinya dijebak. Dia merasa niat baiknya menerima tamu di lobi hotel yang terbuka sebagai sebuah kesalahan.

“Saya merasa dijebak dengan sebuah tindakan yang tidak pernah saya duga, saya pikirkan, atau saya rencanakan. Bahkan firasat pun tidak. Itulah kenapa saya menerima sebuah permohonan silaturahmi di sebuah lobi hotel yang sangat terbuka dan semua tamu bisa melihatnya. Ternyata niat baik ini justru menjadi petaka,” ujar dia.

Rommy ditangkap KPK di Hotel Bumi Surabaya pada Jumat (15/3) kemarin. KPK mengamankan barang bukti uang di lokasi sebanyak Rp 156.758.000.

Rommy sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya yakni Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin.

“Dalam perkara ini diduga RMY (Romahurmuziy) bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama RI menerima suap untuk mempengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kemang yaitu kepala kantor Kemenag Kabupaten Gresik dan kepala kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta, Sabtu (16/3).

Rommy dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak PIdana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy terjerat operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Status hukum Rommy segera ditentukan.

“Statusnya akan ditentukan sesuai dengan KUHAP setelah selesai pemeriksaan,” ujar Ketua KPK Agus Rahardjo, Jumat (15/3/2019).

Agus memang tidak menyebut siapa saja yang terjaring OTT. Namun Agus membenarkan adanya OTT di Jawa Timur (Jatim).

“Tunggu konpers (konferensi pers) lanjutannya di KPK nanti malam atau besok pagi,” sebut Agus.

Rommy sebelumnya dikabarkan ditangkap KPK di Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Surabaya pagi ini. Belum diketahui siapa saja yang ditangkap selain Rommy.

Saat ini Rommy berada di Mapolda Jatim untuk pemeriksaan awal. Biasanya setelah itu KPK akan membawa mereka yang terjaring OTT ke Jakarta.

Selain itu, KPK belum memberikan informasi detail tentang penangkapan itu, termasuk berapa uang yang disita serta kasus apa yang melatarinya.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menegaskan perpustakan memiliki peranan penting dalam membangun ekosistem masyarakat yang berpengetahuan. Perpustakaan diharapkan bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Sebagai negara yang besar apalagi tahun ini dicanangkan tahun peningkatan kualitas sumber data manusia. Jadi peran dan fungsi perpustakan ini sangat penting sekali,” kata Tjahjo di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (14/3/2019).

Hal ini disampaikan Tjahjo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bidang Perpustakaan Tahun 2019. Tjahjo menyebut masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang belum memiliki perpustakaan.

“Perpustakaan nasional ini punya target secepatnya di setiap desa, kecamatan, kabupaten atau kota punya perpustakaan sekecil apapun. Sekarang ini masing sedikit, kalau di provinsi baru 31, tapi kalau kita lihat tinggak II itu baru 40 persen, apalagi tingkat desa,” ujar Tjahjo.

Tjahjo mendorong setiap daerah di Indonesia agar membangun perpustakaan. Dia juga meminta kepada para kepala daerah agar membentuk dinas perpustakaan bagi yang belum memiliki.

“Karena itu kami sampaikan penekanan ke kepala daerah untuk membentuk dinas perpustakaan bagi yang belum,” imbuhnya.

Selain itu, Tjahjo juga meminta pemerintah daerah memperkuat struktur kelembagaan dan tata laksana perpustakaan dan mendorong penyelengaraan perpustakaan umum berjalan dengan baik. Dia berharap nantinya setiap daerah sudah memiliki perpustakaan.

“Pentingnya pembangunan perpustakaan di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan wilayah perbatasan,” katanya.

Tak hanya itu, Tjahjo juga berpesan kepada dinas perpustakaan daerah agar selalu berkomunikasi dengan DPRD. Hal itu dilakukan agar bisa mendapat dukungan anggaran dari pemerintah daerah.

“Saya kira poin penting dalam Rakornas ini saya harapkan teman di daerah untuk komunikasi secara detail dengan DPRD agar didukung anggarannya, didukung program-programnya sehingga perpustakan akan jadi nafas baru dalam sistem tata kelola pemerintahan,” pungkasnya.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini bertolak ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Jokowi akan menyerahkan sertifikat tanah hingga bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Jokowi, yang ditemani Ibu Negara Iriana, bertolak ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Kamis (14/3/2018), pukul 08.30 WIB. Keberangkatan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

“Setibanya di Bandar Udara Depati Amir, Kabupaten Bangka Tengah, Presiden dan Ibu Iriana bersama rombongan langsung menuju GOR Sahabudin. Di sana, Presiden akan menyerahkan sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Selain itu, kata Bey, Presiden dijadwalkan menyerahkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat yang dipusatkan di Graha Sasana Kasih, STMIK Atma Luhur, Kota Pangkalpinang.

“Mengakhiri rangkaian kunjungan kerjanya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Presiden dan Ibu Iriana akan berkunjung ke salah satu media di Kota Pangkalpinang,” kata Bey.

Sore harinya, Jokowi dan Iriana akan meninggalkan Kota Pangkalpinang dan bertolak menuju Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatra Utara, guna melanjutkan kegiatan kunjungan kerja.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi, Staf Khusus Presiden Adita Irawati, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyerang sejumlah parpol nasionalis termasuk parpol pro-Jokowi. Partai Golkar menganggap serangan tersebut sebagai upaya PSI untuk menaikkan elektabilitas agar lolos ke parlemen.

“PSI sedang mencoba mencuri perhatian dengan mengkampanyekan isu-isu perda syariah dan intoleransi. Ini bagian dari upaya elektoral PSI agar mendapatkan dukungan publik dalam Pilpres 2019 untuk meraih Parlementary Treshold sebesar 4%,” kata Ketua DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily, kepada wartawan, Selasa (12/3/2019).

Ace berpendapat isu terkait intoleransi memang penting untuk disuarakan tetapi usaha itu tak sebatas di media sosial. Ace menegaskan Golkar sudah memberikan bukti nyata terkait pemenuhan kebutuhan dasar terhadap masyarakat.

“Isu-isu itu penting. Tapi tak cukup hanya mengecam melalui sosial media. Yang dibutuhkan adalah langkah-langkah konkret untuk memecahkan persoalan yang dihadapi rakyat pada umumnya,” papar dia.

“Kami Partai Golkar, bukan hanya bicara, tapi sudah berbuat untuk rakyat dengan program-program yang lebih konkret untuk memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat seperti keterjangkauan kebutuhan dasar, mengatasi pengangguran, pengembangan sumber daya manusia dan lain-lain, sambung Ace.

Menurut Ace, PSI sebaiknya meneladani sikap Jokowi dalam menyerap aspirasi masyarakat. Jokowi, menurut Ace, kerap menyuarakan isu-isu yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

“Seharusnya PSI mencontoh Pak Jokowi. Ambil isu-isu yang lebih membumi dan dirasakan oleh pada umumnya rakyat Indonesia. Soal pluralisme, Partai Golkar telah mencontohkan tentang partai yang majemuk,” imbuhnya.

Sebelumnya, Ketum PSI Grace Natalie menyampaikan kritik tajam ke sesama parpol nasionalis saat pidato politik di Medan International Convention Center, Senin, (11/3/2019). Kritikan itu juga ditujukan kepada parpol pro-Jokowi.

Ia kemudian mengungkap satu demi satu ‘dosa’ partai nasionalis. Pertama, ia mempertanyakan ada partai nasionalis yang diam-diam mendukung Perda Syariah. Ia mempertanyakan sikap partai politik terhadap kasus Meliana di Tanjung Balai.

“Ke mana kalian — Partai Nasionalis — pada September 2018 ketika Ibu Meliana, korban persekusi yang rumahnya dibakar pada saat dia dan anak-anaknya ada di dalamnya, justru divonis bersalah penjara dua tahun oleh pengadilan,” ujar Grace seraya mengungkap upaya PSI melindungi Meliana.

“Kenapa kalian bungkam, ketika pada 27 September lalu, tiga gereja disegel Pemerintah Kota di Jambi karena adanya ancaman dan desakan sekelompok orang. Hanya PSI yang mengecam. Sedang apa kalian ketika 13 Januari lalu terjadi persekusi atas jemaat GBI Philadelpia yang sedang beribadah di Labuhan Medan? Kenapa hanya PSI yang memprotes itu?” ujarnya terus mencecar partai nasionalis.

Ia lantas mempertanyakan di mana partai nasionalis ketika pada 17 Desember nisan kayu salib dipotong dan prosesi doa kematian seorang warga Kristen ditolak massa. “Cuma PSI yang menyampaikan kecaman atas peristiwa sedih itu. Lagi-lagi, hanya PSI yang pada 12 Oktober lalu mendesak polisi mengusut peristiwa teror atas upacara sedekah laut di Bantul, Yogjakarta,” sambungnya.

Serangan Grace tak hanya berhenti di situ. Ia mempertanyakan kenapa partai nasionalis di Senayan turut membahas RUU Pesantren dan Pendidikan Agama. PSI mempersoalkan rancangan ini karena berpotensi membatasi praktik sekolah minggu, yang selama ini diatur secara otonom oleh gereja. (DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
KPK menggelar pelatihan bagi 22 orang penyelidik untuk diangkat sebagai penyidik. Tujuannya, agar jumlah kasus yang ditangani KPK bisa lebih banyak.

“Pimpinan KPK telah mengambil kebijakan sesuai aturan yang berlaku, untuk mengangkat para penyidik yang sebelumnya bertugas di Direktorat Penyelidikan,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (11/3/2019).

Para penyelidik yang mengikuti pelatihan ini adalah mereka yang memiliki kesesuaian kompetensi, tingkat jabatan, dan berpengalaman di penyelidikan minimal 2 tahun.

Pelatihan digelar di gedung Anticorruption Learning Center (ACLC) KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, dan di Lembang, Bandung mulai 11 Maret-13 April 2019.

Kegiatan pelatihan ini disebut Febri dibuka oleh Ketua KPK Agus Rahardjo. Acara digelar secara tertutup.

“Materi pelatihan yang akan diberikan meliputi hukum dan perundangan, kemampuan investigasi, dan capacity building,” ujarnya.

Dalam pelatihan ini, akan dihadirkan narasumber dari internal dan eksternal KPK. Mereka yang jadi narasumber merupakan orang-orang yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang hukum, investigasi korupsi dan kejahatan trans nasional hingga pencucian uang.

Dia menyatakan setelah mengikuti pelatihan selama lima pekan, ke-22 penyelidik itu akan dilantik sebagai penyidik. Febri menyatakan penambahan penyidik merupakan hal penting dalam pemberantasan korupsi.

“Penambahan penyidik ini penting dilakukan sebagai salah satu upaya memenuhi harapan publik agar KPK bekerja lebih keras dalam penanganan perkara korupsi dengan dukungan sumber daya manusia yang cukup,” jelasnya.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko ingin status kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua dipertegas menjadi kelompok separatis. Mengenai keinginan itu, Polri belum bisa menanggapi secara detail.

“Saya belum berani menyampaikan hal tersebut. Harus ada kajian dari perspektif hukum, operasi dan potensi ancaman,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo.

Diberitakan sebelumnya, Moeldoko ingin nama KKB Papua dipertegas menjadi kelompok separatis. Menurutnya, pemberian nama kelompok separatis dapat menaikkan status operasi penumpasan KKB di Papua.

Hal ini disampaikan Moeldoko menanggapi gugurnya 3 prajurit TNI akibat serangan KKB pimpinan Egianus Kogoya di Distrik Mugi, Nduga, Papua pada Kamis (7/3) lalu.

“Saya dulu sudah pernah menyampaikan perlunya mengevaluasi lagi nama itu, kelompok kriminal bersenjata (KKB). Pertanyaannya, benar nggak mereka kelompok kriminal? Kalau saya mengatakan tegas saja, kalau kelompok separatis ya kelompok separatis sehingga status operasinya ditingkatkan,” ujar Moeldoko di Gedung Bina Graha KSP, Jumat (8/3).

Menurut Moeldoko, pemberian nama kelompok kriminal membatasi tugas TNI dalam menumpas KKB. Karena status itu, sebut dia, kewenangan TNI di lapangan hanya sebatas membantu personel polisi.

“Karena kalau (nama) kelompok kriminal malah TNI jadi santapan mereka. TNI melihat ini kekuatan (KKB saat menyerang), tapi ‘wah nggak bisa, gue (prajurit TNI) di depan, harus polisi. Ini masalah prajurit (di lapangan),” jelasnya.

“Karena kalau kelompok kriminal bersenjata apa bedanya yang ada di Tanah Abang? Kan begitu, ini yang perlu dipikirkan lagi (nama KKB),” lanjut mantan Panglima TNI itu.(MAD)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar aturan. Tercatat sebanyak lebih dari 486 ribu APK terpasang pada lokasi yang dilarang.

“Sementara dalam hasil pengawasan terhadap pemasangan APK yang dilarang pemasangannya, terdapat 486.392 APK,” ujar anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2019).

Data ini berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan, sejak pelaksanaan kampanye sejak 7 Desember 2018 hingga 4 Maret 2019. Selain itu, Ratna mengatakan Bawaslu juga menurunkan 11 ribu APK yang materinya tidak sesuai aturan.

“APK yang dilarang karena mengandung materi kampanye, yang dilarang sebanyak 11.044 yang dicatat oleh pengawas Pemilu,” kata Ratna.

Ratna mengatakan lokasi yang dilarang terbanyak berada di Jawa Barat hingga Sumatera Selatan. Sedangkan alat peraga dengan materi yang dilarang terbanyak berada di Sumatera Barat, Sulawesi Tengah hingga Kalimantan Utara.

“APK yang di lokasi yang dilarang terbanyak terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat,” ujar Ratna.

“Sementara untuk APK yang memuat materi yang dilarang terdapat terbanyak di Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Jawa Barat dan Kalimantan Utara,” sambungnya.

Berikut data Bawaslu terkait jumlah pelanggaran lokasi APK,:

Jawa Barat: 128.655 APK
Jawa Tengah: 63.970 APK
Sulawesi Selatan: 41.409 APK
Sumatera Barat: 39.090 APK.

Sedangkan terkait jumlah pelanggaran materi APK, yaitu:

Sumatera Barat: 4.717 APK
Sulawesi Tengah terdapat: 1.369 APK
Jawa Barat: 1.116 APK
Kalimantan Utara: 1.018 APK
(DON)