JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Mahkamah Konstitusi (MK) mengesahkan Surat Keterangan (Suket) pengganti e-KTP menjadi syarat mencoblos pada Pemilu 2019. Komisi II DPR menilai dengan adanya putusan itu sebanyak 4,2 juta WNI yang belum memiliki e-KTP terjamin.
“Putusan tersebut menjadi sumber hukum baru sehingga warga sebanyak 4.231.823 yang sudah melakukan perekaman tapi belum memiliki e-KTP terjamin hak konstitusionalnya dalam pemilu 2019,” kata Anggota Komisi II DPR, Achmad Baidowi (awiek) dalam keterangannya, Jumat (29/3/2019).
Selain itu Awiek mendorong agar KPU segera mengubah pasal-pasal dalam PKPU yang sudah direvisi Mahkamah Konstitusi. Politikus PPP itu mengatakan DPR akan menyediakan waktu agar KPU dapat leluasa berkonsultasi di masa reses.
“KPU harus segera mengubah PKPU terkait hal tersebut. Komisi II DPR menyediakan waktu di masa reses ini untuk menggelar rapat konsultasi membahas persoalan ini sebagaimana kesepakatan yang dibuat pada RDP sebelumnya. RDP ini sekaligus untuk menyikapi putusan MK agar tidak bias dalam pelaksanaanya,” ungkap Awiek.
Selain itu Awiek juga mewaspadai beredarnya pemalsuan suket di lapangan. Sebab suket hanya dikeluarkan Dukcapil bagi warga yang sudah melakukan perekaman.
“Untuk mengantisipasi terjadinya hal pada hal tersebut, maka perangkat KPPS dan pengawas TPS harus benar-benar selektif terhadap calon pemilih yang menggunakan suket,” ungkap Awiek.
MK sebelumnya mengesahkan suket KTP menjadi syarat mencoblos pada Pemilu 2019. MK juga mengingatkan pemerintah untuk mempercepat proses perekaman KTP-el bagi warga negara yang belum melakukan perekaman.
“Menyatakan frasa “kartu tanda penduduk elektronik” dalam Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu’,” demikian putusan MK dalam sidang di Gedung MK, Kamis (28/3). (NGO)
MAMUJU,KHATULISTIWAONLINE.COM
Capres Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan untuk saling menjaga kerukunan dalam pidatonya. Para pendukung diminta tidak saling bermusuhan karena perbedaan pilihan di Pilpres 2019.
“Jadi, kita dianugerahi oleh Allah berbeda-beda dengan beragam budaya, bahasa, agama, dan suku. Itu adalah sunatullah sehingga saya meminta agar kita tetap dan merawat persaudaraan kita bersama. Jangan karena urusan beda pilihan bupati, gubernur, dan pilpres kita saling bermusuhan. Saya ingatkan kepada kita bahwa pemilu adalah pesta demokrasi, jangan sampai bermusuhan gara-gara pemilu kita harus rukun,” ujar Jokowi saat berkampanye di Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis (28/3/2019), sebagaimana dilansir dari Antara.
Pada hari pemungutan suara saat pemilu serentak itu, Jokowi mengajak masyarakat mengenakan pakaian berwarna putih. Jokowi mengajak warga tidak golput.
“Pada hari pemungutan suara pemilu serentak tanggal 17 April 219 itu kebetulan jatuh pada hari Rabu. Jadi, mari ke TPS dengan menggunakan baju putih karena saat itu kita akan mencoblos pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berbaju putih,” ucapnya.
Jokowi juga menyampaikan, saat pemilihan presiden para 2014, ia yang berpasangan dengan Jusuf Kalla mendapat suara 74% di Sulbar. Ia berharap angka kemenangan itu dipertebal tahun ini.
“Saat pemilu tahun 2014, warga Sulbar yang memilih saya mencapai 74 persen. Padahal saat itu saya tidak datang ke sini. Jadi, masa saat ini saya datang tetapi masih tetap 74 persen. Bagaimana, bisa lebih,” kata Jokowi.(NGO)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Masa persidangan IV DPR RI tahun sidang 2018-2019 akan berakhir hari ini. Selanjutnya, DPR akan memasuki masa reses yang akan diputuskan pada rapat paripurna.
Rapat digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/3/2019). Menurut jadwal resmi, rapat akan dimulai pukul 13.00 WIB.
Selain penutupan masa persidangan, rapat paripurna DPR memiliki sejumlah agenda lain. Rapat akan dimulai dengan pelantikan anggota pengganti antarwaktu (PAW). Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) juga akan menyampaikan pidato resminya.
Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan terhadap dua RUU, yaitu RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan serta RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh.
Selain itu, akan ada laporan dari Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR tentang Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2020 serta laporan dari Komisi XI DPR tentang hasil fit and proper test Kantor Akuntan Publik (KAP) Pemeriksa Laporan Keuangan BPK RI.
DPR juga akan mengesahkan perpanjangan waktu pembahasan sejumlah rancangan undang-undang (RUU). Ada 8 RUU yang akan diperpanjang pembahasannya, yaitu:
1. RUU tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
3. RUU tentang Perkoperasian
4. RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
5. RUU tentang Ekonomi Kreatif
6. RUU tentang Wawasan Nusantara
7. RUU tentang Kewirausahaan Nasional
8. RUU tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek).
(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram golput di pemilu. Komisi II DPR sependapat dengan fatwa MUI itu.
“Seruan agar masyarakat tidak golput dari organisasi keagamaan maupun para tokoh agama sangat relevan dalam konteks ini,” kata Wakil Ketua Komisi II F-PKB, Nihayatul Wafiroh kepada wartawan, Rabu (27/3/2019).
Nihayatul pun membeberkan alasannya. Dia berbicara soal kewajiban hadirnya sosok pemimpin.
“Dalam pandangan agama, menggunakan hak pilih hakikatnya keikutsertaan setiap individu dalam menentukan pemimpin (nasbur ri’asah), sebab eksistensi pemimpin adalah keharusan (wajib). Maka jika dilakukan dengan niat dan cara yang benar untuk menjaga pentingnya posisi kepemimpinan, maka termasuk wajib dan tercatat sebagai ibadah,” jelasnya.
Di lain sisi, Nihayatul juga berbicara soal hak pilih yang diatur dalam undang-undang. Menurut dia, menggunakan suara di pemilu merupakan bentuk tanggung jawab tiap warga negara demi pemerintahan yang lebih baik.
“Hak menggunakan suara dalam pemilihan umum merupakan salah satu bentuk partisipasi dan tanggung jawab setiap warga negara dalam mengupayakan keberlangsungan dan terwujudnya pemerintahan yang kuat serta wakil-wakil rakyat yang amanah,” sebut Nihayatul.
Ia pun mengajak masyarakat menggunakan hak pilih di Pemilu 2019. Nihayatul mengatakan suara dari masyarakat menentukan masa depan Indonesia.
“Peran serta dan sikap proaktif masyarakat dalam kecermatan mencari tahu informasi tentang calon pemimpin maupun wakil rakyat yang terbaik sangat menentukan masa depan Indonesia,” kata dia.
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan sikap golput di pemilu hukumnya haram. MUI menyebut memilih pemimpin merupakan sebuah kewajiban.
“Pilihlah wakil-wakil (di pemilu) yang memenuhi syarat, itu wajib hukumnya. Memilih hukumnya wajib, golput hukumnya haram,” ujar Sekum MUI DIY, KRT H Ahmad Muhsin Kamaludiningrat, Selasa (26/3).(DON)
YOGYAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Capres Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tak akan mendiamkan ‘serangan’ hoaks yang ditujukan untuknya. Jokowi mengatakan akan melawan ‘serangan’ hoaks untuk kepentingan negara.
“Saya sebetulnya sudah diam 4,5 tahun, difitnah-fitnah saya diam, dihujat saya diam. Tetapi hari ini di Yogya saya sampaikan, saya akan lawan! Ingat sekali lagi, akan saya lawan! Bukan untuk diri saya, tapi ini untuk negara,” kata Jokowi dalam acara deklarasi Alumni Jogja Satukan Indonesia di Stadion Kridosono, Yogyakarta, Sabtu (23/3/2019).
Jokowi memberikan contoh fitnah yang ditujukan seperti ‘Jokowi PKI’, antek asing, akan melarang azan jika menang di Pilpres 2019, dan menghapus pelajaran agama. Jokowi meminta pendukungnya untuk berani melawan hoaks.
Jokowi juga menyampaikan bahwa negara Indonesia merupakan negara besar sehingga dibutuhkan pemimpin yang berpengalaman. Jokowi memberikan contoh besarnya Indonesia saat ia melakukan kunjungan kerja ke 5 provinsi dalam satu hari.
“Kemarin saya terbang ke 5 provinsi. Pagi subuh di Istana Bogor di Jabar, menuju ke Provinsi DKI Jakarta masuk ke Halim, sudah 2 provinsi. Siangnya terbang ke NTB, 3 provinsi. Sorenya terbang ke Pulau Dewata, ke Bali ada 2 acara di sana. Sampai jam 22.00 saya terbang ke Yogya tengah malam, sampai di sini setengah satu,” beber Jokowi.
“Pemimpin itu rintangan sebesar apa pun dia harus di depan. Jangan mengajak rakyat pesimis, jangan menakut-nakuti, apalagi menakut-nakuti rakyat,” imbuh Jokowi.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong pemerintah bergerak cepat menangani banjir bandang di Sentani, Jayapura, Papua. Salah satunya, ia meminta Kemenkes membuat klinik trauma healing untuk para korban terdampak bencana.
“Mendorong Kemenkes untuk siap siaga dalam menyediakan obat-obatan dan tenaga kesehatan guna mengantisipasi berbagai penyakit yang timbul dan dialami oleh para pengungsi, serta bersama Kemensos membuat klinik trauma healing pascabencana guna membangun dan memulihkan kembali mental dan psikis korban terdampak banjir bandang,” kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Kamis (21/3/2019).
Bamsoet meminta Kemenkes berkoordinasi dengan pemda setempat melalui Taruna Siaga Bencana (Tagana) untuk memobilisasi pemberian dan penyaluran bantuan kemanusiaan agar kebutuhan para pengungsi dapat disalurkan tepat sasaran.
Selain itu, Bamsoet mendorong Kementerian PUPR segera melakukan upaya pembangunan kembali rumah warga terdampak bencana.
“Mendorong KemenPUPR bersama Pemda untuk segera melakukan upaya jangka panjang dengan membangun kembali rumah-rumah warga terdampak banjir bandang maupun bangunan lainnya guna menata dan memulihkan kembali kehidupan para korban terdampak, mengingat banyaknya kerugian akibat bencana banjir bandang di Sentani,” ujarnya.
Ia juga mendorong BNPB terus mencari korban hilang. Hingga hari ini, BNPB mencatat 104 orang tewas dan 79 orang hilang.
“Mendorong BNPB, BPBD, Tim SAR Gabungan bersama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) untuk terus melakukan pencarian dan pertolongan bagi korban yang belum ditemukan,” kata Bamsoet.(NGO)
BOGOR,KHATULISTIWAONLINE.COM
Mukernas pengukuhan Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa berlangsung mulus. Ini yang terjadi dalam forum tersebut.
Waketum PPP Arwani Thomafi mengatakan Mukernas PPP dibuka dengan penyampaian hasil rapat pengurus harian DPP PPP, yang ketika itu menunjuk Suharso sebagai Plt ketum. Peserta lalu dimintai persetujuan.
“Dibuka, lalu disampaikan mukadimah hasil rapat pengurus harian DPP bersama dengan ketua majelis. Setelah disampaikan ke floor, lalu ditawarkan untuk bagaimana terkait dengan agenda apakah setuju pengukuhan Plt ketum, lalu setuju semua,” kata Arwani di Cisarua, Kamis (21/3/2019).
Forum lantas bertanya ke DPW soal cara penyampaian pendapat. Mukernas semalam itu sempat berlangsung tertutup.
“Terus apakah masing-masing DPW perlu menyampaikan pendapat masing-masing DPW, sendiri-sendiri atau bagaimana. Akhirnya, teman-teman DPW mendelegasikan satu utusan untuk maju ke depan menyampaikan pendapat seluruh DPW, diwakili Ketua DPW Banten,” ucap Arwani.
Mukernas tersebut lantas bulat menyetujui pengukuhan Suharso Monoarfa sebagai Plt Ketum PPP. Selain itu, peserta Mukernas sepakat memenangkan Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019.
“Bulat. Pertama, mengukuhkan Suharso Monoarfa sebagai Plt ketum, mengukuhkan hasil rapat pengurus harian. Kedua, menegaskan kembali sukses Pemilu 2019, termasuk sukses memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf amin. Ketiga, tetap melaksanakan rapimnas ketiga terkait sukses Pemilu 2019,” tegas Arwani.(NGO)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Tokoh-tokoh agama dan kepercayaan serta masyarakat sipil Indonesia angkat bicara terkait aksi teror terhadap dua masjid di Christchurch, New Zealand atau Selandia Baru. Semua mengecam teror berdarah ini.
Pernyataan sikap oleh para tokoh agama dan kepercayaan serta masyarakat sipil ini diadakan di Aula Serba Guna Gedung Kemenag, Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2019). Hadir di antaranya cendikiawan muslim Komarudin Hidayat, Romo Frans Magnis Suseno, perwakilan KWI, PGI, Matakin, ormas Islam, dll.
Komarudin mengatakan, aksi teror para 15 Maret 2019 ini patut dicatat sebagai tanggal kesedihan yang melukai perasaan manusia sejagat. Lima puluh orang warga sipil tewas diberondong peluru dan puluhan lainnya cedera, beberapa di antaranya fatal. Di antara korban itu, ada tiga warga negara Indonesia.
“Ideologi teror dan kebencian memang memiliki cara pandang yang khas, yaitu membelah dunia ke dalam dua kubu besar, “kami” versus “mereka”, dan setelah itu menciptakan permusuhan permanen antara keduanya. Ideologi ini bisa muncul dengan baju agama atau tidak. Tetapi tujuannya jelas, yaitu menciptakan permusuhan permanen antara golongan-golongan yang berbeda. Tujuan ini jelas bertentangan dengan ajaran semua agama dan kepercayaan yang ada di dunia ini. Bahkan, tujuan ini jelas sangat anti-manusia,” kata Komarudin.
Komarudin kemudian membacakan pernyataan sikap tokoh-tokoh agama dan kepercayaan serta masyarakat sipil Indonesia. Berikut pernyataan lengkapnya:
1. Kami mengungkapkan kesedihan yang mendalam atas aksi teror penembakan di dua masjid di New Zealand itu. Kami juga mengirim takziyah dan belasungkawa kepada keluarga seluruh korban dalam tragedi ini. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa menganugerahi mereka ketabahan dan kekuatan untuk menghadapi kehilangan orang-orang yang mereka cintai, yang sangat mereka sayangi. Kami semua bersama kalian dalam kesedihan ini.
2. Kami mengecam sekeras-kerasnya tindak teror ini. Dengan keyakinan yang amat mendalam, kami percaya bahwa tindakan ini berlawanan dengan doktrin dan ajaran moral yang dititahkan dalam semua agama dan kepercayaan. Bukan hanya itu. Kami juga percaya, tindakan ini adalah anti-manusia. Kami menyatakan kepada umat Islam yang saat ini menjadi sasaran teror di New Zealand itu: bahwa kami bersama kalian untuk menolak segala bentuk kekerasan. Kami tahu benar bahwa asas pokok ajaran semua agama adalah perdamaian, kasih-sayang sesama umat manusia, serta saling memahami dan mengenal antara semua golongan.
3. Kami juga tahu berdasarkan informasi yang ada pada kami, bahwa tindak-teror-penembakan ini bukanlah tindakan asal-asalan (random act), melainkan tindakan yang ideologis. Ini bisa kita baca dalam manifesto yang secara terang-terangan disiarkan oleh pelakunya. Motivasi utama di balik terror ini adalah Islamofobia dan kebencian kepada imigran (senofobia). Karena itu, kami dengan kesadaran penuh, menyatakan bahwa lslamofobia dan senofobia/kebencian pada orang asing adalah ideologi dan cara pikir yang sesat serta berbahaya bagi kemanusiaan. Kami mengecam pikiran ini sekeras-kerasnya. Ajaran agama dan kepercayaan kami mendakwahkan cinta antar manusia dan hidup bersama secara damai.
4. Kami dengan tegas mengecam dan menolak upaya sebagian kalangan untuk menggunakan aksi terror ini untuk menyebarkan kebencian kepada umat non-Muslim, atau terhadap dunia Barat sebagaimana terlihat di media social kita. Tindakan semacam itu selain tidak bermoral, tidak bertanggung-jawab, juga akan menciptakan lingkaran kebencian yang tiada habis-habisnya. Kami juga menolak aksi ini digunakan sebagai komoditas politik.
5. Kami juga memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada PM Selandia Baru, Jacinda Ardem, yang sejak menit pertama, dan dengan sikap kenegarawanan kelas dunia mengulurkan tangan simpati dan dukungan kepada umat Islam di negerinya, sehingga mereka tak merasa sebagai orang asing. PM Ardem juga dengan tegas menolak ideologi kebencian yang jelas-jelas menjadi motif di balik aksi teror ini. Tindakan PM Ardem untuk menyebut aksi ini tanpa ragu-ragu sebagai terorisme sangat kami hargai. Penghargaan serupa juga kami tujukan kepada PM Australia, Scott Morrison, yang dengan cepat merespon pernyataan salah seorang senator di negerinya yang jelas-jelas memberikan simpati kepada tindakan teror itu. Tabik yang tinggi kepada PM Morrison untuk ketegasan moral seperti ini. Sikap tegas seperti ini akan mengirim sinyal baik kepada dunia bahwa dunia Barat tidak memusuhi umat Islam.
6. Terakhir yang tidak kalah pentingnya, kami juga memberian penghargan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, yang dengan tegas mengutuk tindakan teror ini.
Demikianlah, kami menyerukan kepada semua warga negara dan umat beragama dan kepercayaan untuk tetap tenang, bersatu, menjaga persaudaraan dalam kemanusiaan. Bangsa Indonesia telah dianugerahi dengan kearifan yang tercermin dalam Pancasila dan UUD 1945.s
Semoga Tuhan Sumber Kasih Sayang dan Cinta mencurahkan kasih sayang kepada para korban penembakan di New Zealand ini, beserta segenap keluarga mereka. Semoga negeri kita selalu dianugerahi kedamaian dan kehidupan bebrayan yang rukun dan saling menghargai.
Perkenankan kami menutup pernyataan ini dengan mengatakan bahwa: Ideologi/aksi kekerasan dan kebencian tidak memiliki tempat di dalam dunia yang beradab.(DON)
Jakarta, 20 Maret 2019
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
DPR menggelar coaching clinic atau pelatihan pengisian e-LHKPN bagi para anggota dewan. DPR bekerja sama dengan KPK untuk pendampingan pengisian SPT pajak tahun 2018 dan e-LHKPN.
Acara digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/3/2019). Coaching clinic dibuka Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). Dia berbicara soal target penerimaan pajak pemerintah.
“Pajak merupakan salah satu sumber penghasilan negara untuk membiayai pembangunan nasional. Dalam APBN 2019 yang disahkan pada Oktober 2018, DPR RI dan pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.786,4 triliun, meningkat dari outlook 2018 sebesar Rp 1.548 triliun. Untuk menyukseskannya, perlu kerja sama dan dukungan dari setiap wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajak, sehingga bisa turut membangun Indonesia menjadi lebih baik,” ujar Bamsoet.
Bamsoet mengatakan DPR telah bekerja sama dengan KPK terkait klinik e-LHKPN sejak Februari 2018. Ia menyebut kerja sama ini sebagai bukti komitmen DPR memberantas korupsi.
“Selain memudahkan para anggota DPR RI membuat laporan LHKPN, klinik tersebut juga menjadi bukti nyata komitmen DPR RI dalam memerangi dan memberantas korupsi sampai ke akarnya,” ujar dia.
Hadir dalam acara tersebut antara lain Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Pengawasan Pajak Puspita Wulandari, Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Peni Hirjanto, Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat Estu Budiarto, dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur Arfan. Selain itu, hadir Direktur P2Humas Hestu Yooga Saksama, Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Angin Prayitno, dan Direktur Teknologi Informasi Perpajakan R Dasto Leyanto.
Sebelumnya, klinik e-LHKPN resmi dibuka di DPR untuk memudahkan para anggota dewan menyetor LHKPN. Klinik tersebut terletak di Gedung Nusantara III DPR.
Ada 2 petugas dari KPK yang akan melayani para anggota dewan yang akan melaporkan hartanya. Klinik tersebut hanya beroperasi setiap hari Senin.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
DPR menggelar rapat paripurna di tengah masa persidangan IV Tahun 2018-2019. Paripurna akan mengesahkan calon hakim konstitusi yang sebelumnya ditetapkan Komisi III DPR.
Rapat digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2019). Menurut jadwal resmi, rapat dimulai pukul 10.00 WIB.
Sebelumnya, pada Selasa (12/3) Komisi III telah memutuskan Aswanto dan Wahiduddin Adams sebagai hakim konstitusi periode 2019-2024. Aswanto dan Wahiduddin merupakan calon hakim konstitusi petahana.
Keduanya terpilih setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang digelar Komisi III. Ada 11 calon hakim konstitusi yang mengikuti uji kepatutan dan kelayakan.
Selain pengambilan keputusan calon hakim konstitusi, DPR juga mengagendakan perpanjangan sejumlah RUU. Ada 4 RUU dan Non-RUU yang akan disahkan perpanjangan pembahasannya, yaitu:
1. Pansus Angket DPR tentang Pelindo II
2. RUU tentang Pertembakauan
3. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol
4. RUU tentang Daerah Kepulauan
(NGO)