JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Data masuk di Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) KPU sudah mencapai 56%. Situng yang juga kerap disebut sebagai ‘Real Count KPU’ mencatat Jokowi-Ma’ruf Amin unggul lebih dari 10 juta suara di atas Prabowo-Sandiaga Uno.
Dilihat detikcom dari situs pemilu2019.kpu.go.id, Selasa (30/4/2019), pukul 14.58 WIB, data yang sudah masuk berasal dari 456.597 TPS (56,13783%). Diketahui total ada 813.350 TPS pada Pemilu 2019.
Berikut ini real count KPU berdasarkan data yang telah masuk:
01. Jokowi-Ma’ruf 48.165.274 suara (56,09%)
02. Prabowo-Sandiaga 37.707.193 suara (43,91%)
Melihat dari hasil sementara berdasarkan data masuk 56% tersebut, selisih suara Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandiaga lebih dari 10 juta. Tepatnya sebesar 10.458.081 suara. Selisih suara ini bisa bertambah atau berkurang seiring dengan data masuk ke Situng KPU.
Di dalam situs ini, KPU menjelaskan bahwa data yang ditampilkan pada menu Hitung Suara merupakan data berdasarkan angka yang tercantum dalam salinan formulir C1 sebagai hasil penghitungan suara di TPS. Jika terdapat perbedaan antara angka yang tertulis dengan angka yang tercantum dalam salinan Formulir C1, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
KPU juga menyatakan bahwa data yang ditampilkan bukan merupakan hasil final, karena hasil akhir penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 akan ditetapkan secara manual melalui rapat rekapitulasi secara berjenjang di setiap tingkatan. Oleh karena itu jika terdapat kesalahan dalam pengisian C1 dapat diusulkan perbaikan pada rapat rekapitulasi di tingkat kecamatan.
Rekapitulasi akhir KPU secara nasional rencananya akan keluar pada Rabu (22/5). KPU tetap akan menggunakan perhitungan manual berjenjang untuk memutuskan penetapan hasil Pemilu 2019.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Kasus rasuah yang membelit anggota DPR Bowo Sidik Pangarso masih menyisakan banyak misteri. Salah satunya tentang menteri yang disebut turut memberikan uang pada politikus Partai Golkar itu.
Kemunculan tentang menteri itu bermula dari keterangan pengacara Bowo Sidik, Saut Edward Rajagukguk, pada 10 April 2019 di KPK. Saat itu Saut Edward menyebut bila ada menteri kabinet saat ini yang pernah memberikan uang ke Bowo Sidik, yang belakangan disebut KPK sebagai gratifikasi.
“Sumber uang yang memenuhi Rp 8 miliar yang ada di amplop tersebut sudah dari salah satu menteri yang sekarang lagi menteri di kabinet ini,” kata Saut Edward saat itu.
Teka-teki siapa menteri itu tidak juga terungkap. Namun pernah suatu ketika KPK memberikan keterangan bila suatu saat nanti si menteri itu akan dipanggil untuk menjalani pemeriksaan.
Saut Edward yang dimintai konfirmasi lagi tentang ucapannya enggan membeberkan soal siapa menteri itu. Bowo Sidik pun bungkam.
Hingga pada akhirnya hari ini tim KPK bergerak ke kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag). Salah satu ruangan yang dituju yaitu ruangan Mendag Enggartiasto Lukita.
“KPK melakukan kegiatan penggeledahan di kantor Kementerian Perdagangan di ruang Menteri Perdagangan sejak pagi ini,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah pada wartawan, Senin (29/4/2019).
“Penggeledahan masih berlangsung di lokasi tersebut,” imbuh Febri.
Namun Febri tidak menjelaskan lebih detail apa kaitan Enggartiasto dengan kasus yang menjerat Bowo Sidik. Pun tentang apakah Enggartiasto sebagai menteri yang memberikan uang ke Bowo Sidik seperti disampaikan pengacara Bowo Sidik, belum diterangkan lebih lanjut oleh KPK.
Bowo menjadi tersangka di KPK karena diduga menerima suap dari Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti lewat seorang bernama Indung. KPK juga telah menetapkan Asty dan Indung menjadi tersangka.
Asty diduga memberi Bowo duit Rp 1,5 miliar lewat 6 kali pemberian serta Rp 89,4 juta yang diberikan Asty kepada Bowo lewat Indung saat operasi tangkap tangan terjadi. Suap itu diduga agar Bowo membantu PT HTK dalam proses perjanjian dengan PT Pupuk Indonesia Logistik.
Selain suap, KPK juga menduga Bowo menerina gratifikasi Rp 6,5 miliar dari pihak lain sehingga total penerimaan Bowo berjumlah Rp 8 miliar. Total Rp 8 miliar itu kemudian disita dalam 400 ribu amplop di dalam puluhan kardus. Menurut KPK, duit itu diduga hendak digunakan sebagai serangan fajar untuk Pemilu 2019.
Nah pihak lain yang memberikan gratifikasi ke Bowo itu salah satunya disebut dari Direktur Utama PT PLN nonaktif Sofyan Basir, meski kemudian dibantah pengacara Sofyan. Selain itu, ada pula keterangan dari pengacara Bowo bahwa ada menteri pula yang memberikan uang ke Bowo.(NGO)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Besaran dana santunan terhadap anggota KPPS yang tertimpa musibah telah diputuskan. KPU mengatakan putusan tersebut diterima berdasarkan surat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
“Sudah diputuskan, surat dari Menkeu baru kita terima pagi ini,” ujar Sekjen KPU Arif Rahman Hakim kepada wartawan, Senin (29/4/2019).
Besaran santunan ini dibagi menjadi menjadi empat jenis, yaitu meninggal dunia, cacat permanen hingga luka sedang. Sementara besaran meninggal dunia sebanyak 36 juta.
“Jenis kecelakaan kerja yang diberikan santunan, meninggal Rp 36 juta per orang, cacat permanen Rp 30,8 juta per orang, luka berat Rp 16,5 juta per orang dan luka sedang Rp 8,25 juta per orang,” kata Arif.
Arif menyebut dalam surat keputusan Menkeu penerima sumbangan merupakan petugas yang mengalami kecelakaan sejak Januari 2019. Selain itu, pembayaran santunan dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan tidak terdapat konflik kepentingan.
“Santunan diberikan pada kejadian kecelakaan kerja sejak Januari 2019, hingga berakhirnya masa kerja badan adhoc,” kata Arif.
“Pembayaran harus memperhatikan prinsip keadilan, kewajaran, kepatutan sesuai ketersediaan pagu anggaran. Agar proses pembayaran santunan dilakukan profesional, jujur, bersih dari korupsi dan tidak ada konflik kepentingan,” sambungnya.
Menurutnya, nantinya terdapat syarat bagi penerima santunan. Syarat ini diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan Ketua KPU.
“Syarat bagi penerima santunan diatur dengan Juknis yang ditetapkan ketua KPU, juknis sedang dalam tahan penyelesaian,” tuturnya.
Sebelumnya, berdasarkan data dari KPU yang disampaikan Komisioner Evi Novida Ginting Manik, Minggu (28/4/2019), total ada 287 anggota KPPS dari 34 provinsi yang wafat. Angka itu dikumpulkan hingga pukul 13.00 WIB.(NGO)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Di masa penantian hasil resmi Pilpres 2019, muncul pihak yang menamakan dirinya ‘Aliansi 7 Relawan Jokowi-Ma’ruf Amin’ dengan janji akan memberikan uang Rp 100 miliar. Uang tersebut akan diberikan kepada kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang bisa membuktikan adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di Pilpres 2019.
Adapun gabungan relawan Jokowi-Ma’ruf yang memberikan pernyataan soal uang tersebut terdiri dari 7 kelompok, yakni Militan 34, Muslim Cyber Army Jokowi, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mahbubiyah KH Manarul Hidayat, Jawara Dukung Jokowi, Sahabat Jokowi, Panca Tunggal Banten, Forum Kajian dan Fitnah Akhir Zaman. Gabungan relawan ini mengklaim diberi kuasa oleh sejumlah pengusaha muslim sebagai penyedia dana.
“Beberapa pengusaha muslim yang sangat prihatin dengan maraknya fitnah yang beredar memberikan kuasa kepada kami untuk menginformasikan bahwa para pengusaha muslim ini siap memberikan bonus sebesar Rp 100 M kepada siapapun dari pihak 02 yang bisa membuktikan adanya kecurangan dalam Pilpres 2019 ini secara masif dan terstruktur yang dilakukan pihak 01, dengan jumlah hasil kecurangan minimal 5 persen yang merugikan pihak 02,” demikian keterangan gabungan kelompok relawan Jokowi itu, seperti diterima, Senin (29/4/2019).
Aliansi 7 Relawan Jokowi-Ma’ruf Amin ini mengatakan kecurangan yang ditemukan angkanya juga harus mencapai 5% suara nasional. Mereka menganggap angka 5 persen sebagai batasan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun sesuai aturan tak ada batasan minimal selisih prosentase untuk mengajukan gugatan ke MK.
Gabungan relawan Jokowi itu mengakui masih ada berbagai peristiwa di TPS atau salah entry data yang dilakukan pihak KPU, baik sengaja maupun tidak sengaja. Namun menurut mereka, kerugian bukan hanya dirasa kubu Prabowo-Sandi, tapi dirasakan juga oleh pasangan nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf.
“Namun kami anggap jumlahnya tidak terlalu signifikan dibandingkan jumlah TPS dan jumlah pemilih yang ada, dan sudah dilakukan pemilihan atau entry ulang,” ungkap 7 gabungan relawan itu.
Meski begitu, kelompok relawan Jokowi itu menghormati bila ada dari kubu Prabowo yang hendak melaporkan adanya kecurangan di Pilpres 2019. Untuk itu, mereka menantang dengan menyiapkan uang Rp 100 M tersebut bila dari pihak 02 berhasil membuktikan adanya kecurangan yang membuat Prabowo-Sandi dirugikan hingga 5% suara nasional.
“Dana itu berasal dari 17 pengusaha muslim. Dan perjanjian tertulisnya ada di saya,” ungkap Ketua Umum Muslim Cyber Army Jokowi, Diki Chandra saat dikonfirmasi.
Namun ia tak mau membuka siapa saja 17 pengusaha muslim yang dimaksud. Kesepakatan tersebut, menurut Diki, akan dicatatkan di notaris.
“Dalam kesepakatan tidak bisa dibuka. Semuanya muslim. Tidak ada yang non-muslim. Kesepakatan tertulis dan akan dinotarialkan besok atau lusa,” ucapnya.
Aliansi 7 kelompok relawan Jokowi yang membuat sayembara itu pun siap diberi sanksi masuk penjara apabila kubu 02 berhasil membuktikan adanya kecurangan masif di Pilpres 2019 namun mereka tak berhasil membayar. Hanya saja ada batas waktunya.
“Jika ada yang bisa buktikan, dan uangnya tidak ada, kita semua siap dipenjara. Ini berlaku sampai dengan 1 hari sebelum pengumuman KPU, jam 12 siang,” tegas Diki.
Sementara itu Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf meminta agar para relawannya tak perlu bereaksi berlebihan. Aliansi 7 relawan Jokowi itu pun disebut tidak terdaftar resmi di TKN.
“Nggak terdaftar. Semua relawan diharapkan untuk menghormati proses yang sedang berlangsung di KPU,” ujar Direktur Relawan TKN Jokowi-Ma’ruf, Maman Imanulhaq, dihubungi terpisah.
“TKN pun meminta kepada relawan untuk tidak berlebihan, termasuk juga mengolok-olok pihak-pihak yang memang ingin mengadukan kecurangan kalau memang punya bukti,” sambungnya.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Data masuk di Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) KPU sudah mencapai 34%. Situng, yang juga kerap disebut sebagai ‘Real Count KPU’, mencatat Jokowi-Ma’ruf Amin masih unggul atas Prabowo-Sandiaga Uno.
Dilihat khatulistiwa dari situs pemilu2019.kpu.go.id, Kamis (25/4/2019), pukul 16.24 WIB, data yang sudah masuk berasal dari 276.999 TPS (34,05656%). Diketahui total ada 813.350 TPS pada Pemilu 2019.
Berikut ini real count KPU berdasarkan data yang telah masuk:
01. Jokowi-Ma’ruf 29.207.311 suara (56,11%)
02. Prabowo-Sandiaga 22.850.762 suara (43,89%)
Sementara itu, progres data Situng di berbagai provinsi bervariasi. Seperti misalnya data masuk Situng di Aceh sebesar 44,59%, sementara di DKI Jakarta mencapai 30,28%. Data masuk Situng di Jawa Barat baru 16,25%, sementara di Jawa Tengah sudah 36% dan di Jawa Timur mencapai 23%.
Dalam situs ini, KPU menjelaskan bahwa data yang ditampilkan pada menu Hitung Suara merupakan data berdasarkan angka yang tercantum dalam salinan formulir C1 sebagai hasil penghitungan suara di TPS. Jika terdapat perbedaan antara angka yang tertulis dan angka yang tercantum dalam salinan Formulir C1, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
KPU juga menyatakan data yang ditampilkan bukan merupakan hasil final karena hasil akhir penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 akan ditetapkan secara manual melalui rapat rekapitulasi secara berjenjang di setiap tingkatan. Oleh karena itu, jika terdapat kesalahan dalam pengisian C1, dapat diusulkan perbaikan pada rapat rekapitulasi di tingkat kecamatan.
Rekapitulasi akhir KPU secara nasional rencananya akan keluar pada Rabu (22/5). KPU tetap akan menggunakan perhitungan manual berjenjang untuk memutuskan penetapan hasil Pemilu 2019.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Menko Polhukam Wiranto menyebut sebanyak 139 orang petugas Pemilu meninggal saat bertugas. Wiranto mengapresiasi para petugas yang mengawal proses demokrasi.
“Kita sangat menyesalkan telah menimbulkan korban di antara petugas, sebanyak 139 orang yang meninggal dalam tugas. Kita mendoakan agar arwah para pahlawan demokrasi ini dapat diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa,” ujar Wiranto dalam jumpa pers usai Rakorsus Pasca-Pemungutan Suara Pemilu 2019 di kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2019).
Meski Pemilu serentak 2019 punya tingkat kesulitan tinggi, Wiranto menyebut pelaksanaannya berjalan aman, lancar dan damai. Pelaksanaan Pemilu serentak menurutnya mendapat apresiasi dari dunia internasional.
“Kita dengan apresiasi itu seharusnya memberikan penghargaan dan apresiasi kepada KPU, Bawaslu, petugas keamanan yang telah melakukan usaha sehingga menghasilkan kondisi aman, lancar dan damai,” imbuhnya.
Pelaksanaan Pemilu serentak juga ditegaskan Wiranto berjalan sesuai aturan. Pemerintah tidak pernah mengintervensi pelaksanaan Pemilu.
“Untuk melanjutkan keterbukaan dan kenetralannya, KPU telah melakukan penghitungan secara transparan dan perkembangannya, hasilnya, dapat diakses semua pihak siapa pun setiap hari. Artinya semua yang direncanakan, dilaksanakan saat ini sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,” kata dia.(NGO)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama stakeholder lainnya menggelar rapat persiapan sarana dan prasarana menjelang mudik lebaran 2019. Kemenhub memastikan sektor udara dan darat akan masif digunakan masyarakat.
“Mudik lebaran akan berlangsung 5 minggu ke depan, oleh karenanya Kemenhub selaku koordinator mengumpulkan para stakeholder untuk mempersiapkan kegiatan mudik tersebut,” kata Menhub Budi Karya Sumadi kepada wartawan di Gedung Cipta Kementerian Perhubungan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2019).
Para stakeholder yang dimaksud Budi Karya ialah Polri, Pemda, Kemterian PUPR, BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, Basarnas hingga BMKG. Para stakeholder diharapkan turut membantu persiapan mudik dengan baik, khususnya di sektor udara dan darat.
“Kalau dilihat secara umum kegiatan mudik akan masif itu di udara dan di darat. Di udara karena kegiatan-kegiatan kita antar-pulau mengharuskan masyarakat harus menggunakan (pesawat). Kemudian darat apalagi dengan adanya jalan tol,” ungkapnya.
Masifnya pergerakan di darat dan udara, menurut Budi, harus dikaji terutama faktor kecelakaan khususnya motor. Budi mengimbau agar masyarakat berpindah moda karena 70% kecelakaan disebut terjadi pada pengendara motor.
Selain isu keselamatan, isu kemacetan di transportasi darat juga menjadi perhatian khususnya Tol Jakarta-Cikampek (Japek). Budi memastikan tol layang belum bisa difungsikan saat mudik nanti.
“Yang intensif itu akan terjadi di Japek karena beberapa konstruksi masih ada di sana, jalan layang tol dipastikan tidak difungsikan, tapi ini akan ada dampaknya di kolong dan sebagainya, maka saya minta kepada para stakeholder harus membuat itu smooth seperti tahun lalu,” jelasnya.
Kemudian Budi juga berfokus pada moda transportasi udara. Menurutnya dirinya dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan maskapai agar terus melakukan sejumlah persiapan.
“Udara tetap akan jadi primadona walau akan bergeser karena tarif yang tinggi, oleh karenanya minggu ini saya akan undang satu per satu maskapai penerbangan untuk membahas tarif ini. Kemudian udara tidak kalah pentingnya adalah ramp check karena risiko kecelakaan tinggi dan kita minta kepada maskapai untuk memperhatikan agar pilot dalam keadaan sehat,” tuturnya.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Tokoh-tokoh agama menyerukan rekonsiliasi untuk kubu capres-cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Kini kubu Prabowo menyatakan setuju dengan rekonsiliasi itu.
“Sejak awal Pak Prabowo dan Pak Jokowi sudah bilang bahwa kita akan tetap bersahabat. Dua kandidat ini sudah berkomitmen, apapun hasilnya mereka akan tetap bersahabat. Ini menjadi highlight yang akan menjadi landasan seluruh pendukung,” tutur Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, kepada wartawan, Senin (22/4/2019).
Dia meminta agar semua pihak tidak merasa ketakutan secara berlebihan. Andre menyampaikan, masyarakat Indonesia sudah dewasa dalam berdemokrasi. Tentu saja persaingan Pemilu berlangsung seru, tapi bakal mereda usai kontestasi itu berlalu, seperti pengalaman 2014.
Namun kini persaingan belum selesai. KPU belum mengumumkan hasil rekapitulasi suara secara resmi. Bila hasi Pilpres 2019 sudah diumumkan, masih ada rentang waktu gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Baru setelah itu, diperkirakan usai lebaran, Prabowo dan Jokowi akan rekonsiliasi.
“Saya rasa Juni atau Juli akhir kelar lah. Juli, ya pas lah, habis lebaran. Insyaallah kita sudah bisa bergandengan lagi sama-sama fokus membangun Indonesia,” kata Andre.
Persaudaraan kubu Prabowo dan Jokowi sebagai sesama anak bangsa dijaminnya bakal tetap terjaga. Rekonsiliasi sebagaimana diserukan tokoh-tokoh Agama tinggal tunggu waktu saja.
“Saya setuju permintaan tokoh-tokoh agama, tapi ya tentu ada proses. Sabar saja,” kata Andre.
Juru debat BPN Prabowo-Sandi, Saleh Daulay, memandang persatuan harus tetap terjaga, apapun kondisinya, ada atau sedang tidak ada Pilpres. Sejauh ini, dia memandang tak ada konflik yang berarti, sehingga istilah rekonsiliasi seperti kurang cocok. Meski begitu, Saleh setuju dengan esensi seruan rekonsiliasi itu.
“Tentu bagus sekali imbauan itu, tapi seharusnya tidak hanya diserukan pas Pilpres, perlu sepanjang waktu dan sepanjang massa. Saya memahami, tapi jangan sampai seolah-olah mau ada dua kubu besar yang akan ribut,” kata Saleh.
“Jokowi dan Prabowo sudah menyerukan semua untuk tenang. Saya kira semua akan mengikuti,” kata Saleh.
Seruan rekonsiliasi pertama kali terucap dari Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti. Ternyata Muhammadiyah juga siap menjadi mediator ‘rekonsiliasi nasional’, istilah yang dikemukakan Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir.
Seruan senada juga disampaikan banyak tokoh agama lain, yakni Waketum PBNU Zainut Tauhid, Uskup Agung Jakarta Ignasius Suharyo yang optimis soal rekonsiliasi, Pendiri Ponpes Daarut Tauhid Aa Gym, Ketua Umum Rabithah Alawiyah Habib Zen bin Smith, hingga Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. (DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Sejumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di berbagai wilayah di Indonesia meninggal dunia karena kelelahan selama bertugas. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut mereka yang meninggal adalah para syuhada kusuma bangsa.
Tjahjo menyampaikan dukacita mendalam untuk petugas KPPS yang meninggal dunia dalam tugas untuk menyukseskan Pemilu Serentak 2019. Ia juga mendoakan petugas KPPS yang sakit karena kelelahan melakukan penghitungan suara di TPS.
“Kami berdukacita atas meninggalnya sejumlah petugas KPPS di beberapa tempat, kami juga turut mendoakan petugas yang sakit karena kelelahan selama bertugas di TPS, segera sembuh dan pulih seperti sedia kala,” kata Tjahjo dalam keterangan resminya yang diterima, Sabtu (20/4/2019).
Diakui Tjahjo, pekerjaan sebagai penyelenggara pemilu sangat berat dan menguras tenaga. Karena itu, dia memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran penyelenggara pemilu.
“Keluarga besar Kemendagri dan BNPP memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk para penyelenggara pemilu, petugas KPPS yang telah berjuang untuk kesusksesan agenda besar nasional ini, kami tahu ini merupakan pekerjaan yang tak mudah,” ujar Tjahjo.
Tjahjo menyebut, petugas KPPS adalah para sukarelawan yang rela berkorban dan bekerja iklas karena kecintaannya pada negara. Petugas KPPS yang meninggal baginya adalah syuhada kusuma bangsa, yang di dalam darahnya mengalir rasa semangat dan jiwa cinta tanah air, rela berkorban demi pengabdian kepada negara dan melayani masyarakat.
Tjahjo juga mendoakan para petugas KPPS yang meninggal dunia ini mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa.
Diketahui, sejumlah petugas KPPS sakit dan meninggal dunia usai bertugas dalam pemungutan dan penghitungan suara. Ada pula yang meninggal dunia kecelakaan karena diduga kelelahan usai mengawal proses pemilu. (DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
KPU bersama Bawaslu meresmikan ruang pusat informasi masyarakat terkait perhitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2019. KPU berharap ruang pusat informasi ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
Peresmian ruang pusat informasi ini dihadiri oleh Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, komisioner KPU Ilham Saputra, angota Bawaslu Fritz Edward, Menkominfo Rudiantara, hingga sejumlah perwakilan dari TKN 01 dan BPN 02. Ruangan ini diresmikan di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/4/2019).
Dari pantauan, ruang pusat informasi ini memiliki dua layar lebar di depan, dan tiga layar di masing-masing samping kanan dan kiri. Layar-layar ini akan menampilkan hasil situng pilpres dan pileg.
Arief mengatakan ruangan ini akan dibuka hingga akhir rekapitulasi suara yaitu tanggal 22 Mei 2019. Ruangan ini terbuka untuk siapapun dan bisa digunakan untuk melapor aduan hingga konferensi pers untuk peserta pemilu.
“Ruangan ini silakan dimanfaatkan oleh para stakeholder pemilu, kami tentu membuka diri apabila terjadi kesalahan-kesalahan yang ditemukan siapapun oleh masyarakat pemantau, oleh peserta pemilu. Silakan sampaikan ke kami, kami lakukan pengecekkan apabila terjadi kesalahan input tentu kami perbaiki berdasarkan dokumen yang ada,” ujar Arief dalam konferensi pers.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Abhan berharap dengan dibukanya ruang pusat informasi ini, masyarakat bisa turut serta mengawasi proses penghitungan suara pemilu. Abhan meminta semua pihak yang menemukan indikasi kecurangan proses pencoblosan untuk melapor.
“Harapan kami bahwa ketika ada keberatan maka bisa diselesaikan level bawah, jangan menunda persoalan bawah tapi idndikasinya di atas. Kami juga berharap kalau ada masukan, koreksi atau pelanggaran, maka laporkan saja ke jajaran kami sehingga semua persoalan disalurkan ruang-ruang yang oleh undang-undang,” kata Abhan.(MAD)