JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Menjelang sore pada hari Kamis, 7 Februari 2019, puluhan pegawai yang berkantor di gedung yang mentereng dengan warna merah-putih di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, berbondong-bondong memenuhi halaman depan bangunan itu. Mereka saling bergandengan tangan mengitari gedung sembari membentangkan kain berwarna hitam.

Seorang pria di antara mereka memegang pengeras suara. Dengan lantang, pria itu memekikkan suara menyemangati dua rekannya yang beberapa hari lalu dianiaya saat sedang bertugas.

“Kami pegawai KPK, seluruh direktorat hari ini kita perwakilan 1.800 pegawai hadir di sini sebagai bentuk solidaritas bahwa kawan kita tidak pernah sendiri. Ada kita yang selalu menyemangatinya,” ucap pria yang bernama Yudi Purnomo itu.

Yudi merupakan Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK. Dia bersama puluhan pegawai KPK itu sengaja membentuk ‘rantai manusia’ mengelilingi gedung KPK sebagai lambang solidaritas pegawai menghadapi berbagai teror yang baru-baru ini menyerang KPK, termasuk penganiayaan yang dialami dua rekannya tempo hari.

“Kami minta Bapak Kapolri untuk secara tegas dan serius melakukan penegakan hukum untuk orang yang diduga menganiaya teman kami,” kata Yudi.

Bahkan penyidik senior KPK Novel Baswedan pun turut mengikuti ‘rantai manusia’ itu. Novel termasuk salah satu korban teror yang paling parah lantaran disiram air keras hingga membuat penglihatannya terganggu.

Peristiwa penganiayaan terhadap 2 pegawai KPK itu terjadi pada Sabtu, 2 Februari 2019 tengah malam. Menurut Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, kedua orang itu sedang dalam tugas mengecek informasi mengenai adanya indikasi tindak pidana korupsi.

Pemantauan itu dilakukan di Hotel Borobudur, Jakarta. Pada saat yang sama, Pemprov Papua dan DPRD Papua baru saja menuntaskan rapat di hotel itu. Setelahnya menurut Febri terjadilah penganiayaan itu hingga akhirnya KPK melaporkan kejadian itu ke Polda Metro Jaya.

Belakangan Polda Metro Jaya menaikkan status penanganan kasus itu ke tingkat penyidikan. Meski demikian, polisi belum menentukan siapa tersangka kasus itu.

“Kasus penganiayaan pegawai KPK sudah naik penyidikan sejak hari Senin,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, Rabu (6/2/2019).

Di sisi lain Pemprov Papua menilai tidak ada peristiwa penganiayaan yang terjadi saat itu. Pemprov Papua pun turut melapor ke Polda Metro Jaya mengenai dugaan pencemaran nama baik. Namun pelaporan Pemprov Papua itu masih di tahap penyelidikan.

“Bahwa terkait dengan isu penganiayaan kedua petugas tersebut sampai kepada tindakan operasi pada bagian hidung dan/atau wajah, perlu kami sampaikan bahwa hal tersebut adalah tidak benar karena tidak ada penganiayaan sebagaimana sampai kepada kerusakan fisik pada bagian hidung dan/atau wajah dimaksud,” kata Kabag Protokol Biro Humas dan Protokol Pemprov Papua Gilbert Yakwar beberapa waktu lalu.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
KPU memastikan isi film pendek yang akan diputar saat debat kedua objektif. Isi film pendek itu tak akan keluar dari materi debat.

“Soal objektif, tentu kita pastikan objektivitasnya. Tapi video itu tidak keluar dari tema utama debat kedua,” kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tantowi, Rabu (6/2/2019).

Dia menyatakan rencana pemutaran film pendek berdurasi sekitar 30 detik itu sudah dikomunikasikan dengan timses dari kedua paslon. Namun, isi film pendek itu tak disampaikan oleh KPU ke kedua paslon.

“Ya, tentu tidak diberitahukan terlebih dahulu isi video itu,” ucapnya.

Sebelumnya, KPU mengubah format segmen keempat debat capres dengan menyisipkan film pendek. Menurut KPU, film pendek itu akan jadi bahan debat Jokowi dan Prabowo di panggung nantinya.

“Nanti kita akan putar film tema yang sedang terjadi. Jadi nanti ada infrastruktur, energi, pangan, SDA, lingkungan, ktia ambil satu film acak. Masing-masing pihak (capres) dikasih waktu untuk menanggapi, kemudian saling menanggapi respon yang sudah diberikan,” ujar Ketua KPU Arief Budiman di kantornya, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (6/2).

Debat capres kedua bakal berlangsung hari Minggu, 17 Februari. Temanya, energi, lingkungan hidup, infrastruktur, pangan dan sumber daya alam.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin menyatakan pelaporan terhadap Jokowi ke Bawaslu terkait ‘propaganda Rusia’ tak berdasar. Pernyataan Jokowi tentang ‘propraganda Rusia’ itu disebut punya informasi yang akurat.

“Laporan tersebut sebuah laporan yang tidak mendasar, karena apa yang disampaikan Pak Jokowi itu pasti bukan hanya pernyataan yang spontan disampaikan, pasti ada sumber data atau informasi yang diterima secara akurat dan benar,” kata Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Ade Irfan Pulungan, Rabu (6/2/2019).

Dia menyatakan Jokowi tak mungkin menyampaikan informasi yang tidak benar ke publik. Ade pun menjelaskan kalau ucapan Jokowi itu bukan soal negara Rusia, namun soal metode yang tidak tepat jika digunakan di Indonesia.

“Tentang pernyataan itu sebenarnya menyampaikan bukan kepada negara Rusianya, tapi metode atau cara dari metode kampanye yang ada dengan semprotan kebohongan itu, firehose of falsehood,” ucapnya.

“Yang ingin disampaikan Pak Jokowi adalah jangan menggunakan metode itu di Indonesia,” sambung Ade.

Selain itu, Jubir TKN Ace Hasan Syadzily juga mempertanyakan alasan pelaporan Jokowi dan sejumlah anggota TKN ke Bawaslu terkait ‘propaganda Rusia’. Ace, yang juga menjadi salah satu terlapor kemudian mengungkit sejumlah ucapan capres Prabowo Subianto mulai dari 99 persen rakyat Indonesia hidup pas-pasan hingga Menteri Pencetak Utang yang dinilainya membuat gaduh.

“Kalau alasannya karena membuat kegaduhan, apakah Prabowo harus dilaporkan karena mengatakan 99 persen rakyat Indonesia hidup pas-pasan, padahal kenyataannya tidak begitu? Apakah Pak Prabowo juga harus dilaporkan karena menyebut dalam pidatonya ada seorang yg bernama Hardi yang gantung diri karena terlilit hutang, padahal hoax? Apakah Pak Prabowo dilaporkan karena Menteri Keuangan disebut Menteri Pencetak Utang?” ucap Ace.

“Apa yang disampaikan Prabowo membuat gaduh rakyat lho!” sambungnya.

Namun, dia tak mempermasalahkan pelaporan itu. Ace hanya meminta pelapor tidak marah jika laporannya ditolak Bawaslu karena tak ada indikasi pelanggaran Pemilu.

“Tapi ya sudahlah. Itu hak dia. Tapi jangan marah-marah ya kalau Bawaslu menolak laporan karena bukan bagian dari pelanggaran pemilu atau karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu,” tutur Ace.

Pelaporan itu sendiri dilakukan oleh Advokat Peduli Pemilu. Menurut pelapor bernama Mohamad Taufiqurrahman, laporan itu dilakukan karena pernyataan Jokowi terkait ‘propaganda Rusia’ dinilai berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Adapun pernyataan soal ‘propaganda Rusia’ itu yang dipermasalahkan, disebut Taufiqurrahman, diucapkan Jokowi saat berkampanye di Surabaya, Jawa Timur. Dia menganggap ucapan Jokowi berpotensi menjadi ujaran kebencian.

“Tanggal 2 Februari itu di Surabaya, Jawa Timur, di mana Pak Jokowi di sana mengeluarkan statement yang sekiranya kami duga berpotensi mengganggu ketertiban umum di mana kontennya yang bersifat hasutan, bahkan ujaran kebencian. Yang di mana sama-sama kita ketahui ketika di Surabaya itu Pak Jokowi mengeluarkan statement terkait dengan adanya salah satu tim sukses yang menggunakan propaganda Rusia dalam pelaksanaan pemilu ini,” kata Taufiqurrahman di Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (6/2/2019).

Selain Jokowi, dia juga melaporkan Jubir TKN, Ace Hasan Syadzily, Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf sekaligus Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, serta Sekjen PPP Arsul Sani. Ia mengatakan para terlapor diduga melakukan pelanggaran pemilu pada Pasal 280 huruf c dan huruf d juncto Pasal 521 UU Pemilu dan meminta Bawaslu segera memproses laporannya.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
DPR akan menyeleksi 11 nama untuk duduk di dua kursi hakim konstitusi. Dari 11 nama yang masuk, latar belakangnya beragam, meski sama-sama berlatar belakang hukum.

Berdasarkan catatan, Rabu (6/1/2019), satu di antaranya adalah Refly Harun. Namanya wira-wiri masuk media sebagai pengamat hukum.

Dalam praktiknya, ia kerap beracara di Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengacara. Baik untuk gugatan judicial review, atau sengketa pilkada. Selain sebagai pengacara di MK, ia juga kerap diminta pihak berperkara sebagai ahli di MK.

Di dunia bisnis, Refly Harun juga menjadi Komisaris Utama (Komut) Jasa Marga hingga September 2018. Tidak berapa lama, ia didapuk menjadi Komisaris di Pelindo I.

Selain Refly, ada pula pimpinan KY, Aidul Fitriciads Azhari. Awalnya, Guru Besar Universitas Muhammadiyah Solo itu tidak lolos menjadi pimpinan KY. Namun karena Harjono ditolak DPR, Aidul yang menjadi ‘ban serep’ akhirnya dipilih DPR menggantikan Harjono.

Setelah itu, Aidul dipilih komisioner untuk menjadi Ketua KY 2015-2019. Namun, Aidul gagal menjadi Ketua KY periode setengah jabatan kedua dan kini jadi pimpinan biasa. Nah, belum genap menyelesaikan tugas KY hingga 2020, ia siap-siap membidik kursi hakim konstitisi.

Dua nama lain adalah petahana, yaitu Wahiduddin Adams dan Aswanto. Wahiduddin adalah mantan birokrat dengan posisi terakhir Dirjen Perundang-undangan. Sedangkan Aswanto adalah Guru Besar Universitas Hassanudin bidang hukum pidana.

Berikut nama lainnya:

1. Hestu Armiwulan Sochmawardiah
2. Bahrul Ilmi Yakup
3. M Galang Asmara
4. Ichsan Anwary
5. Askari Razak
6. Umbu Rauta
7. Sugianto
(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Pondok Pesantren Al Anwar, Rembang, Jawa Tengah pada Jumat (1/2) kemarin. Kunjungan tersebut merupakan kali kedua untuk Jokowi.

Meski begitu, Jokowi seolah menghindari menyebut angka dua untuk menjelaskan berapa kali dia berkunjung. Dia lebih memilih menyebut ‘satu ditambah satu’ dibanding langsung menyebut angka dua.

“Ini kehadiran saya untuk yang kesatu ditambah satu,” kata Jokowi di Ponpes Al Anwar, Rembang, Jawa Tengah, Jumat (1/2).

Tak diketahui apa maksud Jokowi menghindari angka 2 tersebut. Hingga acara selesai, tak ada penjelasan lain.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menyampaikan beberapa pesan kepada para santri yang disaksikan langsung oleh pengasuh Ponpes Al Anwar KH Maimoen Zubair alias Mbah Moen.

“Bangsa kita ini adalah bangsa yang besar. Tantangan yang dihadapi juga tantangan besar. Penduduk kita 260 juta, yang hidup di pulau Jawa kurang lebih 149 juta, sisanya hidup di 17 ribu pulau yang kita miliki,” ujar Jokowi.

Jokowi yang menghindari angka 2 juga ditunjukkan Tim BTP melalui postingan vlog Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok di YouTube-nya ‘Panggil Saya BTP’.

Urutan vlog yang ditampilkan ‘lompat’, langsung dari 1 ke 3. Tak ada nomor dua. Judul Vlog tersebut adalah BTPVLOG #3-Silaturahmi dengan keluarga Hoegeng. Nomor yang tidak urut itu menimbulkan banyak pertanyaan.

“Netizen harus berpikir keras kenapa tidak ada no 2, he-he-he…,” ungkap salah satu anggota tim BTP, Ima Mahdiah, saat dimintai konfirmasi, Kamis (31/1).

Caleg DPRD DKI Jakarta dari PDIP itu tak mau mengungkap apa alasan penomoran vlog lompat urutan. Menurut Ima, biar hal tersebut menjadi tanda tanya.

“Ya, misteri,” tuturnya.

Meski begitu, Ima sempat berkelakar soal tim BTP yang tidak memilih nomor 2. Untuk Pilpres 2019, diketahui pasangan nomor urut 02 adalah Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, sementara urutan 01 adalah petahana Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

“Karena tim BTP nggak milih nomor 2,” kata Ima sambil terkekeh. (NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Capres Prabowo Subianto menghadiri jalan santai relawan Roemah Djoeang Prabowo-Sandiaga. Acar ini juga dihadiri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga Titiek Soeharto.

Dari Pantauan, acara dimulai pada pukul 06.47 WIB dari Irti Monas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta pusat, Sabtu (2/2/2019). Nantinya acara akan diakhiri di Lapangan Banteng.

Prabowo tampak menggunakan pakaian senada dengan peserta, yaitu kaos putih bertuliskan ‘Roemah Djoeang Prabowo Sandi’. Dalam acara tampak hadir Siti Hediati Hariyadi, Fadlizon, Riza Patria dan Anies Baswedan.

Beberapa peserta juga tampak membawa bendera berwarna putih bertuliskan ‘Roemah Djoeang Prabowo Sandi’. Sebelum memulai perjalanan, Prabowo tampak menyapa para peserta.

“Asalamualaikum, selamat pagi, bangun jam berapa tadi pagi?” sapa Prabowo.

Prabowo juga mengatakan dirinya tidak bisa berpidato dan meminta dukungan. Menurutnya, hal ini dikarenakan adanya peraturan yang membuatnya tak dapat berkampanye.

“Saya nggak bisa pidato karena ada peraturan, nggak apa apa ya. Saya juga nggak boleh minta dukungan kalian, tapi saya berharap boleh kan,” ujar Prabowo.

Beberapa pendukung juga tampak menyiapkan dan meneriakan yel yel. Yel yel ini dipimpin oleh pembawa acara dari atas panggung.

“Siapa kita? Relawan, relawan mana? Roemah joeang, Anies Sandi? sudah menang, Jakarta? sudah di rebut, Indonesia? rebut kembali,” ujar peserta.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Institusi Polri berduka atas meninggalnya mantan Kapolri periode 1978-1982 Awaloedin Djamin. Awaludin wafat di usia 91 tahun.

Sosok Awaluoedin begitu membekas di benak para anggota polri, termasuk Kalemdiklat Polri Komjen Arief Sulistyanto. Komjen Arief menempatkan almarhum sebagai panutan dan sosok inspiratif dan yang memberikan banyak pemikiran untuk membangun Porli.

“Hari ini Polri berduka, dengan berpulangnya seorang tokoh Polri yang menjadi panutan dan sumber inspirasi. Pemikiran dan sumbangan ide yang tidak pernah berhenti untuk membangun Polri sampai di akhir hayatnya,” kata Arief dalam Safarinya ke lembaga Pendidikan Polri di Jawa Timur seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima, Jumat (1/2/2019).

Arief berharap sikap itu dapat diteladani oleh anggota Polri yang menjadi penerus Awaludin. Untuk itu, menurut Arief, perlu dilakukan regenerasi agar menghasilkan polisi-polisi berintegritas di masa depan.

“Regenerasi tidak akan ada manfaatnya bila tidak disertai dengan kaderisasi pemimpin Polri masa depan yang profesional dan berintegritas. Tugas itu sebagian besar menjadi tanggung jawab Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri yang mencetak dan membekali anggota baru dan calon pemimpin baru dengan berbagai ilmu pengetahuan dan ketrampilan serta penanaman nilai-nilai integritas yang tinggi,” ujarnya.

Proses regenerasi itu, kata Arief, akan bergantung pada peran para guru, instruktur dan pelatih di Lemdiklat Polri. Sebab merekalah yang setiap hari memberikan ilmu dan berinteraksi dengan calon anggota Polri.

“Masa depan Polri di tangan kita dan kita harus bangga diberi peran sebagai pendidik, instruktur, pelatih maupun tenaga kependidikan” ucapnya.

Awaludin mmeninggal pada pukul 14.45 WIB, Kamis (31/1/2019) di RS Medistra. Jenazah almarhum sempat disemayamkan di Auditorium PTIK, Jakarta Selatan.

Semasa hidupnya, Awaludin pernah menerima sejumlah penghargaan diantaranya menerima Bintang Dharma, Bintang Bhayangkara dan Bintang Mahaputra Adipradana. Dia juga Satya Lencana Perang Kemerdekaan termasuk penghargaan Das Gross Rreuz dari pemerintah Jerman Barat dan The Phillipine Legion of Honor dari pemerintah Filipina.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini berkunjung ke Provinsi Jawa Timur. Jokowi akan keliling Magetan Jawa Timur hingga Rembang Jawa Tengah.

Informasi yang dihimpun, pesawat kepresidenan yang membawa Jokowi dari Jakarta, mendarat di Lanud TNI AU Iswajudi, Magetan, Jumat (1/2/2019) pukul 08.10 WIB. Jokowi ditemani oleh Ibu Negara Iriana.

Begitu tiba, Jokowi rencananya akan menuju Desa Cepokopanean, Magetan untuk peninjauan program Mekaar yang dinaungi PT Pemodalan Nasional Madani (PNM). Setelah itu, Jokowi akan menunaikan salat Jumat di masjid yang ada di Ngawi.

“Usai salat Jumat, Presiden juga direncanakan mengunjungi Benteng Pendem Van den Bosch yang masih berada di Kabupaten Ngawi,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Jokowi juga direncanakan untuk bertemu dengan para millenial Ngawi untuk minum kopi bersama.

Menjelang sore, Jokowi akan menyambangi Ponpes Al Amwar di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. “Di sana, Presiden akan menghadiri zikir bersama sekaligus bersilaturahmi dengan para ulama, santri, dan masyarakat sekitar pondok pesantren,” katanya.

Malam harinya, Jokowi dan rombongan melanjutkan perjalanan darat menyusuri Jalur Pantura Blora-Tuban-Lamongan-Gresik dan berakhir di Surabaya. Jokowi akan menginap di Kota Pahlawan tersebut.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Provinsi Jawa Timur adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi, Staf Khusus Presiden Adita Irawati, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak. (NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Mantan Kapolri Awaludin Djamin meninggal dunia. Awaludin meninggal di usia 91 tahun.

“Iya betul (meninggal dunia),” kata Kadiv Humas Polri Irjen M Iqbal, Kamis (31/1/2019).

Awaludin meninggal pada pukul 14.45 WIB, Kamis (31/1/2019) di RS Medistra. Jenazah almarhum akan disemayamkan di auditorium PTIK, Kebayoran Lama, Jaksel.

“Dan disalatkan terlebih dahulu di masjid PTIK ba’da salat Jumat,” imbuhnya.

Awaludin meninggal karena sakit. Selama ini Awaludin sering berobat ke rumah sakit karena penyakit yang dideritanya itu.

Awaludin merupakan Kapolri periode 1978-1982. Selama mengabdi di kepolisian, Awaludin menerima sejumlah penghargaan sebagai tanda jasanya di antaranya menerima Bintang Dharma, Bintang Bhayangkara, dan Bintang Mahaputra Adipradana.

Ia juga pernah menerima penghargaan Satya Lencana Perang Kemerdekaan (I dan II), SL Karya Bhakti, SL Yana Utama, SL Panca Warsa, SL Peringkat Perjuangan Kemerdekaan RI, SL Penegak Veteran Pejuang Kemerdekaan RI.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Mahkamah Agung (MA) memecat hakim inisial JWL karena korupsi Rp 15 juta. JWL meminta uang itu dari pihak yang berperkara.

“Hukuman disiplin berat berupa pemberhentin tetap dengan hak pensiun,” demikian keputusan MA sebagaimana dikutip dari wesbite-nya, Selasa (30/1/2019).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus suap Rp 15 juta itu terjadi pada tahun 2014 saat JWL dinas di PN Manado. Namun, awalnya JWL meminta Rp 70 lalu turun menjadi Rp 60 kemudian jadi Rp 30 juta. Akhirnya disepakati di angka Rp 15 juta.

MA dan Komisi Yudisial (KY) sempat menggelar Majelis Kehormatan Hakim (MKH) pada September 2018. Tapi JWL tidak datang untuk membela dirinya. Akhirnya, MA memecat JWL.

“Pertama bukan soal nilai, kedua ini adalah berkaitan dengan perbuatan yang sangat tercela dan ini adalah perbuatan berulang baik sebelum dan sesudah,” kata jubir KY, Farid Wajdi usai sidang MKH untuk JWL.(DON)