JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
DPR menggelar rapat paripurna pembukaan masa persidangan V tahun 2018-2019 pagi ini. Paripurna mengakhiri masa reses anggota dewan.

Rapat digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/5/2019). Menurut jadwal resmi, rapat dimulai pukul 10.00 WIB.

DPR sebelumnya memasuki masa reses sejak 29 Maret hingga 7 Mei 2019. Rapat pembukaan masa sidang ini sebelumnya diputuskan dalam rapat konsultasi pengganti rapat Bamus DPR RI antara pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi tanggal 20 April 2019.

Agenda rapat paripurna kali ini adalah pidato Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2018-2019 oleh pimpinan DPR RI.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Bawaslu menunda sidang ajudikasi soal aduan kecurangan pemilu yang diajukan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sidang ditunda karena terlapor yakni KPU belum siap untuk memberikan jawaban pokok perkara.

“Majelis yang mulia yang kami hormati, pada intinya hari ini kamu meminta kepada majelis sekiranya terlapor diberikan kesempatan untuk menyusun jawaban,” ujar Anggota Badan Hukum KPU RI Setya Indra Arifin, dalam persidangan di Kantor Bawaslu, Jl Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (7/5/2019).

“Mungkin karena beberapa hal kondisi suasananya Ramadhan jadi waktunya perlu untuk kami menyusun kembali jawaban itu dalam bentuk yang lebih rapi karena kami pikir juga untuk satu pemohon, dan salah satunya saya, kami pikir cukup mendetail jadi kami juga wajib menyampaikan itu secara detail dan jelas supaya terlapor juga mendapat penjelasan,” lanjutnya.

Ketua Majelis Sidang Abhan menerima alasan dari pihak terlapor. Ia pun menunda sidang hingga Rabu (8/5) pukul 13.00 WIB dan memberikan kesempatan KPU untuk melengkapi jawabannya.

“Kami minta terlapor untuk menyiapkan. Mungkin karena hari ini belum bisa, maka kami akan berikan waktu satu kali lagi hingga Rabu (8/5),” katanya.

Abhan menegaskan agar semua pihak baik terlapor dan pelapor untuk tepat waktu terhadap jadwal yang diberikan oleh Bawaslu. Ia mengatakan jika KPU belum siap dalam memberikan jawabannya hingga besok, maka proses persidangan akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

“Perlu kami sampaikan bahwa pemeriksaan sidang ajudikasi saat ini kan dibatasi oleh waktu. Jadi mohon bisa dijadikan perhatian bukan hanya pihak terlapor tapi semuanya pihak terlapor dan pelapor untuk dapat disiplin waktu karena dibatasi,” jelas Abhan.

“Kalau besok, saudara terlapor tidak menyampaikan jawaban, maka hak itu kami anggap anda sudah melakukan dan proses berlanjut dengan pembuktian. Begitu,” lanjutnya.

Seperti diketahui, BPN Prabowo-Sandiaga melaporkan dan menyerahkan adanya dugaan kecurangan di sistem informasi penghitungan suara (situng) KPU. Pelaporan ini bertujuan meminta Bawaslu menghentikan proses situng KPU.

Ada 73.715 dugaan kecurangan dari sampling 477.021 TPS yang diserahkan BPN kepada Bawaslu. Selain soal Situng, BPN Prabowo-Sandiaga juga melapor ke KPU terkait lembaga survei yang rilis quick count Pilpres 2019.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menerima kunjungan resmi Wakil Presiden Republik Argentina Gabriela Michetti. Pertemuan tersebut membahas upaya peningkatan kerja sama dalam bidang perdagangan dan investasi.

“Tadi kita melakukan pertemuan bilateral antara Indonesia dan wakil presiden Argentina dan menteri perdagangan untuk membicarakan peningkatan hubungan perdagangan,” kata JK di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (7/5/2019).

JK mengatakan nilai perdagangan dengan Argentina saat ini mencapai 2 miliar Dolar Amerika. Dia ingin investasi tersebut semakin meningkat.

“Selama ini nilai perdagangan kita mencapai 2 miliar dolar dan kita masih devisit yang besar karena kita masih membeli hasil-hasil pertanian dari Argentina. Sehingga ini kita perlu kerja sama yang lebih baik lagi,” jelas JK.

Sementara itu, Michetti menuturkan belum ada pembicaraan spesifik mengenai investasi antara Argentina dan Indonesia. Namun dia menyampaikan ke JK, banyak pengusaha Argentina yang tertarik untuk menanamkan modalnya di Asia Tenggara, terutama Indonesia.

“Memang belum ada hal spesifik yang dibicarakan mengenai investasi Argentina di Indonesia. Tapi ada banyak pengusaha Argentina yang tertarik untuk menanamkan modal di Asia Tenggara khususnya di Indonesia untuk hal-hal di mana Argentina memiliki keunggulan di antaranya agroindustri dan industri pangan. Di sektor-sektor inilah kami memiliki keinginan,” sebutnya.

Menurut Michetti, Argentina juga punya keunggulan pada sisi infrastruktur. Dia berharap Argentina dapat terlibat dalam kerja sama pembangunan di Indonesia.

“Sektor lain yang juga di mana Argentina memiliki keunggulan ialah sektor infrastruktur. Jadi Argentina bisa tertarik juga untuk kerja sama di bidang pembangunan sektor publik maupun sektor swasta di bidang infrastruktur,” paparnya.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melaporkan dan menyerahkan adanya dugaan kecurangan di sistem informasi penghitungan suara (situng) KPU. Bawaslu akan menggelar sidang pendahuluan pada Senin 6 Mei 2019.

“Ada dua laporan dari BPN ke kami. Pertama terkait dengan situng dan kedua terkait dengan lembaga survei quick count. Ini sedang kami pelajari, kita kaji, nanti hari Senin kami akan melakukan sidang ajudikasi dengan putusan pendahuluan,” kata Ketua Bawaslu Abhan di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Sabtu (4/5/2019).

Abhan mengatakan dalam sidang pendahuluan itu akan diputuskan apakah laporan tersebut akan diperiksa lebih lanjut atau dihentikan.

“Apakah laporan itu dilanjutkan dengan proses pemeriksaan lebih lanjut, atau berhenti sampai pada pembacaan putusan pendahuluan. Itu Senin nanti,” tuturnya.

Terkait banyaknya laporan dugaan kecurangan yang masuk dari kedua tim sukses pasangan calon, Abhan menegaskan pihaknya akan mengkaji dan menindaklanjuti laporan yang ada.

“Kami tentu semua laporan itu kami tindak lanjuti dengan kajian kami. Selama memenuhi syarat formil materiil, kami akan melakukan tindakan lebih lanjut,” ungkapnya.

Sebelumnya, BPN melaporkan dan menyerahkan adanya dugaan kecurangan di sistem informasi penghitungan suara (situng) KPU. Pelaporan ini bertujuan meminta Bawaslu menghentikan proses situng KPU.

“Tim relawan IT Prabowo-Sandi hari ini hadir di Bawaslu untuk melaporkan adanya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh pihak tertentu dalam hal ini adalah IT, sistem IT di KPU,” ujar Koordinator Relawan IT Mustofa Nahrawardaya di Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (3/5).

Ada 73.715 dugaan kecurangan dari sampling 477.021 TPS yang diserahkan BPN kepada Bawaslu. Mustofa menyebut total kecurangan mencapai 15,4 persen.

Selain itu, dia menyebut dugaan kecurangan ini ada di setiap provinsi di Indonesia. Dia mengatakan terjadinya kecurangan ada di 5 provinsi.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais meragukan kinerja KPU dalam menyelenggarakan Pemilu 2019. Amien menyebut KPU merupakan buatan pemerintah petahana.

“KPU itu makhluk politik buatan pemerintah petahana. Jadi kalau kita menyerang KPU tok seperti orang yang nggak paham masalah, jadi KPU adalah pintu buat menyerang di atasnya, atasnya lagi, ketemunya nanti siapa lagi kalau bukan ya itu lah. Nama nggak usah disebut,” kata Amien di dalam diskusi di Seknas Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Jl Hos Cokroaminoto, Jakarta Pusat, Sabtu (4/5/2019).

Amien mengaku mendapatkan laporan terkait tuduhan kecurangan itu meski belum utuh. Meski demikian, menurutnya, hal itu semakin lama semakin membahayakan. Dia menegaskan pihaknya sudah menyiapkan bukti-bukti untuk membongkar kecurangan KPU.

“Jadi insyaallah pada saatnya akan ada element of suprise, kejutan tunggu tanggal mainnya. Para ahli IT ini sudah memiliki bukti-bukti yang tidak terbantahkan. Bahwa pasti begitu dibuka rakyat akan terkejut terhadap betapa bobrok, betapa curang betapa palsu, betapa jahat, betapa zalimnya KPU dan yang di atas-atas KPU itu,” ujar Amien.

Menurut Amien, Pemilu 2019 ini telah terjadi kejahatan yang terukur, sistematik, masif, brutal, hingga barbar. Amien menyebut KPU sendiri tak bisa mengendalikan sistemnya. Amien mengatakan data-data di KPU dimasukkan oleh ‘siluman’.

“Saya diberitahu dari teman-teman yang ahli itu bahwa KPU sendiri itu sudah tidak bisa mengendalikan, yang masukin data itu ada siluman yang lebih jauh lebih tinggi dari ‘kodok’ dan ‘cebong ‘ yang ingin menguasai semuanya tapi yakinlah Allah memihak yang benar,” sebutnya.

Amien kemudian menyindir mantan Ketua MK Mahfud Md terkait kesalahan input di KPU. Dia mengatakan tak akan bicara soal IT karena memang tak memahami.

“Jadi saya tidak ingin mengulangi kesalahan Mahfud Md, tidak tahu IT tapi sok tahu. Saya akan mengantarkan saja biar nanti tim IT membedah apa yang sebenarnya terjadi,” kata Amien.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merencanakan pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke luar Pulau Jawa. Cawapres Sandiaga Uno menilai wacana tersebut belum waktunya.

“It’s not the time. You have to ask the people dan ini bukan suatu hal yang menurut saya mudah diputuskan dan buat saya saya nggak layak berkomentar karena saya ingin kita fokus bicara tentang agenda kita untuk proses Pemilu ini jujur dan adil,” ujar Sandiaga di kediamannya, Jalan Pulombangkeng, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (4/5/2019).

Sandiaga mengaku saat ini ingin fokus mengawal proses Pemilu dengan jujur dan adil ketimbang menanggapi pemindahan ibu kota. Ia mengatakan, ada saatnya rencana pemindahan ibu kota dibicarakan pada waktu yang tepat.

“Menurut saya ada waktu yang tepat untuk berbicara tersebut dan disampaikan kepada masyarakat lengkap dengan pertimbangannya, costnya dan lain sebagainya , disampaikan sebagai referendum karena seluruh rakyat Indonesia memiliki hak untuk menentukan ibu kotanya di mana. Itu etikanya seperti itu. Kenapa saya begini? Karena mengolah olah kaya kurang isu aja ditambahin isu seperti ini,” paparnya.

Rencana pemindahan ibu kota kembali diangkat dalam rapat terbatas di kantor presiden yang dipimpin Jokowi. Banyak faktor yang dipertimbangkan untuk memindahkan ibu kota di luar Jawa, seperti faktor kepadatan penduduk hingga potensi banjir.

Saat ini, Jokowi sudah mengantongi 3 kandidat ibu kota baru. Namun ia masih menunggu hasil lengkap kajian dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

“Bisa di Sumatera tapi yang timur jauh, di Sulawesi agak di tengah, tapi barat kurang. Kalimantan di tengah-tengah. Ini ada 3 kandidat, tapi harus dicek dong,” ujar Jokowi di PT KMK Global Sports I, Cikupa, Tangerang, Banten, Selasa (30/4).(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruangan anggota DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Belum dijelaskan ruangan siapa yang digeledah.

“Ya benar ada penggeledahan di salah satu ruangan anggota DPR,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Sabtu (4/5/2019).

Saat ditanya ruangan siapa yang digeledah, Febri belum mau menjawab. Begitu pula saat ditanya terkait kasus apa penggeledahan ini, dia belum mau merinci.

“Informasi lebih lanjut akan kami sampaikan lagi nanti,” ujarnya.

Informasi yang diterima detikcom, penggeledahan dilakukan di Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen tempat para anggota dewan berkantor. Di basement gedung sekitar pukul 13.15 WIB tampak ada sejumlah mobil, keluar meninggalkan lokasi. Salah satu mobil ditumpangi dua orang polisi.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan bertemu Komandan Kogasma Pemenangan Pemilu Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Pihak Istana menjawab soal peluang Jokowi mengajak PD berkoalisi.

“Ya sepertinya yang terlihat seperti itu,” kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2019).

Moeldoko yang juga menjabat sebagai Ketua Harian TKN Jokowi berharap kuatnya dukungan parpol di DPR pada pemerintah.

“Ya bisa juga pastinya begitu, karena prinsipnya pemerintahan yang efektif itu sebanyak mungkin teman. Sebanyak mungkin koalisi yg semakin kuat. Politik sangat dinamis. Dalam 5 menit terakhir bisa berubah sangat cepat, bisa saja yang berada di sana berada di sini. Sangat dinamis,” ujarnya.

Saat ini, koalisi pendukung pemerintah di DPR diklaim mencapai 60 persen. Moeldoko berharap dukungan tersebut kian bertambah. Alasannya, demi memudahkan kebijakan pemerintah untuk disetujui DPR.

“Ya sebenarnya sudah di atas 60 cukup, tapi kalau bisa 80 kenapa harus 60. Sehingga semua hal yang jadi kebijakan lebih mudah diendorse,” ucap Moeldoko. (DON)

KARANGANYAR,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali berbicara soal rekapitulasi suara Pilpres 2019. Jokowi meminta masyarakat menunggu hasil resmi dari KPU.

Hal itu disampaikan Jokowi saat meresmikan Bendungan Gondang, Karanganyar, Jawa Tengah. Jokowi menanggapi pernyataan Bupati Karanganyar Juliatmono yang mengatakan suara Jokowi menang lebih dari 80 persen untuk Pilpres 2019 di Karanganyar.

“Hitungannya juga sudah jelas, quick count juga telah keluar. Tinggal menunggu hasil hitungan resmi yang dilakukan KPU,” kata Jokowi di Bendungan Gondang, Karanganyar, Jawa Tengah, Kamis (2/5/2019).

Bupati Karanganyar meminta hadiah kepada Jokowi atas tingginya raihan suara Jokowi-Ma’ruf Amin tersebut. Namun Jokowi menegaskan hadiah sudah diberikan dengan diresmikannya bendungan tersebut.

“Tadi Pak Bupati minta hadiah. Lah waduk Bendungan Gondang ini apa bukan hadiah? Masih mau minta lagi? Tadi sudah disampaikan akan dibangun Bendungan Jelantah, apa bukan hadiah? Tadi kok kelihatannya kampanye semangat. Pilpres sudah selesai,” kata Jokowi.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Ijtimak Ulama III menyebut terdapat kecurangan dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU. KPU mengatakan salah input dalam Situng bukan menandakan adanya kecurangan.

“Kami tegaskan, bahwa salah input itu bukan berarti ada kecurangan yang dilakukan KPU dan jajarannya,” ujar Komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2019).

Wahyu tidak memungkiri adanya beberapa kesalahan dalam input data dalam Situng. Namun, dia menyebut kesalahan input berbeda dengan kecurangan.

“Kami tidak memungkiri ada sekitar 159 salah entri atau salah input data di Situng, tapi kami pastikan bahwa salah input itu berbeda dengan kecurangan,” tuturnya.

Wahyu kembali mengingatkan hasil dalam Situng bukan merupakan hasil resmi Pemilu 2019. Wahyu juga mengajak masyarakat untuk ikut memantau Situng dan melaporkan bila terdapat kesalahan dalam Situng.

“Sekali lagi kami tegaskan bahwa Situng merupakan alat bantu, hasil di Situng juga bukan hasil resmi Pemilu 2019,” kata Wahyu.

“Kami juga terbuka, kita membuka ruang partisipasi publik untuk mencermati apabila ada informasi di laman KPU yang tidak benar sesuai dengan C1. Dipersilakan melaporkan kepada KPU dan akan kita perbaiki,” sambungnya.

Sebelumnya, Ketua penanggung jawab Ijtimak Ulama III, Yusuf Muhammad Martak menilai setiap hari angka di Situng KPU tidak bergerak dan hanya berada di angka 54. Dia menilai sebanyak apapun suara daerah yang masuk nilainya tetap dan tidak berubah.

“Coba sekarang lihat, setiap hari, siang, malam, angka 54-43, terus gitu. Jadi daerah manapun yang masuk, perolehan manapun yang masuk, ya tetep segitu,” katanya (1/5).

Selain itu, Yusuf juga meminta pemerintah segera membenahi sistem di KPU dan Bawaslu. Dia menilai jika terus dibiarkan kecurangan ini akan bersifat sistematis dan masif.(NGO)