JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) akan melakukan kunjungan ke sejumlah negara di Asia Selatan hingga Asia Tenggara. Indonesia jadi salah satu tujuan rangkaian kunjungan tersebut.

“Rencananya tiba tanggal 18 Februari malam, tanggal 19 Februari pagi acara bilateral dengan Presiden,” kata Jubir Wapres Hussain Abdullah saat dikonfirmasi, Rabu malam (13/2/2019).

Pertemuan dengan Presiden Jokowi nantinya akan ditutup dengan makan siang. Kemudian di sore harinya, MBS dijadwalkan menghadiri acara dengan Wapres Jusuf Kalla.

“Sore diterima Wapres dan bersama membuka forum bisnis di Jakarta,” imbuh pria yang akrab disapa Ucheng itu.

Sementara itu Menlu Retno Marsudi menyatakan, pihaknya masih terus berkomunikasi dengan otoritas Arab Saudi soal kabar rencana kunjungan ini. Kemlu masih belum bisa memastikan terkait tanggal kunjungannya.

“Memang ada rencana, tapi sekarang kita sedang terus berkomunikasi. Jadi di titik ini saya belum dapat mengonfirmasikan,” ujar Retno di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, kemarin.

Mengenai agenda kedatangan MBS ke RI menurut Ucheng lebih kepada kerja sama ekonomi bilateral. Rencana kunjungan ini pun pernah disampaikan oleh Wapres JK saat bertemu MBS di Argentina akhir tahun lalu.

“Pertama ingin dia menambah investasi di Indonesia, datang ke Indonesia pada Februari untuk membicarakan perkembangan, hubungan ekonomi RI-Arab Saudi,” kata JK saat ditemui di hotel tempatnya menginap di Buenos Aires, Argentina, Jumat sore waktu setempat (30/11/2018).(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan fokus utama dirinya saat ini mendampingi ibundanya, Ani Yudhoyono, yang sedang dirawat karena sakit kanker darah. Meski begitu, AHY juga berkomitmen tetap menjalankan tugas-tugasnya sebagai Komandan Kogasma Partai Demokrat.

“Memang kami sudah memutuskan bahwa prioritas utama adalah mendampingi demi kesembuhan Ibu Ani. Tetapi tentu saya khususnya akan sedapat mungkin tetap menyiapkan waktu untuk menjalankan tugas-tugas yang saya emban di Partai Demokrat. Tentunya saya sebagai Komandan Kogasma tentu juga memiliki tanggung jawab untuk bisa menyukseskan pemilihan legislatif Partai Demokrat,” kata AHY lewat rekaman suara yang dikirimkan oleh tim AHY, Rabu (13/2/2019).

AHY menyadari banyak agenda kepartaian yang terpaksa dibatalkan karena dia harus menemani proses perawatan Ibu Ani di Singapura. Namun, sambung AHY, Ibu Ani selalu mengingatkan tugasnya untuk menyapa masyarakat di sejumlah daerah Indonesia.

“Walaupun dengan berat hati justru Ibu Ani-lah yang mengingatkan saya untuk terus menjalankan tugas tugas tersebut menyapa masyarakat di berbagai daerah walaupun dengan berat hati kami sampaikan cukup banyak acara atau kegiatan-kegiatan yang harus kami batalkan atau kami tunda karena memang kondisi Ibu Ani yang cukup serius ini,” ujar dia.

AHY dan adiknya Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas akan secara bergantian menjaga Ibu Ani dan berkampanye untuk Partai Demokrat. Sedangkan Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disebut akan berfokus mendampingi proses perawatan dan pengobatan Ibu Ani.

“Tetapi lagi-lagi kami akan terus, saya terutama dan adik saya, akan membagi waktu dengan baik agar bisa tetap menjaga Ibu Ani, tapi juga masih bisa menjalankan tugas-tugas di Tanah Air. Sedangkan Pak SBY sendiri akan secara penuh mendampingi Ibu Ani di RS atau selama di Singapura ini karena bagi beliau tentunya kesehatan Ibu Ani menjadi yang pertama dan utama,” imbuhnya.

Ani Yudhoyono saat ini dirawat di National University Hospital, Singapura. Sejak 2 Februari 2019, Ibu Ani menjalani medical treatment di Singapura karena mengidap kanker darah.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar Baharuddin kembali menegaskan tidak ada aturan yang melarang rapat di hotel.

“Bersama ini kami sampaikan bahwa hingga saat ini Mendagri atau pejabat di lingkungan Kemendagri tidak pernah membuat larangan rapat-rapat aparatur di hotel-hotel,” ujar Bahtiar dalam keterangan tertulis, Selasa (12/2/2019).

Bahtiar menjelaskan sebagian besar rapat Kemendagri digelar di hotel karena melibatkan banyak peserta. Selain itu, keterbatasan ruang rapat yang besar di Kemendagri juga membuat rapat di Kemendagri tak memungkinkan bila dengan banyak peserta.

Ditegaskan Bahtiar, Mendagri Tjahjo Kumolo hanya memberikan arahan kepada staf internal Kemendagri agar menyusun standard operating procedure (SOP), khususnya terkait pelayanan konsultasi evaluasi rancangan perda APBD. Arahan ini, disebut Bahtiar, sebagai respons atas kasus yang terjadi Hotel Borobudur, Jakarta, beberapa waktu lalu.

“Aparat pemerintah daerah yang datang ke Jakarta yang mau konsultasi ke Kemendagri silakan menginap di hotel-hotel, tetapi pelayanan konsultasi, khususnya konsultasi evaluasi rancangan perda APBD, agar tetap dilaksanakan di kantor Kemendagri,”ujar Bahtiar mengutip ulang pernyataan Mendagri.

Mendagri, sambungnya, mengingatkan, evaluasi rancangan perda APBD harus dilakukan terbuka serta dalam pengawasan KPK RI.

“Jadi arahan kepada aparat internal Kemendagri untuk menyusun SOP semata-mata untuk mencegah staf Kemendagri terhindar dari hal-hal yang dapat menimbulkan permasalahan hukum,” terang Bahtiar.

“Jadi sama sekali tidak ada larangan rapat-rapat di hotel,” tegas Bahtiar.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan masih ada 25 juta orang di Indonesia yang Buang Air Besar Sembarangan (BABS). dan ini harus menjadi perhatian seluruh pihak terkait. masih berperilaku

“Mohon maaf, saat ini di Indonesia, masih ada sekitar 25 juta orang yang masih berperilaku BABS,” kata Bambang Brodjonegoro dalam kuliah umum di Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, seperti dikuti Antara, Rabu (13/2/2019).

Dia menjelaskan apa yang terjadi saat ini memang harus menjadi perhatian serius. Bambang ingin ada upaya konkret untuk mengatasi persoalan tersebut khususnya untuk Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Dalam kesempatan tersebut, Bambang juga menjelaskan keberhasilan Indonesia menekan hingga ratusan juta pelaku BABS. Pada 2015 misalnya, di India angka orang berperilaku BABS itu masih mencapai 500 juta.

Namun pada 2018 lalu, jumlahnya menurun tajam hingga tersisa sekitar 150 juta orang. Ini tentu patut menjadi contoh untuk penanganan perilaku BABS di Tanah Air.

“Angka 150 juta bagi Indonesia itu memang masih begitu tinggi. Tapi jika dilihat dari empat tahun terakhir justru di India bisa berkurang sebanyak 350 juta. SDGs Center Unhas yang baru diluncurkan, kita harapkan bisa ikut mendorong,” jelasnya.

Untuk itu, dirinya juga mengajak seluruh pihak berkepentingan untuk sama-sama bergerak melakukan berbagai inovasi demi menekan perilaku BABS ini.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Lembaga survei Charta Politika merilis hasil survei elektabilitas calon anggota DPR di daerah pemilihan DKI Jakarta 1, DKI Jakarta 2, dan DKI Jakarta 3. Sejumlah caleg perkasa pun diprediksi lolos ke Senayan.

Caleg-caleg perkasa itu di antaranya Imam Nahrawi dan Habiburokhman di DKI-I. Hidayat Nur Wahid di DKI-II dan Charles Honoris hingga Haji Lulung di DKI-III.

“Jadi di DKI-I elektabilitas paling tinggi itu ada Imam Nahrawi 15,1 persen. Kemudian nomor 2 ada Habiburokhman (6,8 persen) dan nomor tiga Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dengan 3,8 persen,” kata Direktur Riset Charta Politika, Muslimin, di restoran Es Teler 77, Jalan Adityawarman, Jakarta Pusat, Senin (11/2/2019).

Survei Charta Politika itu dilaksanakan pada 18-25 Januari 2019. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka kepada total 2.400 responden atau 800 responden di tiap dapil. Margin of error di tiap dapil kurang-lebih 3,4 persen. Survei dilakukan di DKI Jakarta karena dianggap sebagai barometer nasional.

Sementara itu, di daerah pemilihan DKI Jakarta-II Hidayat Nur Wahid (PKS) jadi caleg nomor wahid, disusul Eriko Sotarduga (PDIP). Di dapil DKI-II ini, ada 7 kursi yang tersedia. Pendatang baru Tsamara Amany (PSI) masuk lima besar.

“Yang tertinggi ada Hidayat Nur Wahid 7,1 persen, kemudian ada Eriko Sotarduga 7 persen. Ini juga incumbent. Kemudian Biem Triani Benjamin juga ada 6,6 persen. Ini juga incumbent. Kemudian yang pendatang baru ini ada Tsamara Amany 3,3 persen. Ini sebagai pendatang baru cukup populer dan elektabilitasnya cukup tinggi di dapil II,” ujar Muslimin.

Kemudian di dapil DKI Jakarta-III, Charta Politika merilis nama caleg PDIP Charles Honoris yang unggul atas lawan-lawannya, termasuk Abraham ‘Lulung’ Lunggana, yang kini berbaju PAN. Ada 8 kursi DPR RI dari dapil DKI-III. Yusril Ihza Mahendra yang juga masuk di dapil DKI-III, elektabilitasnya hanya 7,5 persen.

“Kalau kita lihat elektabilitas tertinggi ada Charles Honoris 8,6 persen, kemudian ada Lulung 8,0 persen, kemudian ada Yusril Ihza Mahendra 7,5 persen, Darmadi ini juga incumbent 7,4 persen, kemudian Saraswati ini juga pendatang baru, sebelumnya ada di Jawa Tengah ya, 7,4 persen,” kata Muslimin.

Dari survei yang dirilis Charta Politika, caleg-caleg inilah yang diprediksi masuk ke DPR via DKI. Siapa saja mereka yang perkasa ke DPR? Berikut ini daftarnya.

Survei elektabilitas calon anggota DPR RI dapil DKI Jakarta-I:

Imam Nahrawi 15,1%
Habiburokhman 6,8%
Eko Hendro Purnomo 3,8%
Putra Nababan 3,6%
Bambang Atmanto Wiyogo 3,5%
M Yusuf Mujenih 3,5%

Survei elektabilitas calon anggota DPR RI dapil DKI Jakarta-II:

M Hidayat Nur Wahid 7,1%
Eriko Sotarduga 7,0%
Biem Triani Benjamin 6,6%
Himmatul Aliyah 6,3%
Tsamara Amany 3,3%
Masinton Pasaribu 3,1%
Okky Asokawati 3,0%

Survei elektabilitas calon anggota DPR RI dapil DKI Jakarta-III:

Charles Honoris 8,6%
Lulung AL 8,0%
Yusril Ihza Mahendra 7,5%
Darmadi Durianto 7,4%
R Saraswati Djojohadikusumo 7,4%
Adang Daradjatun 5,5%
Ahmad Sahroni 4,0%
Grace Natalie Louisa 3,1%
(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Komisi X DPR RI menyayangkan sikap murid SMP di Gresik, Jawa Timur yang menantang gurunya. Komisi X mengingatkan pentingnya fungsi Bimbingan dan Konseling (BK) dalam membimbing muridnya.

“Kalau hanya anak tertentu yang berperilaku negatif seperti merokok di kelas secara demonstratif itu. Maka lembaga Bimbingan dan Konseling siswa harus dihidupkan baik sarprasnya sampai dengan SDM gurunya yang berkompeten. Adapun sampai menantang gurunya berkelahi, berarti tujuan pendidikan di sekolah itu gagal, maka bisa diselesaikan di sekolah tersebut secara konperehensif dan sistematis,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih melalui keterangan tertulisnya, Senin (11/2/2019).

Abdul mengatakan sekolah tersebut pantas diawasi agar perilaku serupa tidak terulang. Dia meminta Dinas Pendidikan untuk ikut bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

“Secara kelembagaan sistem KBM (kegiatan belajar mengajar) di sekolah itu pantas disupervisi statusnya. Karena SMP maka Dinas Pendidikan ikut bertanggung jawab,” jelas Abdul.

Polisi sudah melakukan mediasi antara siswa dengan guru yang ditantangnya. Guru bernama Nur Kalim (30) memaafkan perbuatan murid menantangnya.

“Saya telah memaafkannya. Jangan diperpanjang lagi masalah ini,” kata Nur Kalim kepada wartawan di Polsek Wringinanom, Minggu (10/2).

Nur Kalim merupakan guru honorer yang mengampu mata pelajaran IPS. Gajinya nya pun terbilang kecil untuk ukuran pendapatan saat ini, hanya Rp 450 ribu per bulan.

Namun Nur Kalim tak berkecil hati. Ia tetap mengajar di SMP tersebut. Dan tahun ini adalah tahun kelima Nur Kalim mengajar di SMP PGRI Wringinanom Gresik. Untuk menambah pendapatannya, Nur Kalim juga mengajar di sekolah lain.

“Saya juga mengajar di SMP lain dan punya bimbingan belajar (bimbel) juga,” kata Nur Kalim. (DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Mahkamah Agung (MA), memvonis bebas mantan Direktur Operasi PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Rahmat Satria di kasus pungli dwelling time di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Hakim menyatakan, Rahmat tidak terbukti menerima pungli di kasus tersebut.

“Menolak permohonan kasasi atas penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tersebut,” putus hakim agung Prof Dr Surya Jaya, dalam salinan putusannya di website MA, Senin (11/2/2019).

Rahmat sebelumnya dituntut oleh jaksa dengan pidana penjara 2 tahun. Namun pada 6 Desember 2017, Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, membebaskan Rahmat dari segala dakwaan jaksa. Di tingkat kasasi pun putusan itu dikuatkan oleh MA.

Vonis kasasi itu diketok pada 6 November 2018 dengan nomor register 818 K/pid.sus/2018. Vonis diketok ketua majelis hakim agung Prof Dr Surya Jaya dibantu hakim agung Margono dan hakim agung Maruap Dohmatiga Pasaribu selaku hakim anggota.

Kasus dwelling time ini terjadi pada November 2016 lalu. Rahmat yang saati merupakan Direktur Operasi Pelindo III kena OTT pungli oleh Bareskrim Mabes Polri.

Penangkapan Rahmat berawal dari operasi tangkap tangan terhadap Agusto Hutapea, Direktur PT Akara Multi Karya sepekan lalu. Agusto ditangkap saat sedang meminta pungutan kepada importir.

Dari pengembangan pemeriksaan, Agusto kemudian menyebut nama Rahmat yang diduga ikut menikmati duit hasil pungli. Informasi ini langsung ditindaklanjuti tim saber pungli dengan mendatangi kantor Rahmat di lantai 3 Gedung Pelindo III, Surabaya.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Takdir Mattanete kala itu, menyebut uang Rp 600 juta disita dari ruang kerja Rahmat.

“Totalnya Rp 10 miliar dari kasus ini yang saat ini diamankan tim satgas,” kata AKBP Takdir pada 2 November 2016 lalu.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Ketua KPU Arief Budiman mengatakan baru 60 persen pertanyaan untuk debat kedua yang diselesaikan oleh panelis. Panelis masih akan bekerja merampungkan soal materi debat kedua sore ini.

“Sampai hari ini saya konfirmasi ke Prof Sudharto sudah selesai kira-kira 60 persen dari total pertanyaan dari para capres ini,” kata Arief, di Hotel Sari Pan Pasific, Jl Mh Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (9/2/2019).

Arief mengatakan para panelis akan bekerja menyusun soal-soal hingga Jumat pekan depan. Panelis selanjutnya akan memberikan penjelasan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada para paslon.

“Jumat depan akan dilakukan finalisasi dan briefing dengan moderator. Kalau tanya ke moderator belum tau apa-apa soal pertanyaan karena dikunci oleh panelis dan baru di-brief oleh panelis Jumat malam atau Sabtu pagi. Jadi moderator ketika menyampaikan pertanyaan ke paslon capres itu betul-betul dipahami substansinya,” ungkap Arief.

Arief berharap setiap tema disiapkan minimal 5 pertanyaan agar fokus pada materi debat. KPU sudah menunjuk koordinator panelis debat kedua yaitu Sudharto P Hadi dari Universitas Diponegoro. Sedangkan Direktur Eksekutif Walhi Nur Hidayati didapuk menjadi sekretaris panelis.

Sementara itu, Sudharto menjabarkan proses pembuatan soal debat kedua. Sudharto mengatakan tiap panelis mengelaborasi sesuai keahliannya masing-masing. Para panelis juga sedang menyiapkan video yang akan dipertanyakan ke masing-masing capres di segmen 4 debat kedua.

“Kita pertajam sore ini sebagaimana pak Ketua sampaikan di dalam debat kedua segmen 4 adalah video, jadi siang ini kita menginventarisasi terkiat empat tema itu kita tayangkan dengan narasi pertanyaan,” kata Sudharto.

“Kita berharap debat yang kedua pertanyaan-pertanyaan kita mampu mewakili konsen keprihatinan, kepedulian dari seluruh rakyat Indonesia tentang 4 tema itu,” kata Sudharto.

Debat kedua mengangkat isu energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup dan kehutanan, serta infrastruktur. Debat kedua akan diikuti capres Joko Widodo dan capres Prabowo Subianto. Moderator debat adalah Tommy Tjokro dan Anisha Dasuki.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Kementerian Perhubungan lewat Ditjen Perhubungan Laut melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Cilacap bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menargetkan seluruh sertifikasi pelaut dan kapal penangkap ikan di wilayah Cilacap dapat selesai pada tahun 2019.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala KSOP Kelas II Cilacap, Wigyo, saat mendampingi Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha dalam acara pemberian pas kecil secada simbolis oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, untuk 254 orang nelayan di Cilacap Jawa Tengah, Sabtu (9/2/2019).

“Pemberian pas kecil tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat nelayan khususnya di wilayah Cilacap dan Pemerintah memberikan pelayanan pas kecil ini tanpa dipungut biaya atau gratis,” ujar Wigyo.

Menurut Wigyo, bahwa saat ini jumlah kapal nelayan di bawah GT 7 di Cilacap berjumlah 5.000 unit kapal dengan total nelayan sebanyak 12.500 orang.

“Adapun sebelumnya untuk kapal ikan yang terdaftar di wilayah Cilacap dan sekitarnya jumlah pas kecil yang sudah diberikan sebanyak 3.260 pas kecil dan pada pagi ini sebanyak 254 pas kecil diserahkan oleh Ibu Menteri secara simbolis kepada 3 nelayan,” kata Wigyo.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha mengatakan bahwa Sertifikasi kapal penangkap ikan di bawah GT 7 di Pulau Jawa terus berlanjut dan ditargetkan selesai pada Minggu kedua bulan April 2019.

Lebih lanjut Arif juga mengatakan bahwa sertifikasi pelaut di Pulau Jawa juga terus berjalan. Demikian juga dengan inventarisasi sertifikasi pelaut di seluruh Indonesia juga berjalan terus dan dijadwalkan selesai pada akhir tahun 2019.

Menurut data dan informasi dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan per 9 Februari 2019, untuk Pulau Jawa, jumlah pelaut kapal penangkap ikan sebanyak 55.794 orang dan jumlah pelaut kapal tradisional sebanyak 35.068 orang. Adapun jumlah pelaut yang tersertifikasi sebanyak 35.925 orang.

Arif menjelaskan bahwa jumlah kapal berbendera Indonesia dengan tonase di atas GT 7 seluruh Indonesia berjumlah 78.656 unit dan semua kapal tersebut sudah bersertifikat. Adapun data jumlah kapal tersebut dapat terus bertambah secara live yang tercatat dalam database online.

Sementara itu, jumlah kapal dibawah GT 7 seluruh Indonesia yang sudah disertifikasi oleh Ditjen Hubla sebanyak 31.667 unit.

“Ditjen Hubla mempunyai program yaitu pertama mengidentifikasi kapal dan nelayan seluruh Indonesia, kemudian kedua akan melaksanakan sertifikasi bagi kapal dan nelayan yang belum bersertifikat dan ketiga setelah batas waktu yang sudah ditentukan akan kita lakukan penindakan (law enforcement),” terangnya.

“Karena itulah kami mengimbau agar para Nelayan dapat memanfaatkan Gerai Pengukuran Ulang Kapal Ikan dan sertifikasi pelaut yang ada di lokasi terdekat dengan sebaik-baiknya sehingga nelayan dan kapalnya bisa mendapatkan sertifikasi sesuai aturan yang berlaku,” imbuh Arif.

Arif juga mengatakan bahwa Ditjen Hubla memberikan kemudahan untuk sertifikasi pelaut/nelayan dan kapal melalui gerai Pelayanan Terpadu Pengukuran Ulang Kapal.

“Kegiatan ini merupakan salah satu agenda penting untuk kapal-kapal yang belum disertifikasi oleh Ditjen Hubla sekaligus bentuk tindak lanjut dari Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM 002/97/20/DK-18 tanggal 24 Oktober 2018 tentang Pelaksanaan Gerai Pelayanan Terpadu Pengukuran Ulang Kapal,” tutup Arif.

Pelaksanaan Gerai Pengukuran Ulang Kapal Ikan ini juga merupakan tindak lanjut penerapan dari UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa Penyelenggaraan keselamatan dan keamanan pelayaran serta Penyelenggaraan perlindungan lingkungan maritim dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini penerbitan Pas Kecil (kapal GT 7 kebawah) dikeluarkan oleh Ditjen Hubla atau Syahbandar ditempat kapal berada.

Cukup dengan membawa foto copy KTP dan surat keterangan tukang yang diketahui oleh Camat atau Lurah untuk menjamin kepastian kepemilikan kapal maka para nelayan dapat mengajukan proses penerbitan Pas Kecil secara Gratis.

Selanjutnya sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Pas kecil, dapat diterbitkan oleh Syahbandar tempat kapal berada dalam waktu 5 hari kerja, namun dengan adanya gerai dapat diterbitkan dalam waktu 1 hari tanpa dipungut biaya sedikitpun oleh Ditjen Hubla.

Adapun peraturan lainnya sebagai dasar pelaksanaan pengukuran kapal adalah PM Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengukuran Kapal dan PM Nomor 39 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Dirjen Badan Peradilan Umum (Badilum) melarang seorang hakim memberikan komentar hingga ‘like’ di status Facebook tentang Pilpres. Hal ini agar hakim tetap imparsial dan independen menjelang pesta demokrasi 2019.

“Hakim harus imparsial dan independen. Hakim dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar dan sejenisnya) atau menyebarkan gambar/foto bakal calon, visi-misi, mengeluarkan pendapat yang menunjukan keberpihakan salah satu calon,” demikian bunyi Surat Edaran Dirjen Badilum, Jumat (8/2/2019).

Surat Edaran itu bernama ‘Larangan Hakim Berpolitik’ yang ditandatangani Dirjen Badilum Herri Swantoro pada 7 Februari 2019. Dirjen meminta para hakim di lingkungan pengadilan umum untuk mematuhi dan melaksanakan surat edaran ini.

“Hakim dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon. Hakim dilarang berfoto dengan bakal calon,” ujar Herri.

Lalu apa alasannya?

“Untuk menjaga marwah hakim dan Mahkamah Agung beserta Pengadilan yang berada di bawahnya,” ujar Herri. (NGO)