JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan mengajukan gugatan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk mengantisipasi kemacetan, polisi menutup akses ke Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

“Sudah ditutup dan sudah disiapkan rekayasa pengalihan arusnya,” kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol M Nasir dalam keterangan kepada wartawan, Jumat (25/5/2019).

Nasir mengatakan, penutupan arus lalu lintas dilakukan secara situasional tergantung kondisi di lapangan. Sejumlah personel Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah disiagakan di beberapa titik yang diberlakukan penutupan arus.

Berikut rekayasa pengalihan arus di Jalan Medan Merdeka Barat:

1. Arus lalu lintas dari Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Medan Merdeka Selatan dan sebaliknya.

2. Arus dari Jalan MH Thamrin masih ditutup.

3. Arus lalu lintas dari Jalan Medan Merdeka Selatan diluruskan ke Jalan Budi Kemuliaan atau berputar balik di Air Mancur

4. Arus lalu lintas dari Jalan Medan Merdeka Utara diluruskan ke Jalan Abdul Muis.

Polda Metro Jaya telah mempertebal pengamanan di depan MK menjelang gugatan Prabowo-Sandi ke MK ini. Total ada 8 Kompi personel yang akan mengamankan proses gugatan Prabowo-Sandi di MK ini.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menerbitkan Surat Edaran Nomor SE.17 Tahun 2019 tentang Ketertiban Embarkasi dan Debarkasi Penumpang pada Angkutan Laut Lebaran Tahun 2019 (1440 H). Hal ini dilakukan dalam mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas pada masa Angkutan Laut Lebaran Tahun 2019 (1440 H).

Menurut Dirjen Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo, penyelenggaraan kegiatan angkutan laut lebaran harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk itu diperlukan adanya kesadaran dari semua pihak untuk selalu menaati peraturan yang telah ditetapkan.

Dalam Surat Edaran tersebut, Agus mewajibkan setiap pelabuhan menyediakan Posko Angkutan Laut Lebaran yang memiliki saluran telepon hotline dengan WhatsApp (WA) dan SMS, dan Media Sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter.

Selain itu, setiap pelabuhan juga harus membuat alur peraturan embarkasi dan debarkasi penumpang agar tercipta ketertiban penumpang.

“Operator pelabuhan dan perusahaan pelayaran wajib memastikan calon penumpang yang masuk terminal dan naik ke atas kapal memiliki tiket serta memastikan nama yang tertera di tiket sesuai dengan identitas calon penumpang,” tutur Agus dalam keterangan tertulis, Jumat (24/5/2019).

Agus juga menegaskan agar perusahaan pelayaran untuk menerapkan sistem e-tiket yang dapat dibeli secara online baik langsung ke perusahaan atau agen. Biaya tiket pun wajib diumumkan secara transparan melalui media serta mencantumkan dengan jelas batas berat/ukuran barang yang boleh dibawa oleh penumpang.

“Setiap pelabuhan juga wajib memberlakukan sterilisasi pelabuhan dan melengkapi dengan peralatan x-ray, metal detector, dan timbangan. Namun, jika pelabuhan belum dilengkapi dengan x-ray atau metal detector maka pemeriksaan terhadap penumpang dan barang bawaan dilakukan secara manual,” jelas Agus.

Tak hanya peralatan pemeriksaan, fasilitas lain yang harus ada di pelabuhan ialah ruang tunggu penumpang, musholla, toilet, dan kamar mandi yang cukup untuk menampung lonjakan penumpang.

Terkait dengan informasi jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal, Agus minta agar informasi tersebut disebarluaskan kepada masyarakat melalui media massa atau pemasangan spanduk serta memberikan informasi terkini mengenai jadwal kedatangan kapal melalui layar informasi atau papan pengumuman di pelabuhan dan media sosial.

Untuk mengurangi kepadatan di terminal, pihaknya juga mengimbau para penumpang agar datang ke pelabuhan paling cepat 3 jam sebelum jadwal keberangkatan kapal dan tidak membawa barang-barang berlebihan.

“Kami secara tegas melarang penumpang membawa barang bawaan melebihi batas yang ditentukan ataupun menempatkan barang bawaan di lorong-lorong kapal serta melarang pedagang berjualan di terminal dan di atas kapal agar tercipta suasana yang tertib dan nyaman di pelabuhan,” tegasnya.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Mantan Komisioner KPK Bambang Widjojanto (BW) merapat ke kantor Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Tak hanya BW, sejumlah purnawirawan juga merapat.

Dari Pantauan, di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, BW dan para purnawirawan TNI tiba pukul 11.57 WIB. Mereka datang secara terpisah.

Mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI (Purn) Imam Sufaat enggan menjelaskan maksud kedatangannya. Imam mengatakan dirinya dan para purnawirawan memang sudah biasa berkumpul di Kantor BPN.

“Kita biasa kumpul-kumpul PPIR (Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya),” katanya.

Sementara saat ditanya soal kericuhan dalam aksi 22 Mei 2019 Imam hanya tersenyum. Imam sebelumnya juga ikut datang ke aksi yang digelar di Bawaslu.

Hal senada juga disampaikan BW. BW enggan membeberkan maksud kedatangannya. Dia hanya mengatakan bahwa dirinya ingin menumpang salat di BPN.

“Numpang salat,” kata BW.

Sebalumnya, Prabowo dan Sandi sudah datang lebih dulu di lokasi. Prabowo sendiri disebut akan memantau persiapan tim yang bakal mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kantor BPN ini ada di samping kediaman Prabowo.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019. Paslon urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin mendapatkan suara 55,5 persen dari total nasional, mengungguli suara paslon urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga 44,5 persen.

Jika tak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jokowi dan Ma’ruf Amin bakal ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 24 Mei 2019. Namun, sejumlah janji yang diobral Jokowi selama masa kampanye, sudah menanti. Apa saja janji-janji itu?

Target Rp 400 Triliun Dana Desa

Jokowi pernah menjanjikan akan menyalurkan dana desa hingga Rp 400 triliun jika terpilih kembali menjadi presiden lagi. Hal itu disampaikannya saat menyampaikan pidato ‘Optimisme Indonesia Maju’ Konvensi Rakyat, di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/2/2019).

“Lima tahun ke depan total dana desa akan mencapai Rp 400 triliun,” kata Jokowi.

Di samping itu, Jokowi memastikan penyaluran dana desa ke depannya akan lebih optimal dalam menyejahterakan rakyat.

“Dengan pemanfaatan yang makin baik, kemakmuran rakyat akan makin merata hingga pelosok desa. Ini alasan kenapa kita harus optimis sejahtera,” sebutnya.

Dana desa ini dipandang perlu, terlebih mayoritas penduduk Indonesia tinggal di pedesaan, dengan tingkat kemiskinannya lebih tinggi dibandingkan perkotaan.

“Separuh penduduk Indonesia tinggal di desa dengan tingkat kemiskinan lebih tinggi dari perkotaan. Kita sudah mulai program dana desa, membangun ekonomi desa, membangun konektivitas, membuka kesempatan kerja seluas-luasnya di desa,” paparnya.

Hingga 4 tahun pemerintahan Jokowi, dia menyebutkan sudah menggelontorkan dana desa hingga Rp 187 triliun.

“Empat tahun dana desa sudah mencapai Rp 187 triliun, jalan dan jembatan desa terbangun, air bersih, sanitasi meningkatkan ekonomi desa berkembang, pendapatan desa meningkat, pengangguran di desa turun,” tambahnya.

Merampungkan Proyek Infrastruktur

Selama masa kampanye dan saat debat capres, Jokowi juga rajin memamerkan capaiannya terkait pembangunan infrastruktur. Dia pun berjanji bakal merampungkan sejumlah proyek infrastruktur yang belum beres dalam lima tahun pertama masa kepemimpinannya. Salah satu proyek infrastruktur yang ia janjikan bakal rampung saat menjabat lagi ialah proyek tol di Kalimantan Timur.

Jokowi mengatakan bahwa Balikpapan-Samarinda, Kalimantan Timur akan tersambung tol akhir tahun 2019. Jalan tol ini terbentang sepanjang 99 kilometer.

“Tol Balikpapan-Samarinda sudah selesai? Memang belum, saya tahu, saya intipi setiap hari. Jadi jalan tol Balikpapan-Samarinda tinggal 20% akan kita selesaikan akhir tahun ini Insyaallah nanti Balikpapan-Samarinda Insyaallah 99 kilometer yang biasanya ditempuh 3 jam, betul?” ujar Jokowi saat kampanye akbar di Gedung Dome Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (28/3/2019).

Dengan tersambungnya tol, Jokowi menyebut Balikpapan-Samarinda bisa ditempuh dalam waktu satu jam saja. Jokowi juga menjanjikan tersambungnya ruas tol dari Samarinda menuju Bontang.

“Ini Pak Awang Faroek ada di sini, selamat siang Pak. Jadi Balikpapan-Samarinda biasanya 3 jam, kalau jalan jadi akan ditempuh maksimal 1 jam. Supaya semuanya tahu, nantinya Balikpapan-Samarinda selesai diteruskan sampai ke Bontang, siapa yang setuju tunjuk jari?” ujar Jokowi.

Pembangunan infrastruktur lainnya yang dipaparkan Jokowi adalah Bendungan Teritip, Bendungan Marang Kayu, dan Bendungan Tapin di Kalimantan. Khusus yang terakhir, Jokowi menjanjikan Bendungan Tapin di Kalimantan Selatan rampung akhir 2019.

Dorong Industri 4.0

Saat debat capres dan masa kampanye, Jokowi juga sering mengungkit soal isu Revolusi Industri 4.0 dan dukungan pemerintah untuk geliat industri startup. Jokowi pun sempat berjanji mempersiapkan roadmap untuk mendorong Revolusi Industri 4.0.

“Tadi pertemuan dengan komunitas digital dan seperti yang telah tadi saya sampaikan, bahwa mengantisipasi revolusi industri 4.0 kita sudah mempersiapkan yang namanya making Indonesia for 4.0. Saya kira persiapan-persiapan dalam kita menghadapi dan mengantisipasi dan juga langsung masuk ke perubahan-perubahan yang ada,” kata Jokowi, Rabu (23/5/2018).

Menurut Jokowi, yang paling siap menghadapi Revolusi Industri 4.0 tersebut adalah anak muda. Terutama yang berasal dari komunitas digital.

“Memang yang paling siap adalah anak-anak muda. Jadi oleh sebab itu tadi kita bertemu dengan anak-anak muda dari komunitas digital sehingga nanti akan muncul ekosistem-ekosistem digital yang arahnya akan membangun sebuah komunitas besar. Sehingga antisipasi setiap perubahan-perubahan yang ada dari revolusi 4.0 betul-betul kita siap menghadapinya,” katanya.

“Saya kira di kementerian perindustrian sudah mempersiapkan roadmap menuju ke sana,” sambungnya.

Kartu Sakti

Salah satu janji yang sering diobral Jokowi selama masa kampanye ialah soal program kartu sakti. Kartu sakti itu yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Pra-Kerja dan Kartu Sembako Murah. Hampir pada setiap kunjungannya, Jokowi selalu memamerkan tiga kartu saktinya itu. Bahkan pada saat debat capres-cawapres, Jokowi juga sempat memamerkan program kartu sakti ini.

Jokowi mengatakan, program kartu sakti ini muncul bukan sekadar dari ide-ide saja, melainkan berasal dari survei penelitian. Sehingga Jokowi mengklaim programnya ini ilmiah.

“Kartu ini kita dapatkan bukan dari ide-ide, tapi dari survei-survei dari penelitian, memang kehendak masyarakat itu 3 kartu ini. Jadi ini ilmiah, bukan mengada-ada,” ujar Jokowi dalam acara Deklarasi Alumni Sriwijaya Bersatu di Palembang Sport and Convention Center, Sumatera Selatan, Sabtu (9/3/2019)

Lantas, Jokowi pun memaparkan fungsi dan manfaat masing-masing kartu tersebut.

“Pertama KIP Kuliah, ini akan memberikan jaminan anak-anak kita agar memiliki SDM yang premium, baik sekolah di dalam negeri, maupun sekolah di luar negeri,” ujarnya.

Kedua adalah Kartu Pra-Kerja. Nantinya lulusan SMK/SMA atau perguruan tinggi akan diberikan pelatihan hingga insentif jika belum dapat pekerjaan dalam jangka waktu tertentu.

“Akan diberikan insentif honor yang kita batasi nantinya, bisa 6 bulan atau 1 tahun sebelum mendapatkan pekerjaan. Setuju nggak? Siapa yang ingin dapat KIP Kuliah? Siapa yang pengin dapat Kartu Pra-Kerja?” jelas Jokowi.

Ketika memamerkan Kartu Sembako Murah, para ibu-ibu teriak histeris. Jokowi pun menjelaskan mengenai fungsi kartu ini.

“Yang terakhir namanya Kartu Sembako Murah. Ini biasanya yang senang ibu-ibu. Tapi yang kaya-kaya nggak boleh. Ini nantinya akan diberikan kepada ibu-ibu sehingga nantinya akan ada diskon tertentu yang nanti akan kita tentukan semurah-murahnya, baik untuk membeli gula, beras, dan lain-lain,” tuturnya.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
KPU telah menetapkan hasil Pileg 2019 dengan PDIP sebagai juaranya. Untuk perolehan kursi di DPR terbanyak diraih PDIP, sementara NasDem di posisi ke-4.

“NasDem posisi ke-4 dengan jumlah 58 kursi,” ujar Sekjen NasDem Johnny G Plate kepada detikcom, Selasa (21/5/2015).

NasDem telah melakukan konversi kursi dari hasil rekapitulasi Pileg 2019. Meski secara hasil pileg NasDem berada di posisi ke-5 setelah PKB, namun setelah perolehan suaranya dikonversi, NasDem mendapat satu kursi lebih banyak.

“Itu kami dari internal konversi berdasarkan hasil rekapitulasi KPU ya. PKB lebih sedikit walaupun suaranya lebih banyak dari NasDem. Karena ada kursi-kursi di dapil tertentu yang butuh kursi lebih besar. PKB kan suara besarnya di Jawa. Kalau di Jawa dan kota-kota besar rata-rata kursinya tinggi-tinggi suaranya,” sebut Johnny.

Hal yang sama juga terjadi dengan Golkar. Meski suara Golkar di Pileg 2019 berada di bawah Gerindra, namun Golkar mendapat perolehan kursi lebih banyak di DPR.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin ini menyoroti besarnya total perolehan kursi Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Hasil tersebut menurut Johnny maksimal mengingat hasil Pilpres 2019 juga sudah diketahui pemenangnya, yakni Jokowi-Ma’ruf.

“Untuk TKN KIK hasil maksimal. Pemenang Pilpres, parlemen juga mayoritas dan melalui proses demokrasi yang baik,” tuturnya.

Johnny pun memberikan selamat atas kemenangan Jokowi-Ma’ruf yang sudah diumumkan secara resmi oleh KPU. Ia menegaskan, proses demokrasi di Indonesia telah berjalan dengan bagus.

“NasDem menguncapkan selamat kepada Pak Jokowi dengan suara yang signifikan dan selamat kepada rakyat Indonesia karena sudah melaksanaman pemilu yang jurdil dan mendapat apresiasi dari dunia. Media-media internasional banyak kan yang memberitakan kemenagan Jokowi. Itu sumbangsih yang berharga,” sebut Johnny.

Berikut hasil konversi kursi DPR periode 2019-2024 berdasarkan data internal NasDem:

PDIP: 128 kursi (22,3%)
Golkar: 85 kursi (14,8%)
Gerindra: 78 kursi (13,6%)
NasDem: 59 kursi (10,3%)
PKB: 58 kursi (10,1%)
Demokrat: 54 kursi (9,4%)
PKS: 50 kursi (8,7%)
PAN: 44 kursi (7,7,%)
PPP: 19 kursi (3,3%)

Persandingan hasil pemilu Legislatif 2014 vs 2019:

PKB 11.298.957 (9,04%) vs 13.570.097 (9,69%)
Naik 2.271.140 (0,65%)

Gerindra 14.760.371 (11,81%) vs 17.594.839 (12,57%).
Naik 2.834.468 (0,76%)

PDIP 23.681.471 (18,95%) vs 27.053.961 (19,33%).
Naik 3.372.490 (0,38%)

Golkar 18.432.312 (14,75%) vs 17.229.789 (12,31%).
Turun 1.202.523 (2,44%)

NasDem 8.402.812 (6,72%) vs 12.661.792 (9,05%).
Naik 4.258.980 (2,33%)

PKS 8.480.204 (6,79%) vs 11.493.663 (8,21%)
Naik 3.013.459 (1,42%)

PPP 8.167.488 (6,52%) vs 6.323.147 (4,52%)
Turun 1.844.341 (2%)

PAN 9.481.621 (7,59%) vs 9.572.623 (6,84%)
Suara Naik 91.002, Presentase Turun 0,75%

Demokrat 12.728.913 (10,19%) vs 10.876.507 (7,77%)
Turun 1.852.406 (2,42%)
(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLNE.COM
Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M Nasir mengimbau mahasiswa tidak menggelar aksi saat pengumuman hasil rekapitulasi Pemilu serentak 2019 pada 22 Mei. Mahasiswa diimbau tetap beraktivitas normal di kampus.

“Kami mengajak kepada seluruh kampus di Indonesia untuk tidak harus datang ke Jakarta dalam rangka menghadiri apa yang dilakukan pada tanggal 22 Mei yaitu tentang hasil pemilu oleh KPU,” ujar M Nasir kepada wartawan usai bertemu dengan mahasiswa Kelompok Cipayung Plus yang membahas dinamika pemilu di kantor Kemenristekdikti, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (20/5/2019).

Nasir menegaskan sudah ada prosedur terkait hasil Pileg dan Pilpres. Jalur yang digunakan bila menolak hasil Pemilu harus sesuai amanat konstitusi.

“Mahasiswa melakukan aktivitas di dalam kampus akan jauh lebih baik. Karena ini prosedur hukumnya berjalan dengan baik. Jadi, semua diserahkan pada hukum yang dalam hal ini berjalan dengan sesuai amanat konstitusi tersebut,” imbuhnya.

Karena imbauan sudah disebar ke kampus-kampus, maka pemerintah tidak bertanggungjawab bila ada yang menyalahi ketentuan pada 22 Mei.

“Kami tidak bertanggung jawab, kami tidak akan bertanggung jawab pada mahasiswa yang turun ke jalan. Kami sudah ingatkan ke semua rektor,” imbuhnya.

Namun Nasir menyerahkan sepenuhnya bila kampus membuat aturan internal mengenai sanksi bagi yang tetap turun ke jalan. Kemristekdikti menurutnya juga bisa memberikan sanksi ke perguruan tinggi bila melanggar netralitas.

“Nanti kita lihat tingkat kesalahannya, tingkat kejadian itu. Kampus harus menjaga netralitas, dia seorang insan akademik,” ujarnya.

“jadi, simbol-simbol kampus itu jangan sampai dibawa dalam hal ini. karena itu akan merusak adalah sendi-sendi akademik yang ada di perguruan tinggi,” imbuh Nasir.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
KPU bicara kemungkinan pengumuman hasil pemilu 2019 bisa diumumkan sebelum batas akhir 22 Mei 2019. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan jika rekapitulasi 4 provinsi memungkinkan diselesaikan hari ini, maka KPU bisa langsung mengumumkan presiden dan wakil presiden terpilih.

“Tidak harus tanggal 22, tapi sampai dengan hari ini, kan kita masih mendesain hingga tanggal 22, karena belum bisa pastikan perkembangan rekap nanti seperti apa, kemudian kita menetapkannya selesai jam berapa. Kalau nanti (hari ini) menetapkan sudah jam 23.55 WIB, kan tinggal 5 menit memasuki tanggal 21, tinggal kita lihat nanti,” jelas Arief di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).

Dia juga menegaskan jika seluruh 34 Provinsi dan 130 PPLN sudah selesai di rekapitulasi hari ini, maka KPU bisa mengumumkan langsung hari ini. “Bisa (diumumkan langsung prolehan suara, jika malam ini selesai),” ucapnya.

Arief juga menjelaskan jika KPU hari ini melakukan penetapan hasil rekapitulasi pemilu, pihaknya masih akan tetap mengikuti aturan untuk menunggu keabsahan selama 3 hari. Ketentuan 3 hari itu, untuk menunggu pengajuan sengketa jika peserta pemilu mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kalau kita tetapkan tanggal 20, maka berikutnya akan mengikuti 3 hari kemudian, kemudian setelah 3 hari kemudian tidak ada sengketa, 3 hari berikutnya KPU menetapkan. Jadi bisa hari pertama, kedua ketiga, setelah sengketa berakhir, ada pengajuan sengketa atau tidak, kemudian KPU menetapkan calon terpilih nya,” pungkasnya.

Seperti diketahui, hari ini KPU akan merampungkan 4 provinsi dan 1 PPLN Kuala Lumpur yang tersisa. Total terhitung kemarin ini KPU telah merekapitulasi 30 Provinsi.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Data yang masuk ke Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU sudah mencapai 90,7%. Sejauh ini, Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin unggul dari Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan selisih 11,26%.

Dilihat khatulistiwa dari situs pemilu2019.kpu.go.id, Senin (20/5/2019), pukul 08.22 WIB, data yang sudah masuk berasal dari 738.015 TPS (90.73769%). Total ada 813.350 TPS pada Pemilu 2019.

Berikut ini real count KPU berdasarkan data yang telah masuk:
01. Jokowi-Ma’ruf 77.353.638 suara (55,63%)
02. Prabowo-Sandiaga 61.689.378 suara (44,37%)

Artinya, Jokowi-Ma’ruf unggul 15.664.260 suara dari Prabowo-Sandi.

Dalam situs ini, KPU juga menjelaskan data yang ditampilkan pada menu Hitung Suara berdasarkan angka yang tercantum dalam salinan formulir C1 sebagai hasil penghitungan di TPS. Jika terdapat perbedaan antara angka tertulis dan yang tercantum dalam salinan Formulir C1, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KPU pun menyatakan data yang ditampilkan bukan hasil final karena hasil akhir penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 akan ditetapkan secara manual melalui rapat rekapitulasi secara berjenjang di setiap tingkatan. Oleh karena itu, jika terdapat kesalahan dalam pengisian C1, dapat diusulkan perbaikan pada rapat rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Rekapitulasi akhir KPU secara nasional rencananya keluar pada Rabu (22/5). KPU tetap menggunakan perhitungan manual berjenjang untuk memutuskan penetapan hasil Pemilu 2019.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade, menyebut capres Prabowo Subianto belum terpikir ke MK, bukan tidak akan ke MK. Soal masalah pilpres, mereka masih fokus lapor ke Bawaslu.

“BPN Prabowo-Sandi komitmen untuk langkah-langkah konstitusional, langkah kami konstitusional, kami memilih urusan Pilpres kita fokus ke ke Bawaslu. Terus sekarang Bang Ruhut (Ruhut Sitompul), kita belum pikir ke MK. Kita fokus ke Bang Bagja (Rahmat Bagja, Komisioner Bawaslu), ini kita laporkan terus dugaan TSM (terstruktur sistematis, masif) ini,” ucap Andre, dalam diskusi Trijaya, D’Consulate, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (18/9/2019)

Sementara itu, masalah Pemilu Legislatif (Pileg) akan diajukan ke MK. Ada beberapa Daerah Pemilihan (Dapil) yang akan dilaporkan.

“Sebagai Caleg Gerindra, urusan Pileg kita akan ke MK ada beberapa Dapil yang akan kita bawa ke MK. Jadi jelas langkahnya sangat konstitusional,” ucap Andre.

Perlakukan berbeda ini, dilakukan karena beberapa kecurangan dilakukan untuk pilpres. Sehingga, dilakukan perlakukan berbeda.

“Dugaan TSM luar biasa dan indikasi melibatkan aparat keamanan. Kepala daerah dukung petahana, lalu indikasi aparat keamanan memaksa kepala desa dukung petahana, memobilisasi BUMN itu di Pilpres bukan dipileg,” ucap Andre.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kepada seluruh humas pemerintah provinsi (pemprov) se-Indonesia untuk menjaga stabilitas jelang pengumuman hasil pemilu 2019. Kerawanan yang muncul jelang 22 Mei dapat disikapi oleh para humas melalui informasi yang benar.

Permintaan itu disampaikan Sekertaris Jendral (Sekjen) Kemendagri, Hadi Prabowo dalam arahannya di ‘Pertemuan Pejabat Kehumasan Tingkat Daerah’ bertempat di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2019). Dalam pertemuan tersebut dihadiri pula Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar Baharuddin.

“Kemudian yang lebih khusus, adalah tentunya kita harus menyikapi kerawanan-kerawanan yang mana pada saat ini adalah pada tahap penghitungan suara oleh KPU. Dan nanti akan ditetapkan pada tanggal 22 Mei. Oleh karena itulah bapak-ibu sebagai komunikator dan mediasi antar pemerintah dan masyarakat ini juga tentunya memberikan penjelasan informasi dan juga kaitannya untuk juga kaitannya pengaturan stabilitas daerah supaya tetap sejuk dan juga tentunya situasi yang kondusif,” ujar Hadi di lokasi.

Hadi juga meminta kepada para pejabat humas daerah untuk membentuk kelompok kerja (pokja) yang memantau media sosial khususnya jelang 22 Mei. Hal ini menurutnya penting untuk menjaga iklim kondusif dan menjaga persatuan.

“Juga buat, kalau perlu pokja-pokja untuk meng-handle katanya di medsos. Medsos itukan sekarang jadi tidak terkendali di era saat ini. Apa lagi kita menjelang hari 22 (Mei) nanti. Ini penting sekali supaya kita ini terbangun iklim kondusif dan tentunya menjaga persatuan dan kesatuan suksesnya pesta demokrasi di Indonesia,” katanya.

Usai memberikan arahan kepada para pejabat humas, Hadi mengajak masyarakat untuk menyikapi tahapan pemilu dengan gembira. Dia pun mengingatkan perbedaan di Indonesia merupakan hal biasa.

“Bahwa kita harus menyikapi dengan rasa gembira bahwa tahapan pemilu ini sudah selesai, jangan malah ‘wah ini bahaya’, jangan. Padahal di masyarakat, masyarakatnya heterogen. Ada yang pro ada yang kontra,” ucap Hadi.

“Mari kita bersama-sama untuk menerima dengan syukur. Jangan sampai malah diam, masyarakat 1 dengan yang lainnya bentrok. Kan kacau. Jadi stabilitas,” sambungnya.

Selain itu, Hadi dalam arahannya, meminta para humas tingkat daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait lebaran dan mudik. Informasi tersebut diharap memberikan kemudahan bagi pemudik.

“Ini juga tentunya bapak-ibu juga dituntut untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat terhadap apa yang telah dipersiapkan oleh daerah. Sehingga masyarakat itu akan dapat menerima informasi baik itu kaitannya kebijakan maupun fasilitas yang memberikan kemudahan bagi masyarakat yang melaksanakan acara mudik ke daerahnya,” tutur Hadi.

Hadi pun meminta para pejabat humas daerah memahami seluruh perkembangan situasi jelang Lebaran. Salah satunya terkait distribusi sembako dan transportasi.

“Juga dilihat distribusi bahan pokoknya apa sudah terpenuhi, kalau sudah, disampaikan (kepada masyarakat). Kemudian transportasinya, ini penting. Ini humas dituntut memahami keseluruhan,” imbunnya.(NGO)