JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini bertolak ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Jokowi akan menyerahkan sertifikat tanah hingga bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
Jokowi, yang ditemani Ibu Negara Iriana, bertolak ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Kamis (14/3/2018), pukul 08.30 WIB. Keberangkatan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.
“Setibanya di Bandar Udara Depati Amir, Kabupaten Bangka Tengah, Presiden dan Ibu Iriana bersama rombongan langsung menuju GOR Sahabudin. Di sana, Presiden akan menyerahkan sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.
Selain itu, kata Bey, Presiden dijadwalkan menyerahkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat yang dipusatkan di Graha Sasana Kasih, STMIK Atma Luhur, Kota Pangkalpinang.
“Mengakhiri rangkaian kunjungan kerjanya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Presiden dan Ibu Iriana akan berkunjung ke salah satu media di Kota Pangkalpinang,” kata Bey.
Sore harinya, Jokowi dan Iriana akan meninggalkan Kota Pangkalpinang dan bertolak menuju Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatra Utara, guna melanjutkan kegiatan kunjungan kerja.
Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi, Staf Khusus Presiden Adita Irawati, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak.(NGO)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Polisi masih melakukan sterilisasi di lokasi istri terduga teroris Husain alias Abu Hamzah meledakkan diri di Sibolga. Selain itu, polisi menduga masih ada sisa-sisa bom di lokasi.
“Masih menunggu tim Labfor dan Inafis ke TKP. TKP masih diamankan belum bisa masuk karena diduga masih ada sisa-sisa bom yang dapat melukai petugas apabila tidak berhati-hati,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (13/9/2019).
Istri terduga teroris Husain alias Abu Hamzah diduga meledakkan diri sekitar pukul 02.00 WIB, Rabu (13/3). Pantauan di lokasi, sempat terdengar dua kali ledakan. Hingga pagi ini, polisi masih melakukan sterilisasi.
“Saat ini tim sedang laksanakan sterilisasi. Olah TKP dan evakuasi terduga pelaku peledakan (istri dan anak),” ujar Dedi.
TKP yang beralamat di Gang Sekuntum, Sibolga, Sumut, itu sempat dipenuhi asap. Kapolres Sibolga AKBP Edwin Hariandja saat dihubungi membenarkan peristiwa ledakan tersebut. “Iya (ada ledakan),” ujar Edwin, Rabu (13/3).
Penangkapan Abu Hamzah di Sibolga, Sumut, merupakan pengembangan setelah penangkapan terduga teroris R di Lampung pada Sabtu (8/3). Abu Hamzah ditangkap tim Densus 88/Antiteror sekitar pukul 14.23 WIB.
“Densus sudah menjejaki kelompok ini beberapa waktu yang lalu. Seorang pelaku sudah ditangkap kemarin di Lampung. Densus lanjut mengembangkan ke Sibolga untuk menangkap tersangka lain jaringan Lampung tersebut,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen M Iqbal kepada wartawan, Selasa (12/3).
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan pelaku terduga teroris yang dapat ditangkap Densus 88 Antiteror di Sibolga dan Lampung merupakan bagian dari jaringan yang berafiliasi dengan ISIS.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyerang sejumlah parpol nasionalis termasuk parpol pro-Jokowi. Partai Golkar menganggap serangan tersebut sebagai upaya PSI untuk menaikkan elektabilitas agar lolos ke parlemen.
“PSI sedang mencoba mencuri perhatian dengan mengkampanyekan isu-isu perda syariah dan intoleransi. Ini bagian dari upaya elektoral PSI agar mendapatkan dukungan publik dalam Pilpres 2019 untuk meraih Parlementary Treshold sebesar 4%,” kata Ketua DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily, kepada wartawan, Selasa (12/3/2019).
Ace berpendapat isu terkait intoleransi memang penting untuk disuarakan tetapi usaha itu tak sebatas di media sosial. Ace menegaskan Golkar sudah memberikan bukti nyata terkait pemenuhan kebutuhan dasar terhadap masyarakat.
“Isu-isu itu penting. Tapi tak cukup hanya mengecam melalui sosial media. Yang dibutuhkan adalah langkah-langkah konkret untuk memecahkan persoalan yang dihadapi rakyat pada umumnya,” papar dia.
“Kami Partai Golkar, bukan hanya bicara, tapi sudah berbuat untuk rakyat dengan program-program yang lebih konkret untuk memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat seperti keterjangkauan kebutuhan dasar, mengatasi pengangguran, pengembangan sumber daya manusia dan lain-lain, sambung Ace.
Menurut Ace, PSI sebaiknya meneladani sikap Jokowi dalam menyerap aspirasi masyarakat. Jokowi, menurut Ace, kerap menyuarakan isu-isu yang langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Seharusnya PSI mencontoh Pak Jokowi. Ambil isu-isu yang lebih membumi dan dirasakan oleh pada umumnya rakyat Indonesia. Soal pluralisme, Partai Golkar telah mencontohkan tentang partai yang majemuk,” imbuhnya.
Sebelumnya, Ketum PSI Grace Natalie menyampaikan kritik tajam ke sesama parpol nasionalis saat pidato politik di Medan International Convention Center, Senin, (11/3/2019). Kritikan itu juga ditujukan kepada parpol pro-Jokowi.
Ia kemudian mengungkap satu demi satu ‘dosa’ partai nasionalis. Pertama, ia mempertanyakan ada partai nasionalis yang diam-diam mendukung Perda Syariah. Ia mempertanyakan sikap partai politik terhadap kasus Meliana di Tanjung Balai.
“Ke mana kalian — Partai Nasionalis — pada September 2018 ketika Ibu Meliana, korban persekusi yang rumahnya dibakar pada saat dia dan anak-anaknya ada di dalamnya, justru divonis bersalah penjara dua tahun oleh pengadilan,” ujar Grace seraya mengungkap upaya PSI melindungi Meliana.
“Kenapa kalian bungkam, ketika pada 27 September lalu, tiga gereja disegel Pemerintah Kota di Jambi karena adanya ancaman dan desakan sekelompok orang. Hanya PSI yang mengecam. Sedang apa kalian ketika 13 Januari lalu terjadi persekusi atas jemaat GBI Philadelpia yang sedang beribadah di Labuhan Medan? Kenapa hanya PSI yang memprotes itu?” ujarnya terus mencecar partai nasionalis.
Ia lantas mempertanyakan di mana partai nasionalis ketika pada 17 Desember nisan kayu salib dipotong dan prosesi doa kematian seorang warga Kristen ditolak massa. “Cuma PSI yang menyampaikan kecaman atas peristiwa sedih itu. Lagi-lagi, hanya PSI yang pada 12 Oktober lalu mendesak polisi mengusut peristiwa teror atas upacara sedekah laut di Bantul, Yogjakarta,” sambungnya.
Serangan Grace tak hanya berhenti di situ. Ia mempertanyakan kenapa partai nasionalis di Senayan turut membahas RUU Pesantren dan Pendidikan Agama. PSI mempersoalkan rancangan ini karena berpotensi membatasi praktik sekolah minggu, yang selama ini diatur secara otonom oleh gereja. (DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
KPK menggelar pelatihan bagi 22 orang penyelidik untuk diangkat sebagai penyidik. Tujuannya, agar jumlah kasus yang ditangani KPK bisa lebih banyak.
“Pimpinan KPK telah mengambil kebijakan sesuai aturan yang berlaku, untuk mengangkat para penyidik yang sebelumnya bertugas di Direktorat Penyelidikan,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (11/3/2019).
Para penyelidik yang mengikuti pelatihan ini adalah mereka yang memiliki kesesuaian kompetensi, tingkat jabatan, dan berpengalaman di penyelidikan minimal 2 tahun.
Pelatihan digelar di gedung Anticorruption Learning Center (ACLC) KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, dan di Lembang, Bandung mulai 11 Maret-13 April 2019.
Kegiatan pelatihan ini disebut Febri dibuka oleh Ketua KPK Agus Rahardjo. Acara digelar secara tertutup.
“Materi pelatihan yang akan diberikan meliputi hukum dan perundangan, kemampuan investigasi, dan capacity building,” ujarnya.
Dalam pelatihan ini, akan dihadirkan narasumber dari internal dan eksternal KPK. Mereka yang jadi narasumber merupakan orang-orang yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang hukum, investigasi korupsi dan kejahatan trans nasional hingga pencucian uang.
Dia menyatakan setelah mengikuti pelatihan selama lima pekan, ke-22 penyelidik itu akan dilantik sebagai penyidik. Febri menyatakan penambahan penyidik merupakan hal penting dalam pemberantasan korupsi.
“Penambahan penyidik ini penting dilakukan sebagai salah satu upaya memenuhi harapan publik agar KPK bekerja lebih keras dalam penanganan perkara korupsi dengan dukungan sumber daya manusia yang cukup,” jelasnya.(NGO)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko ingin status kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua dipertegas menjadi kelompok separatis. Mengenai keinginan itu, Polri belum bisa menanggapi secara detail.
“Saya belum berani menyampaikan hal tersebut. Harus ada kajian dari perspektif hukum, operasi dan potensi ancaman,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo.
Diberitakan sebelumnya, Moeldoko ingin nama KKB Papua dipertegas menjadi kelompok separatis. Menurutnya, pemberian nama kelompok separatis dapat menaikkan status operasi penumpasan KKB di Papua.
Hal ini disampaikan Moeldoko menanggapi gugurnya 3 prajurit TNI akibat serangan KKB pimpinan Egianus Kogoya di Distrik Mugi, Nduga, Papua pada Kamis (7/3) lalu.
“Saya dulu sudah pernah menyampaikan perlunya mengevaluasi lagi nama itu, kelompok kriminal bersenjata (KKB). Pertanyaannya, benar nggak mereka kelompok kriminal? Kalau saya mengatakan tegas saja, kalau kelompok separatis ya kelompok separatis sehingga status operasinya ditingkatkan,” ujar Moeldoko di Gedung Bina Graha KSP, Jumat (8/3).
Menurut Moeldoko, pemberian nama kelompok kriminal membatasi tugas TNI dalam menumpas KKB. Karena status itu, sebut dia, kewenangan TNI di lapangan hanya sebatas membantu personel polisi.
“Karena kalau (nama) kelompok kriminal malah TNI jadi santapan mereka. TNI melihat ini kekuatan (KKB saat menyerang), tapi ‘wah nggak bisa, gue (prajurit TNI) di depan, harus polisi. Ini masalah prajurit (di lapangan),” jelasnya.
“Karena kalau kelompok kriminal bersenjata apa bedanya yang ada di Tanah Abang? Kan begitu, ini yang perlu dipikirkan lagi (nama KKB),” lanjut mantan Panglima TNI itu.(MAD)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar aturan. Tercatat sebanyak lebih dari 486 ribu APK terpasang pada lokasi yang dilarang.
“Sementara dalam hasil pengawasan terhadap pemasangan APK yang dilarang pemasangannya, terdapat 486.392 APK,” ujar anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2019).
Data ini berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan, sejak pelaksanaan kampanye sejak 7 Desember 2018 hingga 4 Maret 2019. Selain itu, Ratna mengatakan Bawaslu juga menurunkan 11 ribu APK yang materinya tidak sesuai aturan.
“APK yang dilarang karena mengandung materi kampanye, yang dilarang sebanyak 11.044 yang dicatat oleh pengawas Pemilu,” kata Ratna.
Ratna mengatakan lokasi yang dilarang terbanyak berada di Jawa Barat hingga Sumatera Selatan. Sedangkan alat peraga dengan materi yang dilarang terbanyak berada di Sumatera Barat, Sulawesi Tengah hingga Kalimantan Utara.
“APK yang di lokasi yang dilarang terbanyak terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat,” ujar Ratna.
“Sementara untuk APK yang memuat materi yang dilarang terdapat terbanyak di Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Jawa Barat dan Kalimantan Utara,” sambungnya.
Berikut data Bawaslu terkait jumlah pelanggaran lokasi APK,:
Jawa Barat: 128.655 APK
Jawa Tengah: 63.970 APK
Sulawesi Selatan: 41.409 APK
Sumatera Barat: 39.090 APK.
Sedangkan terkait jumlah pelanggaran materi APK, yaitu:
Sumatera Barat: 4.717 APK
Sulawesi Tengah terdapat: 1.369 APK
Jawa Barat: 1.116 APK
Kalimantan Utara: 1.018 APK
(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
DPR menggelar rapat paripurna pembukaan masa persidangan IV tahun 2018-2019 pagi ini. Paripurna mengakhiri masa reses anggota dewan.
Rapat digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/3/2019). Menurut jadwal resmi, rapat dimulai pukul 10.00 WIB.
DPR sebelumnya memasuki masa reses sejak 14 Februari hingga 3 Maret 2019. Rapat pembukaan masa sidang ini sebelumnya diputuskan dalam rapat konsultasi pengganti rapat Bamus DPR RI antara pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi tanggal 7 Februari 2019.
Rapat paripurna diawali dengan pelantikan anggota dewan pengganti antarwaktu (PAW). Setelah itu, pimpinan DPR akan membacakan pidato pembukaan masa persidangan.(DON)
REMBANG,KHATULISTIWAONLINE.COM
Sejumlah kiai dan santri di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, berkumpul untuk menggelar halaqah kebangsaan di Rembang di wilayah perbatasan provinsi Jawa Tengah dengan Jawa Timur, Minggu (3/3/19).
Dalam halaqah kebangsaan tersebut, para kiai dan santri dari dua provinsi ini membahas pasangan calon Presiden dan wakilnya yang maju pada Piplres 2019.
Pembahasan dilakukan berdasarkan perspektif fiqih keagamaan.
Nampak hadir pula sejumlah putra KH Maimoen Zubair (Mbah Moen) Sarang, yakni Taj Yasin Maimoen yang juga merupakan wakil Gubernur Jawa Tengah, Abdul Ghofur Maimoen, sang putra bungsu Muhammad Idror Maimoen.
Kepada wartawan, Abdul Ghofur Maimoen mengungkapkan pembahasan pemilihan presiden kali ini berdasarkan buku rangkuman fiqih yang ditulis oleh salah seorang kiai yang merupakan gurunya, yakni KH Muhammad Said Abdul Rokhim yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren MUS Sarang.
“Beliau punya tulisan tentang perspektif fikih, cara memilih pemimpin itu seperti apa. Mana yang layak mana yang kurang layak. Murni berdasarkan perspektif fikih. Jadi pandangan-pandangan kiai, rujukan-rujukan kiai, rujukan-rujukan buku kitab kuning, dan ada pula kitab-kitab lain,” kata Gus Ghofur, sapaan akrabnya.
Menurutnya, memilih seorang pemimpin berdasarkan perspektif fikih merupakan tradisi pesantren yang sudah sejak lama dilakukan.
“Dan ini ingin dibedah bersama-sama barangkali ada yang kurang dan agar pas. Karena tradisi pesantren ini dalam memilih pemimpin kan harus berdasarkan hujjah-hujjah kepesantrenan,” terangnya.
Dalam halaqah kebangsaan itu pun, mengerucut pada pemilihan pasangan calon presiden nomor urut 1, Jokowi-Ma’ruf Amien pada Pilpres 17 April mendatang.
“Salah satunya ini adalah pandangan keagamaan, Jokowi terlihat lebih religius ketimbang Pak Prabowo. Kemudian dalam pandangan keagaamaan ini kalau dibarengi dengan Pak Jokowi, maka konsultasi tentang keagaamaan, kepentingan Ahlussunah Waljamaah lebih terkontrol. Karena ada wakilnya yang satu ketua MUI, dan juga Rais Aam PBNU,” jelasnya.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Rombongan konvoi kemenangan Timnas Indonesia U-22 tiba di Istana Negara, Jakarta Pusat. Timnas U-22 saat ini sudah masuk ke dalam Istana Negara.
Dari Pantauan di belakang Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (28/2/2019) sekitar pukul 09.25 WIB, bus dan mobil yang digunakan rombongan timnas terparkir di dalam Istana Negara. Pelatih dan pemain terlihat turun dari bus tingkat yang disediakan Pemprov DKI.
Selama perjalanan dari Jalan Gatot Subroto menuju Jalan Sudirman dikawal puluhan polisi. Para suporter juga mengikuti di belakang bus dengan mengendarai motor dan memakai sepeda.
Puluhan warga juga terlihat berada di pinggir jalan saat rombongan konvoi menuju Istana Negara. Seperti di depan Kementerian Kominfo dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ada puluhan warga mengabadikan momen rombongan.
Pemain timnas yang memegang piala AFF U-22 dan bendera merah putih menyapa masyarakat. Arus lalu lintas sedikit tersendat adanya rombongan konvoi tersebut.
Andy Setyo dkk sebelumnya konvoi start dari kawasan Gelora Bung Karno, lalu melalui jalan Sudirman untuk bergerak menuju Istana Negara. Di Istana Negara, timnas besutan Indra Sjafri ini rencananya akan diterima oleh Presiden Joko Widodo.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Cawapres 02 Sandiaga Uno mengusulkan agar wisata halal di Bali dikembangkan. Usul tersebut disambut baik oleh Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti.
Abdul Mu’ti menilai secara hukum tak ada yang salah dengan pengembangan wisata halal tersebut. Lebih dari itu, adanya wisata halal dipandang sebagai jalan untuk menarik wisatawan muslim, khususnya dari kawasan Arab.
“Secara legal, seharusnya tidak perlu ada penolakan masyarakat. Di tengah usaha pemerintah Indonesia menggalakkan pariwisata, ide mendirikan hotel halal itu justru positif untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bali, khususnya wisatawan muslim,” ujar Mu’ti saat dihubungi, Rabu (27/2/2019).
“Sejak kunjungan Raja Salman ke Bali, persepsi masyarakat Arab terhadap Indonesia menjadi positif dan meningkatkan minat wisatawan mancanegara dari negara-negara Arab untuk berkunjung ke Indonesia, terutama Bali,” jelasnya.
Menurut Mu’ti, pendekatan yang dipakai seharusnya bukan secara agama, melainkan pasar. Dia pun mencontohkan bagaimana Thailand, Jepang, hingga Malaysia telah menerapkan wisata halal.
“Karena potensi wisatawan Arab yang tinggi, Thailand, Jepang, Malaysia, beberapa negara lainnya sudah membuka wisata halal. Pendekatan yang dipakai harusnya pasar, bukan agama. Jadi tidak seharusnya menjadi pro dan kontra,” tutur Mu’ti.
Dia pun yakin adanya wisata halal tak akan berdampak negatif kepada jumlah wisatawan dari negara-negara barat yang berkunjung ke Bali.
“Tidak ada masalah. Kan tidak mengubah pariwisata yang sudah ada. Hanya memberi opsi bagi wisatawan yang ingin menikmati kenyamanan Bali, baik secara pelayanan maupun keindahan alam,” jelasnya.
Direktur relawan BPD Prabowo-Sandi Bali Fabian Andrianto Cornelis mengatakan ide Sandiaga itu bukan untuk mewujudkan wisata halal dengan model syariah. Dia menyebut usulan wisata halal itu berupa panduan lokasi musala atau masjid ataupun restoran halal di Pulau Dewata.
“Bali ini kan sebagai daerah tujuan wisata, yang dimaksud wisata halal bukan wisata syariah. Wisata halal itu sebagai panduan, supaya bisa dapat makanan yang halal buat mereka, karena masyarakat ini nonmuslim. Tapi kita sebagai destinasi wisata harus bisa menyerap pangsa pasar,” tutur Fabian via telepon, Selasa (26/2).
Bagi para penghuni Bali, ide Sandi tersebut dianggap keliru. Komisi II DPRD Bali yang membidangi pariwisata mempertanyakan pengertian ‘wisata halal’ yang dicetuskan cawapres 02 Sandiaga Uno. Ketua Komisi II DPRD Bali I Ketut Suwandi mengatakan, tanpa branding wisata halal, angka kunjungan wisatawan domestik ataupun mancanegara dari negara muslim ke Bali tetap tinggi.
“Tamu domestik kuantitas terbesar yang datang ke Bali. Domestik rata-rata 75-80 persen lebih muslim. Termasuk mancanegara yang dari Uzbekistan. Kalau masuk restoran, dia pasti tanya halal apa nggak, dia juga tahu, diajak ke restoran yang dianggap halal,” kata Suwandi via telepon, Selasa (26/2).(NGO)