JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
TNI AU kembali menjelaskan perihal isu pesawat capres Prabowo Subianto dicegat jet tempur saat akan terbang ke Purwokerto. TNI AU menegaskan tidak ada pencegatan oleh jet tempur. Pesawat Prabowo ‘aborted take off’ lantaran mematuhi air traffic control di bandara.

“Jadi semua yang terjadi di manapun, bandara manapun di dunia ini, semuanya dikendalikan oleh air traffic control ATC, tower bandara masing-masing, nah kalau dibilang menghalangi, sebenarnya kami sudah menjelaskan melalui Kadispen AU di media maupun di akun media sosial kami di twitter @_tniau bahwa sequence landing atau pendaratan pesawat kemudian take off pesawat itu sudah sesuai dengan sequence yang ditentukan oleh air traffic control,” kata Kasubdispenum Dispenau, Kolonel Sus M Yuris, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (5/4/2019).

Yuris mengatakan, pada peristiwa batal lepas landasnya pesawat Prabowo dari Bandara Halim Perdanakusuma juga tidak melibatkan Sukhoi. Saat itu, pesawat yang lepas landas sebelum pesawat Prabowo merupakan kalong flight. Kalong flight ini adalah pesawat CN 235 dari Skadron Udara II, Lanud Halim Perdana Kusuma, yang merupakan pesawat angkut sedang.

“Dia ini pesawat ini take of di depannya, kemudian climbing, baru di 1.500 fit, kemudian pesawat yang di belakangnya sudah open power dari ATC, kemudian menyadari itu peswat ini belum bank ke kiri harusnya safetynya itu setelah tidak ada lagi pesawat yang segaris lurus dengan pesawat yang akan take off berikutnya, nah itu makanya diperintahkan untuk close power lagi kemudian kembali ke line up untuk take off. Nah seperti itu kejadiannya,” tuturnya.

“Jadi bukan Sukhoi yang menghalangi, dan Kalong Flight ini pun tidak menghalangi karena dia kan cuma terbang saja sudah diatur oleh ATC. Seperti itu kejadiannya,” sambung Yuris.

Begitu pula dengan peristiwa pada tanggal 2 April 2019. Aborted take off-nya pesawat Prabowo bukan lantaran dicegat oleh jet tempur. Melainkan karena adanya pesawat Wings Air dengan nomor penerbangan 0ne-1721 itu sudah akan mendarat.

“Ini tidak mungkin kita cancel, orang yang final itu artinya sudah dekat sekali dengan ujung landasan. Nah ujung landasan ini tidak mungkin kita ATC mau memerintahkan untuk balik lagi, akhirnya dia landing dulu Wings Air ini, kemudian setelah itu baru pesawat yang ditumpangi oleh Bapak Prabowo masuk line up. Setelah take off menuju Padang 10.23, tujuh menit kemudian baru 3 pesawat Sukhoi. Jadi 10.30 tiga pesawat Sukhoi landing di Halim, jadi tidak ada yang menghalangi, Sukhoi ini pesawat tempur yang dibilang pesawat tempur itu tidak ada yang menghalangi karena jauh jaraknya, jauh jarak waktunya. Dua itu mendahului, 3 sukhoi belakangan setelah pesawat itu,” jelas Yuris.

“Jangan lupa pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma masih berstatus pangkalan militer. Artinya memang yang utama di sini adalah penerbangan militer. Jadi kira-kira terbayangkan nggak ada pesawat tempur kita mau mengejar pesawat tapi kita harus menunggu dulu ada airline mau take off. Kira-kira masuk akal tidak? Mana yang harus didahulukan? Kedaulatan negara atau waktu bapak ibu nunggu di dalam pesawat. Jadi begitu kira kira,” imbuh Yuris.

Yuris mengatakan tak mungkin pihaknya menghalangi pesawat Prabowo. Dia menegaskan tak pernah ada perintah dari atasan atau pihak manapun untuk mencegat pesawat salah satu kandidat. TNI AU bekerja secara profesional dan bersikap netral.

“Tidak ada tendensi politik apa apa. Jadi murni hanya profesionalisme kami kepada prajut TNI AU menjelaskan kepada masyatakat ini loh kejadian sebenernya, mohon tidak ada asumsi atau persepsi macam macam kepada TNI AU menghalang-halangi salah satu kandidat. Tidak ada sama sekali perintah dari atasan kami sampai ke bawah itu yang memerintahkan menghalang-halangi. Terlalu naif kalau saya bilang, terlalu jauh. Karena komitmen netralitas ini kan luar biasa sudah sampai ke prajurit ke bawah sudah menyadari, sudah mematuhi semua apa yang diperintahkan Panglima TNI maupun kepala Staf AU,” tutur Yuris.

“Jadi semua prajurit mulai dari prajurit perwira tinggi sampai prajurit tingkat tamtama sudah mengerti apa itu komitmen netralitas TNI. Ada 9 poin yang tidak diperkenakan artinya dilarang, anggota TNI untuk terlibat dalam proses atau tahapan pemilu ini. Jadi itu kami menggunakan semua saluran informasi baik internal kami, kami berikan selebaran dan sebagainya bahwa inilah yang tidak boleh. Ada buku saku kecil juga dibagikan kepada prajurit TNI AU biar bisa dibaca apa sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan prajurit TNI dalam proses pemilu di tahun ini. Mungkin tidak pemilu tahun ini saja tapi pemilu yang akan datang. Netralitas TNI adalah harga mati bagi kami,” sambung dia. (DON)

BANYUAS,KHATULISTIWAONLINE.COM
Capres Joko Widodo telah tiba di lokasi kampanye terbuka, di Kompleks GOR Satria Purwokerto. Jokowi langsung disambut teriakan dukungan oleh massa relawan yang sudah tiba sejak pagi tadi.

Jokowi yang datang sekitar pukul 09.40 WIB menggunakan mobil Jeep bersama Iriana langsung turun dan menyalami para pendukungnya. Massa saling berdesakan untuk bisa bersalaman dengan Jokowi.

Kedatangannya Jokowi di GOR Satria Purwokerto tersebut juga mendapat sambutan dengan teriakan, “Jokowi.. Jokowi.. Jokowi!” dari massa pendukung, Kamis (4/4/2019).

Selain Jokowi dan ibu Iriana, beberapa saat sebelumnya telah hadir pula tokoh nasional untuk kampanye Capres Jokowi-Ma’ruf Amin antara lain Promono Anung, Erik Tohir, Ganjar Pranowo, dan Puan Maharani.

Tampak Ganjar Pranowo, Puan Maharani dan Pramono Anung yang naik ke atas panggung langsung berselfie bersama para pendukungnya.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
KPK memanggil Sekjen DPR Indra Iskandar terkait kasus dugaan suap ke anggota Komisi XI DPR Romahurmuziy (Rommy). Indra dipanggil sebagai saksi.

“Dipanggil sebagai saksi untuk RMY (Romahurmuziy),” ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Kamis (4/4/2019).

Selain Indra, KPK memanggil tiga orang anggota Pansel Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Agama (Kemenag) sebagai saksi untuk Rommy. Mereka ialah Ari Haryanto, Afridul, dan Muhammad Basworo.

Rommy yang juga eks Ketum PPP ini ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga menerima suap. Selain Rommy, KPK juga menetapkan Kepala Kantor Kemenag Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kanwil Kemenag Jatim Haris Hasanuddin sebagai tersangka pemberi suap.

Muafaq dan Haris diduga memberi suap senilai total Rp 300 juta ke Rommy. Suap itu, disebut KPK, diberikan agar Rommy membantu proses seleksi jabatan keduanya.

KPK juga menduga Rommy bekerja sama dengan pihak internal Kemenag untuk membantu proses seleksi Haris dan Muafaq. Sebab, Rommy tak punya kewenangan langsung untuk pada proses seleksi di Kemenag.

Dalam proses penyidikan, KPK juga telah menggeledah kantor Kemenag, termasuk ruang Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Sekjen Kemenag Nur Kholis Setiawan. Dari ruang Menag Lukman, KPK menyita uang Rp 180 juta dan USD 30 ribu.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Pelaksanaan Pemilu 2019 tinggal menghitung hari. Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memerintahkan kader partai terus bergerak.

“Terus gas pol, 14 hari lagi, jangan injak rem,” kata AHY di hadapan sejumlah kader Partai Demokrat di kawasan Gronggong, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Jabar, Selasa (2/4/2019) malam.

AHY meminta kader Partai Demokrat terus menjalankan strategi door to door. AHY tak menampik masyarakat Indonesia semakin kritis terhadap persoalan yang ada. Pendekatan yang ramah, yang bisa merebut hati rakyat, menurut AHY, penting dilakukan para kader.

“Ketuk pintu sebanyak-banyaknya, ngopi-ngopi sebanyak-banyaknya dengan masyarakat. Dapatkan simpatinya,” ucapnya.

Bukan hanya berbicara tentang langkah Partai Demokrat menjelang pelaksanaan pemilu, AHY juga membicarakan soal strategi Partai Demokrat pada pemilu kali ini. “Kita menjalankan double track strategy. Track pertama memenangkan legislatif, agar semakin banyak di parlemen. Kemudian track kedua menyukseskan pilpres, memenangkan Prabowo-Sandiaga Uno,” kata AHY.

AHY berharap Partai Demokrat bisa meraih suara lebih banyak dibanding pada pileg tahun 2014. AHY tak menampik, memenangkan parlemen tidaklah mudah.

“Kalau dari survei-survei itu, PDI Perjuangan dan Gerindra selalu di atas. Karena mereka memiliki tokoh yang diusung pada pilpres. Kendati tak punya capres, kami tetap berjuang,” ucapnya.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Batas akhir penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) sudah berakhir pada Minggu (31/3). Siapa yang paling tinggi tingkat kepatuhannya?

Dilihat khatulistiwaonline dari data yang dirilis KPK, Senin (1/4/2019), dari 349.041 orang wajib lapor, ada 256.557 orang atau 75,5% yang sudah menyerahkan LHKPN-nya ke KPK.

Tingkat kepatuhan paling tinggi ada di bidang BUMN/BUMD. Dari 28.380 orang wajib lapor, ada 25.327 orang atau 89,24% yang sudah menyetor LHKPN-nya secara tepat waktu.

Sementara itu, calon anggota DPR RI memiliki persentase kepatuhan paling rendah, yaitu 14,83%. Artinya, dari 573 orang wajib lapor, baru 85 orang yang menyerahkan LHKPN-nya tepat waktu.

Direktur LHKPN KPK Isnaini mengatakan para wajib lapor masih bisa menyerahkan LHKPN setelah 31 Maret. Namun, nantinya akan ada catatan pelaporan terlambat.

“Kalau lewat dari jamnya, itu nanti akan tercatat lapor tapi terlambat, dan kami juga mengimbau kepada para pimpinan instansi atau lembaga, bagi para wajib lapor di lingkungannya yang terlambat atau belum melaporkan agar dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku di instansinya masing-masing,” ujar Isnaini, Minggu (31/3).

Berikut data lengkapnya:

1. Eksekutif
Wajib lapor: 269.380 orang
Sudah lapor: 201.929 orang
Persentase: 73,96%

2. Yudikatif
Wajib lapor: 23.721 orang
Sudah lapor: 14.473 orang
Persentase: 61,01%

3. MPR
Wajib lapor: 8 orang
Sudah lapor: 6 orang
Persentase: 75%

4. DPR
Wajib lapor: 554 orang
Sudah lapor: 312 orang
Persentase: 56,32%

5. DPD
Wajib lapor: 132 orang
Sudah lapor: 100 orang
Persentase: 75,76%

6. DPRD
Wajib lapor: 17.644 orang
Sudah lapor: 10.634 orang
Persentase: 60,27%

7. BUMN/BUMD
Wajib lapor: 28.380 orang
Sudah lapor: 25.327 orang
Persentase: 89,24%

8. Caleg DPR RI
Wajib lapor: 573 orang
Sudah lapor: 85 orang
Persentase: 14,83%

9. Caleg DPD RI
Wajib lapor: 697 orang
Sudah lapor: 551 orang
Persentase: 79,05%

10. Caleg DPRD
Wajib lapor: 7.952 orang
Sudah lapor: 3.140 orang
Persentase: 39,49%
(NGO)

BANYUMAS,KHATULISTIWAONLINE.COM
Mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Rustriningsih membuka kampanye terbuka Prabowo-Sandiaga di Karisidenan Banyumas hari ini. Berikut ini orasi politik Rustriningsih yang disampaikan di lokasi kampanye, GOR Satria Purwokerto.

“Sampaikan ke keluarga, bahwa Bu Rustri dukung Prabowo Sandi,” kata Rustriningsih saat melakukan orasi politiknya, Senin (1/4/2019).

Hingga pukul 10.16 WIB, Prabowo belum tiba di lokasi. Namun Titiek Soeharto tampak telah berada di lokasi kampanye.

Rustriningsih mengatakan, banyak bisik-bisik terkait keberpihakan dirinya ke pasangan Prabowo-Sandi. Dirinya pun menegaskan dirinya mendukung pasangan 02 tersebut.

“Semua menyampaikan bisik-bisik, nggak salah ni Bu Rustri 02, bukan hoaks ini? Insya Allah Bu Rustri cinta tanah air, Ibu Rustri dari keluarga nasionalis, yakin, dan yang terakhir, Ibu Rustri akan terus menjaga tanah air dan Republik Indonesia, Bu Rustri akan mempertahankan akal sehat,” ujarnya.

Kampanye terbuka Prabowo-Sandi di GOR Satria Purwokerto tampak diikuti massa pendukung dari Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen. Tampak pula bendera partai-partai koalisi di lokasi kampanye.

Massa pendukung juga membawa berbagai atribut dan spanduk berbagai tulisan, di antaranya ‘Ojo Wedi gajah lewa, Ora tolah toleh Prabowo-Sandi sing dipilih’, ‘ Prabowo-Sandi The Next Presiden’.

Ada tiga panggung di lokasi kampanye, terdiri dari dua panggung kecil dan satu panggung utama. Satu panggung acara musik yang diisi oleh Nissa Sabyan dan panggung lain diisi para ulama. Sedangkan panggung utama diisi oleh caleg dan politikus.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Mahkamah Konstitusi (MK) mengesahkan Surat Keterangan (Suket) pengganti e-KTP menjadi syarat mencoblos pada Pemilu 2019. Komisi II DPR menilai dengan adanya putusan itu sebanyak 4,2 juta WNI yang belum memiliki e-KTP terjamin.

“Putusan tersebut menjadi sumber hukum baru sehingga warga sebanyak 4.231.823 yang sudah melakukan perekaman tapi belum memiliki e-KTP terjamin hak konstitusionalnya dalam pemilu 2019,” kata Anggota Komisi II DPR, Achmad Baidowi (awiek) dalam keterangannya, Jumat (29/3/2019).

Selain itu Awiek mendorong agar KPU segera mengubah pasal-pasal dalam PKPU yang sudah direvisi Mahkamah Konstitusi. Politikus PPP itu mengatakan DPR akan menyediakan waktu agar KPU dapat leluasa berkonsultasi di masa reses.

“KPU harus segera mengubah PKPU terkait hal tersebut. Komisi II DPR menyediakan waktu di masa reses ini untuk menggelar rapat konsultasi membahas persoalan ini sebagaimana kesepakatan yang dibuat pada RDP sebelumnya. RDP ini sekaligus untuk menyikapi putusan MK agar tidak bias dalam pelaksanaanya,” ungkap Awiek.

Selain itu Awiek juga mewaspadai beredarnya pemalsuan suket di lapangan. Sebab suket hanya dikeluarkan Dukcapil bagi warga yang sudah melakukan perekaman.

“Untuk mengantisipasi terjadinya hal pada hal tersebut, maka perangkat KPPS dan pengawas TPS harus benar-benar selektif terhadap calon pemilih yang menggunakan suket,” ungkap Awiek.

MK sebelumnya mengesahkan suket KTP menjadi syarat mencoblos pada Pemilu 2019. MK juga mengingatkan pemerintah untuk mempercepat proses perekaman KTP-el bagi warga negara yang belum melakukan perekaman.

“Menyatakan frasa “kartu tanda penduduk elektronik” dalam Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu’,” demikian putusan MK dalam sidang di Gedung MK, Kamis (28/3). (NGO)

MAMUJU,KHATULISTIWAONLINE.COM
Capres Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan untuk saling menjaga kerukunan dalam pidatonya. Para pendukung diminta tidak saling bermusuhan karena perbedaan pilihan di Pilpres 2019.

“Jadi, kita dianugerahi oleh Allah berbeda-beda dengan beragam budaya, bahasa, agama, dan suku. Itu adalah sunatullah sehingga saya meminta agar kita tetap dan merawat persaudaraan kita bersama. Jangan karena urusan beda pilihan bupati, gubernur, dan pilpres kita saling bermusuhan. Saya ingatkan kepada kita bahwa pemilu adalah pesta demokrasi, jangan sampai bermusuhan gara-gara pemilu kita harus rukun,” ujar Jokowi saat berkampanye di Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis (28/3/2019), sebagaimana dilansir dari Antara.

Pada hari pemungutan suara saat pemilu serentak itu, Jokowi mengajak masyarakat mengenakan pakaian berwarna putih. Jokowi mengajak warga tidak golput.

“Pada hari pemungutan suara pemilu serentak tanggal 17 April 219 itu kebetulan jatuh pada hari Rabu. Jadi, mari ke TPS dengan menggunakan baju putih karena saat itu kita akan mencoblos pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berbaju putih,” ucapnya.

Jokowi juga menyampaikan, saat pemilihan presiden para 2014, ia yang berpasangan dengan Jusuf Kalla mendapat suara 74% di Sulbar. Ia berharap angka kemenangan itu dipertebal tahun ini.

“Saat pemilu tahun 2014, warga Sulbar yang memilih saya mencapai 74 persen. Padahal saat itu saya tidak datang ke sini. Jadi, masa saat ini saya datang tetapi masih tetap 74 persen. Bagaimana, bisa lebih,” kata Jokowi.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Masa persidangan IV DPR RI tahun sidang 2018-2019 akan berakhir hari ini. Selanjutnya, DPR akan memasuki masa reses yang akan diputuskan pada rapat paripurna.

Rapat digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/3/2019). Menurut jadwal resmi, rapat akan dimulai pukul 13.00 WIB.

Selain penutupan masa persidangan, rapat paripurna DPR memiliki sejumlah agenda lain. Rapat akan dimulai dengan pelantikan anggota pengganti antarwaktu (PAW). Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) juga akan menyampaikan pidato resminya.

Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan terhadap dua RUU, yaitu RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan serta RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh.

Selain itu, akan ada laporan dari Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR tentang Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2020 serta laporan dari Komisi XI DPR tentang hasil fit and proper test Kantor Akuntan Publik (KAP) Pemeriksa Laporan Keuangan BPK RI.

DPR juga akan mengesahkan perpanjangan waktu pembahasan sejumlah rancangan undang-undang (RUU). Ada 8 RUU yang akan diperpanjang pembahasannya, yaitu:

1. RUU tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
3. RUU tentang Perkoperasian
4. RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
5. RUU tentang Ekonomi Kreatif
6. RUU tentang Wawasan Nusantara
7. RUU tentang Kewirausahaan Nasional
8. RUU tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek).
(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram golput di pemilu. Komisi II DPR sependapat dengan fatwa MUI itu.

“Seruan agar masyarakat tidak golput dari organisasi keagamaan maupun para tokoh agama sangat relevan dalam konteks ini,” kata Wakil Ketua Komisi II F-PKB, Nihayatul Wafiroh kepada wartawan, Rabu (27/3/2019).

Nihayatul pun membeberkan alasannya. Dia berbicara soal kewajiban hadirnya sosok pemimpin.

“Dalam pandangan agama, menggunakan hak pilih hakikatnya keikutsertaan setiap individu dalam menentukan pemimpin (nasbur ri’asah), sebab eksistensi pemimpin adalah keharusan (wajib). Maka jika dilakukan dengan niat dan cara yang benar untuk menjaga pentingnya posisi kepemimpinan, maka termasuk wajib dan tercatat sebagai ibadah,” jelasnya.

Di lain sisi, Nihayatul juga berbicara soal hak pilih yang diatur dalam undang-undang. Menurut dia, menggunakan suara di pemilu merupakan bentuk tanggung jawab tiap warga negara demi pemerintahan yang lebih baik.

“Hak menggunakan suara dalam pemilihan umum merupakan salah satu bentuk partisipasi dan tanggung jawab setiap warga negara dalam mengupayakan keberlangsungan dan terwujudnya pemerintahan yang kuat serta wakil-wakil rakyat yang amanah,” sebut Nihayatul.

Ia pun mengajak masyarakat menggunakan hak pilih di Pemilu 2019. Nihayatul mengatakan suara dari masyarakat menentukan masa depan Indonesia.

“Peran serta dan sikap proaktif masyarakat dalam kecermatan mencari tahu informasi tentang calon pemimpin maupun wakil rakyat yang terbaik sangat menentukan masa depan Indonesia,” kata dia.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan sikap golput di pemilu hukumnya haram. MUI menyebut memilih pemimpin merupakan sebuah kewajiban.

“Pilihlah wakil-wakil (di pemilu) yang memenuhi syarat, itu wajib hukumnya. Memilih hukumnya wajib, golput hukumnya haram,” ujar Sekum MUI DIY, KRT H Ahmad Muhsin Kamaludiningrat, Selasa (26/3).(DON)