JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) jelang putusan gugatan Pilpres yang diajukan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. RPH dijadwalkan digelar hingga Kamis (27/6).

“RPH hari ini digelar jam 9 dan sedang berlangsung. RPH memang sifatnya tertutup, jadi hanya hakim konstitusi dan pegawai tersumpah dalam ruangan RPH,” ujar Juru Bicara MK Fajar Laksono kepada wartawan di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019).

Fajar menjelaskan hakim konstitusi dalam RPH membahas seluruh hal berkaitan dengan proses sidang sengketa hasil Pilpres. Dibahas juga alat bukti yang disodorkan dalam persidangan.

“Termasuk sampai pengambilan keputusan, termasuk membahas kalimat per kalimat yang akan dituangkan dalam putusan MK nanti,” sambungnya.

Hingga saat ini, jadwal sidang putusan gugatan hasil Pilpres tetap digelar pada Jumat, 28 Juni. Namun bila RPH rampung, hakim konstitusi sambung Fajar diperbolehkan mengambil keputusan mengenai percepatan jadwal sidang putusan gugatan Pilpres.

“Tergantung nanti bagaimana majelis hakim apakah memang dianggap cukup oleh beliau beliau sendiri ya bisa saja putusan bisa dipercepat. Tetapi sampai sejauh ini masih dalam sesuai agenda 28 Juni,” kata Fajar.

Ketua MK Anwar Usman sebelumnya memastikan sidang putusan gugatan hasil Pilpres paling lambat digelar pada Jumat, 28 Juni.

Tim hukum capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam permohonan gugatan hasil Pilpres 2019 meminta MK mendiskualifikasi capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin. Prabowo-Sandiaga dalam petitumnya memohon ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2019.

Sedangkan dalam dalil permohonan, tim hukum Prabowo memaparkan 5 dugaan kecurangan yang disebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) terkait dugaan penyalahgunaan kekuasaan, yaitu pertama, penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Program Kerja Pemerintahan, kedua soal penyalahgunaan birokrasi dan BUMN.

Ketiga, ketidaknetralan aparatur negara: polisi dan intelijen. Keempat pembatasan kebebasan media dan pers dan kelima yakni diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum.

Dalam petitum, tim hukum Prabowo-Sandiaga menyebut perolehan suara yang berbeda dari penetapan hasil rekapitulasi oleh KPU. Jokowi-Ma’ruf Amin menurut tim hukum Prabowo memperoleh 63.573.169 suara (48%). Sedangkan Prabowo-Sandiaga, menurut tim hukum Prabowo, memperoleh suara 68.650.239 (52%)

Sedangkan KPU sebagai pihak termohon dan tim hukum Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai pihak terkait dalam jawaban atas gugatan meminta MK menolak seluruh permohonan tim Prabowo-Sandiaga.(DON)

JAKARTA,KHATULILISTIWAONLINE.COM
Sidang sengketa Pilpres saat ini sudah memasuki tahapan pada rapat permusyawaratan hakim (RPH). Untuk mengantisipasi adanya massa, Jalan Merdeka Barat depan Mahkamah Konstitusi (MK) kembali ditutup.

Senin (24/6/2016) sejak pukul 09.30 WIB terlihat jalanan tepat di depan MK mengarah ke Harmoni sudah ditutup. Barier beton sudah dipasang di depan Museum Gajah, beberapa aparat juga telah bersiaga mulai dari patung kuda.

Kemudian bagi pengendara yang akan menuju ke Harmoni dialihkan melewati Jalan Abdul Muis. Sementara di jalur sebaliknya Jalan Merdeka Barat mengarah ke Sudirman tetap berjalan normal.

“Tadi pagi kita tutup dialihkan sebagian jalan merdeka barat depan MK dari sudirman patung kuda ke Harmoni lewat merdeka selatan atau lewat Budi Kemulyaan. Tetapi yang jalan didepannya yang arah dari istana ke patung kuda Sudirman tetap dibuka,” ujar Kapolres Jakarta Pusay Kombes Harry Kurniawan ketika dihubungi terpisah.

Harry belum mengetahui apakah jalanan tersebut akan ditutup hingga sidang putusan pada 28 Juni 2019. Punutupan itu jelasnya bersifat situasional.

“Liat perkembangan situasional dilapangan ya,” jelasnya.

Sementara, Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) sedang berlangsung saat ini. Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan Rapat sudah dimulai pukul 09.00 WIB.

“Sudah tadi sudah dimulai pukul 09.00 WIB,” jelasnya. (DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memastikan sidang putusan gugatan hasil Pilpres paling lambat digelar hari Jumat, 28 Juni. Hakim konstitusi kini membahas proses gugatan Pilpres dalam persidangan untuk mengambil keputusan.

“Paling lambat tanggal 28 (Juni),” kata Anwar kepada wartawan usai menghadiri pemakaman putra Ketua MA Hatta Ali di TPU Karet Bivak, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (22/6/2019).

Hakim konstitusi menurut Anwar sudah memulai tahapan musyawarah terkait perjalanan sidang gugatan Pilpres.

“Ya habis sidang tadi malam sudah mulai bahas kecil-kecilan. Ini juga mau kembali ke kantor. Insyallah lah, jadi sesuai jadwal,” sambungnya.

Tim hukum capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam permohonan gugatan hasil Pilpres 2019 meminta MK mendiskualifikasi capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin. Prabowo-Sandiaga dalam petitumnya, memohon ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2019.

Dalam petitum, tim hukum Prabowo-Sandiaga menyebut perolehan suara yang berbeda dari penetapan hasil rekapitulasi oleh KPU. Jokowi-Ma’ruf Amin menurut tim hukum Prabowo memperoleh 63.573.169 suara (48%). Sedangkan Prabowo-Sandiaga, menurut tim hukum, memperoleh suara 68.650.239 (52%).

Dalam dalil permohonan gugatan, tim hukum Prabowo memaparkan 5 dugaan kecurangan yang disebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) terkait dugaan penyalahgunaan kekuasaan, yaitu:

a. Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Program Kerja Pemerintahan
b. Penyalahgunaan birokrasi dan BUMN.
c. Ketidaknetralan aparatur negara: polisi dan intelijen.
d. Pembatasan kebebasan media dan pers.
e. Diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum.
(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Politikus Partai Demokrat Andi Arief mengkritik keterangan saksi ahli Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Jaswar Koto, dalam sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Tim hukum Prabowo-Sandi menyebut Andi Arief terlalu berdrama.

“Menurut saya, ini juga drama, dan pernyataan-pernyataan itu sampahlah,” kata ketua tim hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (21/6/2019).

Jaswar Koto memang dihadirkan tim 02 sebagai saksi ahli sidang lanjutan gugatan Pilpres di MK pada Kamis (20/6). Jaswar Koto adalah seorang ahli komputer (IT).

BW pun membandingkan Andi Arief dengan Jaswar Koto. Menurut BW, Jaswar Koto jelas-jelas memiliki keahlian di bidang tertentu.

“How come you comparing Andi Arief dengan Jaswar Koto? Sekarang mau tanya, Andi Arief ahli apa ya, kira-kira? Kalau dia bukan ahli, terus men-challenge dan men-judge keterangan ahli, mestinya kita tanya, ‘Lu ahli apa sebenarnya?'” ujarnya.

Sebelumnya, Andi Arief mengkritik kesaksian Jaswar Koto dalam sidang gugatan Pilpres 2019 di MK. Ia menyebut-nyebut Jaswar Koto ‘edan’.

“Pengkhianatan intelektual Prof Jaswar Koto, menyatakan 02 menang 52 persen berdasarkan survei setelah pemilu based on 110 juta pemilih dengan sample. Wong edan,” kata Andi Arief di akun Twitter @AndiArief__, Jumat (21/6).(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta saksi terkait, Anas Nashikin, tidak bertemu pengacara tim hukum Joko Widodo-Ma’ruf Amin saat break salat Jumat. Ketua tim hukum Jokowi, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan pihaknya tidak pernah mengajarkan saksi untuk berbicara.

“Tidak apa-apa, kami tidak pernah mengajari saksi untuk ngomong gini-gini,” ujar Yusril di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (21/6/2019).

Yusril menilai keterangan dari Anas telah menjawab hal-hal penting dalam gugatan Prabowo-Sandi. Ia mencontokan soal ‘kecurangan bagian dari demokrasi’ dan soal slide dari para pemateri.

“Yang penting esensinya dia mengatakan itu bukan slide pak Moeldoko, bukan slide Pak Hasto, dan dia sendiri yang bikin,” kata Yusril.

“Dia sudah terangkan arti kata-kata bahwa kecurangan adalah bagian dari demokrasi dan sudah jelas artinya seperti saya jelaskan tadi,” sambungnya.

Sebelumnya, Ketua Hakim Anwar Usman memutuskan sidang diskors karena memasuki waktu salat Jumat. Kuasa hukum tim 02, Teuku Nasrullah, meminta saksi Anas yang sedang dimintai keterangan dikawal agar tidak bertemu dengan pengacara 01.

“Majelis sebelum skors, karena kan saksi ini sedang dalam memberikan keterangan saksi di depan persidangan, hanya kita skors karena berlanjut untuk salat Jumat. Oleh karena itu, kami mohon dari majelis hakim agar saksi ini tidak menemui kuasa hukum 01 terlebih dahulu, dalam masa skorsing itu. Ini dijaga agar, juga saksi-saksi lainnya ya, agar tidak bertemu dengan kuasa hukum atau pihak-pihak 01 sehungga dia dikawal dan dijaga oleh petugas mahkmah,” kata Nasrullah. (NGO)

TANGERANG,KHATULISTIWAONLINE.COM
Dalam tinjauannya ke proyek pembangunan landasan pacu (runway) di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan ucapan selamat ulang tahun dari para pekerja proyek tersebut. Jokowi tersenyum menerima ucapan itu dan mengatakan tidak ada perayaan ulang tahun bagi dirinya.

Peristiwa itu terjadi usai Jokowi meladeni wawancara, sekitar seratusan pekerja proyek yang berkumpul di dekat lokasi wawancara langsung bertepuk tangan dan menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk Jokowi. Mendengar lagu itu dinyanyikan, Jokowi langsung menghampiri para pekerja tersebut.

“Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia,” kata para pekerja proyek di lokasi, Jumat (21/6/2019).

Para pekerja pun langsung menyalami Jokowi. Suami Iriana yang tampak mengenakan rompi dan helm proyek itu menyambut salam dari para pekerja sambil tersenyum bahkan sesekali tertawa.

“Selamat ulang tahun Pak Presiden,” kata salah seorang pekerja.

Sontak suasana di tengah proyek runway itu menjadi ramai. Para pekerja berebutan untuk menyalami dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Jokowi.

“Terima kasih, terima kasih,” kata Jokowi sambil bersalaman.

Saat ditanya wartawan mengenai hari ulang tahunnya, Jokowi mengaku tidak pernah merayakan ulang tahun. Dia menegaskan tidak perlu ada perayaan ulang tahun untuk dirinya.

“Wong saya nggak pernah merayakan ulang tahun,” kata Jokowi.

“Nggak perlu merayakan ulang tahun,” imbuh Jokowi tersenyum.

Di akun Instagram miliknya @jokowi, dia mengucapkan terima kasih atas ucapan, perhatian, doa, dukungan dan amanah yang diberikan masyarakat Indonesia dan keliuarga. Dia juga mengatakan selama ini dirinya tidak pernah merayakan hari ulang tahun dirinya.

“Tak perlu ada pesta, kecuali rasa syukur ke hadirat Allah SWT, dan negeri yang menanti kerja bersama kita semua,” katanya. (NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Komisi II DPR menggelar rapat dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Rapat membahas anggaran tahun 2020.

Rapat digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/6/2019). Dalam rapat, Tjahjo memaparkan pagu indikatif TA 2020 yang telah ditetapkan Menkeu/Kepala Bappenas untuk Kemendagri sebesar Rp 3.405.051.729.000.

“Mengalami kenaikan sebesar Rp 232 miliar, sebesar 7,31% dari alokasi anggaran tahun 2019,” kata Tjahjo.

Salah satu peruntukkan anggaran itu dialokasikan ke program penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Sasaran program salah satunya pengadaan 16 juta blangko e-KTP.

“Ini juga permintaan meningkat. Karena ada perluasan kelurahan baru, perluasan jalan baru, mereka langsung mengajukan pergantian e-KTP baru sehingga pengadaan blangko ini dari bulan ke bulan ada peningkatan,” jelasnya.

Namun, kata Tjahjo, masih ada sejumlah rencana kegiatan prioritas Kemendagri yang belum terakodomasi. Ia pun mengajukan usulan tambahan anggaran Rp 1.911.272.940.000. Maka total anggaran yang diajukan Kemendagri sebesar Rp 5.316.324.669.000.

“Dengan pertimbangan tersebut dan untuk menjaga keberlanjutan program Kemendagri tahun 2020, sebagai poros pemerintahan, Kemendagri menyampaikan usulan tambahan anggaran Rp 1.911.272.940.000,” sebutnya.

Wakil Ketua Komisi II F-Demokrat, Herman Khaeron, menyatakan DPR menerima penjelasan dan usulan tambahan anggaran Tjahjo. Selanjutnya, usulan tersebut akan dibahas dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Partai Bulan Bintang (PBB) amat menyesalkan sikap salah satu caleg mereka, Hairul Anas Suaidi, yang bersaksi untuk tim hukum Prabowo-Sandi dalam sidang MK dengan menceritakan materi saksi yang diberikan kubu Jokowi-Ma’ruf. Padahal PBB mengklaim Anas merupakan salah satu orang yang setuju dengan pencalonan Jokowi sebagai capres yang didukung mereka.

“Saksi termasuk orang yang setuju putusan DPP mendukung 01,” kata Ketua Bidang Pemenangan Presiden PBB Sukmo Harsono kepada wartawan, Kamis (20/6/2019).

Sukmo menyebut kesaksian Anas di sidang MK patut diragukan dari sisi kejujuran lantaran membocorkan amanah yang sempat diterimanya saat pelatihan saksi 01 setelah diangkat sebagai relawan tim IT BPN pascapemilu.

“Saksi diragukan kejujurannya karena tidak taat asas menyimpan amanah sebagai saksi sehingga apa yang disampaikan saya sinyalir telah melalui proses briefing dan pengkondisian untuk memberi keterangan yang tidak sesuai prinsip seorang saksi, mengingat dia lakukan setelah pencoblosan,” ucap Sukmo.

Dia memandang tindakan Anas menceritakan materi pelatihan saksi oleh TKN sangat tidak beretika. Dia akan memaklumi jika Anas hanya berbicara soal ‘robot’ yang diklaim bisa membedah kecurangan Situng KPU.

“Pertama, saksi menyampaikan apa materi pelatihan saksi oleh TKN adalah tindakan tidak beretika dan menunjukkan pribadi saksi tidak memiliki integritas. Jikalaulah saksi hanya bicara soal mekanisme kecurangan situng versi robot yang saksi klaim itu masih bisa dimengerti, walaupun robot yang saksi maksud selama ini tidak membuktikan apa-apa,” sebut Sukmo.

Anas menjadi salah satu saksi yang dihadirkan tim hukum Prabowo-Sandi dalam persidangan MK. Caleg PBB itu dihadirkan untuk memberi kesaksian soal materi ‘kecurangan bagian dari demokrasi’.

Selain menjadi caleg PBB, Anas mengaku diangkat sebagai relawan tim IT BPN pascapemilu berlangsung. Saat pemaparan, dia menjelaskan pengalamannya saat mengikuti pelatihan saksi sebagai tim koalisi pasangan Jokowi-Ma’ruf.

Dalam penjelasannya, dia mengaku, saat pelatihan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, dia diberi salah satu materi dengan judul ‘Kecurangan Bagian dari Demokrasi’. Materi itu, katanya, ditayangkan saat Kepala Staf Presiden Moeldoko menjadi salah satu pembicara.

“Jadi saya adalah caleg dari Partai Bulan Bintang yang merupakan pendukung paslon 01, kemudian saya ditugaskan hadir training saksi pada 20 dan 21 Januari di Kelapa Gading, di salah satu hotel, dan saya hadir diutus wakil PBB,” papar Anas.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke rumah tahanan (rutan) KPK pagi ini. Kemenkum HAM mengecek semua fasilitas dan pelayanan di rutan KPK.

Rombongan dari Kemenkum HAM menyidak Rutan KPK yang berada di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (20/6/2019) sekitar pukul 09.00 WIB. Sidak dipimpin oleh Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Kemenkum HAM, Heni Yuwono.

Terlihat rombongan Kemenkum HAM berkeliling memeriksa setiap sudut rutan. Rombongan tersebut mengecek pelayanan dan fasilitas rutan KPK mulai dari pintu masuk hingga ke dalam rutan.

Rombongan Kemenkum HAM didampingi oleh Plh Karutan KPK, Komang. Komang terlihat menjelaskan setiap detail terkait rutan KPK kepada Heni.

Setelah dari area depan rutan KPK, sidak pun berlanjut ke area dalam. Para wartawan pun tak diperbolehkan mengikuti kegiatan sidak ke dalan rutan KPK.

Hingga kini sidak masih berlangsung. Belum ada keterangan resmi dari baik Kemenkum HAM ataupun KPK terkait sidak tersebut.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Akhir bulan Juni ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan bertolak ke Bangkok, Thailand untuk menghadiri KTT ASEAN ke-34. Dalam forum internasional itu Jokowi akan mengangkat isu sampah di laut dan juga perdamaian di Rakhine State, Myanmar yang berkaitan dengan etnis muslim Rohingya.

Jokowi mengatakan ada tiga isu utama yang akan diangkat Indonesia dalam forum tersebut. Pertama, Indonesia akan mengajak negara ASEAN untuk bersatu dalam mengantisipasi perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China.

“Agar stabilitas ekonomi ASEAN tetap terjaga. Penting sekali kita ajak negara-negara ASEAN bersatu,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas persiapan kunjungan kerja Presiden RI ke KTT ASEAN di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Isu kedua yang akan dibawa Jokowi yaitu terkait sampah yang ada di laut kawasan negara ASEAN. Kemudian isu ketiga atau terakhir yakni berkaitan dengan kondisi konflik yang terjadi di Rakhine State, Myanmar. Konflik ini mengorbankan etnis muslim Rohingya yang ada di perbatasan Myanmar dan Bangladesh tersebut.

“Yang berkaitan dengan percepatan perdamaian di Rakhine State, Myanmar. Itu tiga hal yang akan kita sampaikan di KTT ASEAN,” katanya.

KTT ASEAN akan berlangsung pada 20-23 Juni 2019. Sedangkan, Jokowi akan hadir di KTT tersebut pada 22-23 Juni.

Tak hanya membahas persiapan KTT ASEAN, Jokowi juga membahas persiapan kunjungan kerja di KTT G20 yang akan berlangsung di Osaka, Jepang pada 26-29 Juni. Isu yang akan diangkat Indonesia mengenai persoalan ekonomi global, terutama yang berkaitan dengan perdagangan dan investasi.

“Kedua langkah-langkah inovasi mengenai pengembangan ekonomi digital dan artifisial intelijen. Ketiga perlu diangkat mengenai penanganan kesenjangan kualitas infrastruktur, ketenagakerjaan dan pemberdayaan perempuan di dunia,” kata Jokowi.(DON)