JAKARTA,
Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) melakukan audiensi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Para wali kota ini membahas rencana rapat kerja nasional (rakernas).

Pertemuan para wali kota dengan Tjahjo digelar di Gedung A Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019) dan berlangsung secara tertutup. Ketua APEKSI Airin Rachmi Diany menyampaikan rakernas akan digelar pada 2-5 Juli 2019 di Kota Semarang.

“Insyaallah kita akan melaksanakan rakernas tanggal 2-5 Juli, tuan rumahnya adalah Kota Semarang. Sebenarnya harusnya di Palu, tapi karena ada musibah kejadian kemarin tsunami dan gempa sehingga teman-teman di Palu menyatakan tidak siap karena recovery-nya butuh waktu 2 tahun. Sehingga diputuskan kemarin di kota Semarang karena yang siap Kota Semarang,” jelas Airin yang juga Wali Kota Tangerang Selatan itu.

Rakernas tersebut bertema ‘Kemandirian dari Daerah Terhadap Keuangan Daerah. Mendagri Tjahjo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Syafruddin akan menjadi pemateri. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga akan diundang untuk hadir dalam rakernas tersebut.

“Nanti insyaallah mudah-mudahan narsum dari Pak Mendagri karena kami berterima kasih banyak ada dana kelurahan dan beberapa regulasi aturan ketentuan dan kita evaluasi dari yang sudah berjalan selama 1 tahun ini,” jelas Airin.

“Dan juga dari Kemenkeu kita juga membahas tentang dana transfer daerah dan jadi insentif daerah dan lain-lain. Dan dengan MenPAN-RB lebih kepada hal untuk penyelesaian kategori-kategori yang tentunya ada di wilayah masing-masing dan yang lainnya,” imbuhnya.

Menurut Airin, rakernas akan dihadiri oleh perwakilan dari 98 kota di Indonesia. Selain itu, akan diadakan pula pawai budaya yang diharapkan menjadi kalender agenda kepariwisataan di Indonesia.

“Ada pawai budaya dan alhamdulillah sudah diasistensi oleh Kemenpar. Kami berharap potensi di pawai budaya ini luar biasa. Wali Kota Semarang menyampaikan di pawai budaya mengundang negara luar sehingga ada multiplayer effect dari rakernas APEKSI ini,” tuturnya.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Capres Prabowo Subianto menyatakan menolak hasil penghitungan Pemilu 2019 yang curang. KPU menyebut tim BPN Prabowo-Sandiaga belum pernah menyampaikan data signifikan terkait kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif di rapat rekapitulasi terbuka di kantor KPU.

“Tapi sampai hari ini sepengetahuan kita tidak ada penyampaian data yang signifikan terkait dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Misalnya, di rapat pleno pusat ini sejak rapat hari pertama hingga sekarang saksi BPN hadir mengikuti kegiatan dan menerima setiap penyampaian hasil dari setiap provinsi-provinsi yang sudah berjalan, di Jatim misalnya masih berjalan mestinya sampaikan kalau ada dugaan kecurangan dengan data yang otentik,” kata Komisioner KPU, Viryan Aziz, saat dihubungi, Rabu (15/5/2019).

Dia mengatakan, di setiap tahapan rekapitulasi dari jenjang kecamatan hingga nasional, tiap peserta pemilu berhak mengajukan saksi yang mendapat mandat mengajukan keberatan bila ada dugaan kecurangan yang disertai dengan data. KPU pun menyerahkan pada publik soal perhitungan suara KPU.

“Hasil perhitungan sedang berjalan, publik bisa melihat dan menilai kita kembalikan ke masyarakat. Kami komitmen mengawal suara rakyat dari TPS sampai dengan rekap nasional,” ujarnya.

Sementara itu, terkait rencana BPN Prabowo-Sandiaga menarik para saksi dari perhitungan suara Pemilu 2019, Viryan menyebut ada kehilangan untuk menyaksikan penghitungan. “Sistem perhitungannya kan manual, Situng tidak digunakan. Lo, justru kalau saksinya ditarik justru kehilangan kesempatan untuk menyaksikan,” ujarnya.

Dia meminta bila ada dugaan kecurangan disampaikan dalam rapat pleno terbuka agar tercipta pemilu yang berintegritas. KPU, kata Viryan, siap mencocokkan data dengan data yang dimiliki BPN terkait adanya dugaan kecurangan.

“Artinya, kalau misalnya komitmen dengan pemilu yang berintegritas sampaikan dalam forum rapat pleno terbuka, dugaan-dugaan kecurangan misalnya terkait hasil pemilu kalau ada kecurangan berarti kan berbeda hasilnya, silakan disampaikan apabila ada perbedaan dengan data yang dimiliki 02. Kami terbuka dan siap melayani secara berjenjang ya, sekarang kan masih ada berjalan di provinsi dan pusat,” tuturnya.

Sebelumnya, Prabowo menolak hasil penghitungan Pemilu 2019 yang curang. Namun dia mengaku masih menaruh harapan kepada KPU terkait penghitungan suara.

“Kami masih menaruh harapan kepadamu (KPU). Tapi sikap saya yang jelas saya akan menolak hasil penghitungan pemilu. Hasil penghitungan yang curang. Kami tidak bisa menerima ketidakadilan dan ketidakjujuran,” kata Prabowo dalam simposium ‘Mengungkap Fakta Kecurangan Pemilu 2019’ di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5).(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWONLINE.COM
Politikus PDIP Eva Kusuma Sundari menyatakan sang ketum, Megawati Soekarnoputri tak mempersoalkan bila Partai Demokrat (PD) bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin. Ini menyusul isu Demokrat akan berpindah haluan dari kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Nggak apa-apa, kan untuk membangun perlu stabilitas,” ujar Eva kepada wartawan, Senin (13/5/2019). Eva menjawab pertanyaan apakah Megawati akan keberatan bila Demokrat merapat ke Jokowi.

Isu soal Megawati tak ‘welcome’ terhadap Demokrat sudah sering menjadi pembicaraan, mengingat dinginnya hubungan Mega dengan Ketum PD, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut Eva, itu hanya sekedar isu untuk membuat konsolidasi terganggu.

“Itu mitos yang dihembuskan untuk mengganggu konsolidasi,” tuturnya.

Eva menegaskan, Megawati tak akan ikut campur dengan kabinet Jokowi. Ia menyebut Megawati kini juga tengah fokus dalam tugasnya sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

“Ketum itu urus sesuatu yang maha besar, signifikan yaitu Ideologi Pancasila. Memikirkan bangsa dan negara, urus PDIP untuk diarahkan ke sana. Nggak urus partai orang lain atau orang-per orang non-banteng,” jelas Eva.

Mengenai kemungkinan Demokrat bergabung ke Koalisi Jokowi, ia menyebut Megawati akan menyerahkan sepenuhnya kepada sang petahana. Jika untuk kepentingan negara, Megawati disebut akan mendukung keputusan Jokowi.

“Jadi sepanjang itu bagus untuk bangsa, untuk Jokowi, untuk demokrasi, untuk NKRI maka beliau pasti akan dukung. Beliau bukan tipe mem-personalise urusan publik,” sebut anggota DPR RI itu.

“Kalau nggak gitu mana mungkin bisa sukses pileg dan pilpresnya berturut-turut dalam 2 pemilu? Beliau contoh, jangan baperan jika ingin memajukan NKRI,” sambung Eva.

Seperti diketahui, isu Demokrat merapat ke kubu 01 kian menguat usai Komandan Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu dengan Jokowi. SBY di awal Pilpres 2019 sempat menyebut hubungan Demokrat dengan Jokowi terhalang dengan pihak-pihak tertentu.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera membentuk membentuk panitia seleksi (pansel) calon pimpinan KPK. Hal ini menyusul segera berakhirnya masa jabatan kepemimpinan Agus Rahardjo cs di KPK tahun ini.

“Memang momentumnya sudah tepat apa yang disampaikan ICW dan kami parlemen mendukung jika presiden segera membentuk pansel yang dimaksud agar penyaringan bisa lebih teliti, sehingga menghasilkan 10 nama yang berkualitas untuk nanti dipilih 5 oleh DPR,” kata Bamsoet di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/5/2019).

Ia berharap nama-nama calon pimpinan KPK yang diseleksi benar-benar berkualitas. Bamsoet menyinggung soal penguasaan di bidang hukum dan etika.

“Tentu kita harapkan pimpinan KPK ke depan benar-benar menguasai masalah-masalah hukum, etika, dan memiliki track record yang baik dan jelas,” ujarnya.

Kendati demikian, Bamsoet memuji kepempinan Agus Rahardjo cs selama 4 tahun ini. Jika ada masalah, menurut dia hal itu sangat wajar selagi bisa diselesaikan dengan baik.

“Tiap kepemimpinan pasti ada plus minusnya. Menurut saya selama ini kepemimpinan Pak Agus Rahardjo dan kawan-kawan masih baik dan bagus,” ucap Bamsoet.

“Kalaupun masih ada riak-riak, itu menjadi tugas beliau-beliau dalam menyelesaikan akhir tugasnya nanti,” imbuhnya.

Diberitakan, pemerintah sendiri memastikan pembentukan pansel capim KPK tidak akan molor. Staf Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin menyebut kesibukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019 tak mengganggu pembentukan pansel.

“Saya kira tidak (molor) karena manajemen sistem yang di pemerintahan kan sangat rapi ya, jadi pasti teragendakan dengan baik,” terang Ngabalin.

Terkait pembentukan pansel capim KPK juga diutarakan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). ICW menyampaikan pandangan jika fit and proper test dilakukan oleh anggota DPR yang baru.

“Kalau seandainya DPR baru sudah dilantik maka itu akan membutuhkan waktu 2 sampai 3 bulan ke depan karena biasanya anggota DPR yang baru disibukkan dengan pemilihan Ketua DPR,” ucap peneliti Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Kurnia Ramadhana di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (12/5).(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan duka cita atas meninggalnya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) selama Pemilu 2019. Jokowi memanjatkan doa untuk para petugas Pemilu ini.

“Atas nama bangsa saya sampaikan duka cita meninggalnya petugas Pemilu, petugas KPPS setelah menjalankan tugasnya. Semoga arwahnya diberikan tempat mulia oleh Allah SWT,” ujar Jokowi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Kamis (9/5/2019).

Para kepala daerah dari seluruh provinsi di Indonesia turut hadir dalam Musrenbangnas. Jokowi juga menyampaikan terima kasih atas lancarnya Pemilu serentak tahun ini.

“Pemilu Alhamdulillah berjalan lancar, terima kasih kepada kepala daerah,” sebutnya.

Diberitakan sebelumnya, jumlah petugas KPPS yang meninggal dunia hingga Sabtu (4/5) malam sebanyak 440 petugas. Sementara itu jumlah petugas KPPS yang sakit juga bertambah menjadi 3.788 orang, sehingga total petugas yang sakit dan meninggal dunia sebanyak 4.228 orang.

“Jumlah petugas KPPS yang wafat 440 orang,” ujar sekjen KPU Arif Rahman Hakim kepada wartawan, Sabtu (4/5).(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menduga-duga penyebab kematian petugas KPPS yang meninggal dunia selama mengawal Pemilu 2019. IDI meminta jika ada kecurigaan sebaiknya dilaporkan.

“Masyarakat dewasa lah, sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap audit medis sebaiknya masyarakat tak menduga-duga atau tak melakukan sesuatu apapun, kecuali ada dugaan tertentu, itu laporkan saja ada dugaan. Misal ada kecurigaan tertentu yang berkaitan penyebab kematian, silakan dilaporkan, tapi kalau tidak ada tunggu hasil pemeriksaan,” kata Ketua Umum Pengurus Besar (PB) IDI, Daeng M Faqih, saat dihubungi, Rabu (8/5/2019).

Daeng kemudian menjelaskan jenis-jenis pemeriksaan jenazah untuk mengetahui penyebab kematian. Ada 3 jenis pemeriksaan yang dijabarkan oleh Daeng, pertama autopsi verbal, kedua memeriksa rekam medis pasien, dan ketiga autopsi jenazah secara langsung.

IDI bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek sempat menggelar rapat dengan KPU untuk membahas penyebab petugas KPPS meninggal dunia kemarin. Nila memaparkan salah satu upaya yang sudah dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian petugas KPSS yakni dengan cara autopsi verbal.

“Autopsi verbal itu di permenkes memang ada, cara itu dibenarkan tapi validitasnya itu masih lebih tinggi kalau kita memeriksa rekam medis pasien yang meninggal atau tanya ke dokter yang menangani,” jelasnya.

“Kenapa validitas lebih tinggi, kalau autopsi verbal itu wawancara ke orang lain, kalau rekam medis sama dokter menangani itu kan hasil catatan pasien sebelum meninggal, dan wawancara langsung ke pasien sebelum meninggal. Ada yang bilang itu audit medis yaitu memeriksa rekam medis pasien yang meninggal, kemudian wawancara dokter yang periksa, itu lebih valid dari yang verbal itu. Menurut kedokteran ada yang lebih valid yaitu autopsi jenazah, tapi ada prosedurnya,” sambung Daeng.

Lebih lanjut, Daeng mengatakan prosedur soal autopsi jenazah tercatat dalam KUHAP pasal 133, 134, 135, dan 180. Adapun aturan tersebut tercatat dalam Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 1981. Sehingga dia menegaskan, upaya autopsi jenazah petugas KPPS tidak bisa sembarangan.

“Ada dua prosedur jadi nggak sembarang,” katanya.

Menurut Daeng, Kemenkes sudah bersurat pada Rumah Sakit di beberapa wilayah untuk melakukan audit medis. Hanya saja, menurut Daeng hal tersebut perlu dikonfirmasi ulang ke pihak Kemenkes.

“Yang saya tangkap Kemenkes sudah dan akan terus bersurat pada rumah sakit untuk audit medis, kita tunggu hasilnya sehingga masyarakat nggak bisa kita katakan karena ini dan itu, karena belum ada hasil pemeriksaannya,” jelasnya.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
DPR menggelar rapat paripurna pembukaan masa persidangan V tahun 2018-2019 pagi ini. Paripurna mengakhiri masa reses anggota dewan.

Rapat digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/5/2019). Menurut jadwal resmi, rapat dimulai pukul 10.00 WIB.

DPR sebelumnya memasuki masa reses sejak 29 Maret hingga 7 Mei 2019. Rapat pembukaan masa sidang ini sebelumnya diputuskan dalam rapat konsultasi pengganti rapat Bamus DPR RI antara pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi tanggal 20 April 2019.

Agenda rapat paripurna kali ini adalah pidato Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2018-2019 oleh pimpinan DPR RI.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Bawaslu menunda sidang ajudikasi soal aduan kecurangan pemilu yang diajukan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sidang ditunda karena terlapor yakni KPU belum siap untuk memberikan jawaban pokok perkara.

“Majelis yang mulia yang kami hormati, pada intinya hari ini kamu meminta kepada majelis sekiranya terlapor diberikan kesempatan untuk menyusun jawaban,” ujar Anggota Badan Hukum KPU RI Setya Indra Arifin, dalam persidangan di Kantor Bawaslu, Jl Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (7/5/2019).

“Mungkin karena beberapa hal kondisi suasananya Ramadhan jadi waktunya perlu untuk kami menyusun kembali jawaban itu dalam bentuk yang lebih rapi karena kami pikir juga untuk satu pemohon, dan salah satunya saya, kami pikir cukup mendetail jadi kami juga wajib menyampaikan itu secara detail dan jelas supaya terlapor juga mendapat penjelasan,” lanjutnya.

Ketua Majelis Sidang Abhan menerima alasan dari pihak terlapor. Ia pun menunda sidang hingga Rabu (8/5) pukul 13.00 WIB dan memberikan kesempatan KPU untuk melengkapi jawabannya.

“Kami minta terlapor untuk menyiapkan. Mungkin karena hari ini belum bisa, maka kami akan berikan waktu satu kali lagi hingga Rabu (8/5),” katanya.

Abhan menegaskan agar semua pihak baik terlapor dan pelapor untuk tepat waktu terhadap jadwal yang diberikan oleh Bawaslu. Ia mengatakan jika KPU belum siap dalam memberikan jawabannya hingga besok, maka proses persidangan akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

“Perlu kami sampaikan bahwa pemeriksaan sidang ajudikasi saat ini kan dibatasi oleh waktu. Jadi mohon bisa dijadikan perhatian bukan hanya pihak terlapor tapi semuanya pihak terlapor dan pelapor untuk dapat disiplin waktu karena dibatasi,” jelas Abhan.

“Kalau besok, saudara terlapor tidak menyampaikan jawaban, maka hak itu kami anggap anda sudah melakukan dan proses berlanjut dengan pembuktian. Begitu,” lanjutnya.

Seperti diketahui, BPN Prabowo-Sandiaga melaporkan dan menyerahkan adanya dugaan kecurangan di sistem informasi penghitungan suara (situng) KPU. Pelaporan ini bertujuan meminta Bawaslu menghentikan proses situng KPU.

Ada 73.715 dugaan kecurangan dari sampling 477.021 TPS yang diserahkan BPN kepada Bawaslu. Selain soal Situng, BPN Prabowo-Sandiaga juga melapor ke KPU terkait lembaga survei yang rilis quick count Pilpres 2019.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menerima kunjungan resmi Wakil Presiden Republik Argentina Gabriela Michetti. Pertemuan tersebut membahas upaya peningkatan kerja sama dalam bidang perdagangan dan investasi.

“Tadi kita melakukan pertemuan bilateral antara Indonesia dan wakil presiden Argentina dan menteri perdagangan untuk membicarakan peningkatan hubungan perdagangan,” kata JK di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (7/5/2019).

JK mengatakan nilai perdagangan dengan Argentina saat ini mencapai 2 miliar Dolar Amerika. Dia ingin investasi tersebut semakin meningkat.

“Selama ini nilai perdagangan kita mencapai 2 miliar dolar dan kita masih devisit yang besar karena kita masih membeli hasil-hasil pertanian dari Argentina. Sehingga ini kita perlu kerja sama yang lebih baik lagi,” jelas JK.

Sementara itu, Michetti menuturkan belum ada pembicaraan spesifik mengenai investasi antara Argentina dan Indonesia. Namun dia menyampaikan ke JK, banyak pengusaha Argentina yang tertarik untuk menanamkan modalnya di Asia Tenggara, terutama Indonesia.

“Memang belum ada hal spesifik yang dibicarakan mengenai investasi Argentina di Indonesia. Tapi ada banyak pengusaha Argentina yang tertarik untuk menanamkan modal di Asia Tenggara khususnya di Indonesia untuk hal-hal di mana Argentina memiliki keunggulan di antaranya agroindustri dan industri pangan. Di sektor-sektor inilah kami memiliki keinginan,” sebutnya.

Menurut Michetti, Argentina juga punya keunggulan pada sisi infrastruktur. Dia berharap Argentina dapat terlibat dalam kerja sama pembangunan di Indonesia.

“Sektor lain yang juga di mana Argentina memiliki keunggulan ialah sektor infrastruktur. Jadi Argentina bisa tertarik juga untuk kerja sama di bidang pembangunan sektor publik maupun sektor swasta di bidang infrastruktur,” paparnya.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melaporkan dan menyerahkan adanya dugaan kecurangan di sistem informasi penghitungan suara (situng) KPU. Bawaslu akan menggelar sidang pendahuluan pada Senin 6 Mei 2019.

“Ada dua laporan dari BPN ke kami. Pertama terkait dengan situng dan kedua terkait dengan lembaga survei quick count. Ini sedang kami pelajari, kita kaji, nanti hari Senin kami akan melakukan sidang ajudikasi dengan putusan pendahuluan,” kata Ketua Bawaslu Abhan di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Sabtu (4/5/2019).

Abhan mengatakan dalam sidang pendahuluan itu akan diputuskan apakah laporan tersebut akan diperiksa lebih lanjut atau dihentikan.

“Apakah laporan itu dilanjutkan dengan proses pemeriksaan lebih lanjut, atau berhenti sampai pada pembacaan putusan pendahuluan. Itu Senin nanti,” tuturnya.

Terkait banyaknya laporan dugaan kecurangan yang masuk dari kedua tim sukses pasangan calon, Abhan menegaskan pihaknya akan mengkaji dan menindaklanjuti laporan yang ada.

“Kami tentu semua laporan itu kami tindak lanjuti dengan kajian kami. Selama memenuhi syarat formil materiil, kami akan melakukan tindakan lebih lanjut,” ungkapnya.

Sebelumnya, BPN melaporkan dan menyerahkan adanya dugaan kecurangan di sistem informasi penghitungan suara (situng) KPU. Pelaporan ini bertujuan meminta Bawaslu menghentikan proses situng KPU.

“Tim relawan IT Prabowo-Sandi hari ini hadir di Bawaslu untuk melaporkan adanya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh pihak tertentu dalam hal ini adalah IT, sistem IT di KPU,” ujar Koordinator Relawan IT Mustofa Nahrawardaya di Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (3/5).

Ada 73.715 dugaan kecurangan dari sampling 477.021 TPS yang diserahkan BPN kepada Bawaslu. Mustofa menyebut total kecurangan mencapai 15,4 persen.

Selain itu, dia menyebut dugaan kecurangan ini ada di setiap provinsi di Indonesia. Dia mengatakan terjadinya kecurangan ada di 5 provinsi.(DON)