JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
KPU telah menetapkan hasil Pileg 2019 dengan PDIP sebagai juaranya. Untuk perolehan kursi di DPR terbanyak diraih PDIP, sementara NasDem di posisi ke-4.
“NasDem posisi ke-4 dengan jumlah 58 kursi,” ujar Sekjen NasDem Johnny G Plate kepada detikcom, Selasa (21/5/2015).
NasDem telah melakukan konversi kursi dari hasil rekapitulasi Pileg 2019. Meski secara hasil pileg NasDem berada di posisi ke-5 setelah PKB, namun setelah perolehan suaranya dikonversi, NasDem mendapat satu kursi lebih banyak.
“Itu kami dari internal konversi berdasarkan hasil rekapitulasi KPU ya. PKB lebih sedikit walaupun suaranya lebih banyak dari NasDem. Karena ada kursi-kursi di dapil tertentu yang butuh kursi lebih besar. PKB kan suara besarnya di Jawa. Kalau di Jawa dan kota-kota besar rata-rata kursinya tinggi-tinggi suaranya,” sebut Johnny.
Hal yang sama juga terjadi dengan Golkar. Meski suara Golkar di Pileg 2019 berada di bawah Gerindra, namun Golkar mendapat perolehan kursi lebih banyak di DPR.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin ini menyoroti besarnya total perolehan kursi Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Hasil tersebut menurut Johnny maksimal mengingat hasil Pilpres 2019 juga sudah diketahui pemenangnya, yakni Jokowi-Ma’ruf.
“Untuk TKN KIK hasil maksimal. Pemenang Pilpres, parlemen juga mayoritas dan melalui proses demokrasi yang baik,” tuturnya.
Johnny pun memberikan selamat atas kemenangan Jokowi-Ma’ruf yang sudah diumumkan secara resmi oleh KPU. Ia menegaskan, proses demokrasi di Indonesia telah berjalan dengan bagus.
“NasDem menguncapkan selamat kepada Pak Jokowi dengan suara yang signifikan dan selamat kepada rakyat Indonesia karena sudah melaksanaman pemilu yang jurdil dan mendapat apresiasi dari dunia. Media-media internasional banyak kan yang memberitakan kemenagan Jokowi. Itu sumbangsih yang berharga,” sebut Johnny.
Berikut hasil konversi kursi DPR periode 2019-2024 berdasarkan data internal NasDem:
PDIP: 128 kursi (22,3%)
Golkar: 85 kursi (14,8%)
Gerindra: 78 kursi (13,6%)
NasDem: 59 kursi (10,3%)
PKB: 58 kursi (10,1%)
Demokrat: 54 kursi (9,4%)
PKS: 50 kursi (8,7%)
PAN: 44 kursi (7,7,%)
PPP: 19 kursi (3,3%)
Persandingan hasil pemilu Legislatif 2014 vs 2019:
PKB 11.298.957 (9,04%) vs 13.570.097 (9,69%)
Naik 2.271.140 (0,65%)
Gerindra 14.760.371 (11,81%) vs 17.594.839 (12,57%).
Naik 2.834.468 (0,76%)
PDIP 23.681.471 (18,95%) vs 27.053.961 (19,33%).
Naik 3.372.490 (0,38%)
Golkar 18.432.312 (14,75%) vs 17.229.789 (12,31%).
Turun 1.202.523 (2,44%)
NasDem 8.402.812 (6,72%) vs 12.661.792 (9,05%).
Naik 4.258.980 (2,33%)
PKS 8.480.204 (6,79%) vs 11.493.663 (8,21%)
Naik 3.013.459 (1,42%)
PPP 8.167.488 (6,52%) vs 6.323.147 (4,52%)
Turun 1.844.341 (2%)
PAN 9.481.621 (7,59%) vs 9.572.623 (6,84%)
Suara Naik 91.002, Presentase Turun 0,75%
Demokrat 12.728.913 (10,19%) vs 10.876.507 (7,77%)
Turun 1.852.406 (2,42%)
(NGO)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLNE.COM
Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M Nasir mengimbau mahasiswa tidak menggelar aksi saat pengumuman hasil rekapitulasi Pemilu serentak 2019 pada 22 Mei. Mahasiswa diimbau tetap beraktivitas normal di kampus.
“Kami mengajak kepada seluruh kampus di Indonesia untuk tidak harus datang ke Jakarta dalam rangka menghadiri apa yang dilakukan pada tanggal 22 Mei yaitu tentang hasil pemilu oleh KPU,” ujar M Nasir kepada wartawan usai bertemu dengan mahasiswa Kelompok Cipayung Plus yang membahas dinamika pemilu di kantor Kemenristekdikti, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (20/5/2019).
Nasir menegaskan sudah ada prosedur terkait hasil Pileg dan Pilpres. Jalur yang digunakan bila menolak hasil Pemilu harus sesuai amanat konstitusi.
“Mahasiswa melakukan aktivitas di dalam kampus akan jauh lebih baik. Karena ini prosedur hukumnya berjalan dengan baik. Jadi, semua diserahkan pada hukum yang dalam hal ini berjalan dengan sesuai amanat konstitusi tersebut,” imbuhnya.
Karena imbauan sudah disebar ke kampus-kampus, maka pemerintah tidak bertanggungjawab bila ada yang menyalahi ketentuan pada 22 Mei.
“Kami tidak bertanggung jawab, kami tidak akan bertanggung jawab pada mahasiswa yang turun ke jalan. Kami sudah ingatkan ke semua rektor,” imbuhnya.
Namun Nasir menyerahkan sepenuhnya bila kampus membuat aturan internal mengenai sanksi bagi yang tetap turun ke jalan. Kemristekdikti menurutnya juga bisa memberikan sanksi ke perguruan tinggi bila melanggar netralitas.
“Nanti kita lihat tingkat kesalahannya, tingkat kejadian itu. Kampus harus menjaga netralitas, dia seorang insan akademik,” ujarnya.
“jadi, simbol-simbol kampus itu jangan sampai dibawa dalam hal ini. karena itu akan merusak adalah sendi-sendi akademik yang ada di perguruan tinggi,” imbuh Nasir.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
KPU bicara kemungkinan pengumuman hasil pemilu 2019 bisa diumumkan sebelum batas akhir 22 Mei 2019. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan jika rekapitulasi 4 provinsi memungkinkan diselesaikan hari ini, maka KPU bisa langsung mengumumkan presiden dan wakil presiden terpilih.
“Tidak harus tanggal 22, tapi sampai dengan hari ini, kan kita masih mendesain hingga tanggal 22, karena belum bisa pastikan perkembangan rekap nanti seperti apa, kemudian kita menetapkannya selesai jam berapa. Kalau nanti (hari ini) menetapkan sudah jam 23.55 WIB, kan tinggal 5 menit memasuki tanggal 21, tinggal kita lihat nanti,” jelas Arief di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).
Dia juga menegaskan jika seluruh 34 Provinsi dan 130 PPLN sudah selesai di rekapitulasi hari ini, maka KPU bisa mengumumkan langsung hari ini. “Bisa (diumumkan langsung prolehan suara, jika malam ini selesai),” ucapnya.
Arief juga menjelaskan jika KPU hari ini melakukan penetapan hasil rekapitulasi pemilu, pihaknya masih akan tetap mengikuti aturan untuk menunggu keabsahan selama 3 hari. Ketentuan 3 hari itu, untuk menunggu pengajuan sengketa jika peserta pemilu mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kalau kita tetapkan tanggal 20, maka berikutnya akan mengikuti 3 hari kemudian, kemudian setelah 3 hari kemudian tidak ada sengketa, 3 hari berikutnya KPU menetapkan. Jadi bisa hari pertama, kedua ketiga, setelah sengketa berakhir, ada pengajuan sengketa atau tidak, kemudian KPU menetapkan calon terpilih nya,” pungkasnya.
Seperti diketahui, hari ini KPU akan merampungkan 4 provinsi dan 1 PPLN Kuala Lumpur yang tersisa. Total terhitung kemarin ini KPU telah merekapitulasi 30 Provinsi.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Data yang masuk ke Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU sudah mencapai 90,7%. Sejauh ini, Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin unggul dari Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan selisih 11,26%.
Dilihat khatulistiwa dari situs pemilu2019.kpu.go.id, Senin (20/5/2019), pukul 08.22 WIB, data yang sudah masuk berasal dari 738.015 TPS (90.73769%). Total ada 813.350 TPS pada Pemilu 2019.
Berikut ini real count KPU berdasarkan data yang telah masuk:
01. Jokowi-Ma’ruf 77.353.638 suara (55,63%)
02. Prabowo-Sandiaga 61.689.378 suara (44,37%)
Artinya, Jokowi-Ma’ruf unggul 15.664.260 suara dari Prabowo-Sandi.
Dalam situs ini, KPU juga menjelaskan data yang ditampilkan pada menu Hitung Suara berdasarkan angka yang tercantum dalam salinan formulir C1 sebagai hasil penghitungan di TPS. Jika terdapat perbedaan antara angka tertulis dan yang tercantum dalam salinan Formulir C1, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
KPU pun menyatakan data yang ditampilkan bukan hasil final karena hasil akhir penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 akan ditetapkan secara manual melalui rapat rekapitulasi secara berjenjang di setiap tingkatan. Oleh karena itu, jika terdapat kesalahan dalam pengisian C1, dapat diusulkan perbaikan pada rapat rekapitulasi di tingkat kecamatan.
Rekapitulasi akhir KPU secara nasional rencananya keluar pada Rabu (22/5). KPU tetap menggunakan perhitungan manual berjenjang untuk memutuskan penetapan hasil Pemilu 2019.(NGO)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade, menyebut capres Prabowo Subianto belum terpikir ke MK, bukan tidak akan ke MK. Soal masalah pilpres, mereka masih fokus lapor ke Bawaslu.
“BPN Prabowo-Sandi komitmen untuk langkah-langkah konstitusional, langkah kami konstitusional, kami memilih urusan Pilpres kita fokus ke ke Bawaslu. Terus sekarang Bang Ruhut (Ruhut Sitompul), kita belum pikir ke MK. Kita fokus ke Bang Bagja (Rahmat Bagja, Komisioner Bawaslu), ini kita laporkan terus dugaan TSM (terstruktur sistematis, masif) ini,” ucap Andre, dalam diskusi Trijaya, D’Consulate, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (18/9/2019)
Sementara itu, masalah Pemilu Legislatif (Pileg) akan diajukan ke MK. Ada beberapa Daerah Pemilihan (Dapil) yang akan dilaporkan.
“Sebagai Caleg Gerindra, urusan Pileg kita akan ke MK ada beberapa Dapil yang akan kita bawa ke MK. Jadi jelas langkahnya sangat konstitusional,” ucap Andre.
Perlakukan berbeda ini, dilakukan karena beberapa kecurangan dilakukan untuk pilpres. Sehingga, dilakukan perlakukan berbeda.
“Dugaan TSM luar biasa dan indikasi melibatkan aparat keamanan. Kepala daerah dukung petahana, lalu indikasi aparat keamanan memaksa kepala desa dukung petahana, memobilisasi BUMN itu di Pilpres bukan dipileg,” ucap Andre.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kepada seluruh humas pemerintah provinsi (pemprov) se-Indonesia untuk menjaga stabilitas jelang pengumuman hasil pemilu 2019. Kerawanan yang muncul jelang 22 Mei dapat disikapi oleh para humas melalui informasi yang benar.
Permintaan itu disampaikan Sekertaris Jendral (Sekjen) Kemendagri, Hadi Prabowo dalam arahannya di ‘Pertemuan Pejabat Kehumasan Tingkat Daerah’ bertempat di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2019). Dalam pertemuan tersebut dihadiri pula Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar Baharuddin.
“Kemudian yang lebih khusus, adalah tentunya kita harus menyikapi kerawanan-kerawanan yang mana pada saat ini adalah pada tahap penghitungan suara oleh KPU. Dan nanti akan ditetapkan pada tanggal 22 Mei. Oleh karena itulah bapak-ibu sebagai komunikator dan mediasi antar pemerintah dan masyarakat ini juga tentunya memberikan penjelasan informasi dan juga kaitannya untuk juga kaitannya pengaturan stabilitas daerah supaya tetap sejuk dan juga tentunya situasi yang kondusif,” ujar Hadi di lokasi.
Hadi juga meminta kepada para pejabat humas daerah untuk membentuk kelompok kerja (pokja) yang memantau media sosial khususnya jelang 22 Mei. Hal ini menurutnya penting untuk menjaga iklim kondusif dan menjaga persatuan.
“Juga buat, kalau perlu pokja-pokja untuk meng-handle katanya di medsos. Medsos itukan sekarang jadi tidak terkendali di era saat ini. Apa lagi kita menjelang hari 22 (Mei) nanti. Ini penting sekali supaya kita ini terbangun iklim kondusif dan tentunya menjaga persatuan dan kesatuan suksesnya pesta demokrasi di Indonesia,” katanya.
Usai memberikan arahan kepada para pejabat humas, Hadi mengajak masyarakat untuk menyikapi tahapan pemilu dengan gembira. Dia pun mengingatkan perbedaan di Indonesia merupakan hal biasa.
“Bahwa kita harus menyikapi dengan rasa gembira bahwa tahapan pemilu ini sudah selesai, jangan malah ‘wah ini bahaya’, jangan. Padahal di masyarakat, masyarakatnya heterogen. Ada yang pro ada yang kontra,” ucap Hadi.
“Mari kita bersama-sama untuk menerima dengan syukur. Jangan sampai malah diam, masyarakat 1 dengan yang lainnya bentrok. Kan kacau. Jadi stabilitas,” sambungnya.
Selain itu, Hadi dalam arahannya, meminta para humas tingkat daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait lebaran dan mudik. Informasi tersebut diharap memberikan kemudahan bagi pemudik.
“Ini juga tentunya bapak-ibu juga dituntut untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat terhadap apa yang telah dipersiapkan oleh daerah. Sehingga masyarakat itu akan dapat menerima informasi baik itu kaitannya kebijakan maupun fasilitas yang memberikan kemudahan bagi masyarakat yang melaksanakan acara mudik ke daerahnya,” tutur Hadi.
Hadi pun meminta para pejabat humas daerah memahami seluruh perkembangan situasi jelang Lebaran. Salah satunya terkait distribusi sembako dan transportasi.
“Juga dilihat distribusi bahan pokoknya apa sudah terpenuhi, kalau sudah, disampaikan (kepada masyarakat). Kemudian transportasinya, ini penting. Ini humas dituntut memahami keseluruhan,” imbunnya.(NGO)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Data yang masuk ke Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) KPU sudah mencapai 86%. Pada pagi ini Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin mendapat 56,01% suara, sementara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapat 43,99%.
Dilihat dari situs pemilu2019.kpu.go.id, Jumat (17/5/2019), pukul 08.30 WIB, data yang sudah masuk berasal dari 699.533 TPS (86,00639%). Total ada 813.350 TPS pada Pemilu 2019.
Berikut ini real count KPU berdasarkan data yang telah masuk:
01. Jokowi-Ma’ruf 73.804.946 suara (56,01%)
02. Prabowo-Sandiaga 57.974.688 suara (43,99%)
Dengan demikian, selisih perolehan suara antara Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi sebanyak 15.830.258 suara.
Dalam situs ini, KPU juga menjelaskan data yang ditampilkan pada menu Hitung Suara merupakan data berdasarkan angka yang tercantum dalam salinan formulir C1 sebagai hasil penghitungan suara di TPS. Jika terdapat perbedaan antara angka yang tertulis dan angka yang tercantum dalam salinan Formulir C1, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
KPU pun menyatakan data yang ditampilkan bukan hasil final, karena hasil akhir penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 akan ditetapkan secara manual melalui rapat rekapitulasi secara berjenjang di setiap tingkatan. Oleh karena itu, jika terdapat kesalahan dalam pengisian C1, dapat diusulkan perbaikan pada rapat rekapitulasi di tingkat kecamatan.
Rekapitulasi akhir KPU secara nasional rencananya keluar pada Rabu (22/5). KPU tetap menggunakan perhitungan manual berjenjang untuk memutuskan penetapan hasil Pemilu 2019.(NGO)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Partai Gerindra membela Anies Baswedan dari kritikan Wasekjen Partai Demokrat (PD) Andi Arief karena tak hadir di forum Bogor dengan menyindir seseorang yang mereka sebut ‘orang yang ingin jadi menteri Jokowi’. Partai Demokrat menepis anggapan tersebut.
Kadiv Advokasi dan Hukum DPP PD Ferdinand Hutahaean mengatakan pertemuan delapan kepala daerah yang turut dihadiri Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute, Agus Harimurti Yudhoyono, sama sekali tidak membicarakan kepentingan pribadi. Dia menjelaskan lebih jauh maksud kehadiran AHY di forum kepala daerah itu.
“Pertemuan AHY dengan para pemimpin muda di Bogor itu adalah pertemuan silaturahmi yang tidak bicara urusan pribadi tapi bicara urusan kebangsaan. Mereka para tokoh muda itu ingin melihat bangsa Indonesia bisa membangun dalam damai dan tanpa adanya konflik,” kata Ferdinand, Jumat (17/5/2019).
“Jadi AHY di sana adalah dalam rangka ingin turut serta mewujudkan Indonesia yang damai dalam membangun. Indonesia tidak boleh konflik hanya karena pemilu,” imbuh dia.
Ferdinand menegaskan anggapan kalau AHY merupakan sosok yang bermanuver lantaran iming-iming jabatan menteri merupakan tafsir salah. Dia meminta Gerindra melakukan introspeksi.
“Jadi kalau Gerindra menyindir AHY sebagai sosok yang ingin jadi menteri lantas melakukan manuver politik, saya harus nyatakan itu salah dan tidak benar. Daripada menyindir langkah politik AHY, lebih baik kawan kawan Gerindra cek ke dalam mengapa Prabowo bisa diperlakukan seperti ini di dalam politik. Jangan selalu melihat langkah politik orang lain, lihat langkah politik sendiri dulu deh, introspeksi ke dalam,” katanya.
Sebelumnya, anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade menanggap aneh pernyataan Andi Arief yang menyindir Anies Baswedan tidak menghadiri forum Bogor. Dalam forum itu, AHY dan delapan kepala daerah membahas masalah kebangsaan.
“Agak aneh orang Demokrat maksa-maksa Mas Anies untuk datang dalam pertemuan di Bogor yang terdiri dari kepala daerah pendukung Jokowi dan ‘orang yang ingin jadi menteri Jokowi’,” kata Andre.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Polri mengatakan kondisi menjelang pengumuman pemenang Pemilu 2019 pada 22 Mei relatif aman dan kondusif. Kendati demikian, patroli siber untuk memantau konten-konten negatif dan provokatif terus dilakukan.
“Sampai saat ini relatif aman, kondusif, seluruh Indonesia se-Nusantara relatif aman. Ada berbagai info di medsos, kita tidak boleh juga terlalu percaya, tapi prinsip institusi kepolisian itu selalu tidak boleh underestimate, kita kan ada petugas patroli siber, yang tugasnya melakukan profiling, mengidentifikasi ini siapa yang menyebar konten ini, motif apa dan lain-lain,” kata Kadiv Humas Polri Irjen M Iqbal di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (16/5/2019).
Iqbal menegaskan pihaknya mengantisipasi setiap potensi kerawanan yang bakal terjadi. Selain itu, sambung Iqbal, Polri juga siap mengamankan aksi unjuk rasa terkait hasil pemilu.
“Mabes Polri sudah menyiapkan berbagai kemungkinan-kemungkinan kontigensi dan sebagainya. Sudah kita siapkan, akan tetapi sampai saat ini, sampai hari ini semua unjuk rasa, penyampaian pendapat di muka umum dalam isu pemilu, tidak mempercaya KPU, pemilu curang, dan lain-lain masih dalam taraf aman, relatif aman,” tegasnya.
Mantan Kapolrestabes Surabaya itu yakin setiap kelompok masyarakat akan menghormati hukum di Indonesia. Setiap aksi yang akan dilakukan, kata Iqbal, pasti sesuai dengan koridor hukum.
“Kami yakin dan percaya, kelompok mana pun akan menghormati hukum di negara ini. Prinsipnya kami melakukan upaya persuasif maksimal, menyampaikan ini tidak boleh dilakukan, hal-hal ini koridornya ini, dan sebagainya, gitu kan. Tetapi kalo ada siapa pun, kelompok mana pun, yang melakukan upaya-upaya melanggar hukum, anarkis, tentunya kami ada mekanisme di lapangan,” ujarnya.
Selain itu, Iqbal mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan aksi yang dapat mengganggu kebebasan orang lain. Menurut Iqbal, persatuan seluruh elemen bangsa merupakan hal yang utama.
“Bahwa penyampaian pendapat di muka umum itu tidak absolut, bisa dilakukan, apa namanya, seenaknya. Ada batasan-batasan, menghormati hak asasi orang, memperhatikan persatuan dan kesatuan bangsa dan sebagainya. Polisi dibackup oleh TNI, meyakinkan semua wilayah NKRI insyaallah aman,” tuturnya.(NGO)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Bawaslu memutuskan KPU telah melanggar administrasi pemilu dan meminta memperbaiki sistem proses penginputan. KPU mengatakan pihaknya akan mengecek hal yang harus diperbaiki di Situng.
“Nanti saya cek apa yang dianggap kurang pas, nanti saya cek benar nggak itu bisa, bagian mana yang harus diperbaiki,” ujar Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019).
Namun Arief, mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu salinan putusan. Dia mengatakan pihaknya akan menjalankan putusan setelah menerima salinan tersebut.
“Saya belum terima salinannya. Nanti setelah saya terima salinan putusannya nanti saya kasih komentar, kan saya belum terima salinan putusannya,” kata Arief.
Arief menegaskan, sesuai dengan putusan Bawaslu, pihaknya akan memperbaiki dan tetap menjalankan Situng Pemilu 2019.
“Tapi intinya dua itu tadi, ada yang kurang pas mohon diperbaiki, tapi sistemnya tetap bisa dijalankan,” tuturnya.
Sebelumnya, Bawaslu memutuskan KPU melanggar administrasi pemilu. KPU dinyatakan melanggar tata cara dan prosedur penginputan data ke Situng.
“Mengadili, satu, menyatakan KPU terbukti secara sah melanggar tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi penghitungan suara atau Situng,” ujar ketua majelis hakim Abhan dalam persidangan di kantor Bawaslu RI, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (16/5).
Selanjutnya, Bawaslu meminta KPU memperbaiki sistem dan tata cara serta prosedur dalam proses penginputan data ke situng. Putusan ini diberikan karena adanya laporan dari BPN terkait kecurangan situng dan meminta situng dihentikan.(DON)