.Oleh: Saiful Huda Ems.

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Banyak kasus dugaan korupsi besar yang masih baru dan hangat, serta ditengarai merugikan negara hingga triliunan rupiah. Seperti kasus dugaan penyelewengan Dana Haji tahun 2024 (nilainya mencapai Rp.7,8 Triliun), dugaan kasus korupsi Minyak Goreng 2021-2022 (nilainya Rp.6,7 Triliun) dll., anehnya semuanya didiamkan, alias tidak dilanjutkan proses hukumnya.

Tetapi kasus penyalah gunaan Impor Gula yang dituduhkan pada Thomas Lembong itu sudah lama, terjadi di tahun 2015 dan nilai kerugiannyapun tidak sampai Rp.400 Miliar, lah kok langsung secepat kilat diungkap dan orangnya ditahan?.

Saya jadi bertanya-tanya dalam hati, kenapa Thomas Lembong begitu cepatnya ditangkap dan ditahan, sementara gembong-gembong koruptor lainnya yang kasusnya masih hangat dan segar-segar itu kok dibiarkan saja, tidak dilanjutkan proses hukumnya?

Ternyata anggota PANSUS Dana Haji dari Partai Gerindra dalam Raker dan RDP yang membahas soal Evaluasi Haji 2024 di Komisi VIII DPR RI mengakui, kalau Kasus Kuota Haji 2024 tidak diungkap karena mereka takut dengan Jokowi.

Apakah hal yang sama juga terjadi pada Kejagung yang tidak juga menuntaskan kasus Kelangkaan Minyak Goreng (2021-2022) karena takut dengan Jokowi?.

Jokowi memang sudah tidak lagi menjadi presiden dan sudah digantikan oleh Presiden Prabowo Subianto, namun kita semua juga tahu, banyak posisi-posisi jabatan penting dan strategis di Kabinet Merah Putih sekarang ini yang masih diduduki oleh orang-orang Jokowi.

Mungkinkah karena itu koruptor-koruptor yang sudah “berbaiat” mendukung Jokowi itu aman dan tidak dipersoalkan lagi?.

Penegakan hukum haruslah adil, tidak boleh memandang siapapun yang melawan hukum. Jika penegakan hukum hanya diarahkan pada orang-orang yang berani bersikap kritis pada Pemerintah, itu artinya hukum hanya menjadi alat penggebuk lawan-lawan politik pemerintah. Ini berbahaya !.

Presiden Prabowo Subianto sebaiknya terus mencermati pergerakan politik Jokowi yang tercermin melalui operator-operator politiknya di lingkaran istana, Jokowi yang sudah lama melemahkan KPK dan ingin menggeser peranan penindakan hukum untuk soal pemberantasan korupsinya hanya pada Kejaksaan dan Polri, sebaiknya dikaji lagi.

KPK, KEJAGUNG dan POLRI adalah tiga institusi yang harus dijaga marwahnya dan dikuatkan fungsi dan perannya, tidak boleh ada salah satu darinya yang dilemahkan.

Subjek dan Objek penegakan hukumnya juga tidak boleh dipilah-pilah hanya pada ranah lawan-lawan politik pemerintah saja. Sebab jika itu yang terjadi, maka hukum akan berubah tujuannya yang tak lagi menjadi alat untuk terciptanya keadilan, dan ketertiban serta kesejahteraan hidup bagi masyarakat, melainkan hanya sebagai alat untuk menghantam lawan-lawan politik pemerintah yang harus disikat. Bahaya…(SHE).

30 Oktober 2024.

Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Analis Politik.

Oleh: Saiful Huda Ems.

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Baru beberapa hari berada di AKMIL Magelang, Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah meninggalkan tempat dan langsung menuju ke Pasar Gotong Royong Kota Magelang untuk bertemu dengan para pedagang disana, yang nampaknya sudah dikondisikan terlebih dahulu. Padahal Presiden Prabowo dan para Menteri, Wamen dan Kepala-Kepala Badan Negara saat itu masih berada di AKMIL Magelang.

Sebelumnya, baru sehari setelah dilantik menjadi Wapres, Gibran, Senin (21/10/2024) sudah menerima kunjungan kehormatan dari Wakil Presiden Rakyat Tiongkok (RRT), Han Zheng bersama para pejabat tinggi Negara RRT lainnya di istana Wapres. Bayangkan, pertemuan kenegaraan yang sebegitu penting langsung “disambar” Wapres tanpa melibatkan Presiden.

Lalu kemarin kita juga mendengar berita, bahwa tidak lama lagi organ relawan yang selama ini gigih mendukung Jokowi sampai mati, Projo, menyatakan akan segera membentuk partai politik. Sudah dapat ditebak, partai politik ini nantinya pastilah akan dufungsikan untuk memperkuat posisi politik Keluarga Jokowi di Pemerintahan Prabowo dan ke depannya.

Yang menarik lagi untuk kita cermati, adalah pernyataan adik kandung Presiden Prabowo, yakni Hasyim Djoyohasikusumo, yang menyatakan akan ada monitoring untuk para anggota Kabinet Merah Putih, bahwa bila dalam waktu 6 bulan atau 1 tahun kedepan ada dari mereka yang tak dapat melakukan tugasnya dengan baik, akan segera diganti.

Tidak hanya hal itu, dalam Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo di hadapan Majelis Anggota Permusyawaratan Rakyat (MPR), Minggu (20/10/2024) juga terang-terangan menyindir presiden sebelumnya, yakni Jokowi. “Jangan bangga Indonesia masuk anggota Group of Twenty (G 20), jika kenyataannya Rakyat Indonesia masih banyak yang miskin !”.

Semua kejadian di atas bagi saya bisa diperumpamakan sebagaimana Puzzle, masing-masing peristiwa kelihatannya berdiri sendiri-sendiri, berlainan konteksnya, namun sejatinya semua peristiwa itu jika kita padukan dan kita cari benang merahnya, maka akan terlihat garis yang terang, bentuk yang jelas, konteks yang sebangun, yakni persaingan diam-diam antara Prabowo dan Gibran !.

Sebelum menyusun Kabinet Merah Putih, Prabowo telah dipanggil Presiden Jokowi. Hasilnya setelah pertemuan tertutup itu, Prabowo memanggil orang-orang untuk didudukkan sebagai anggota kabinetnya. Janggalnya ternyata ada tidak kurang dari 17 orang mantan anggota Kabinet Jokowi yang masuk di Kabinet Merah Putihnya Prabowo.

Masuknya orang-orang Jokowi ke Kabinetnya Prabowo ini bak Kuda Troya, yang disusupkan oleh Jokowi untuk persiapan mengambil alih kepemimpinan nasional Prabowo di masa depan. Mau percaya atau tidak silahkan, namun dari semua pergerakan politik Jokowi dan Gibran yang sudah saya jelaskan itu, sudah bisa menjadi gambaran, betapa ada kekuatan yang tidak tinggal diam di antara kekuatan Prabowo. Kekuatan itu adalah kekuatan persiapan pengambil alihan kekuasaan dari Prabowo ke Gibran dalam waktu yang tidak akan berlangsung lama.

Projo jika sudah berubah menjadi Partai Politik, akan segera mengumpulkan para simpatisan militan Jokowi dan Gibran. Setelah itu Projo akan menarik operator-operator politik Jokowi di PDIP, GOLKAR dll. Dari sini dukungan untuk Prabowo akan dilumpuhkan, dan nyaris tersisa hanya pendukungnya dari kader-kader Partai GERINDRA. Sementara itu, PDIP akan kehilangan sebagian kecil kader-kader penghianatnya yang sudah berhasil ditarik ke Projo melalui Maruar Sirait dan Budiman Sudjatmiko, serta tentu saja Budi Arie.

Dalam situasi seperti itu, Presiden Prabowo akan kembali menyatu dengan Ketum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri, lalu mengeluarkan operator-operator politik Jokowi dari Kabinet Merah Putih, dan menggantinya dengan kader-kader PDIP, sehingga ke depan Kabinet Merah Putih akan praktis dikuasai oleh kader-kader idelogis dan militan PDIP dan Gerindra.

Di Magelang Menteri Bahlil bersalaman biasa-biasa saja pada Presiden Prabowo tapi kemudian bersalaman dan mencium tangannya Wapres Gibran. Tak seberapa lama lagi, menteri-menteri operator politik Jokowi lainnya akan mengikuti jejak yang sama dengan Bahlil. Sebelum semuanya terlambat, Presiden Prabowo sebaiknya merapat ke Ibu Megawati Soekarno Putri, lalu menyingkirkan Wapres Gibran bersama para menteri operator-operator politik Jokowi. Kuda Troya yang dikirim dari Raja Mulyono, harus segera dibumi hanguskan !…(SHE).

29 Oktober 2024.

Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Analis Politik.