JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I mengantisipasi peningkatan konsumsi avtur musim haji 2019. Lebih dari 10 juta liter avtur disiapkan untuk melayani kelompok terbang (kloter) haji di Bandara Internasional Kualanamu, Sumatera Utara (Sumut).
Jumlah ini meningkat 211% dibandingkan realisasi pada 2018 sebanyak lebih dari 3 juta liter avtur. “Peningkatan signifikan ini terjadi dikarenakan adanya rute transit haji dari Banjarmasin dan Solo melalui Bandara Kualanamu,” ujar Unit Manager Communication & CSR MOR I, Roby Hervindo, dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/7/2019).
Roby mengungkapkan penerbangan haji melalui Bandara Kualanamu terbagi menjadi dua fase. Fase pertama yaitu keberangkatan terjadi pada 7 Juli sampai 3 Agustus 2019. Pada fase ini, Pertamina menyiapkan lebih dari 3,5 juta liter avtur. Angka ini meningkat 120% dibandingkan dengan fase serupa tahun sebelumnya sebanyak 1,6 juta liter.
Sedangkan fase kedua yaitu kepulangan, diperkirakan terjadi pada 17 Agustus sampai 13 September 2019. Untuk fase ini, disiapkan sebanyak hampir 6,5 juta liter avtur. Jumlah ini meningkat 302% dibandingkan fase kepulangan pada 2018 sebanyak 1,6 juta liter avtur.
Sebagai informasi, keberangkatan haji dari Sumut terbagi menjadi dua embarkasi, yaitu embarkasi Kualanamu sebanyak 22 kloter dan embarkasi Banjarmasin sebanyak 17 kloter. Sementara untuk kepulangan terdapat total 100 kloter yang terdiri dari embarkasi Solo 70 kloter dan embarkasi Cengkareng 30 kloter. Total embarkasi haji dari Sumut mencapai 139 kloter.
“Stok avtur yang tersedia di Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Kualanamu dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan musim haji 2019. Stok Avtur di DPPU Kualanamu mampu memenuhi kebutuhan hingga 57 hari ke depan,” jelasnya.
DPPU Kualanamu dilengkapi tiga unit refueller dengan kapasitas 90 ribu liter serta dilengkapi delapan hydrant dispenser.
Penyaluran avtur pada bulan Juli hingga September diprediksi meningkat berturut-turut 26%, 25% dan 36% dibandingkan kondisi normal. Kenaikan dipersiapkan untuk mengantisipasi bertambahnya penerbangan dari Bandara Kualanamu tujuan Tanah Suci, baik penerbangan langsung maupun transit di kota lain.
Hingga kini Pertamina melayani maskapai Garuda Indonesia yang berangkat dari Bandara Kualanamu menuju Madinah, Arab Saudi. Pada keberangkatan haji 9 Juli telah disalurkan 61 ribu liter avtur.(MAD)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga memberikan penghargaan Koperasi Berprestasi dan Jasa Bakti Koperasi kepada sejumlah kepala daerah, tokoh penggerak koperasi, dan pengurus koperasi. Penghargaan diberikan dalam rangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional ke-72.
Di acara yang digelar yang digelar di Purwokerto, Kamis (11/7/2019) lalu itu, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan mengatakan penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap insan koperasi di Tanah Air. Menurutnya, pemerintah menilai koperasi di Tanah Air telah mengalami banyak perkembangan dan memberikan kesejahteraan bagi anggotanya. Ia juga berharap koperasi di Indonesia semakin maju dan setara koperasi dunia.
“Penghargaan ini untuk meningkatkan citra koperasi di masyarakat dan sekaligus memberikan motivasi bagi koperasi untuk berkarya lebih baik,” kata Rully dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/7/2019).
Penghargaan Koperasi Berprestasi ini diberikan Puspayoga kepada Koperasi Telekomunikasi Seluler (Kisel) karena masuk dalam jajaran koperasi besar dunia. Dalam laporan tahunan yang baru dirilis World Cooperative Monitor tahun 2018, Kisel menduduki peringkat 94 dari 300 koperasi besar dunia dan peringkat pertama untuk kategori Other Services atau jasa Lainnya.
Pemberian penghargaan bagi Koperasi Berprestasi dinilai dari tiga aspek, yaitu kelembagaan, usaha, dan keuangan. Setelah melalui penilaian, koperasi yang masuk Kategori Berprestasi terdiri dari 20 koperasi konsumen, 10 koperasi produsen, 12 koperasi simpan pinjam, dua koperasi pemasaran, dan enam koperasi jasa.
Sementara penghargaan Jasa Bakti Koperasi diberikan kepada pihak yang berperan aktif dalam mensukseskan pembinaan dan pengembangan koperasi dan UKM di wilayah kerjanya sehingga menjadi contoh bagi masyarakat lain. Penghargaan Jasa Bakti Koperasi dan UKM ini diberikan kepada bupati atau walikota, kepala dinas, pengurus koperasi, dan tokoh masyarakat.
“Para penerima penghargaan adalah orang-orang yang memberikan kontribusi lebih dari seharusnya demi kemajuan koperasi,” ucap Rully.
Adapun tokoh penerima Jasa Bakti Koperasi ialah Bupati Bangka Tengah, Bulukumba, Lombok Barat, Tana Toraja, Semarang, Purworejo, Penukal Abab Pematang Ilir, Tanjung Jabung Barat, Pekalongan, Grobogan, Luwu Timur, dan Subang serta Wakil Bupati Demak. Sedangkan dari walikota penerima penghargaan berasal dari Tanjung Balai, Salatiga, Madiun, Palopo, Demak, dan Wakil Walikota Banjar Baru.
Selain itu, Kementerian Koperasi dan UKM juga memberikan penghargaan Jasa Bakti Koperasi bagi pemerintah daerah yang memiliki nomenklatur tunggal dinas koperasi dan UKM, yakni Kabupaten Bandung, Kota Sorong dan Kota Bogor.
Wakil Bupati Bandung, Gungun Gunawan mengatakan pembentukan nomenklatur tunggal bertujuan agar pengembangan koperasi dan UKM baik dalam pembinaan dan anggaran lebih fokus. Melalui nomenklatur tunggal, Gungun berharap Kabupaten Bandung dapat mempercepat pertumbuhan koperasi dan UKM sehingga ekonomi kerakyatan makin meningkat.
Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi, mengatakan kunci utama strategi pengembangan koperasi dan UKM adalah dengan kebersamaan dan gotong royong. Sementara itu, Wakil Walikota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Darmawan Jaya Setiawan, menyatakan berterima kasih atas penghargaan ini.
Darmawan menegaskan sudah menjadi komitmennya untuk memajukan koperasi dan UKM di daerahnya. Menurutnya, pimpinan daerah berkewajiban mendorong dinas-dinas yang ada, khususnya dinas koperasi untuk terus berprestasi dalam arti membina koperasi yang terbaik dan koperasi yang sehat mampu menyejahterakan anggotanya. (DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto makan siang bersama di Fx Sudirman. Usai makan siang, Prabowo berpamitan dan meninggalkan lokasi.
Prabowo berpamitan dengan Jokowi usai makan siang di Sate Khas Senayan, Fx Sudirman, Sabtu (13/7/2019). Prabowo meninggalkan lokasi pukul 11.20 WIB.
Saat berjalan meninggalkan lokasi, banyak pengunjung mal yang berupaya mendekat ke Prabowo. Banyak yang berebutan untuk bersalaman. Beberapa sempat selfie dengan Prabowo.
“Pak foto dong Pak…foto dong,” ujar salah seorang perempuan pengunjung mal. Prabowo pun menghentikan langkahnya dan meladeni ajakan selfie tersebut.
Prabowo kemudian masuk ke dalam mobil. Dia kemudian berpamitan kepada Kepala BIN Budi Gunawan (BG), dan Menhub Budi Karya Sumadi yang ikut mengantar.
Jokowi sendiri masih berada di lokasi. Dia berbincang-bincang dengan BG, Budi Karya, Erick Thohir dan Pramono Anung.
Jokowi dan Prabowo sebelumnya naik MRT bersama dari Stasiun Lebak Bulus. Keduanya ngobrol-ngobrol akrab sepanjang perjalanan hingga turun di Stasiun MRT Senayan. Dalam pernyataan bersama, Jokowi dan Prabowo sepakat agar seluruh pendukung bersatu lagi sebagai anak bangsa. Tidak ada lagi cebong dan kampret.
Prabowo dalam pernyataannya juga mengucapkan selamat kepada Jokowi terpilih lagi di periode kedua. Prabowo mengatakan dirinya siap membantu Jokowi. Dia juga siap mengkritik pemerintah demi kebaikan bangsa.(NGO)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akhirnya bertemu hari ini. Mereka bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus.
Prabowo sebelumnya lebih dulu tiba di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (13/7/2019) pukul 09.50 WIB. Tiba di lokasi, Prabowo tampak didampingi Kepala BIN Budi Gunawan. Terlihat juga Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Waketum Gerindra Edhy Prabowo hingga Seskab Pramono Anung.
Tidak lama kemudian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba di Stasiun MRT Lebak Bulus pukul 10.07 WIB. Dia mengenakan warna putih lengan panjang dan celana panjang warna hitam.
Kehadiran Jokowi langsung disambut hormat oleh Prabowo. Jokowi pun balas memberi hormat. Keduanya lalu cipika-cipiki.
Rencananya, Jokowi dan Prabowo akan menaiki MRT bersama-sama.
Sebelumnya, Jokowi menekankan upaya untuk rekonsiliasi dengan Prabowo bisa dilakukan di mana saja. Jokowi memberi contoh rekonsiliasi dengan berkuda atau naik MRT.
“Ya di manapun bisa, bisa dengan naik kuda, bisa. Bisa di jogja bisa, bisa naik MRT bisa,” ujar Jokowi di sela peninjauan revitalisasi Pasar Sukawati, Gianyar, Bali, Jumat (14/6).
Dalam kesempatan lain, Pramono mengatakan dirinya berharap hari ini menjadi hari yang dikenang buat proses demokrasi yang semakin dewasa.
“Semoga hari ini menjadi hari yang dikenang buat proses demokrasi yang semakin dewasa,” ujar Pramono dalam akun Twitternya @pramonoanung, seperti dilihat, Sabtu (13/7).(NGO)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pencopotan jabatan divisi terhadap dua komisioner KPU. Komisi II DPR segera memanggil DKPP terkait sanksi tersebut.
“Karena DKPP adalah mitra kerja kami, kami akan undang secara khusus DKPP untuk menjelaskan,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron di Kantor KPU Kota Bekasi, Jl H Juanda, Bekasi Selatan, Jumat (12/7/2019).
Herman mengatakan, pemanggilan ini dimaksud agar putusan DKPP jelas dan terbuka kepada publik. Nantinya, Komisi II disebut akan mendalami sanksi yang diberikan.
“Kami ingin bahwa berbagai keputusan DKPP juga terbuka kepada publik, sehingga coba kita dalami di Komisi II,” kata Herman.
Herman mengaku, secara informal dirinya telah melakukan komunikasi dengan DKPP. Menurutnya, pihaknya akan menjelaskan sanksi yang diberikan usai mendapatkan penjelasan dari DKPP.
“Saya sudah komunikasi langsung dengan DKPP, meski saya kira masih secara informal. Kita nanti akan jelaskan terang benderang, nanti setelah ada penjelasan secara formal dari DKPP,” tuturnya.
DKPP memberikan sanksi pencopotan jabatan ketua divisi kepada dua komisioner KPU. Kedua komisioner tersebut, yaitu Ilham Saputra dan Evi Novida Ginting Manik.
Keduanya dicopot dari ketua divisi karena diputus melakukan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu. Ilham dicopot dari ketua divisi teknis, sedangkan Evi dari jabatan Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diklat, dan Litbang.(NGO)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Komisioner KPU Ilham Saputra dicopot posisinya sebagai ketua divisi teknis penyelenggaraan dan logistik oleh DKPP. Atas vonis tersebut, Ilham menghormati sikap DKPP.
“Kami menghormati putusan DKPP,” kata Ilham yang dilansir oleh Antara Kamis (11/7/2019).
Ilham menjelaskan putusan itu menjadi evaluasi bagi KPU. Menurut dia, perubahan ketua divisi bisa saja diubah di-pleno, tanpa harus ada putusan DKPP.
Ilham juga tak akan mengajukan perlawanan hukum atas vonis itu. Menurut Ilham, putusan DKPP sudah final.
“Segera kami plenokan,” ujar Ilham.
DKPP memerintahkan KPU untuk memberhentikan Ilham Saputra dari jabatan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik karena melanggar kode etik terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI. Seharusnya, Ilham memproses Tulus menggantikan Dossy Iskandar Prasetyo. Namun Ilham tidak memproses karena ada nama Sisca Dewi yang perolehan suara di pileg berada di bawah Dossy.
Alasan itu tidak diterima DKPP karena Partai Hanura telah memecat Sisca Dewi karena harus menjalani proses hukum kasus pemerasan. Akibat ketidaktegasan itu, Ilham dicopot DKPP. (NGO)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan partai yang tergabung di koalisi Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin berhak mendapat jatah menteri. JK menilai hal itu merupakan nilai tawar Jokowi terkait dukungan di DPR.
“Ya partai pendukung presiden yang mendukung di DPR berhak mendapat jatah menteri, itu berhak,” kata JK di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2019).
JK menuturkan partai pendukung Jokowi boleh saja mengusulkan nama menteri yang sebanding dengan jumlah kursi di DPR. Namun, dia menegaskan keputusan merupakan hak prerogatif Jokowi.
“Jadi kalau tidak ada wakil di kabinet, bagaimana pemerintah mendapat dukungan di DPR dari partai yang bersangkutan, selalu begitu. Silakan aja, tapi yang menetukan siapanya, berapanya itu presiden,” jelas JK.
Terkait kunjungan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) beberapa hari lalu ke kantornya, JK memastikan tidak ada permintaan restu terkait kabinet kepadanya. Sebab, JK menegaskan tidak punya kewenangan soal kabinet.
“Nggak, saya juga nggak punya kewenangan untuk restu-restu itu,” ujarnya.
Sebelumnya, PKB telah secara terbuka mengajukan 10 nama calon menteri kepada Jokowi. Sementara itu, NasDem berharap yang akan mengisi koalisi Jokowi adalah partai pengusung selama Pilpres 2019.
“Kami menekankan betul agar kabinet Pak Joko Widodo diisi oleh tenaga-tenaga profesional. Tenaga profesional itu berasal dari Koalisi Indonesia Kerja dan dari nonparpol,” kata Sekjen NasDem Johnny G Plate di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7).(NGO)
BOGOR,KHATULISTIWAONLINE.COM
Komite Keselamatan Konstruksi Kementerian PUPR, masih menyelidiki penyebab ambrolnya salah satu tiang penyangga proyek Tol BORR atau Lingkar Bogor. Insiden ini membuat 2 pekerja luka-luka.
“Ini belum kita belum bisa mengeluarkan statement apapun, dan saat ini kami baru mau memeriksa, nanti kita lihat data-data yang ada baru kemudian kita evaluasi,” kata Anggota Komite Keselamatan Konstruksi Kementrian PUPR, Lazuardi Nurdin di lokasi kejadian, Rabu (10/7/2019).
Selain itu kata Lazuardi, pihaknya juga akan memanggil perusahaan pemegang proyek untuk melakukan evaluasi bersama. Ia mebambahkan, ambruknya tiang pancang rata-rata disebabkan oleh lemahnya pancang. Namun, untuk peristiwa kali ini, pihaknya perlu melakukan investigasi terlebih dahulu.
“Tetapi yang di sini kita belum bisa tahu itu, harus kita investigasi, dapat data-datanya baru kita olah. Data-data itu apakah kesalahan pemasang, perancang, kita belum tahu,” sambungnya.
Saat ini, tim keselamatan konstruksi mulai melakukan pendataan di lokasi ambruknya tiang penyangga jalan tol di proyek Tol BORR sesi III di jalan Sholeh Iskandar, Tanahsareal Kota Bogor. Sementara di lokasi, tiga kendaraan alat berat masih dikerahkan untuk membersihkan material proyek tiang penyangga jalan TOL BORR berupa bongkahan semen, besi behel dan pasir.
Untuk arus lalu lintas, hingga pukl 12:15 WIB, Jalan raya Sholeh Iskandar masih ditutup mulai pertigaan Yasmin hingga pertigaan Salabenda. Kendaraan dari arah Parung menuju Warung Jambu maupun sebaliknya dialihkan sementara melalui Jalan Raya Semplak dan Yasmin.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Prabowo Subianto menggugat kembali soal Pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di tingkat kasasi. Sebelumnya, gugatan itu tidak diterima Mahkamah Agung (MA).
Berdasarkan website MA yang dikutip, Rabu (10/7/2019), gugatan melawan Bawaslu itu bernomor 2 P/PAP/2019. Atas gugatan itu, MA menurunkan lima hakim agung yang diketuai hakim agung Supandi. Adapun anggotanya adalah Yodi Martono Wahyunadi, Yosran, Is Sudaryono, dan Irfan Fachruddin.
Sebagaimana diketahui, Prabowo Subianto meminta MA menganulir keputusan Bawaslu. Dalam Keputusan Bawaslu Nomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019, Bawaslu menyatakan laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu terstruktur, sistematis, dan masif tidak dapat diterima.
Pada 26 Juni 2019, gugatan itu dinyatakan tidak diterima dengan alasan yang mengajukan gugatan bukanlah Prabowo Subianto, melainkan Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso, sehingga tidak memiliki legal standing.
Selain itu, yang digugat seharusnya KPU, bukan Bawaslu. Dalam pokok perkara, MA menyatakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4/2017, objek permohonan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum adalah keputusan KPU. Jadi objek gugatan keputusan Bawaslu tidak memenuhi kualifikasi objek sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.(NGO)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Komisi I DPR menyatakan revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menjerat Baiq Nuril tidak mungkin dilakukan pada periode sekarang yang akan berakhir pada September 2019. Revisi UU tersebut diminta menjadi prioritas bagi anggota DPR periode berikutnya.
“Tapi kasus (Baiq Nuril) tersebut bisa dijadikan, agar pasal-pasal yang dirasa tidak memberikan kepastian hukum, karena itu dianggap pasal karet, bisa dievaluasi kembali. Dan saya memohon kepada anggota Dewan yang baru nanti periode 2019-2024 untuk menangkap isu ini dan memprioritaskan,” kata Wakil Ketua Komisi I Satya Yudha di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2019).
Satya menjelaskan produk legislasi tidak bisa dilanjutkan untuk periode berikutnya. Saat periode legislatif berakhir, anggota Dewan pilihan rakyat harus memulai lagi dari nol.
“Disusun lagi oleh Prolegnas dan bahkan substansinya bisa berubah. Karena yang terpilih sekarang ini, 2019-2024 ini adalah utusan, wakil daripada rakyat. Jadi tidak bisa wakil rakyat itu diwakili oleh wakil rakyat sebelumnya. Nggak bisa,” tegasnya.
Terkait kasus Baiq Nuril, Satya meminta aparat penegak hukum bijaksana dan melihatnya dari aspek sosial. Jika dirasa tidak memenuhi rasa keadilan, menurut Satya, penanganannya akan berbeda.
“Kita meminta kepada aparat penegak hukum untuk secara bijaksana melihat permasalahan ini. Jadi tidak hanya dari aspek pasal per pasal saja dan melihat daripada aspek sosial. Jadi apabila itu dirasa tidak memenuhi rasa keadilan, tentunya penanganannya akan berbeda,” tuturnya.
Baiq Nuril dinyatakan terbukti bersalah mentransfer/mentransmisikan rekaman percakapan dengan mantan atasannya berinisial M saat Baiq Nuril menjadi staf honorer di SMAN 7 Mataram. Padahal Baiq Nuril merekam percakapan dengan bekas atasannya di SMAN 7 Mataram berinisial M untuk membela diri. M, disebut Baiq Nuril, kerap menelepon dirinya dan berbicara cabul.
MA menolak PK yang diajukan Baiq Nuril karena dalam hukuman di tingkat kasasi dinilai tak terjadi kekhilafan pada putusan hakim. Dalam putusan MA, Baiq Nuril dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 27 ayat 1 UU ITE jo Pasal 45 ayat 1 UU ITE.(NGO)