JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah dan DPR karena menelorkan UU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek). Menurut Megawati, UU itu bisa menjadikan tonggak riset dan penelitian untuk kepentingan rakyat sesuai tujuan Pancasila.

RUU itu disahkan pada 16 Juli 2019. Pengesahan itu pun disambut baik oleh Menristek Dikti M Nasir. Mewakili Presiden, M Nasir berharap UU ini bisa memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia dan kemajuan bagi IPTEK.

“Bisa menjadi nafas dan pedoman insan Indonesia menjadi negara yang kuat berbasis IPTEK,” kata Nasir di komplek parlemen.

Berikut pokok-pokok penting dalam pengaturan UU Sistem Nasional Iptek yang perlu menjadi perhatian, yakni :

1. Rencana Induk Pemajuan Iptek akan menjadi acuan dalam penyusunan RPJPN dan RPJMN.
2. Penambahan batas usia pensiun untuk Peneliti Ahli Utama menjadi 70 tahun dan Peneliti Ahli Madya menjadi 65 tahun).
3. Hasil Litbang wajib dipublikasikan dan didiseminasikan.
4. Komisi Etik dibentuk untuk menegakkan kode etik penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap) iptek.
5. Pemerintah menetapkan wajib serah dan wajib simpan atas seluruh data primer dan output riset, paling singkat selama 20 tahun, melalui sistem informasi iptek yang terintegrasi secara nasional.
6. Untuk menjalankan litbangjirap dan menghasilkan invensi dan inovasi yang terintegrasi dibentuk badan riset dan inovasi nasional (BRIN).

7. Dana abadi litbangjirap invensi dan inovasi dibentuk oleh pemerintah untuk membiayai litbangjirap.
8. Insentif pengurangan pajak bagi badan usaha yang melakukan litbangjirap.
9. Dilarang melakukan pengalihan material kekayaan hayati dll, kecuali uji material nya tidak dapat dilakukan di Indonesia. Dalam hal ini wajib dilengkapi dengan dokumen MTA.
10. Pemerintah melakukan pengukuran indikator iptek nasional secara berkala.
11. Kegiatan litbangjirap yang berisiko tinggi dan berbahaya wajib mendapatkan izin dari pemerintah, melalui proses di komisi etik.
12. Beberapa sanksi administratif dan ketentuan pidana bagi pelanggar UU ini.
Baca juga: Kode Regenerasi dalam Canda Megawati

Dengan UU di atas, Megawati berharap pemerintah bisa memaksimalkan riset yang hasilnya dirasakan masyarakat. Dia mencontohkan rekayasa genetika ke beras.

“Daripada cetak sawah berjuta-juta mengapa padinya yang tidak dibikin seperti telor ayam? Hanya rekayasa dibuat melalui ilmu genetika. Bisa yang namanya satu butir nasi menjadi sebesar telor ayam. Kalau itu bisa dilaksanakan, perut orang makan nasi 3 sudah kenyang,” kata Megawati memberikan contoh.(NGO)

DENPASAR,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara Kongres V PDIP di Bali. Jokowi tiba mengenakan busana adat khas Bali berwarna merah.

Pantauan di Hotel Grand Inna Bali Beach, Kamis (8/8/2019), Jokowi tiba pukul 13.00 Wita. Jokowi disambut para penari pendet dan penari hanoman warna merah dan putih.

Jokowi memakai busana adat lengkap dengan udeng Bali. Dia disambut Gubernur Bali yang juga Ketua DPD Bali Wayan Koster serta sejumlah pejabat setempat.

Jokowi disambut sapaan hangat dari para kader. Jokowi membalas sapaan itu dengan tersenyum dan melambaikan tanganya saat memasuki arena kongres.

PDIP menggelar Kongres V pada 8-11 Agustus dengan tema ‘Solid Bergerak untuk Indonesia Raya’ serta subtema ‘PDI Perjuangan menuju Partai Pelopor dan Modern’.

Pembukaan kongres dimulai pukul 13.00 Wita yang diawali oleh tarian selamat datang, lagu kebangsaan Indonesia, mars partai, himne partai, sampai seremoni pembukaan kongres.

Kongres digelar dengan beberapa sesi mulai dari Paripurna I hingga VI di hari Sabtu (10/8) dengan agenda pengesahan, pembahasan serta penetapan Ketua Umum PDIP dan kepengurusan.

Sebelumnya Wapres Jusuf Kalla maupun wapres terpilih Ma’ruf Amin dan sejumlah menteri kabinet kerja juga sudah hadir di lokasi. Selain itu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh hingga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga sudah hadir.(DAB)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Pada 18 Januari 1966, Presiden Sukarno (Bung Karno) menerima 10 pentolan aktivis mahasiswa di Istana Merdeka. Mereka antara lain Cosmas Batubara, David Napitupulu, Mohammad Zamroni, Tommy Wangke, Liem Bian Koen (Sofjan Wanandi), Aberson Marle Sihaloho, Djoni Sunarja, Firdaus Wajdi, Suwarto, dan Abdul Gafur. Sementara Presiden didampingi Menteri Koordinator Hubungan Rakyat Roslan Abdoelgani, Menteri Perkebunan Frans Seda, dan Menteri Perguran Tinggi Syarief Thayeb.

Satu persatu mahasiswa yang hadir disemprotnya. Ketika Cosmas yang menjadi ketua rombongan menyampaikan petisi Tritura (Tri Tuntutan Rakyat), Bung Karno murka bukan kepalang.

“Saudara Cosmas, sebagai orang Katolik, kok Anda berani melawan saya, dan tidak menghargai saya. Padahal Bapak Paus saja menghargai saya, memberikan bintang penghargaan,” katanya seraya menoleh ke arah Menteri Fran Seda yang juga Katolik.

Adegan itu terekam dalam otobiografi, “Abdul Gafur Zamrud Halmahera” yang diluncurkan 10 Januari 2019. Mengenakan kemeja biru, Cosmas hadir dalam acara yang digelar di Balai Kartini itu. Dia duduk satu meja dengan koleganya sesame menteri di kabinet era Presiden Soeharto, seperti Prof Emil Salim, Prof JB Sumarlin, Akbar Tanjung, dan Harmoko.

Di usia 79 tahun, dia masih tampak bugar. Sebagai petinggi salah satu perusahaan pengembang terbesar di tanah air penampilannya tergolong amat sederhana, juga humble. Dia mencari toilet sendiri, dan ikut antre makanan seperti undangan lainnya.

Di buku lain, Cosmas mengungkapkan kisah serupa. Cuma dirinya sudah mendapat informasi dari ajudan, Mayor KKO Widjanarko bahwa dalam pertemuan itu dipastikan Bung Karno akan marah besar. Kalau sudah marah, Bung Karno biasanya cukup lama, sekitar setengah jam. Tenyata benar.

Para mahasiswa dituding sudah ditunggangi oleh Nekolim (Neo Kolonialisme dan Imperialisme). Presiden sepertinya tidak sadar bahwa para mahasiswa yang datang masing-masing sangat independen.

“Kalau saya diserang secara pribadi bukan berarti yang lain akan diam,” tulis Cosmas dalam ‘Napak Tilas Gerakan Mahasiswa 1966’ yang terhimpun di buku Simtom Politik 1965

karya OC Kaligis – Rum Aly yang diterbitkan Kata Hasta, 2007.

Setelah Presiden Sukarno marah-marah, para peserta pertemuan satu persatu melakukan reaksi dan akhirnya Presiden Sukarno kewalahan. Lalu sambil menoleh kepada Roeslan Abdoelgani, Bung Karno berkata, “Roeslan, mereka ini belum mengerti revolusi. Bawa mereka dan ajar tentang revolusi”.

Akhirnya pertemuan selesai tapi belum ada putusan Presiden tentang Tritura. Seperti hari-hari sebelumnya para mahasiswa mulai lagi demonstrasi. Dalam puncak kejengkelannya terhadap demonstrasi KAMI, pada 25 Februari 1966 Presiden Soekarno mengeluarkan putusan membubarkan KAMI yang diikuti pengumuman tidak boleh berkumpul lebih dari lima orang.

Tapi menurut Gafur, pada Juli 1966 Bung Karno kembali mengundang para mahasiswa. Dalam pertemuan kedua si Bung tampil lebih ‘jinak’ dan kebapakan. Dialog berlangsung lebih hidup, meskipun apa yang dituntut para mahasiswa tetap tak direspons sesuai harapan. Bung Karno tidak memberikan jawaban soal tuntutan agar PKI dibubarkan. Dia hanya menyuruh mahasiswa menunggu keputusan politik yang akan diambilnya.

Sebelum bubar, Bung Karno sepertinya paham bahwa tetamunya yang hadir kelaparan. Dia menjamu para mahasiswa dengan nasi goreng. Konon itu buatan Megawati.

Pada Kamis dini hari tadi, 8 Agustus 2019 salah satu aktivis 1966 yang pernah dimarahi Bung Karno, Cosmas Batubara mengembuskan napas terakhir di RSCM pada pukul 03.27 WIB. Pada 27 Juli lalu, suami dari RA Cypriana Hadiwijono ini sampan dikabarkan meninggal dunia. Rest In Peace, Pak Cosmas….(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
“Telah meninggal dunia dalam damai Suami/Bapak/Ompung kami, Dr Cosmas Batubara pada hari Kamis, 8 Agustus 2019 pukul 03.27 di RSCM Kencana”.

Pesan duka tersebut Di terima pagi ini langsung dari keluarga Cosmas Batubara. Tidak dijelaskan, apa sakit yang diderita almarhum sebelum tutup usia. Informasi yang pasti, jenazah akan disemayamkan di kediaman Jalan Cidurian no 3, Cikini, Jakarta Pusat.

“Jenazah diperkirakan tiba pukul 10.00 pagi,” jelas keluarga Cosmas.

Sekadar menyegarkan ingatan, Cosmas Batubara merupakan salah satu anggota Partai Golkar yang terbilang aktif. Dia pernah menjabat Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat, dan Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Menteri Tenaga Kerja. Ketiga jabatan ini dia jabat dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto.

Cosmas yang merupakan pelopor gerakan mahasiswa angkatan 1966 ini menikah dengan R.A. Cypriana Hadiwijono dan dikaruniai 2 putra dan 2 putri.

Saat ini, Cosmas menjabat sejumlah jabatan penting di perusahaan. Yakni Direktur Utama PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN), Komisaris Utama PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI), dan komisaris PT Intiland Development Tbk (DILD).

Sempat beredar hoaks

Sebelumnya pada 27 Juli 2019 lalu, kabar Cosmas Batubara meninggal dunia santer terdengar. Namun, manajemen APLN dan Laskar Arif Rahman Hakim (LA ARH) Angkatan 66 memastikan kabar itu hoaks.

Kabar Cosmas Batubara meninggal dunia tersebar dari pesan berantai di grup WhatsApp, Wakil Presiden Direktur APLN Indra Widjaja Antono menepis kabar tersebut.

Indra menyatakan bahwa kabar tersebut sudah beredar sejak Sabtu (27/7) kemarin.“Namun sampai saat ini belum ada kabar langsung dari keluarga Bapak Cosmas, sehingga pesan yang beredar tidak benar,” jelasnya, Minggu (28/7).

Namun, kini, Cosmas Batubara sudah tutup usia. Selamat jalan Pak…(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berencana mengawasi media-media nonkonvensional. KPI juga ingin mengawasi media baru seperti Netflix hingga YouTube. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebut KPI saat ini belum punya payung hukum untuk melakukan pengawasan tersebut.

“Saat ini payung hukumnya belum memadai. Hanya memang dalam UU Penyiaran 32 Tahun 2002 itu disebutkan pengawasan itu lewat media lainnya, ya ada. Nah itu kalau kita pakai penafsiran gramatikal, bisa jadi termasuk media baru dalam hal ini Youtube, media sosial atau Netflix. Meskipun saat ini masih ada orang yang mendebat. Ini belum clear, belum dinyatakan secara eksplisit dalam regulasi,” kata Plt Kepala Biro Humas Kominfo Ferdinandus Setu saat dihubungi, Kamis (7/8/2019).

Dia mengatakan saat ini memang belum ada lembaga yang bertugas mengawasi konten-konten Youtube, Netflix dan media sosial. Meskipun begitu, dia melihat dalam hal ini KPI yang paling dekat dengan fungsi tersebut.

“Kalau Kominfo melihatnya memang perlu ada sebuah lembaga yang melakukan pengawasan terhadap konten-konten di Youtube atau media sosial lainnya. Namun menurut kami, dalam konteks ini yang mendekati fungsi itu ya KPI untuk saat ini,” katanya.

“Kominfo mendorong. Artinya nanti harus dieksplisitkan dalam RUU Penyiaran yang akan direvisi dalam proses di DPR,” imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) periode 2019-2022, Agung Suprio menyebut KPI berencana mengawasi konten di media media baru. Dalam hal ini, yang dia maksud sebagai media baru ialah seperti Youtube dan Netflix.

“Jadi bukan hanya media konvensional (yang diawasi) juga tapi juga media baru. Nah kalau ternyata mungkin dan bisa, yaitu menerapkan P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) kepada media baru,,” kata dia di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jakarta, pada Senin (5/8/2019) lalu.

“(Yang dimaksud media baru) Itu berbasis via internet, contoh Facebook, YouTube, Netflix ya. Orang banyak menonton Netflix kan generasi milenial, tetapi kontennya tidak diawasi. Jadi kami ingin perlakuan yang adil juga, jadi bukan hanya media konvensional tapi juga media baru harus diawasi,” lanjutnya. (NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Anggota Komisi VII DPR F-PAN, Bara Hasibuan mengungkapkan isi pertemuan antara anggota Komisi VII DPR dengan Plt Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani. Ia mengatakan dalam rapat sempat dibahas soal pohon sengon yang diduga jadi penyebab utama mati listrik massal di sebagian Pulau Jawa pada Minggu (4/8).

“Dalam pertemuan kemarin (6/8) memang disinggung soal itu (pohon sengon). Jadi pohon yang memang tumbuh terus dan itu mendekati kabel transmisi, sehingga pada akhirnya menggangu jaringan, yang kemudian menyebabkan seluruh jaringan itu collapse,” ujar Bara di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/8/2019).

Bara mengatakan pohon di sekitar area SUTET itu memang sudah sangat tinggi. Namun, lanjut dia, PLN mengaku tidak bisa memangkas pepohonan karena adanya Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM yang menyebut pemangkasan pohon hanya boleh dilakukan sebanyak satu kali.

“Sebetulnya PLN kan juga sudah tahu, dan mereka memiliki SOP, bahwa pohon itu jaraknya tidak bisa mendekati. Ada jarak minimum tidak bisa mendekati kabel transmisi, nah alasannya adalah bahwa dalam keputusan menteri (kepmen) esdm itu hanya mengatur, kompensasi dalam pemotongan pohon itu hanya boleh sekali. Nah ini suatu alasan yang sangat sepele, yang tidak bisa diterima akal sehat,” ujarnya.

Kendati demikian, menurut Bara, alasan itu tidak bisa diterima begitu saja. Sebab, ia mengatakan PLN seharusnya sudah mengantisipasi hal tersebut.

“Kenapa mereka tidak berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, untuk meminta supaya dikekuarkannya Kepmen baru untuk melakukan tindakan,” ucap Bara.

Bara pun menyesalkan Kementerian ESDM yang mengeluarkan Kepmen itu. Karena itu, menurut Bara, Kementerian ESDM juga harus bertanggung jawab atas peristiwa mati listrik massal. Dia menilai sangat tak masuk akal jika pohon menjadi penyebab utama pemadaman listrik massal.

“Jadi ini suatu kesalahan fatal dan sepele yang sebenarnya tidak perlu terjadi, kalau memang manajemen PLN itu bersikap responsif dan pro-aktif dan ada kordinasi dengan Kementrian ESDM,” tutur Bara.

Selain itu, dalam rapat disebutkan PLN meminta waktu untuk melakukan investigasi atas peristiwa ini. Bara mengatakan Komisi VII DPR memberikan waktu hingga maksimal 2 bulan kepada PLN.

“Memang mereka nggak minta (batas waktu), tapi saya pikir nggak lebih dari 2 bulan itu selesai, cukup lah ini,” katanya.

Komisi VII DPR yang membidangi urusan energi, pada Selasa (6/8) kemarin, menggelar rapat tertutup dengan PLN di gedung DPR, Senayan, Jakarta. Selain Bara, dalam rapat hadir Wakil Ketua Komisi VII DPR M Nasir dan anggota Komisi VII F-Golkar Maman Abdurrahman. Sripeni hadir di lokasi.

Rapat memutuskan Komisi VII DPR akan memantau investigasi PLN terhadap penyebab mati listrik massal. “Kami sudah mempertanyakan seluruh kejadian yang terjadi pada hari Minggu (4/8). Keputusannya, kami akan memantau investigasi PLN,” kata Nasir.(DAB)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) dari negara sahabat yang berkedudukan di dalam (designate resident) Indonesia maupun yang berkedudukan di luar Indonesia (designate non resident). Ada 12 duta besar yang menyerahkan surat kepercayaan tersebut langsung ke Jokowi.

Prosesi penyerahan surat kepercayaan tersebut dimulai dari prosesi penyambutan para dubes yang digelar di halaman Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2019) pukul 09.00 WIB. Jokowi tampak mengenakan setelan jas berwarna hitam.

Kemudian prosesi dilanjutkan di dalam Istana Merdeka. Saat inilah Jokowi menerima surat tugas dari 12 dubes.

Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya penugasan para dubes tersebut di Indonesia.

Adapun 12 duta besar negara sahabat yang diterima Jokowi yakni:

1. Mahmut Erol Kilic Dubes LBBP Turki
2. Jonathan Edward Austin Dubes LBBP Selandia Baru
3. Nebojsa Koharovic Dubes LBBP Kroasia
4. Zainal Abidin bin Bakar Dubes LBBP Malaysia
5. Owen John Jenkins Dubes LBBP Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara
6. Yasoja Gunasakera Dubes LBBP Sosialis Demokratik Srilanka
7. Petar Dimitrov Andonov Dubes LBBP Republik Bulgaria
8. Daniyar Sarekenov Dubes LBBP Republik Kazakhstan
9. Faizullah Zaki Dubes LBBP Republik Islam Afghanistan
10. Belmiro Jose Malate Dubes LBBP Republik Mozambik
11. Mondi Solomon Dlamini Dubes LBBP Kerajaan Eswatini berkedudukan di Kuala Lumpur
12. Sekou Kasse Dubes LBBP Mali berkedudukan di New Delhi
(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Malaysia dan Singapura pekan ini. Namun, Jokowi mengaku malu untuk melakukan kunjungan ke sana sebab soal kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berimbas buruk terhadap kedua negara tersebut.

“Saya kadang-kadang malu. Minggu ini saya mau ke Malaysia dan Singapura. Tapi, saya tahu minggu kemarin sudah jadi headline, jadi HL, jerebu masuk lagi ke negara tetangga kita. Saya cek jerebu ini apa, ternyata asap (kabut),” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan dalam rapat koordinasi nasional pengendalian karhutla. Menko Polhukam Wiranto, Menteri KLHK Siti Nurbaya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian hadir dalam rapat tersebut.

Jokowi meminta jajaran di tingkat daerah baik dari pemerintah maupun penegak hukum untuk menangani serius masalah karhutla. Sebab, selain merugikan negara sendiri, karhutla juga berimbas ke negara tetangga.

“Sehingga bapak ibu dan saudara-saudari semuanya saya kumpulkan untuk mengingatkan lagi pentingnya mengatasi kebakaran hutan dan kebakaran lahan,” ujarnya.

Dalam penanganan karhutla, Jokowi menekankan soal upaya pencegahan. Dia tak ingin kejadian seperti tahun 2015 terulang.

“Dibanding 2015, tahun ini memang turun (titik apinya) . Tapi dibandingkan 2018 naik lagi. Ini yang tidak boleh. Harusnya tiap tahun turun, dan yang paling penting pencegahan. Jangan sampai api sudah membesar kemudian kita bingung,” jelasnya.

Jokowi menegaskan penanganan karhutla harus lebih baik setiap tahunnya. “Tetapi, kalau dibandingkan dengan 2018, tahun ini naik lagi. Ini yang tidak boleh. Harusnya tiap tahun turun, turun, turun terus. Menghilangkan total memang sulit tetapi harus tekan turun,” ucap Jokowi.(DAB)

SUMEDANG,KHATULISTIWAONLINE.COM
Wakil Presiden Jusuf Kalla melantik 744 pamong praja muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan 26 Tahun 2019. Pelantikan ini diselenggarakan di Lapangan IPDN, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa (6/8/2019), .

Orang nomor dua di Indonesia ini tiba dengan menaiki helikopter sekitar Pukul 09.00 WIB, di Lapangan Upacara IPDN didampingi Mendagri Tjahjo Kumolo dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Sebelum melantik praja muda itu, Mendagri Tjahjo Kumolo terlebih dahulu membacakan laporan Pelantikan 744 Praja Muda IPDN Angkatan ke 26 Tahun 2019.

“Telah siap 744 pramong praja muda lulusan IPDN. Putra 479 orang dan Putri 265 orang,” ujar Tjahjo.

Menurutnya, praja muda ini telah mengikuti empat tahun pendidikan di IPDN dan nantinya akan ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Selain itu mereka juga telah belajar dan berlatih dengan Taruna TNI dan Taruna Kepolisian selama di IPDN.

“Nantinya seluruh pamong praja ini akan ditempatkan di daerah pedalaman dan pulau terluar di Indonesia dengan masa kerja dua tahun, untuk mewujudkan nawacita dan melayani masyarakat dengan hati yang tulus dan bertanggungjawab yang tinggi. Mereka juga telah dibekali materi revolusi mental,” ungkapnya.

Setelah pembacaan laporan dilanjutkan penyerahan Penghargaan Kartika Utama kepada tiga orang pamong praja muda berprestasi yang dilakukan langsung oleh Jusuf Kalla.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Kiai kharismatik KH Maimun Zubair atau Mbah Moen wafat di Mekah. Mbah Moen ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji.

“Betul. Saya juga dapat kabar dari Mekah dan Gus Yasin putra beliau yang Wagub Jateng,” kata Sekjen PPP Arsul Sani, Selasa (6/8/2019).

PPP mendoakan Mbah Moen khusnul khatimah. Ketua Majelis Syariah PPP itu sebelumnya sempat dirawat di salah satu rumah sakit di Mekah.

“Semoga Mbah Moen khusnul khatimah. Aamiin YRA. Almarhum sedang berada di Mekah untuk menunaikan ibadah haji,” kata politikus PPP Ade Irfan Pulungan.

Wasekjen PPP Achmad Baidowi menyebut pihaknya tengah menuju rumah sakit di Mekah tempat Mbah Moen wafat.(RIF)