JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber sangat diperlukan. Kepala BSSN Hinsa Siburian menyebut negara perlu regulasi mengantisipasi kemungkinan serangan siber di masa mendatang.

“Ini kan kebutuhan yang sangat mendesak bagi kita semua. Coba bayangkan sekarang kalau ada serangan siber terhadap infrastruktur critical di negara kita ini, siapa leading sector untuk memimpin dan mengatasi? Ini ada kekosongan. Itu yang sebenarnya dipahami anggota Dewan kita yang terhormat,” ujar Hinsa di Kantor BSSN, Jalan Harsono RM, Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat, (23/8/2019).

Hinsa menjelaskan ada kekosongan pihak yang bertanggung jawab dan mengatasi serangan siber. Dengan RUU itu, kata Hinsa, BSSN akan menjadi leading sector yang mengatasi berbagai serangan siber.

“Kita harus mengetahui bahwa sasaran dari serangan siber itu ada dua yang pokok, yang bersifat fisik dan nonfisik yang kaitannya tadi terkait infrastruktur critical ya. Jadi melihat misalnya sistem transportasi kita atau di-hack misalnya sistem perbankan kita, atau diserang sistem energi,” kata Hinsa.

Hinsa mengatakan BSSN akan berperan penting untuk menghalau berbagai ancaman keamanan negara berbasis siber. Menurutnya, BSSN akan fokus terhadap ancaman di segi infrastruktur yang rentan melumpuhkan negara.

“Sebenernya konteks itu melihat jangan sampai infrastrukturnya polisi atau infrastrukturnya Kemhan yang ada, di Kemenkeu itu jangan sampai suatu saat diserang, kita melihat itu sebenarnya,” katanya.

“Filosofinya di situ, mengamankan infrastrukturnya. Diharapkan kita bisa mengamankan,” sambungnya.(NOV)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Kementerian Sekretariat Negara tengah melakukan pengadaan mobil dinas menteri dengan nilai Rp 147 miliar. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menilai sudah waktunya mobil dinas menteri diganti yang baru.

“Mungkin waktunya diganti (mobil dinas menteri)” ujar Moeldoko saat ditemui di kantornya, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).

Moeldoko mengatakan mobil dinas miliknya sudah beberapa kali masuk ke bengkel. “Saya lihat mobil saya kan sudah beberapa kali ke bengkel,” katanya.

Moeldoko menggunakan mobil dinas miliknya saat menghadiri upacara peringatan HUT ke-74 RI. Namun dia mengaku tak berani menggunakan mobil dinas miliknya untuk kunjungan ke luar kota.

“Kalau keluar kota saya nggak berani,” tuturnya.

Menurut Moeldoko, pergantian mobil dinas menteri sebenarnya sudah akan diganti sejak era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun hal tersebut belum terlaksana dan baru akan dilakukan pada periode ini.

Moeldoko mengaku lebih mempertimbangkan faktor keamanan untuk kondisi mobil dinas menteri saat ini.

“Kan kita kadang-kadang perlu kecepatan tinggi,” paparnya.

Dikutip dari laman resmi Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Rabu (21/8), pemerintah telah melakukan Pengadaan Kendaraan Menteri Negara/Pejabat Setingkat Menteri. Pengadaan ini dimulai pada 19 Maret 2019 dan kini lelang tender tersebut sudah selesai.

Lelang tender ini dimenangi PT Astra International Tbk-Tso dengan harga Rp 147.229.317.000. Masih merujuk laman LPSE, saat ini semua tahapan lelang tender sudah terlewati oleh PT Astra, dari Pembuktian Kualifikasi hingga Penandatanganan Kontrak.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
MPR kini tengah membahas soal tata tertib (tatib) pemilihan pimpinan untuk periode 2019-2024. Setelah sempat melalui rapat Badan Pengkajian MPR, hari ini rapat akan dilanjutkan bersama tim sinkronisasi. Apa saja yang akan dibahas?

“Yang kemarin itu rapat Badan Pengkajian MPR untuk menuntaskan draf rekomendasi dan tatib. Nah, hari ini akan dilanjutkan lagi rapat, tapi oleh tim sinkronisasi. Tim sinkronisasi berasal dari pimpinan-pimpinan fraksi di MPR. Yang akan dirapatkan adalah hasil dari tindak lanjut rapat lalu,” kata Sekretaris Fraksi PAN MPR, Saleh Daulay, kepada wartawan, Rabu (21/8/2019).

Saleh menjelaskan dalam rapat Badan Pengkajian MPR pada Selasa (20/8) kemarin, mereka merumuskan rekomendasi tatib MPR dan amendemen UUD 1945. Draf yang dihasilkan Badan Pengkajian MPR akan dibawa ke dalam rapat lanjutan hari ini. Rapat digelar malam nanti secara tertutup.

Ia mengatakan MPR mengubah tatib pemilihan pimpinan karena mesti menyesuaikan dengan UU MD3 No 2/2018. Saat ini, jumlah pimpinan MPR adalah delapan orang, yang terdiri atas satu ketua dan tujuh wakil dari unsur fraksi dan kelompok DPD. Sementara itu, selanjutnya setelah Pemilu 2019, UU MD3 menyebutkan pimpinan MPR terdiri atas satu orang ketua dan empat orang wakil ketua.

Saleh menyebut pembahasan perubahan tatib tidak hanya sebatas membicarakan pimpinan MPR. Namun, Saleh mengakui dalam rapat kemarin turut dibahas soal usul penambahan pimpinan MPR menjadi 10 orang.

“Jadi bukan hanya membahas soal penambahan pimpinan MPR. Memang salah satu yang dibahas di dalamnya tentu karena ada perubahan tatib MPR, maka isi yang dibahas perubahan tatib ya, soal pimpinan MPR. Tapi di dalam tatib yang berubah itu bukan itu saja, kan ada banyak,” tuturnya.

“Soal penambahan pimpinan MPR sudah dibicarakan kemarin. Masing-masing fraksi sudah memberikan pandangannya. Tentu ada yang merespons baik, ada juga yang masih memperdalam argumen. Rapat kemarin kan bukan untuk memutuskan terima atau tidak terima. Itu akan dikembalikan lagi kepada pimpinan fraksi dan pimpinan partai masing-masing untuk diputuskan. Karena itu kan sangat strategis,” lanjut Saleh.

Menurut dia, belum ada kesepakatan soal usul penambahan pimpinan MPR itu. Saleh mengatakan sejumlah fraksi masih ingin membahasnya lebih dalam.

Andai usul penambahan itu disepakati, kata Saleh, maka DPR perlu segera merevisi UU MD3. Menurut dia, revisi terhadap UU No 2/2018 sangat mungkin untuk dilakukan meski DPR sudah berada di ujung periode masa jabatan.

“Kalau disetujui usulan penambahan itu diterima, maka memang diminta kerelaan dari semua parpol dan fraksi-fraksi, khususnya di DPR, untuk merevisi kembali UU MD3. Karena sekarang UU MD3 disebut pimpinan MPR terdiri dari satu ketua dan empat wakil ketua. Jadi tatib kan sesuai dengan itu. Tetapi kalau sekarang ini kita sedang mengusulkan satu ketua dan sembilan wakil, itu kita berharap itu diterima, dan kalau diterima diubah UU MD3-nya. Apakah itu mungkin? Ya, mungkin,” kata Saleh.

“Makanya harus ada kesepakatan dan kerelaan serta kepercayaan dari masing-masing parpol untuk membatasi pembicaraan di sana saja soal pimpinan MPR. Kalau melenceng ya, dibatalkan pembahasannya,” tegasnya.

Selanjutnya, setelah melalui rapat tim sinkronisasi, hasil draf tatib MPR dan rekomendasi amendemen UUD 1945 akan dibawa ke dalam rapat gabungan (ragab) yang diagendakan pada 28 Agustus 2019. Kemudian, dokumen tersebut akan disahkan dalam sidang paripurna akhir masa jabatan MPR pada September mendatang.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
MPR mengatakan akan mengajukan tambahan anggaran jika nantinya jumlah pimpinan MPR bertambah menjadi 10 orang. Namun angka pasti tambahan anggaran yang diminta belum dirumuskan.

“Jika terjadi penambahan jumlah pimpinan, maka dengan sendirinya MPR akan kembali mengajukan tambahan anggaran. Namun besarannya belum dirumuskan,” kata Ketua Badan Anggaran (Banggar) MPR Idris Laena saat dihubungi, Selasa (20/8/2019).

Idris menegaskan belum ada pembahasan soal penambahan anggaran untuk pimpinan MPR. Mengingat, MPR saat ini masih berpedoman pada UU MD3 yang menyatakan pimpinan MPR periode 2019-2024 berjumlah lima orang.

“Mengenai anggaran tambahan untuk alokasi pimpinan yang baru, belum diajukan, mengingat kebijakan tersebut belum pasti. Dan MPR masih berpegang pada ketentuan berdasarkan Undang-Undang MD3, yakni pimpinan sebanyak lima orang,” ujarnya.

Lebih lanjut, politikus Golkar itu menjelaskan alokasi anggaran MPR tahun 2020 sebesar Rp 600 miliar. Jumlah itu, menurutnya, sesuai dengan surat bersama Menteri Keuangan.

“Saat ini, alokasi anggaran MPR tahun 2020 masih sesuai perencanaan dan perumusan yang telah diusulkan, dan sesuai dengan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri (Kepala) Bappenas, telah mendapat pagu sementara sebesar kurang-lebih Rp 600 miliar,” ungkapnya.

Seperti diketahui, saat ini ramai wacana penambahan jumlah pimpinan MPR menjadi 10 orang. Sebagai gambaran, pada 2018, MPR sepakat menambah 3 Wakil Ketua MPR. Dampak penambahan tersebut, Kesetjenan MPR mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 350 miliar.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masih memantau isu mengenai tambahan pimpinan MPR yang menjadi 10 kursi. Dia pun menunggu kepastian dari pihak MPR sendiri mengenai isu yang sudah digulirkan itu.

“Kalau sudah ditetapkan, kita akan lihat,” kata Sri Mulyani di gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/8). (MAD)

SURABAYA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Salah satu perwakilan masyarakat yang mendatangi Asrama Mahasiswa Papua meminta maaf di depan media. Permintaan maaf ini terkait adanya salah satu oknum yang meneriakkan kalimat rasis.

“Kami atas nama masyarakat Surabaya dan dari rekan-rekan ormas menyampaikan permohonan maaf apabila ada masyarakat atau pihak lain yang sempat meneriakkan itu,” kata Korlap Aksi Ormas Surabaya, Tri Susanti atau Mak Susi di Mapolda Jatim Jalan Ahmad Yani Surabaya, Selasa (20/8/2019).

Susi mengklarifikasi jika alasannya mendatangi asrama mahasiswa Papua hanya untuk membela Merah Putih yang isunya dirusak hingga dibuang.

“Kami ini hanya ingin menegakkan bendera merah putih di sebuah asrama yang selama ini mereka menolak untuk memasang. Jadi ini bukan agenda yang pertama kali,” imbuh Susi.

Selain itu, Susi menegaskan pihaknya juga tak melakukan pengusiran kepada mahasiswa. Dia hanya ingin bendera merah putih dapat berkibar di asrama.

“Jadi kami tidak berkeinginan untuk mengusir mereka, kami hanya ingin di asrama tersebut ada bendera merah putih. Tujuan utama kita hanya fokus untuk memasang bendera merah putih aja,” lanjutnya.

“Kalau dibilang bahwa masyarakat Surabaya terjadi bentrok atau ada teriakan rasis, itu sama sekali tidak ada. Jadi kami hanya selama bendera merah putih berkibar dan tujuan kami hanya itu dan kami mohon juga pada rekan-rekan bawa ormas dan masyarakat Surabaya hanya untuk merah putih,” pungkasnya. (NGO)

JAKARTA,KHATULISTWAONLINE.COM
DPR hari menggelar rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) tahun anggaran 2018. Berdasarkan catatan Kesetjenan DPR RI, hanya 292 dari 560 anggota dewan yang menghadiri rapat.

Rapat digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2019). Bel rapat berdering sekitar pukul 11.15 WIB.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Selain itu, hadir Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Memulai rapat, Fadli menyatakan rapat memenuhi kuorum dengan catatan kehadiran 292 anggota dari total 560 anggota dewan. Sementara itu, 268 anggota labsen atau tanpa keterangan.

“Berdasarkan catatan, daftar hadir telah ditandatangani 292 anggota, termasuk yang izin, dari 560 anggota DPR yang dihadiri seluruh fraksi,” ujar Fadli.

Ia kemudian membuka rapat dan menyatakan rapat terbuka untuk umum. “Perkenankanlah kami selaku pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna DPR dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” katanya.

DPR telah memasuki Masa Persidangan I Tahun 2019-2020 sejak Jumat (16/8). Agenda rapat hari ini telah diputuskan dalam rapat konsultasi pengganti rapat Bamus DPR RI antara pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi tanggal 23 Juli 2019.(MAD)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Terkait kerusuhan di Papua Barat dan Jawa Timur, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau semua pihak untuk saling memaafkan supaya ketersinggungan yang melatarbelakanginya bisa reda. Hukum tetap ditegakkan. Dia memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menindak pelaku kerusuhan.

“Untuk menciptakan ketertiban umum dan penegakan hukum, Presiden sudah memerintahkan kepada Kapolri untuk menindak aktor kerusuhan sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu,” kata Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani, kepada wartawan, Selasa (20/8/2019).

Jokowi mengutamakan nilai-nilai toleransi di atas segala persoalan bangsa yang plural ini. Nilai-nilai dalam hidup bersama itu perlu terus dijunjung tinggi oleh Indonesia.

“Presiden juga menegaskan bahwa nilai-nilai keberagaman, toleransi, saling menghargai, penting untuk terus-menerus dibicarakan dan dipahami bersama oleh kita semua, sebagai bangsa yang besar,” kata Dani, sapaan Pramodhawardani.

Dia menyatakan, penjelasan Jokowi terkait insiden di Jawa Timur dan Papua sudah cukup jelas, yakni mengimbau agar semua pihak menahan diri terhadap sikap dan tindakan provokasi dari pihak manapun.

Sebelumnya, Jokowi meminta masyarakat saling memaafkan terkait demonstrasi berujung rusuh di Manokwari dan Sorong, Papua Barat. Kerusuhan terjadi buntut insiden pengamanan mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur.

“Saudara-saudaraku, Pace, Mace, Mama-mama di Papua, di Papua Barat, saya tahu ada ketersinggungan. Oleh sebab itu, sebagai saudara sebangsa dan setanah air yang paling baik adalah memaafkan. Emosi itu boleh tetapi memaafkan lebih baik. Sabar itu lebih baik,” kata Jokowi di kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/8) kemarin.

Pemerintah ditegaskan Jokowi tetap menjaga kehormatan warga Indonesia, termasuk di wilayah Papua dan Papua Barat. “Yakinlah pemerintah terus menjaga kehormatan dan kesejahteraan Pace, Mace, Mama-mama yang ada di Papua dan Papua Barat,” tutur Jokowi.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Menko Polhukam Wiranto memberikan pernyataan soal peristiwa di Surabaya dan Malang yang berbuntut aksi massa di Papua dan Papua Barat. Wiranto menegaskan Pemerintah menjamin stabilitas nasional.

“Pemerintah memberikan jaminan sepenuhnya untuk terpeliharanya stabilitas keamanan di seluruh wilayah Indonesia,” kata Wiranto dalam jumpa pers di Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Senin (19/8/2019).

Wiranto meminta polisi dan TNI yang bertugas melakukan pengamanan di seluruh wilayah Indonesia mengedepankan tindakan persuasif dan terukur. Sementara itu, Wiranto meminta publik tak mudah terpancing isu-isu liar di media sosial.

“Kepada seluruh masyarakat, saya menginbau agar tidak terpancing dan terpengaruh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk merusak persatuan dan kedamaian kita sebagai bangsa yang bermartabat, ada itu berita hoax dan berita bohong, saya mengimbau masyarakat untuk tidak terpancing, tidak terpengaruh,” ujar Wiranto.

Rentetan demo di wilayah Papua dan Papua Barat diduga dipicu bentrokan mahasiswa asal Papua dengan aparat di Surabaya dan Malang, Jawa Timur. Ada isu tindakan rasisme mewarnai bentrokan itu. Aksi di Manokwari dan Sorong, Papua Barat, berujung rusuh, sementara aksi di Jayapura, Papua, berlangsung tertib.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta maaf kepada masyarakat Papua. “Teman-teman semua ini antara lain yang terkonfirmasi ke beberapa elemen kemudian menimbulkan sensitivitas adalah kalimat-kalimat yang kurang sepantasnya terucap. Saya ingin menyampaikan bahwa itu sifatnya personal itu tidak mewakili masyarakat Jatim,” kata Khofifah saat menemani kunjungan Kapolri di RS Bhayangkara Polda Jatim, Jalan Ahmad Yani Surabaya, Senin (19/8/2019).

“Oleh karena itu saya ingin menyampaikan permohonan maaf atas nama masyarakat Jatim. Sekali lagi itu tidak mewakili masyarakat Jatim,” imbuh Khofifah.(NOV)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Mahkamah Agung (MA) meluncurkan program e-litigasi untuk melanjutkan program e-court yang sudah lebih dulu ada. Program ini akan melayani pendaftaran perkara hingga penyampaian putusan secara elektronik.

“E-litigasi ini migrasi dilakukan sepenuhnya terhadap persidangan. Sistem elektronik tidak hanya kita lakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, dan biaya pemanggilan, tapi dilakukan juga dalam pertukaran dokumen, misalnya jawab jinawab, pembuktian dan penyemaian putusan secara elektronik,” kata Ketua MA Hatta Ali saat meluncurkan e-litigasi dalam peringatan HUT MA ke-74 di Gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019).

“Tingginya biaya perkara di pengadilan juga dapat ditekan dengan biaya pemanggilan jawab jinawab dan pembuktian yang dilakukan secara elektronik. Sehingga manfaat yang didapat dari e-litigasi ini diharapkan dapat mendorong terpenuhinya asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan,” imbuhnya.

Hatta menyebut penerapan e-litigasi ini merupakan upaya MA untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan. Dengan membatasi langsung interaksi langsung lewat e-litigasi, MA berharap peluang pelanggaran dalam persidangan juga berkurang.

“E-litigasi ini membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparatur peradilan, dengan mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta mengkanalisasi interaksi sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran,” ujarnya.

Dia menjelaskan, petunjuk teknis penggunaan e-litigasi ini diatur dalam Keputusan Ketua MA Nomor 129 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. MA juga telah menunjuk satuan kerja pengadilan yang terdiri dari 6 Pengadilan Negeri, 4 Pengadilan Agama dan 3 Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mendapatkan pelatihan dan asistensi terkait penerapan e-litigasi.

“Karenanya penerapan ini akan dilakukan secara bertahap dan selanjutnya ditargetkan pada saat matahari pertama kali terbit di tahun 2020, e-litigasi ini dapat diterapkan oleh pengadilan tingkat pertama di Indonesia,” sebutnya.(NGO)