JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait KPK dipertanyakan, terlebih kini muncul rencana DPR merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002. Istana menyebut Jokowi berkomitmen memperkuat KPK.

“Sesungguhnya presiden itu sejak awal memiliki komitmen. Komitmen presiden itu adalah untuk memperkuat posisi KPK. Tapi memang pemerintah mengharapkan agar bisa mengedepankan aspek pencegahan,” kata Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin saat dihubungi, Senin (9/9/2019).

“Jadi apa yang diharapkan oleh masyarakat tentang KPK harus kuat, meskipun bagian dari kekuasaan eksekutif tapi sifat KPK itu independen. Itu diharapkan sejak awal oleh presiden dan presiden punya komitmen untuk itu,” imbuh Ngabalin.

Terkait dengan revisi UU KPK, Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi belum membaca surat dari DPR. Kabarnya, kata Ngabalin, DPR telah berkirim surat ke Istana.

“Terkait dengan revisi Rancangan UU KPK, dikabarkan DPR telah mengirim surat. Sampai hari ini presiden itu belum tahu apa isi, apa yang dikirim. Nah, saya hari Senin ini mempersiapkan diri untuk coba mengecek seberapa jauh kebenaran informasi surat DPR sudah sampai atau belum,” sebutnya.

Meski demikian, Ngabalin berharap KPK dan segenap jajaran tetap patuh pada peraturan yang berlaku. Ngabalin tak ingin KPK menjadi semacam wadah pengelola opini politik.

“Ketika ditanya mengenai apakah penyidik, pegawai itu ASN dan tunduk kepada peraturan hukum UU dan peraturan ASN saya kira itu normal saja. Tetapi memang tidak saja saya, tidak saja pemerintah, tapi juga publik menghendaki agar KPK itu tidak boleh dijadikan sebagai… kalau sering dibilang di dalam dalam beberapa pertemuan-pertemuan para aktivis itu, KPK itu kan bukan semacam wadah pengelola opini politik yang memberikan kesan menekan DPR atau menekan pemerintah atau memengaruhi publik,” beber dia.

Direktur PUSaKO Fakultas Hukum Unand, Feri Amsari, sebelumnya menilai Jokowi belum mengambil sikap tegas terhadap rencana DPR merevisi UU KPK. Jokowi dituntut menentukan sikap, berada di barisan pendukung atau penolak RUU KPK.

“Selama ini sikap Presiden selalu swing, tidak jelas sikapnya dalam hal KPK ini. Usul saya, Presiden harus berpidato depan teman-teman media, menyatakan sikapnya apakah dia berencana terlibat dalam upaya mengubah Undang-Undang KPK yang berujung matinya KPK, atau Presiden mewakili aspirasi publik menolak perubahan ini dan menyatakan langsung agar polemik ini berhenti,” kata Feri, Minggu (8/9).(DAB)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Komisi III DPR memulai proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon pimpinan KPK hari ini. Agenda uji hari ini adalah pembuatan makalah oleh para capim KPK.

Uji kepatutan dan kelayakan digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2019). Berdasarkan agenda resmi, uji kepatutan dan kelayakan dimulai pukul 14.00 WIB.

“Ya (hari ini seleksi Capim KPK),” kata anggota Komisi III F-PPP, Arsul Sani, saat dikonfirmasi.

Namun, sebelum uji kepatutan dan kelayakan, Komisi III bakal menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Panitia Seleksi Capim KPK. RDPU dijadwalkan pukul 10.00 WIB. Agenda rapat adalah meminta penjelasan hasil asesmen terkait seleksi Capim KPK masa jabatan 2019-2023.

“Ketemu pansel dulu,” ujar Arsul.

Nama-nama Capim KPK telah diserahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada DPR. Sepuluh Capim KPK yang akan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) adalah sebagai berikut:

1. Alexander Marwata (Komisioner KPK).
2. Firli Bahuri (Anggota Polri).
3. I Nyoman Wara (Auditor BPK).
4. Johanis Tanak (Jaksa).
5. Lili Pintauli Siregar (Advokat).
6. Luthfi Jayadi Kurnaiwan (Dosen).
7. Nawawi Pomolango (Hakim).
8. Nurul Ghufron (Dosen).
9. Roby Arya Brata (PNS Sekretariat Kabinet).
10. Sigit Danang Joyo (PNS Kementerian Keuangan).
(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Politikus Gerindra Andre Rosiade menyebut mobil Esemka yang baru saja diluncurkan mirip dengan mobil asal China. Apa kata Istana?

“Seribu kali kita komentari soal apa yang dilakukan mobil Esemka, oleh pemerintah, oleh ini itu seribu kali tetap dinyinyiri,” kata Tenaga Ahli Kedeputian IV KSP Ali Mochtar Ngabalin kepada wartawan, Sabtu (7/9/2019).

Ngabalin meminta Andre memberikan kritik yang membangun. Bukan hanya sekadar nyinyir dengan apa yang dilakukan pemerintah.

“Masak sih nggak move on-move on? Move on dong. Berikan kritik yang membangun pencerahan bagi masyarakat. Jangan begitu narasinya. Itu saran Abang sebagai orang pemerintah, sebagai orang dari istana. Nggak usah nyinyir begitu, nanti orang punya penilaian miring kepada Andre Rosiade, Fadli Zon dkk,” tuturnya.

“Selamat aja untuk Andre terpilih jadi anggota DPR, dilantik nanti tanggal 1 semoga lebih baik dari seniornya,” imbuh Ngabalin.

Ngabalin juga mempersilakan DPR memanggil pemerintah untuk menjelaskan soal mobil Esemka. Sehingga, kata dia, tidak ada lagi kesimpangsiuran terkait mobil Esemka ini.

“Supaya tidak seliweran simpang siur, DPR kan punya fungsi kontrol kepada pemerintah, jangan berteriak-teriak seperti gelandangan di tengah jalan, nggak usah, panggil aja pemerintah ke DPR. Jadi panggil aja ke DPR, susah banget. Ada kan regulasinya itu,” ujarnya.

Politikus Gerindra Andre Rosiade mempertanyakan mobil Esemka yang baru saja diluncurkan kemarin. Menurut Andre, mobil tersebut mirip dengan mobil produk asal China.

“Mohon maaf, Pak Jokowi. Saya mau tanya, kok mobil Esemka yang pabriknya diresmikan kemarin mirip dengan mobil produk China alias Tiongkok?” kata Andre kepada wartawan, Sabtu (7/9/2019).

Andre pun ragu mobil tersebut asli produksi dalam negeri. Dia kemudian mempertanyakan apakah mobil-mobil Esemka tersebut buatan anak bangsa. Sebab, menurut Andre, mobil tersebut tak sama seperti yang digunakan Jokowi saat menjadi Wali Kota Solo.

“Apakah ini produksi dalam negeri atau merakit mobil dari Tiongkok tapi dikasih merek Esemka? Mohon pencerahannya, Pak Jokowi,” ujarnya.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menyebut ada enam orang anggota dewan yang mengusulkan revisi UU KPK. Menurut Arsul, enam orang tersebut berasal dari lintas fraksi.

“Setahu saya ada sekitar enam orang, yang jelas lintas fraksi. Fraksi itu kan ada 10, kalau pengusulnya ada enam berarti maksimal ada enam fraksi, kan gitu,” kata Arsul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/9/2019).

Namun, Arsul tak merinci enam nama tersebut. Dia meminta agar rincian nama pengusul revisi UU KPK ditanyakan langsung ke pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Berdasarkan informasi, enam anggota DPR yang mengusulkan revisi UU KPK di antaranya Masinton Pasaribu, Risa Mariska, Saiful Bahri, Taufiqulhadi, Ibnu Multazam dan Achmad Baidowi. Masinton membenarkan dirinya merupakan salah satu pengusul revisi UU KPK.

“Iya (saya salah seorang pengusul),” ujar Masinton saat dimintai konfirmasi.

Masinton tak menjawab lugas saat diminta konfirmasi soal nama Risa Mariska dari Fraksi PDIP yang turut jadi pengusual. Dia justu menyebut nama Taufiqulhadi yang merupakan anggota DPD Fraksi NasDem.

“Iya ada Taufiqulhadi,” ujarnya.

Masinton pun tak menjawab lugas saat ditanya soal nama Baidowi dari Fraksi PPP. Menurut politikus PDIP itu, sah-sah saja jika anggota DPR mengusulkan revisi UU.

“Iya kan sah saja pengusul,” kata Masinton.

Sementara itu, Taufiqulhadi tak menjawab lugas saat dimintai konfirmasi dirinya sebagai pengusul revisi UU KPK. Sementara beberapa nama yang lainnya yakni Risa dan Baidowi belum menjawab saat dimintai konfirmasi.

“Saya tidak membantah dan tidak membenarkan,” ucap Taufiqulhadi.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Wadah Pegawai (WP) KPK akan menggelar aksi menolak revisi UU KPK yang kini menjadi RUU usul inisiatif DPR. Wadah Pegawai KPK mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat yang menolak revisi UU KPK.

“Oleh karena itu, sebagai ucapan terima kasih pegawai KPK atas dukungan rakyat Indonesia, hari ini Jumat jam 2 siang secara simbolik pegawai KPK akan membuat rantai manusia sebagai tanda bahwa KPK tidak boleh dimasuki oleh calon pimpinan yang tidak berintegritas dan menolak revisi UU KPK,” kata Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap kepada wartawan, Jumat (6/9/2019).

Padahal, kata Yudi, dukungan masyarakat hingga tokoh nasional sedang menolak terpilihnya capim KPK yang dinilai bermasalah. Namun, menurutnya, kini masyarakat dikejutkan dengan wacana DPR merevisi UU KPK.

“Kini masyarakat dikejutkan dengan akan direvisinya UU KPK dan telah disetujui oleh seluruh partai politik di DPR yang akhir bulan ini akan digantikan oleh DPR baru dan tinggal menunggu sikap Presiden apakah setuju atau tidak” ucap Yudi.

Revisi UU KPK, menurut Yudi, merupakan lonceng kematian bagi KPK dan melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Saat ini, dia memandang revisi UU KPK tidak diperlukan.

“Tentu ini merupakan lonceng kematian bagi KPK sekaligus memupus harapan rakyat akan masa depan pemberantasan korupsi. Padahal saat ini tidak ada masalah krusial di KPK sehingga harus ada kebutuhan revisi UU KPK,” kata dia.

Menurut Yudi, ada sembilan persoalan di draf RUU KPK yang berisiko melumpuhkan kerja KPK. Berikut poin-poin yang mengancam melemahkan KPK versi Yudi:

1) Independensi KPK terancam
2) Penyadapan dipersulit dan dibatasi
3) Pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR
4) Sumber penyelidik dan penyidik dibatasi
5) Penuntutan perkara korupsi harus koordinasi dengan Kejaksaan Agung
6) Perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria
7) Kewenangan pengambilalihan perkara di penuntutan dipangkas
8) Kewenangan-kewenangan strategis pada proses penuntutan dihilangkan
9) Kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas

“Malah justru KPK sedang giat-giatnya memberantas korupsi di mana dalam 2 hari kemarin ada 3 OTT. Apalagi kejahatan korupsi di Indonesia begitu luar biasa. Rakyat pun kembali bergerak melindungi KPK dengan menyatakan menolak revisi UU KPK,” sebut Yudi.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan lokasi persis ibu kota negara yang baru di Pulau Kalimantan siang nanti.

Pengumuman itu disampaikan melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Jakarta, Senin (26/8/2019). Link YouTube yang diunggah Sekretariat Presiden ini berjudul “Upcoming Live | Presiden Jokowi Mengumumkan Ibu Kota Baru”.

Pemberitahuan kabar pengumuman ibu kota yang baru berdurasi selama 1 menit. Di awal video terdapat cuplikan Jokowi meminta izin pemindahan ibu kota pada saat nota keuangan tanggal (16/8/2019).

“Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke pulau Kalimantan,” demikian cuplikan pidato Jokowi di awal video.

Selanjutnya, terdapat juga cuplikan saat Jokowi tengah melakukan kunjungan kerja ke beberapa lokasi calon ibu kota negara yang baru. Lalu di akhir video disampaikan bahwa pengumuman akan disiarkan secara langsung hari ini oleh akun YouTube Sekretariat Presiden.

Dapat diketahui, Presiden Jokowi pernah bilang bahwa calon ibu kota negara yang baru ada tiga provinsi, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

Namun, belakangan ini Kalimatan Timur menjadi calon terkuat setelah Menteri ATR Sofyan Djalil menyebut ibu kota negara akan dipindah ke Kalimantan Timur. Namun, setelah menyebutkan hal itu dirinya langsung meralat dan bilang bahwa Kalimantan Timur sebagai alternatif.

Sebelumnya, lokasi ibu kota baru negara Republik Indonesia diputuskan di Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri ATR Sofyan Djalil saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Kamis (22/8/2019).

“Iya, Kaltim benar, tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana yang belum,” katanya.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menanggapi terkait rencana pengadaan mobil baru menteri dan pejabat setingkat menteri serta pimpinan lembaga negara. Bamsoet menilai seharusnya mobil pejabat beralih ke mobil listrik.

“Saya harap mobil pejabat negara harus beralih ke mobil listrik. Pemerintah harus beri contoh ke publik, sudah saatnya hari ini kendaraan bahan bakar minyak harus bermigrasi ke listrik,” kata Bamsoet kepada wartawan di Grand Cempaka Hotel, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2019).

Namun Bamsoet menyerahkan sepenuhnya pengadaan mobil baru itu kepada pemerintah. Menurut dia, urusan tersebut merupakan domain pemerintah.

“Ini adalah domain daripada pemerintah, kami di DPR sudah menyetujui anggaran yang diminta pemerintah dalam pagu anggaran tahun 2019, nah sekarang pemerintah mengeksekusi apa yang jadi kesepakatan disetujui DPR tentang hal penggunaan, yang tahu efektif atau tidak ya pemerintah sendiri,” kata Bamsoet.

Sebelumnya diberitakan, para menteri Presiden Jokowi akan mendapatkan mobil dinas baru. Anggaran untuk pengadaan mobil ini lebih dari Rp 147 miliar.

Dikutip dari laman resmi Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Rabu (21/8), pemerintah telah melakukan Pengadaan Kendaraan Menteri Negara/Pejabat Setingkat Menteri. Pengadaan ini dimulai pada 19 Maret 2019 dan kini lelang tender tersebut sudah selesai.

Lelang tender ini dimenangi PT Astra International Tbk-Tso dengan harga Rp 147.229.317.000. Masih merujuk pada laman LPSE, saat ini semua tahapan lelang tender sudah terlewati oleh PT Astra, dari Pembuktian Kualifikasi hingga Penandatanganan Kontrak.(NGO)