JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kementerian Keuangan mengungkap tambahan anggaran itu seiring untuk menambah program prioritas Prabowo yang dinamakan Program Quick Win Pemerintahan Baru 2025 senilai Rp 113 triliun. Dengan begitu belanja negara ada tambahan sebanyak Rp 117,8 triliun.
“Ini adalah hasil pengalokasian sudah menampung tambahan-tambahan alokasi anggaran yang disepakati atau yang diarahkan oleh Bapak Presiden terpilih. Mulai dari MPR, kemudian DPR, BPK, dan seterusnya, ini adalah angka-angka terakhir setelah kita memperhitungkan raker Banggar yang terakhir plus arahan dari Bapak Presiden Terpilih,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata dalam rapat bersama Banggar DPR RI, Selasa (10/9/2024).
Dalam paparannya, 15 instansi mendapatkan tambahan anggaran Rp 4,8 triliun dibagi menjadi dua. Pertama, Rp 3,4 triliun untuk Kejaksaan Agung, Kementerian Pertahanan, Polri, BIN, Komnas HAM, BPIP, BP2MI, dan Kementerian Perdagangan. Kedua, Rp 1,4 triliun untuk MPR RI, DPR RI, Mahkamah Agung, DPD RI, Komisi Yudisial, Ombudsman RI, dan BPKP.
Sementara tambahan anggaran Rp 113 triliun untuk 5 Kementerian. Kelima Kementerian itu memang diprioritaskan untuk Program Quick Win, pertama untuk Badan Gizi Nasional sebesar Rp 71 triliun. Anggaran itu untuk mendukung program utama pemerintahan baru yakni Makan Bergizi Gratis. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Hingga 9 September 2024, pukul 12.00 WIB, sebanyak 20.325 dari 20.463 calon legislatif terpilih–berdasarkan data sementara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU)–telah memenuhi kewajibannya dalam pelaporan LHKPN, atau mencapai 99,32 persen,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan kepada wartawan, Selasa (10/9/2024).
Data itu meliputi caleg petahana maupun caleg terpilih baru untuk DPR, DPD, hingga DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Merujuk pada laporan itu, anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota menjadi kelompok paling patuh dalam pelaporan LHKPN.
“Tingkat pelaporan mencapai 99,72 persen. Dari total 19.731 caleg terpilih, 19.676 sudah melapor, sementara 55 lainnya belum,” ujar Pahala.
Tingkat pelaporan di kelompok caleg terpilih DPR RI berada di angka 90,17 persen. Dari total 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 yang baru terpilih, 523 di antaranya telah melapor LHKPN dan 57 lainnya belum melapor.
Sementara itu, di DPD RI, tingkat pelaporan LHKPN mencapai 82,89 persen. Sebanyak 126 caleg terpilih telah melapor LHKPN dan 26 lainnya masih belum melapor.
Pahala mengatakan KPK juga menemukan sejumlah LHKPN yang masih belum lengkap. Laporan caleg terpilih yang belum lengkap itu mulai tingkat DPR RI sebanyak 26 laporan, DPD RI sebanyak 10 laporan, serta pada DPRD provinsi/kabupaten/kota sebanyak 209 laporan.
Pelaporan LHKPN dapat dilakukan secara online melalui situs www.elhkpn.kpk.go.id atau datang ke layanan khusus pelaporan LHKPN calon legislatif di gedung Pusat Edukasi Antikorupsi. KPK akan melakukan verifikasi pada setiap laporan dan jika sudah dinyatakan lengkap akan diterbitkan tanda terimanya. (BAS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
KPK mengapresiasi majelis hakim PT DKI Jakarta telah memenuhi tuntutan jaksa. “Bahwa Tim JPU mengapresiasi atas putusan PT dengan terdakwa SYL oleh karena mengabulkan memori banding Penuntut Umum yaitu mengenai tuntutan tentang uang pengganti, yaitu sebesar kurang lebih Rp. 42 milliar dan mengabulkan pula tuntutan pidana kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 12 tahun,” kata Jaksa Penuntut Umum, Meyer Volmar Simanjuntak, dalam keterangan kepada wartawan, Selasa (10/9/2024).
Meyer mengatakan KPK masih menunggu salinan lengkap dari PT DKI Jakarta. Vonis tersebut akan dibahas bersama Pimpinan KPK.
“Bahwa langkah selanjutnya JPU menunggu salinan lengkap putusan PT diserahkan secara resmi ke KPK dan akan memelajari putusan tersebut dan akan melaporkan secara resmi ke pimpinan untuk langkah tindak selajutnya,” ujar Meyer. (DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Timnas Indonesia Amputasi sedang menjalani pemusatan latihan di Bumi Pamentas Lebak Bulus, Jakarta. Shin Tae-yong berkunjung ke sana akhir pekan lalu.
Pemusatan latihan itu bagian dari persiapan menuju Piala Asia 2024. Kehadiran Shin Tae-yong bertujuan untuk silaturahmi dan memberikan dukungan ke pengurus PSAI beserta pemain.
Selain memberikan dukungan, Shin Tae-yong juga mengajak seluruh pemain dan pengurus ke Stadion Gelora Bung Karno, Selasa, 10 September 2024. Itu adalah momen duel Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026. (DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun anggaran 2025 sebesar Rp 6.454.781.052. Angka ini sama persis dengan pagu indikatif yang sebagaimana kami laporkan Komisi II DPR RI,” kata AHY di Gedung DPR RI.
AHY menjelaskan ada pengalihan anggaran terkait alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Dia menyebut khusus untuk program dukungan manajemen dialokasikan anggaran sebesar Rp 4,27 triliun. Sementara, untuk program pengelolaan dan pelayanan pertanahan naik dari Rp 2,02 triliun menjadi Rp 2,03 triliun.
Adapun sumber dananya berasal dari rupiah murni sebesar Rp 4,53 triliun dan dari penerima negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 1,92 triliun.
“Sedangkan program pengelolaan dan pelayanan pertanahan ada penyesuaian pagu indikatif dari sekitar Rp 2,03 triliun menjadi Rp 2,02 triliun. Dari sekitar Rp 143 miliar menjadi Rp 156 miliar sehingga ada pengalihan sekitar Rp 13 miliar,” jelasnya. (MAD)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Direktur Utama Bayu Krisnamurthi diganti Wahyu Suparyono. Perombakan ini dibenarkan Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Arwakhudin Widiarsa.
“Betul sore tadi jam 17.00 WIB,” katanya. Senin (9/9/2024).
Dalam perombakan ini, Erick juga menunjuk Marga Taufik sebagai wakil direktur utama dan Sudarsono Hardjosoekarto sebagai direktur human capital.
Sebelumnya, mengutip situs Bulog, Bayu Krisnamurthi ditunjuk menjadi Direktur Utama Perum BULOG menggantikan Budi Waseso melalui Surat Keputusan Menteri BUMN nomor SK-341/MBU/12/2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perum BULOG. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran khusus Kemenkeu yang senilai Rp 42,81 triliun itu akan dikucurkan untuk lima program yakni kebijakan fiskal; pengelolaan penerimaan negara; pengelolaan belanja negara; pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko; serta dukungan manajemen.
“Jadi untuk Kemenkeu yang Rp 42,8 triliun itu untuk empat program plus satu dukungan manajemen,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI.
Dalam kesimpulan kesepakatan Kemenkeu dengan Komisi XI DPR RI juga terungkap rincian pengalokasian anggaran Kemenkeu 2025 untuk berbagai direktorat jenderalnya, beserta 7 BLU yang berada di bawah Kemenkeu.
Untuk Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) mendapatkan jatah senilai Rp 78,40 miliar, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) senilai Rp 6,9 triliun, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Rp 3,51 triliun, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Rp 78,38 miliar, serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Rp 81,05 miliar.
Sementara itu, untuk Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) disatukan dengan BLU LMAN senilai Rp 838,15 miliar, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) disatukan dengan BLU LDKPI Rp 121,93 miliar, serta Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan BLU PIP, BLU BPDPKS, dan BLU BPDLH Rp 7,70 triliun.
Adapun Sekretariat Jenderal dan BLU LPDP anggaran kesepakatannya disatukan menjadi sebesar Rp 33,16 triliun, dan BPPK serta BLU Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN RP 553,69 miliar, sedangkan Inspektorat Jenderal mendapatkan pagu anggaran Rp 67,16 miliar, dan Lembaga Nasional Single Window Rp 86,55 miliar.
Sri Mulyani sendiri secara rinci mengungkapkan pengalokasian anggaran untuk tujuh BLU Kemenkeu. Di antaranya LPDP Rp 3,93 triliun, BPDPKS Rp 6,06 triliun, BPDLH Rp 69,6 miliar, LDKPI Rp 43,1 miliar, PKN STAN Rp 15,02 miliar, LMAN Rp 163,47 miliar, dan PIP Rp 95,64 miliar. (DON)
Oleh: Saiful Huda Ems.
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Aslinya RK itu PKS, ibu kandung RK itu dosen saya dulu dan sangat baik dengan saya ketika saya masih menjadi mahasiswa di salah satu universitas di Bandung, jadi saya cukup tau arah politik putranya, yakni RK. Partai Golkar menurutku hanyalah kendaraan politiknya RK saja, namun pemikiran dan karakter politik RK itu ya PKS.
Kita bisa melihat pemikiran dan karakter RK yang PKS itu, manakala RK baik diam-diam maupun terang-terangan kerap memberikan dukungan politik dan simpatinya pada HRS, terlebih ketika HRS mengalami masa “kejayaannya” di tahun 2016-2017.
Meski demikian semuanya kembali pada diri kalian sendiri-sendiri, apakah masih bersimpati pada PKS atau RK yang seperti itu ataukah tidak. Sebab latar belakang hidup seseorang akan sangat menentukan pilihan politiknya. Satu saja yang ingin saya katakan, RK itu gagal memimpin Bandung saat RK jadi Walikota Bandung dan gagal memimpin Jawa Barat saat RK menjadi Gubernur Jawa Barat.
Banyak kasus korupsi yang menjeratnya tidak pernah tuntas proses hukumnya, apakah ini karena RK sudah menghamba pada Raja Lalim di istana, hingga keadaan RK yang seperti demikian masih juga dipilih Raja Lalim untuk menjadi calon gubernur Jakarta? Wallahu a’lam.
Satu hal yang pasti, karena Walikota Bandung dan Gubernur Jabar sebelum dijabat RK dahulu merupakan sahabat-sahabat senior terdekat saya, yang hampir tiap minggu saya selalu berdiskusi berdua dengan beliau-beliau, maka saya memiliki banyak fakta yang sangat mengejutkan untuk RK ini, namun pastinya demi menjaga persahabatan saya dengan beliau berdua, saya tidak akan ungkapkan.
Di masa kepemimpinan RK banyak dana APBD Bandung dan Jabar yang dihambur-hamburkan untuk proyek-proyek yang sia-sia, terbengkalai. Teras Cihampelas misalnya, sudah sangat tidak diminati lagi oleh warga Bandung dan wisatawan domestik. Karenanya kalian dapat melihatnya sendiri bagaimana Teras Cihampelas saat ini kondisinya.
Mesin-mesin tiket parkir entah apa itu namanya, tidak pernah ada yang menggunakannya lagi. Halte-halte Bus di Bandung tidak ada lagi yang menggunakannya. Pembangungan Masjid Al Jabbar yang menguras dana triliunan rupiah menuai kontroversi yang tiada habis-habisnya, dll.
Saya melihat sosok RK sangat jauh sekali dengan karakter ibunya yang tawadhu’ (rendah hati), sangat sopan dan gemar membaca buku-buku yang berbobot, sedangkan RK saya lihat hanyalah seorang pesolek, ahli pencitraan yang 11-12 dengan Raja Lalim di istana itu.
RK itu nampak anti PERSIJA dan pengagum berat PERSIB, sayangnya kekaguman RK pada PERSIB pernah dipertontonkannya secara norak sampai pernah lepas baju dan kaos, telanjang dada di jalanan, sampai-sampai RK pernah mendapatkan protes dan hujatan dari warganet/Netizen, tak terkecuali hujatan dari warga Bandung atau Jawa Barat yang dipimpinnya sendiri, karena tindakan RK ketika itu sangat memalukan !.
Lalu bagaimana dengan Pramono Anung? Sebelum saya nulis tentang Mas Pram ini izinkan saya mengusap air mata saya dulu dengan tisu…
Baiklah saya lanjutkan…Mas Pram merupakan kader PDIP senior yang memiliki banyak pengalaman di politik dan pemerintahan maupun di dunia usaha. Beliau sangat dekat dengan Ibu Megawati Soekarnoputri dan sering mendapatkan kepercayaannya. Mas Pram itu pelobi politik terhandal yang dimiliki oleh PDIP saat ini.
Jakarta jika berada dalam kepemimpinannya akan jauh lebih maju dari yang sekarang ini, namun sayangnya bayang-bayang Raja Lalim (Mulyono) akan terus menerus membuntutinya. Kerja-kerja keras dan cerdas Mas Pram dan Bang Doel (Rano Karno) nantinya akan banyak dipengaruhi oleh Raja Lalim yang ditemaninya selama ini.
Lain halnya jika Mas Pram dan Bang Doel selalu mengingat petuah-petuah bijak Ibu Megawati Soekarnoputri, Mas Pram dan Bang Doel akan tampil lebih genuine dan percaya diri. Semua bisikan Raja Lalim akan dihempaskannya, dan warga Jakarta akan kembali menemukan harga dirinya yang selama beberapa tahun ini dilecehkan oleh Raja Lalim Mulyono.
Pilih RK-Suswono (RAKUS) sama halnya dengan kalian ingin melanggengkan kekuasaan Raja Lalim Mulyono, pilih Mas Pram-Bang Doel, berarti sama halnya dengan kalian menghidupkan kembali ruh perjuangan Bung Karno yang visioner, dan nasionalis religius, meski dengan catatan kalian harus lebih giat lagi sering-sering mengingatkan Mas Pram agar tidak terpengaruh oleh bayang-bayang Raja Lalim Mulyono.
Menjadi sandra politik Mulyono memang sebuah hal yang sangat dilematis, jika dilawan akan ada yang terseret KPK, namun jika dibiarkan Indonesia akan porak poranda.
Tetapi percayalah jika rantai-rantai kekuasaan itu mati-matian mereka putuskan dengan semangat perjuangan yang ikhlas, tak pernah mengenal lelah demi tersenyumnya rakyat yang tertindas, pastilah suatu ketika rantai-rantai kekuasaan itu akan terputus jua.
Mas Pram dan Bang Doel adalah Jakarta, Raja Lalim Mulyono adalah Durjana Negara !…(SHE).
31 Agustus 2024.
Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Pemerhati Politik.
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi merinci beras impor yang telah masuk 2,4 juta ton, kemudian telah berkontrak baru sebanyak 300 ribu ton. Maka statusnya yang telah masuk dan akan masuk 2,7 juta ton.
“Prosesnya sudah berjalan, kita akan segera berkontrak 300 ribu lagi. Jadi, totalnya kira-kira 2,7 juta ton sehingga sisanya kira-kira 900 ribu ton lagi dari 3,6 juta ton,” kata dia dalam diskusi di Kantor Perum Bulog, Jakarta Selatan, Jumat (30/8/2024).
Untuk pengadaan dalam negeri juga telah terserap sebanyak 900 ribu ton dari petani. Saat ini stok beras saat ini 1,5 juta ton di gudang-gudang Bulog.
“Kita juga melakukan pengadaan dalam negeri. Sampai dengan saat ini kita sudah lebih dari 900 ribu ton pengadaan dalam negerinya,” ujar dia. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Adapun dua putusan itu adalah putusan No. 60/PUUXXII/2024 dan No. 70/PUU-XXII/2024. Putusan nomor 60 adalah mengenai syarat suara sah partai politik dalam mengusung calon gubernur (cagub), sedangkan putusan nomor 70 mengenai batas usia calon kepala daerah.
“Meskipun angin segar sudah berhembus dari MK, masyarakat tetap waspada dan mengawal amar Putusan MK sampai KPU RI menetapkannya dalam bentuk PKPU. Masalahnya setelah amar Putusan MK tentang Pilkada, DPR melalui Badan Legislatif (Baleg) melakukan revisi UU Pilkada dan berusaha mengesahkannya dalam rapat super cepat. Meskipun upaya itu akhirnya gagal karena Rapat Paripurna DPR RI dinilai tidak quorum. Tindakan DPR tersebut menjadi catatan tersendiri bagi publik,” bunyi keterangan Forum Guru Besar Insan Cita yang diterima, Kamis (29/8/2024).
Oleh karena itu, Forum Guru Besar Insan Cita menyatakan sikap
sebagai berikut :
1. Mengawal pelaksanaan PKPU yang mengacu pada Putusan MK No. 60/PUUXXII/2024 dan No. 70/PUU-XXII/2024 tentang Pilkada
2. Menuntut semua institusi demokrasi dan stakeholders pilkada untuk konsisten melaksanakan fungsinya dan menyukseskan Pilkada Serentak 2024 yang
demokratis di semua daerah
3. Meminta DPR RI untuk konsisten melaksanakan fungsinya sebagai wakil rakyat dan menjalankan proses demokrasi secara substantif
4. Mengajak masyarakat sipil untuk terus mengawal Putusan MK No. 60/PUUXXII/2024 dan No. 70/PUU-XXII/2024 serta PKPU terkait Putusan MK ini dan
tetap menjaganya agar tidak ada pembangkangan yang dilakukan pihak-pihak yang berupaya mengkhianati konstitusi dan merusak proses demokrasi
Indonesia serta Pilkada Serentak 2024
5. Meminta semua pihak, baik supra struktur politik maupun infrastruktur politik dan stakeholders terkait pilkada (KPU, Bawaslu, Birokrasi) untuk menjaga
rasionalitas politik dan kehidupan politik serta demokrasi agar hukum bisa ditegakkan, stabilitas ekonomi, sosial, politik dan keamanan nasional terus terjaga.
Diketahui, DPR RI memastikan bahwa pengesahan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada dibatalkan. Oleh karena itu, pada saat pendaftaran pilkada pada tanggal 27 Agustus yang akan berlaku adalah putusan Mahkamah Konstitusi hasil judicial review (JR) UU Pilkada yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. (DON)