JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Ketua MPR Zulkifli Hasan membuka sidang paripurna akhir masa jabatan MPR periode 2014-2019. Seluruh pimpinan MPR hadir, kecuali EE Mangindaan.
Rapat dilaksanakan di ruang rapat paripurna I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/9/2019) pukul 09.45 WIB. Rapat sebelumnya diskors 30 menit.
“Skors saya cabut, rapat dapat dilanjutkan,” ujar Zulkifli.
Selain Zulkifli, hadir Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang (OSO), Mahyudin, Muhaimin Iskandar, Ahmad Muzani, Ahmad Basarah, dan Hidayat Nur Wahid. Wakil Ketua MPR EE Mangindaan absen.
Zulkifli menyatakan rapat dibuka dan terbuka untuk umum.
“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, sidang paripurna MPR akhir masa jabatan dengan agenda laporan kinerja MPR masa jabatan 2014-2019 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” ucap Zulkifli.
Sidang paripurna akhir masa jabatan MPR sebelumnya diskors karena belum memenuhi kuorum. Saat membuka kembali sidang, Zulkifli juga tidak menyebutkan berapa anggota MPR yang hadir.
Sidang paripurna akhir masa jabatan MPR hari ini mengagendakan pengesahan tata tertib soal pemilihan pimpinan MPR. Selain itu, sidang mengagendakan pembacaaan rekomendasi dari MPR periode 2014-2019 kepada MPR 2019-2024.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto meminta siapa pun dapat menyampaikan aspirasi di negara demokrasi ini. Namun penyampaian aspirasi itu disebut Hadi harus sesuai dengan konstitusi.
“Saya Panglima TNI ingin menegaskan bahwa tugas TNI adalah menjaga keutuhan dan keselamatan bangsa sehingga demokrasi dan konstitusi dapat ditegakkan,” ucap Hadi di Skuadron 17 Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (27/9/2019).
Namun Hadi memastikan TNI berada di garis terdepan apabila ada yang ingin menjegal pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih. Hadi menyampaikan Presiden-Wakil Presiden terpilih telah sah melalui proses pemilu.
“Siapa pun yang melakukan tindakan anarkis, inkonstitusional, cara-cara yang kurang baik, termasuk ingin menggagalkan pelantikan presiden dan wapres terpilih hasil pemilu akan berhadapan dengan TNI,” tegas Hadi.
Terkait kondisi ibukota Jakarta yang marak dengan demonstrasi belakang ini, Hadi memastikan TNI mendukung pengamanan Polri. Prajurit TNI dikatakan Hadi ditempatkan di beberapa titik di sekitaran Gedung DPR/MPR.
“Seperti yang saya sampaikan, tugas TNI mendukung, memberikan perbantuan kepada Polri, dalam tugas keamanan dan ketertiban masyarakat. Dimana saja kita akan dukung Polri, seperti kejadian di Gedung DPR/MPR seperti saya jelaskan TNI menggelar kekuatan di enam titik, untuk mengamankan Gedung DPR/MPR,” ujar Hadi.
“Di antaranya di Pintu Utama, Pejompongan, Slipi, Palmerah, dan Pintu Belakang dan Lapangan Tembak. Semua kita gelar kekuatan di situ, serta kekuatan di dalam. Di daerah juga seperti itu, kita dukung, supaya keamanan dan ketertiban masyarakat terjaga,” imbuhnya.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Jokowi menerima banyak masukan untuk menerbitkan Perppu yang mencabut UU KPK. Jokowi mempertimbangkan masukan tersebut.
“Banyak sekali masukan-masukan juga diberikan kepada kita, utamanya penerbitan Perppu, tentu saja ini akan kita segera hitung, kita kalkulasi,” kata Jokowi dalam jumpa pers bersama para tokoh di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2019).
Setelah melakukan kalkulasi, Jokowi akan meminta saran kepada tokoh-tokoh masyarakat, yaitu para tokoh yang diundangnya ke Istana hari ini. Dia berjanji akan membuat kajian dalam waktu sesingkat-singkatnya.
“Secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya,” ujar Jokowi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan dengan tokoh-tokoh nasional di Istana. Pertemuan itu bertujuan membahas berbagai permasalahan, seperti kebakaran hutan dan lahan, permasalahan Papua, dan perihal demonstrasi mahasiswa menolak UU KPK baru-RUU KUHP.
Pertemuan digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9/2019). Tokoh nasional yang hadir di antaranya Romo Magnis Suseno, Mahfud Md, Alissa Wahid, Quraish Shihab, Butet Kartaredjasa, Goenawan Mohamad, Anita Wahid, dan Christine Hakim.(VAN)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait demo mahasiswa pada Selasa (24/9) lalu yang menyuarakan protes terhadap sejumlah rancangan undang-undang kontroversial. Jokowi mengapresiasi aksi mahasiswa-mahasiswi.
“Saya menyampaikan mengenai penghargaan saya, apresiasi saya terhadap demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa yang ini saya kira sebuah bentuk demokrasi di negara kita dan masukan-masukan yang disampaikan kepada saya dalam demo itu juga menjadi catatan besar dalam rangka memperbaiki yang kurang yang ada di negara kita,” kata Jokowi dalam jumpa pers usai bertemu sejumlah tokoh seperti Mahfud Md dan Romo Magnis di Istana, Jakarta, Kamis (26/9/2019).
Meski demikian, Jokowi punya pesan terkait aksi mahasiswa. Jokowi tak ingin aksi berujung kericuhan.
“Yang paling penting jangan sampai demo merusak fasilitas umum, anarkis dan merugikan kita semuanya.” sebut Jokowi.
Jokowi lalu ditanya soal sikapnya terhadap mahasiswa. Dia mengatakan akan bertemu dengan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) besok.
“Ya, besok, besok kami akan bertemu dengan para mahasiswa utamanya dari BEM, besok,” ucap Jokowi.(DON)
BOGOR,KHATULISTIWAONLINE.COM
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto meminta agar mahasiswa yang berdemo tak disudutkan. Menurut Prabowo, para mahasiswa itu mempunyai alasan turun ke jalan dan menyampaikan aspirasi.
Hal itu diungkapkan Prabowo dalam simposium ‘Strategi Dorongan Besar Mewujudkan Kemandirian Pangan dan Energi dalam Rangka Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi Dua Digit’ di kediamannya, Hambalang, Desa Bojong Koneng, Bogor, Kamis (26/9/2019).
Prabowo mulanya berbicara tentang tugas-tugas pemerintah dalam membangun suatu negara. Dia menjelaskan pemerintah seharusnya melindungi bangsa, mencerdaskan dan menyejahterakan rakyat. Namun, jika salah satu tugas itu tidak dijalankan, rakyat akan menuntut penyelesaian tugas itu.
“Tugas pemerintah yang utama adalah melindungi segenap tumpah darah, melindungi-mencerdaskan kehidupan bangsa, menyejahterakan rakyat, dan itu tugas negara dan semua pemerintah,” kata Prabowo.
“Artinya apa? Kalau negara tak berhasil melindungi rakyatnya, dan negara tidak berhasil sejahterakan rakyat, apa risikonya yang harus diambil? Bahwa negara itu gagal. Kalau semua saluran politik, semua saluran keadilan, semua saluran tempat rakyat kecil bisa menyuarakan kecemasannya, bisa mendapat perlindungan, kalau semua saluran itu tidak bekerja, apakah kita salahkan anak-anak kita turun-turun ke jalan?” imbuhnya.
Prabowo lantas berkelakar kepada peserta simposium yang mayoritas adalah sivitas akademika Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI), dia meminta mahasiswa UKRI tak memakai atribut UKRI saat melakukan aksi.
“Ini tidak saya anjurkan turun ke jalan, ya. Apalagi pake blazer (almamater) UKRI. Awas, Rektor, kalau demo, jangan bawa blazer UKRI-lah,” ucapnya.
Dia pun berharap masalah Indonesia saat ini bisa selesai dengan damai. Dia berharap semua pihak mematuhi aturan hukum yang ada.
“Kita berharap selalu penyelesaian itu damai, itu pegangan saya dari dulu. Karena itu, saya selalu menempuh jalur konstitusi, disakiti tidak masalah kok, baru disakiti. Waktu kita muda saja, kita nggak punya apa-apa saja, nyawa saya silakan diambil untuk bangsa,” tutupnya.(MAD)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
DPR bakal menggelar rapat paripurna hari ini. Salah satu agendanya adalah pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan RUU Perkoperasian.
Berdasarkan surat undangan rapat yang dilihat, Kamis (26/9/2019), ada empat agenda yang bakal dibahas dalam rapat paripurna ini.
Agenda pertama adalah Laporan Komisi XI terhadap hasil pembahasan calon anggota BPK RI dan dilanjutkan pengambilan keputusan. Agenda kedua ialah pembicaraan tingkat II RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
Agenda ketiga ialah pembicaraan tingkat II RUU Ekonomi Kreatif. Terakhir ialah pembicaraan tingkat II RUU tentang Perkoperasian.
Sebelumnya, RUU perkoperasian sempat menjadi salah satu RUU yang diprotes oleh massa petani saat menggelar aksi pada Selasa (24/9). Massa dari Serikat Petani Indonesia dan Gerakan Mahasiswa Petani Indonesia menyatakan RUU Pertanahan, RUU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, RUU Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, RUU Perkoperasian dan UU Sumber Daya Air yang baru disahkan mengingkari UUD 1945.
“Memarginalkan rakyat dan memiskinkan petani,” kata orator, Angga Hermanda, di depan Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9).(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Demo yang dilakukan pelajar diwarnai kericuhan, bahkan hingga terjadi hingga dini hari. Menurut Mendikbud Muhadjir Effendy, semestinya sekolah bisa mencegah pelajar meninggalkan kelas untuk ikut demo.
“Tidak dibenarkan. Kepala sekolah masing-masing sekolah harus melakukan tindakan pencegahan,” kata Muhadjir lewat pesan singkat, Kamis (26/9/2019).
Selain itu, menurutnya, dinas pendidikan di tiap provinsi harus ikut berkoordinasi dengan SMA/SMK. Dia memberi contoh kebijakan yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
“Begitu juga kepala dinas masing-masing provinsi harus mengkoordinasikan SMA dan SMK di wilayah masing-masing,” ujar dia.
Muhadjir lalu memberi contoh imbauan yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Jatim agar pelajar tidak terlibat aksi demonstrasi. Berikut ini pesan yang dikirimkan:
Kepada Yth Rekan Kepala Cabang, Kepala SMA dan SMK se jatim
Mengingat bahwa Kamis, 26 September 2019 berdasarkan info yang berkembang diluaran bahwa akan terjadi unjuk rasa dibeberapa tempat.
Untuk itu, saya mengajak rekan rekan kepala SMA dan SMK agar selama terjadi unjuk rasa, agar tetap melangsungkan proses belajar dengan baik dan nyaman, agar para pelajar tidak terprovokasi untuk keluar kelas.
Demikian himbauan kami, atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih
Hormat Kami
Hudiyono
PLT Kepala Dinas Pendidikan Jatim
Sebagaimana diketahui, aksi unjuk rasa mahasiswa Surabaya direncanakan digelar pada Kamis (26/9) hari ini. Jumlah massa diperkirakan akan lebih besar lagi.
Menyikapi hal itu, Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya mengeluarkan surat edaran bernomor 420/11482/436.7.1/2019 tertanggal 25 September 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dispendik Ikhsan. Adapun surat itu ditujukan kepada para kepala sekolah, baik negeri maupun swasta, tingkat TK, SD, dan SMP/MTs.
Surat edaran itu sendiri berisi pemberitahuan untuk meliburkan para siswa sehari sehubungan dengan adanya kegiatan aksi unjuk rasa.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
DPR sepakat untuk menunda pengesahan RUU KUHP. Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menyebut isi RUU KUHP tidak dapat diulang atau diubah dari awal.
“Untuk mengatakan ‘kamu ulang kembali ini’, ah no way. Sampai lebaran kuda, enggak akan jadi ini barang,” ujar Yasonna di Gedung KemenkumHAM, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (25/9/2019).
Yasonna menyebut, dalma membuat aturan tidak memungkinkan meminta persetujuan seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki berbagi kultur dan budaya.
“Tidak mungkin kita mengambil persetujuan seluruh rakyat Indonesia 260 juga untuk UU ini, karena Indonesia negara yang heterogen. Dari Aceh Sumut, Sumbar sampai Papua sana berbeda kultur, beda budaya, beda persepsi. Maka memaksakan itu semua seragam enggak bisa,” kata Yasonna.
Namun, Yasonna menyebut pihaknya siap untuk menjelakan bila masih ada masyarakat yang tidak mengerti terkait pasal-pasal dalam RKUHP. Sehingga menurutnya, hal ini dapat mengkoreksi kesalahan informasi dalam masyarakat
“Jadi kami akan nanti menjelaskan kepada publik kalau misalnya, masih kurang ngertos, atau memang ada yang betul-betul kita memang perlu kita bahas beberapa pasal yang kontroverial, itu siap,” kata Yasonna.
“Kami mau mengkoreksi pertama mis understanding, jangan, mis disinformasi dan kalau masih ada yang sudah kita jelaskan terang benderang duduk bersama-sama, masih kita perbaiki, mari kita duduk bersama,” sambungnya.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyebut memahami keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta empat RUU untuk ditunda pengesahannya. DPR melalui forum Badan Musyawarah (Bamus) kemarin dan forum lobi hari ini sepakat menunda pengesahan RUU KUHP dan RUU Lembaga Permasyarakatan.
“Karena ditunda, DPR RI bersama pemerintah akan mengkaji kembali pasal per pasal yang terdapat dalam RUU KUHP, khususnya yang menjadi sorotan publik. Sambil juga kita akan gencarkan kembali sosialisasi tentang RUU KUHP, sehingga masyarakat bisa mendapatkan penjelasan yang utuh, tak salah tafsir, apalagi salah paham menuduh DPR RI dan pemerintah ingin mengebiri hak-hak rakyat,” ujar Bamsoet.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Selama menjabat sebagai presiden di periode 2014-2019, Joko Widodo (Jokowi) selalu absen di sidang umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut tugas Jokowi sebagai kepala negara cukup menyita.
“Tugas-tugas presiden cukup menyita (sehingga) menugaskan wapres sebagai representasi,” ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019).
Selama periode ini, delegasi Indonesia diketuai Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Sidang umum PBB dilaksanakan di New York, Amerika Serikat (AS).
Rangkaian Sidang Majelis Umum ke-74 PBB (United Nations General Assembly-UNGA) sebenarnya sudah dimulai pada 17 September 2019. Hari Senin (23/9), adalah hari pertama High Level Week di mana pemimpin berbagai negara berkumpul di Markas PBB di New York.
Berikut ini gambaran singkat agenda Sidang Umum PBB:
17 September: Rangkaian Sidang Majelis Umum PBB dimulai
23 September: Climate Action Summit dan High-Level Meeting on Universal Health Coverage
24-30 September: General Debate
24-25 September: SDG Summit
26 September: High Level Dialogue on Financing for Development
27 September: High Level Midterm Review of The Samoa Pathway
(MAD)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Demo yang berujung rusuh di Wamena,Kabupaten Jayawijaya, Papua, menyebabkan korban jiwa. Hingga pagi ini terdata ada 23 orang meninggal dunia, dan 63 yang menderita luka-luka.
“Sementara didapat didata 23 (yang tewas) update terbaru di Wamena. Luka-luka 63 orang,” ungkap Kapendam Cenderawasih Letkol Cpl Eko Daryanto saat dihubungi, Selasa (24/9/2019).
Untuk korban dari aparat dalam rusuh di Wamena, kata Eko, hingga kini masih didata. Dia memastikan hari ini kondisi di Wamena maupun di Jayapura kondusif.
“Situasi kondusif sekarang,” tegasnya.
Untuk korban akibat demo di Jayapura, Eko mengatakan masih sama dengan sebelumnya. Tiga pendemo meninggal dunia, dan satu aparat TNI gugur.
“Jayapura masih sama, 3 dari pendemo, satu aparat meninggal. Kemudian 7 aparat dari polisi luka-luka,” jelas Eko.
Seperti diketahui, demo terjadi di dua wilayah di Papua yakni di Wamena dan Jayapura. Polisi menyebut demo disusupi oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang merupakan kelompok separatis.(MAD)