JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Demonstrasi terkait UU kontroversial masih akan berlangsung. Hari ini diagendakan ada unjuk rasa di depan Gedung DPR.
Aksi demonstrasi ini adalah aksi lanjutan dari unjuk rasa para tanggal 23-25 September 2019. Secara umum, tuntutan mereka sama yakni tujuh tuntutan #ReformasiDikorupsi.
Namun, ada satu tuntutan yang ditambah yakni meminta aparat penegak hukum yang melakukan aksi brutal dan represif untuk ditindak. Aktivis KontraS Rivanlee Anandar menyebut aksi akan mulai sebelum dzuhur.
“Kita memulai aksi pada pukul 11.00 WIB,” ucap aktivis KontraS Rivanlee Anandar, Minggu (29/9/2019). KontraS melalui akun resmi instagramnya mengunggah poster terkait aksi demonstrasi hari ini.
Sementara itu, petugas kepolisian sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas di Jalan Gatot Subroto di depan DPR. Dilihat dari twitter resmi TMC Polda Metro Jaya, petugas mulai melakukan rekayasa lalin sejak dini hari tadi.
“00.22: Persiapan pengamanan kegiatan penyampaian pendapat, sementara Semanggi arah ke Slipi dialihkan ke Jalan Gerbang Pemuda,” tulis TMC Polda Metro Jaya dalam akun resminya.
Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Yusuf pun membenarkan adanya pengalihan arus lalu lintas. Rute pengalihan lalu lintas sama seperti dengan pada saat aksi 23-25 September.
“Rekayasa sama seperti kemarin. (Penutupan) akan dilakukan sampai tanggal 3 Oktober,” ucap Yusuf saat dihubungi terpisah.(MAD)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana uji materi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) hari ini. Sidang akan digelar pukul 08.30 WIB.
Berdasarkan berkas permohonan yang dilansir website MK soal UU KPK diajukan oleh 18 mahasiswa. Kuasa Pemohon, Mahasiswa FHUI, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak menjelaskan seluruh pemohon ini akan hadir di MK.
“Semua pemohon akan hadir ada dari luar daerah yang pakai video conference. Saya sebagai kausa pasti hadir. Dari daerah yang hadir dari Yogya sama Surabaya itu yang mereka pakai video conference. Dari Jakarta sepertinya semua hadir,” kata Zico, saat dikonfirmasi.
Dilihat di situs MK, jadwal sidang terkait uji materi UU KPK ini akan dimulai pukul 08.30 WIB. Zico mengatakan, sidang perdana ini hanya membacakan permohonan.
“Hari ini itu baru sidang pendahuluan, hanya baca permohonan, nanti hakim beri masukkan perbaikan untuk nanti di sidang perbaikan itu 2 minggu setelahnya untuk nanti perbaikan permohonan 2 minggu setelahnya,” terangnya.
Pada sidang berikutnya, Zico menuturkan akan kembali mengajukan penambahan pemohon. Dia menyebut sudah ada 100 orang lebih yang bersedian menjadi pemohon terkait gugatan UU KPK ini.
Zico mengatakan penambahan pemohon nanti dari orang yang memiliki latar belakang berbeda-beda mulai dari mahasiswa, buruh, hingga pengusaha.
“Target kami mau menambah pemohon, sampai saat ini yang sudah mengamini mau ikut ada 100 orang lebih, tinggal kirim surat ke saya. Jadi nanti perbaikan dulu 18 orang, habis itu dua minggu setelahnya kasih berkas nambah pemohon,” tuturnya.
Sebelumnya, UU KPK baru itu sejatinya baru menjadi UU bila sudah diberi nomor dan ditandatangani Presiden RI. Namun belum sampai dinomori dan diteken Presiden, UU itu sudah ada yang menggugat ke MK.
Dalam gugatan ini, pemohon menilai pembentukan UU KPK baru tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD 1945.
“Menyatakan pembentukan UU tentang Perubahan atas UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD 1945,” demikian gugat para pemohon.
Salah satu argumennya, berdasarkan hitungan manual, rapat paripurna DPR hanya dihadiri 80 anggota DPR. Meski pimpinan sidang DPR, Fahri Hamzah menyatakan ada 289 yang tercatat hadir dan izin, dari 560 anggota DPR.
“Pembentukan UU a quo sebagai proses pembentukan UU yang baik tidak dipenuhi sehingga timbul kerugian yang sebenarnya dapat dicegah jika asas-asas pembentukan UU yang baik dipenuhi,” ujar penggugat.(DAB)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Relawan Pro-Jokowi mengusulkan Joko Widodo (Jokowi) dilantik sebagai presiden periode 2019-2024 tanggal 19 Oktober. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan, pelantikan tidak bisa maju atau mundur sehari pun.
“Tetap 20 Oktober 2019,” kata Komisioner KPU Hasyim Asy’ari, Minggu (29/9/2019).
Dimintai konfirmasi secara terpisah, Komisioner KPU Ilham Saputra menjelaskan, sejak 2004 pelantikan sudah dilangsungkan tanggal 20 Oktober. Aturan tersebut tetap berlaku sampai saat ini.
“Masa jabatan Presiden itu waktunya tertentu (fix term) 5 tahun dan sudah sejak Pilpres Langsung pertama tahun 2004 pelantikan Presiden 20 Oktober 2004. Sejak itu pada Pemilu 2009, Pemilu 2009 dan Pemilu 2019 siklus lima tahunan masa jabatan presiden adalah 20 Oktober,” kata Ilham.
“Karena itu hasil Pemilu 2019 pelantikan Presiden 20 Oktober 2019, tanpa melihat jatuh pada hari apa,” imbuh Ilham.
Usulan itu disampaikan Projo saat diundang Jokowi bersama relawan lainnya, Jumat (27/9). Ketum Projo Budi Arie Setiadi mengatakan, usulan pelantikan dimajukan sehari jadi Sabtu (19/10) untuk menghormati warga yang beribadah di hari Minggu (20/10).
“Penjadwalan pemilu untuk memastikan rangkaian kegiatan berjalan lancar. Tanpa menabrak rambu-rambu aturan. Tanpa mengganggu acara kenegaraan. Yang lebih penting adalah tidak mengganggu jalannya pemerintahan dan merugikan masyarakat,” kata Budi saat dimintai konfirmasi, Minggu (29/9/2019).
“Hari Sabtu untuk menghormati saudara- saudara kita yang beribadah di hari Minggu,” imbuhnya.(VAN)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
DPR menggelar rapat paripurna hari ini. Agenda paripurna adalah penutupan masa persidangan dan masa bakti anggota DPR.
Rapat paripurna digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/9/2019). Berdasarkan agenda resmi, rapat dimulai pukul 10.00 WIB.
Agenda pertama dalam paripurna adalah pengambilan keputusan tingkat II atau pengesahan terhadap RUU Perkoperasian. Rapat dilanjutkan dengan laporan pimpinan Pansus terhadap hasil kajian pemerintah atas pemindahan ibu kota.
Selanjutnya pimpinan DPR akan menyampaikan pidato penutupan masa persidangan dan penutupan masa bakti keanggotaan DPR periode 2014-2019.
Anggota DPR periode 2019-2024 akan dilantik pada Selasa (1/10) esok hari. Mereka sebelumnya telah mengikuti pembekalan Empat Pilar oleh MPR.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Situasi dan kondisi sosial politik nasional sedang mengalami ketegangan akibat konfrontasi mahasiswa yang menolak produk revisi UU KPK dan RKUHP yang dianggap kontroversi.
Kondisi ini menimbulkan banyak spekulasi politik, sehingga pemerintah memerlukan langkah-langkah strategis dalam rangka menciptakan kembali stabilitas dan kesejukan di tengah masyarakat.
Menghadapi kondisi dan situasi sosial politik teraktual, Partai Golkar telah menempuh langkah riil yang elegan untuk mendukung dan menjaga stabilitas nasional, menjelang agenda kenegaraan pelantikan Anggota DPR/MPR pada 1 Oktober 2019 dan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019.
Langkah Partai Golkar itu harus ditempuh agar kedua agenda besar kenegaraan itu terselenggara dengan aman dan lancar. Berbagai pihak mengapresiasi langkah politik Ketua DPR RI yang juga Calon Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bambang Soesatyo, yang berani mengambil risiko untuk mendukung terselenggaranya Munas Partai Golkar pada bulan Desember 2019, sesuai keinginan Airlangga Hartarto Ketua Umum Partai Golkar saat ini.
Seperti diketahui, Bamsoet adalah adalah rival terkuat Airlangga dalam kontestasi memperebutkan kursi Ketua Umum Partai Golkar periode 2019-2024.
Persetujuan Bamsoet agar Munas dilaksanakan pada bulan Desember, dan bukan dipercepat sebagaimana aspirasi para pendukung Bamsoet selama ini, ditempuh semata-mata untuk menjaga stabilitas politik nasional.
Langkah bijak Bamsoet itu untuk menurunkan tensi politik internal di tubuh Partai Golkar, dalam kerangka besar menjaga situasi politik nasional yang damai, sekaligus maupun mencapai situasi internal Partai Golkar yang adem dan solid.
“Langkah yang diambil Bamsoet patut mendapat apresiasi. Sebagai seorang politisi senior, memang harus mememiliki dua hal yang utama yakni kesabaran dan ketenangan, mengingat politik itu selalu dinamis dan penuh kejutan. Di dalam politik tidak boleh cepat merasa puas apalagi jumawa di awal, sebab hasil selalu hadir di akhir cerita kompetisi,” ujar Inisiator Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG), Sirajuddin Abdul Wahab kepada wartawan, Sabtu (28/9/2019).
Selain itu, lanjut Sirajuddin, langkah politik seperti ini hanya bisa lahir dari kebesaran hati dan ketegaran jiwa seorang pemimpin seperti Bamsoet yang mengerti bagaimana cara berpolitik yang sehat dan mendidik.
“Bamsoet adalah seorang negarawan. Hanya seorang negarawan yang mampu memosisikan kepentingan internal partai di bawah kepentingan atau agenda kenegaraan. Bamsoet layak diapresiasi, sebab ia sangat mahfum, bahwa politik itu bukan semata bicara cara-cara meraih kekuasaan, tetapi ada hal yang jauh lebih besar dan substansial, yaitu kedamaian, soliditas, kesejahteraan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” papar Sirajuddin.
Tokoh KNPI asal Nusa Tenggara Barat ini menegaskan, kebijaksanaan pemimpin seperti Bamsoet yang kita perlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada saat ini dan di masa datang. “Di tengah situasi sosial politik yang panas dan penuh ketegangan psikopolitik, Bamsoet hadir dengan membawa cawan hikmat kebijaksanaan, dan itu memberi kepastian dan optimisme pada kita semua bahwa Indonesia masih memiliki pemimpin-pemimpin yang berhati baik dan bijak,” pungkasnya.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunda pertemuan dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Kapan Jokowi akan mengagendakan lagi pertemuan dengan BEM?
“Terserah kapan mereka mau. Yang pasti kepala negara adalah simbol negara, harkat martabat harus dijaga dan dihormati. Jadi kalau mau ketemu presiden, presiden membuka pintu selebar-lebarnya, tinggal nanti kita atur waktu dengan baik,” kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin, saat dihubungi, Sabtu (28/9/2019).
Namun, menurutnya, BEM tidak perlu mengajukan berbagai syarat untuk pertemuan tersebut. Ngabalin menyebut jadwal presiden sangat padat, sehingga harus dimaksimalkan dengan baik.
“Nggak usah pakai syarat-syarat segala macam. Yang penting bisa ketemu presiden dan pesannya sampai. Kan daripada selama ini hanya berteriak di jalan, itu pun diterima dengan baik oleh presiden,” tuturnya.
“Kita sudah sampaikan juga kepada presiden apa yang mereka tuntut, sudah sampai ke presiden. Makanya presiden menunda pengesahan 4 RUU kan. Nggak usah pakai syarat-syarat. Ini kan mahasiswa mau bertemu dengan presiden, pemimpin pemerintahan RI. Jadi kita atur tata caranya supaya bisa bicara dengan baik. Silakan,” tegas Ngabalin.
Diberitakan, pertemuan antara Presiden Jokowi dengan BEM yang harusnya diselenggarakan apda Jumat (27/9) ditunda. Penundaan dilakukan setelah pihak BEM meminta pertemuan dilakukan terbuka.
Belakangan, Mensesneg Pratiko mengatakan pertemuan tersebut tidak diagendakan Jumat (27/9). Singkat kata, tidak jadi ada agenda pertemuan.
“Belum belum ada,” kata Pratikno.
Pratikno mengatakan batalnya pertemuan tersebut lantaran Jokowi memiliki agenda lain. Ada sejumlah tamu yang hendak ditemui Jokowi.
“Belum ada jadwal. Ada beberapa pertemuan hari ini, tapi dengan BEM kayaknya belum,” ujarnya.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani melakukan lawatan ke luar negeri pada pekan ini.
Dikutip dari keterangan pers Kemenko PMK, Puan Maharani ikut mendampingi Wapres Jusuf Kalla dalam pembukaan rangkaian sidang Majelis Umum PBB, Selasa (24/9). Puan Maharani juga mendampingi JK bertemu dengan Ratu Maxima dari Belanda di sela-sela Sidang Umum PBB ke-74.
Pertemuan bilateral RI-Belanda itu bertujuan untuk menjalin hubungan dan menggali potensi kerja sama yang dapat dilakukan terkait keuangan inklusif serta pemanfaatan teknologi keuangan digital.
Puan Maharani menyebutkan Indonesia sudah memiliki enam prioritas di tahun 2019 dalam memajukan keuangan inklusif. Beberapa di antaranya adalah peningkatan program literasi keuangan, peningkatan layanan keuangan digital dan transaksi non-tunai.
“Salah satu wujud programnya adalah Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) dari Bank Indonesia yang telah berjalan dari tahun 2014,” kata Puan.
Dari New York, Puan Maharani melakukan kunjungan kerja ke Meksiko. Di sana, Puan Maharani mengunjungi sekolah Indonesia Meksiko (La Escuela Republica de Indonesia) di Tacuba, Mexico City.
Dengan berdirinya Escuela de la Republica de Indonesia di Itzapalapa dan Colegio Indonesia di Coacalco dan Sekolah Dasar Republik Meksiko yang berada di Kebayoran Baru, Jakarta, menurutnya dapat menjadi bukti nyata tanda persahabatan kedua negara.
Puan sempat menghadiahkan buku Cerita Rakyat dan buku tentang Indonesia sebanyak 120 buku untuk dibagikan kepada tiga sekolah Indonesia yang ada di Meksiko.
“Kami berharap sekolah ini mampu menjadi gudang informasi para siswa yang memiliki rasa ingin tahu tentang Indonesia,” ujar Puan.
Selain itu, Puan Maharani juga meresmikan patung Soekarno di Mexico City. Keberadaan patung ini diharapkan menjadi simbol sekaligus pengingat warga kedua negara bahwa Indonesia dan Meksiko memiliki jejak sejarah yang kuat dan hubungan yang erat di segala bidang.
“Keberadaan patung Soekarno bagi Bangsa Indonesia merupakan sebuah penghormatan tertinggi dari rakyat Meksiko kepada kami pada umumnya dan keluarga besar Presiden Soekarno pada khususnya,” ujar Puan.
Menurutnya, kehadiran Patung Soekarno di Mexico City diharapkan akan menjadi simbol sekaligus pengingat warga kedua negara bahwa Indonesia dan Meksiko memiliki jejak sejarah yang kuat dan hubungan yang erat di segala bidang.
“Ke depan, kami akan berkomitmen untuk terus memelihara dan meningkatkan hubungan baik ini melalui kerja sama yang lebih intensif khususnya dalam hal pemajuan pendidikan dan kebudayaan,” imbuh dia.
“Dalam satu-dua hari ini Ibu Menko kembali ke Indonesia,” kata Kepala Bagian Humas Kemenko PMK, Danang A Ichwan, Sabtu (28/9/2019).
Puan Maharani terpilih sebagai anggota DPR periode 2019-2024. Puan Maharani yang maju dari PDIP dapil Jawa Tengah V berhasil meraup 404.034 suara.
Selain Puan Maharani, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly juga terpilih menjadi anggota DPR. Laoly sudah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya dengan mengirimkan surat ke Presiden Jokowi. Permohonan pengunduran diri ini terhitung pada 1 Oktober, bertepatan dengan pelantikan anggota baru DPR.(VAN)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Gerindra mengkritik penangkapan Ananda Badudu dan Dandhy Dwi Laksono oleh polisi. Menurut Gerindra, apa yang mereka sampaikan soal masalah hukum di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama kampanye benar terjadi.
“Ini kan sudah kami bilang sejak dulu, sejak zaman kampanye bahwa hukum di zaman Pak Jokowi terkesan tumpul ke pendukung beliau. Tapi terindikasi tajam kepada orang yang mengkritisi beliau. Itu sudah jadi rahasia umum nggak ada yang baru,” kata Wasekjen Gerindra Andre Rosiade, Sabtu (28/9/2019).
Dia kemudian mencontohkan sejumlah orang yang disebutnya sebagai pendukung Jokowi dan sudah berulang kali dilaporkan ke polisi namun tak diproses. Andre juga menyinggung cuitan Denny Siregar soal ambulans yang disebutnya sebagai fitnah namun tak diproses polisi.
“Bisa lihat itu Emanuel Ebenezer aman-aman saja dilaporin berkali-kali. Ade Armando juga, tapi kalau kita bilang begitu di zaman Pemilu dibilang hoax. Nah, sekarang baru orang ngeh, benar ternyata. Memang ada indikasi yang kritis terharap pemerintah begitu cepat diproses tapi yang pro pemerintah, contoh lah yang paling hits sekarang Denny Siregar. Membikin isu, fitnah yang luar biasa terhadap medis, ada tidak tindakan polisi? Itu contohnya, kan itu buzzer pendukung Jokowi,” ucapnya.
Sebelumnya, Dandhy, yang juga sutradara film dokumenter ‘Sexy Killers’, selama ini aktif menyuarakan berita-berita soal Papua.
Dandhy diamankan polisi di kediamannya di Pondok Gede, Bekasi, pada Kamis (26/9) pukul 23.00 WIB. Istri Dandhy, Irna Gustiawati, membenarkan kabar penangkapan tersebut.
Dandhy kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan UU ITE. Namun Dandhy tak ditahan dan sudah dilepaskan pada dini hari tadi.
Selain menangkap Dandhy, polisi menangkap Ananda Badudu. Ananda sebelumnya dijemput Polda Metro Jaya pada subuh ini. Ananda sempat menyampaikan pesan mengenai alasan dia ditangkap.
“Saya dijemput polda karena mentransfer sejumlah dana pada mahasiswa,” kata Ananda lewat akun Twitter-nya, @anandabadudu, pada pukul 04.34 WIB, Jumat (27/9).
Ananda kemudian dilepaskan sekitar pukul 11.00 WIB tadi setelah diperiksa selama beberapa jam. Ananda dilepaskan dengan status saksi.(NOV)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Ketua MPR Zulkifli Hasan mengucapkan terima kasih kepada lembaga negara yang telah mendukung kinerja MPR masa jabatan 2014-2019. Zulkifli menyampaikan terima kasih secara khusus kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Lembaga-lembaga negara, khususnya kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Ir H Joko Widodo yang selalu menyatakan kesediaannya untuk menghadiri sidang tahunan MPR sehingga menjadi konvensi ketatanegaraan yang perlu terus dipertahankan,” kata Zulkifli di ruang sidang paripurna I, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/9/2019).
“Lima tahun berturut-turut beliau hadir, oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Jokowi,” imbuhnya.
Zulkifli juga menyampaikan permohonan maaf kepada rakyat Indonesia. Ia meminta maaf jika kinerja MPR 2014-2019 dinilai belum maksimal.
“Kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia apabila selama masa jabatan 2014-2019 kami selaku pimpinan MPR belum dapat melaksanakan tugas dengan baik atau dinilai masih ada hal yang belum dilaksanakan sebagaimana diamanahkan oleh rakyat dan bangsa Indonesia,” ujarnya.
Selain itu, Zulkifli juga mengucapkan selamat kepada anggota MPR yang nanti akan menjabat pada periode 2019-2024. Ia berharap anggota MPR dapat menjalankan tugas dengan baik.
“Kepada anggota MPR yang baru yang akan mengucapkan sumpah janji pada tanggal 1 Oktober mendatang, kami mengucapkan selamat datang dan kiranya dapat terus meningkatkan kualitas pelaksanaan wewenang dan tugas konstitusionalnya, serta dapat menuntaskan rekomendasi MPR masa jabatan 2014-2019,” tuturnya.
Tak ketinggalan, Zul pun menutup sidang terakhir MPR masa jabatan 2014-2019 dengan dua buah pantun.
Hidup damai di bawah NKRI
Aman sentosa dalam kebhinnekaan
Kami mohon undur diri
Silap dan salah mohon dimaafkan
Gelora bangsa di dalam dada
Tersalurkan melalui demokrasi
MPR RI akan selalu ada
Mengawal Pancasila dan konstitusi
(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Korban tewas akibat gempa yang terjadi di Ambon, Maluku, terus bertambah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut jumlah korban jiwa akibat gempa ini sebanyak 23 orang.
“Korban meninggal tertinggi diidentifikasi di Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 14 orang. BPBD Provinsi Maluku mencatat pada Kamis (26/9), pukul 21.53 WIT, total korban meninggal sebanyak 23 orang,” kata Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB, Agus Wibowo, Jumat (27/9/2019).
Selain itu, belasan ribu warga masih mengungsi akibat gempa. Agus menyebut warga mengungsi sebagai antisipasi gempa susulan yang bisa merusak tempat tinggal mereka.
“Sekitar 15.000 warga masih mengungsi pascagempa dan dikarenakan karena rumah mereka yang rusak dan mengantisipasi gempa susulan yang membahayakan bangunan tempat tinggal,” ucapnya.
Agus mengatakan ada ratusan korban luka yang tersebar di beberapa lokasi. Antara lain, 100 orang di Desa Liang, 5 di Ambon, dan 1 di Desa Waisama.
Kepala BNPB Doni Monardo, didampingi Gubernur Maluku Murad Ismail, sudah mengunjungi lokasi yang terdampak gempa di Ambon. Doni memastikan penanganan darurat berjalan baik.
Sebelumnya, BMKG menyebut terjadi 66 kali gempa susulan seusai gempa magnitudo 6,5 di Ambon. Dari puluhan gempa susulan, ada empat guncangan yang signifikan.
“Hasil monitoring BMKG terhadap gempa Kairatu berkekuatan M 6,5 menunjukkan telah terjadi 66 kali aktivitas gempa bumi susulan (aftershocks) dengan magnitudo terbesar M 5,6 dan terkecil M 3,0,” kata Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, kepada wartawan, Kamis (26/9).
Data terkait gempa susulan ini didapat per pukul 12.30 WIB, Kamis (26/9). Sejumlah bangunan pun rusak akibat getaran gempa.(MAD)