JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali masuk di deretan ‘Top 50’ dalam daftar 500 muslim paling berpengaruh di dunia. Selain Jokowi, sejumlah nama lain dari Indonesia turut masuk dalam daftar tersebut.

Penyelenggara daftar 500 tokoh muslim berpengaruh di dunia itu yaitu Pusat Studi Strategi Islam Kerajaan (The Royal Islamic Strategic Studies Centre/RISSC). RISSC merupakan lembaga riset independen yang terafiliasi dengan Institut Aal Al Bayt Kerajaan untuk Pemikiran Islam, yang berkedudukan di Amman, Yordania.

Buku The Muslim 500: The World’s 500 Most Influental Muslims 2020, didapat dari situs resmi The Muslim 500. RISCC menyatakan pemilihan orang dalam publikasi daftar 500 tokoh muslim berpengaruh ini bukan berarti dalam rangka mendukung pandangan mereka. RISCC hanya mengukur sejauh mana pengaruh dari orang-orang tersebut.

Pengaruhnya disebut bisa datang dari seorang cendikiawan yang secara langsung berbicara mengenai masalah keumatan dan mempengaruhi keyakinan, gagasan dan perilaku. Bisa juga datang dari penguasa yang membentuk faktor-faktor sosial ekonomi atau dari para seniman yang membentuk budaya populer.

Publikasi ini memilih tokoh Muslim dari berbagai kategori, yaitu keilmuwan, politik, administrasi urusan agama, penceramah dan pembimbing spritual, filantropi, isu-isu sosial, bisnis, sains dan teknologi, seni dan budaya, qari Alquran, selebriti dan bintan olahraga serta ekstrimis.

Tokoh muslim berpengaruh yang berada di urutan pertama adalah Syekh Muhammad Taqi Usmani. Disusul di posisi kedua oleh Ayatollah Haji Sayyid Ali Khamenei.

Sementara itu, Raja Salman bin Abdul-Aziz Al-Saud berada di urutan keempat dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berada di posisi enam.

Sedangkan Presiden Indonesia Jokowi menempati urutan ke-13. Dalam daftar 500 Muslim Dunia Paling Berpengaruh Tahun 2019, Jokowi berada di urutan ke-16. Itu artinya Jokowi naik tiga peringkat pada 2020.

Nama lain dari Indonesia yang masuk dalam daftar 50 muslim berpengaruh yakni Ketum PBNU Said Aqil Siradj di posisi 19. Selain itu, Habib Luthfi bin Yahya berada di urutan 33.

Selain itu, RISCC juga membagi para tokoh itu ke dalam beberapa kategori yakni penguasa dan politikus, cendikiawan dan penceramah serta isu-isu sosial, seni, budaya dan olahraga.

Untuk kategori penguasa dan politikus, posisi pertama diisi oleh Ayatollah Haji Sayyid Ali Khamenei. Sedangkan Jokowi berada di urutan sembilan.

Untuk kategori cendikiawan dan penceramah, Said Aqil menempati urutan delapan. Mantan Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin juga masuk daftar tersebut, yakni di urutan 33.

Untuk kategori terakhir, pesepakbola Moh Salah hingga Salman Khan masuk sebagai tokoh berpengaruh. Selain itu, ada juga nama Khabib Nurmagedov.

Berikut Daftar 50 Muslim Berpengaruh di Dunia:

1. Syekh Muhammad Taqi Usmani
2. Grand Ayatollah Sayyid Ali Khamenei
3. Syekh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan
4. Raja Salman bin Abdul-Aziz Al-Saud
5. Raja Abdullah II Ibn Al-Hussein
6. Presiden Recep Tayyip Erdogan
7. Raja Mohammed VI King of Morocco
8. Grand Ayatollah Sayyid Ali Hussein
9. Syekh Al-Habib Umar bin Hafiz
10. Sultan Qaboos bin Sa’id Al-Sa’id
11. Syekh Salman Al-Ouda
12. Syekh Tamim bin Hamid Al-Thani
13. Presiden Joko Widodo
14. Syekh Dr Ahmad Muhammad Al-Tayyeb
15. Syekh Abdullah bin Bayyah
16. Imran Khan
17. Presiden Muhammadu Buhari
18. Syekh Ali Gomaa
19. KH Said Aqil Siradj
20. Syekh As-Sultan Muhammadu Sa’adu Abubakar III
21. Seyyed Hasan Nasrallah
22. Syekh Habib ‘Ali Zain Al Abideen Al-Jifri
23. Syekh Hamza Yusuf Hanson
24. Muhammad bin Salman bin Abdul-Aziz Al-Saud
25. Syekh Ahmad Tijani bin Ali Cisse
26. Syekh Abdul-Aziz ibn Abdullah Aal Al-Sheikh
27. Syekh Munira Qubeysi
28. Maulana Mahmood Madani
29. Syekh Mustafa Hosny
30. Syekh Usama Al-Sayyid Al-Azhari
31. Shah Karim Al-Hussayni The Aga Khan IV
32. Syekh Yusuf Al-Qaradawi
33. Habib Luthfi bin Yahya
34. Syekh Abdul-Malik Al-Houthi
35. Syekh Mahmud Effendi
36. Maulana Tariq Jameel
37. Syekh Moez Masoud
38. Presiden Halimah Yacob
39. Syekh Rached Ghannouchi
40. Syekh Muhammad Al-Yaqoubi
41. Seyyed Hossein Nasr
42. Mahathir Mohamad
43. Syekh Uthman Taha
44. Mohammed Salah
45. Syekh Muqtada Sadr
46. Presiden Mahmoud Abbas
47. Dr Aref Ali Nayed
48. Dr Timothy Winter (Sheikh Abdal Hakim Murad)
49. Dr Mohamed Bechari French
50. Maulana Nazur ur-Rahman
(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Di peringatan HUT ke-74 TNI, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu pada periode pertama pemerintahannya. Jokowi menyebut nama Wapres Jusuf Kalla hingga Menko Polhukam Wiranto.

“Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pejabat-pejabat dan perwira tinggi utama yang telah membantu periode kepemimpinan presiden 2014-2019, terima kasih kepada wakil presiden Bapak Haji Jusuf Kalla, terima kasih kepada Menko Polhukam Bapak Tedjo Edhy, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Bapak Wiranto,” kata Jokowi saat menutup sambutan di peringatan HUT ke-74 TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (5/10/2019).

Jokowi juga menyampaikan apresiasi kepada Menhan Ryamizard Ryacudu. Sejumlah mantan Panglima TNI seperti Moeldoko dan Gatot Nurmantyo turut disebut.

“Terima kasih kepada menteri pertahanan Bapak Ryamizard terima kasih kepada Panglima TNI Bapak Moeldoko, Bapak Gatot Nurmantyo dan Bapak Hadi Tjahjanto. Terima kasih kepada KASAD Bapak Mulyono, Bapak Andhika Perkasa. Terima kasih kepada KSAL, Bapak Ade Supandi, Bapak Siwi Sukma Aji dan terima kasih kepada KASAU Ida Bagus Putu Dunia, Bapak Agus Supriatna dan Bapak Yuyu Sutisna,” ujar dia.

Jokowi sebagai panglima tertinggi TNI menyampaikan sejumlah pesan kepada seluruh prajurit. Pertama, TNI Jokowi diminta menyesuaikan dengan pemanfaatan teknologi baru.

“Prajurit TNI masa depan harus mempunyai kemampuan adopsi dan adaptasi teknologi baru serta menjunjung tinggi kemandirian strategis alutsista produk dalam negeri,” ujar dia.

TNI juga diminta untuk meninggalkan ego sektoral. TNI, kata Jokowi, harus mampu bekerja sama dengan kementerian dan lembaga.

“Kedua prajurit TNI tidak boleh lagi terjebak dalam ego matra, TNI harus mampu bersinergi dengan kementerian dan lembaga seperti Polri BNPT, BNPB dan Bakamla. Prajurit TNI wajib menjaga kemananggulan TNI bersama rakyat, melalui operasi bakti dan program tentara manunggal membangun desa,” ujar dia.(DAB)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
10 pimpinan MPR dan 5 pimpinan DPR telah terpilih dan telah diambil sumpah jabatan untuk bekerja selama 5 tahun ke depan. Mayoritas pimpinan DPR dan MPR diisi oleh partai koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin, yakni PDIP, Golkar, NasDem, PKB, dan PPP.

Pengamat politik Hendro Satrio menilai komposisi pimpinan DPR dan MPR ini bisa bekerja lebih baik dibanding sebelumnya. Apa alasannya?

“Menurut saya, dengan komposisi sekarang, DPR atau MPR, DPR terutama bisa lebih produktif dibandingkan dengan sebelumnya. DPR sebelumnya kan ada persaingan awal, ada persaingan antara koalisi merah putih dan koalisi Indonesia hebat, terus kemudian terjadi pergantian ketua DPR sampai 3 kali, ada 4 ketua DPR saat itu. Nah, sekarang kan nggak ada seperti itu, jadi harusnya DPR bisa menghasilkan legislasi yang banyak, lebih banyak dari yang sebelumnya,” kata Hendro saat dihubungi, Sabtu (5/10/2019).

Hendri mengakui terbentuknya formasi ini memang akan menimbulkan sejumlah pertanyaan di masyarakat terkait usulan kebijakan pemerintah dan DPR, mengingat kemungkinan besar tak ada lagi yang mengkritisi kinerja pemerintah. Namun, Hendri yakin aktivis hingga mahasiswa di Indonesia pasti akan bersuara jika ada yang salah dalam pemerintahan.

“Masih ada akademisi kan, masih ada mahasiswa, masih ada aktivis, LSM, dan mayarakat lainnya. Jadi, dengan posisi sekarang ini, harusnya DPR bisa produktif, dan lebih baik sebelumnya, ini situasinya enak banget, mustinya lebih bisa produktif dan berkarya,” katanya.

Sementara itu, pengamat politik dari CSIS Arya Fernandes menilai koalisi gemuk dari partai koalisi Jokowi tak menjamin program pemerintah dapat diloloskan DPR. Arya menganalisis itu dari besaran RUU yang diusulkan pemerintah di tahun 2015-2019. Menurutnya, dalam tahun itu pimpinan parlemen juga dikuasai oleh koalisi Jokowi-Ma’ruf namun tidak menjamin usulan pemerintah diloloskan.

“Dari data prolegnas 2015-2019, pemerintah mengusulkan 52 RUU, dari 52 RUU yang diusulkan oleh pemerintah, sampai sebulan sebelum masa jabatan DPR berakhir, hanya 6 RUU yang disahkan dari 52. Padahal, koalisi pemerintah dominan di DPR. Logikanya, dengan dukungan yang besar proposal kebijakan pemerintah melalui RUU akan mudah diloloskan, nyatanya tidak,” jelas Arya.

Menurut Arya, lobi-lobi antara pemerintah dengan DPR juga menjadi salah satu nilai untuk DPR mendukung kebijakan itu atau tidak. Ia juga mengingatkan tugas penting untuk anggota DPR periode ini, yaitu mendorong Presiden untuk mendorong penerbitan Perppu dan pengusulan GBHN.

“Ujian pertama adalah soal Perrpu, dan bagaimana Presiden menahan keinginan partai-partai untuk mengembalikan GBHN model lama. Bila presiden jadi menerbitkan Perppu, apakah presiden mampu meyakinkan koalisi untuk menerima Perppu tersebut? Itu jadi ujian pertama soliditas. Yang kedua, soal GBHN apakah presiden bisa menahan keingginan anggota koalisinya untuk tidak jadi mengusulkan GBHN baru?’ pungkasnya.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Sejumlah tokoh nasional dari eks menteri, mantan pimpinan KPK, hingga seniman berkumpul mendiskusikan Perppu KPK. Presiden Jokowi didukung menerbitkan Perppu KPK.

Para tokoh yang hadir yakni mantan Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim, mantan pimpinan KPK Taufiequrachman Ruki, akademisi Mochtar Pabottingi, hingga rohaniawan Romo Franz Magnis Suseno.

“RUU KPK akan memberikan kekosongan hukum,” kata Ruki dalam jumpa pers di Galeri Cemara, Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2019).

Ruki mendorong Presiden Jokowi segera mengeluarkan Perppu KPK. “Saya mendukung presiden mengeluarkan Perppu untuk merevisi UU KPK. Pemberantasan KPK ini tidak akan bisa tanpa ada strong commitment,” ujar Ruki.

“Menyarankan Bapak Presiden keluarkan deh. Saya siap memberikan masukan,” imbuhnya.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
DPR menggelar rapat siang ini. Rapat mengagendakan pembahasan pembagian ruang kerja dan rumah dinas.

Rapat digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/10/2019). Rapat dimulai sekitar pukul 14.42 WIB.

Pantauan di lokasi, hadir Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Azis Syamsuddin. Beberapa anggota fraksi DPR juga hadir.

“Soal ruang kerja dan rumah jabatan,” kata anggota F-PPP Achmad Baidowi (Awiek) saat diwawancara sebelum rapat.

Rapat saat ini berlangsung tertutup. Awak media tidak diperbolehkan meliput.

Diketahui jumlah anggota DPR 2019-2024 mengalami penambahan 15 orang. Saat ini jumlah anggota DPR 575, sementara sebelumnya 560.(MAD)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin membantah anggapan pemerintah memelihara buzzer politik. Dia menilai justru pemerintahlah yang kerap terpojok dan di-bully oleh para buzzer.

“Buzzer politik itu yang lebih banyak difitnah adalah pemerintah, yang lebih banyak terpojok dan di-bully itu adalah pemerintah, jadi jangan juga memutarbalikkan fakta, tidak ada satu kekuatan politik di dunia mana pun yang tidak menggunakan media sosial,” ujar Ngabalin dalam acara diskusi di Hotel Mandarin Oriental, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2019).

Lagi pula, menurut Ngabalin, pemerintah tidak bisa mengorganisir lembaga dil luar pemerintah. Dia mengklaim pemerintah tidak pernah memelihara buzzer politik. Jika ada media sosial yang mendukung pemerintah, dia menilai itu merupakan inisiatif pribadi.

“Sampai hari ini kan kalau ada orang yang kemudian memberikan dukungan kepada pemerintah, yang pasti tidak mungkin pemerintah mengorganisir, tidak mungkin, lembaga pemerintah bagaimana mungkin bisa mengorganisir lembaga di luar pemerintah. Dia punya departemen, penerangan, ada badan sandi siber negara, ya kan,” ucapnya.

Lebih lanjut, Ngabalin tak mempermasalahkan buzzer pro-pemerintah. Menurutnya, hal itu bisa dikatakan bentuk dukungan masyarakat kepada pemerintah.

“Ya itu yang saya bilang, kan tidak ada salahnya kalau ada orang yang memberitakan dukungan kepada presiden Jokowi sebagai pemerintah. Ada program pemerintah, kemudian ada masyarakat yang membuat medsos, Twitter atau Instagram, lalu memberikan dukungan kepada pemerintah, di mana salahnya? tidak ada salahnya,” tutur Ngabalin.

“Kecuali pemerintah mengorganisir kan tidak ada, pemerintah tidak mengorganisir, jadi no problem,” sambungnya.

Menurut Ngabalin, pemerintah harus menertibkan buzzer politik. Apalagi buzzer yang bersifat negatif dan hanya menyebar hoax atau hujatan.

“Negara harus menertibkan, harus, tidak bisa tidak, karena negara memiliki kekuasaan untuk bisa menertibkan keamanan dalam negeri, kalau tidak kan bisa bubar, itu coba lihat berita hoax orang jadi bunuh-bunuhan, orang jadi membakar, berita hoax orang jadi terbantai, maka negara haris hadir untuk bisa mengatur,” sebut Ngabalin.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menilai buzzer perlu ditertibkan karena pemilu sudah selesai. Ia juga menepis anggapan bahwa buzzer di media sosial yang pro-pemerintah ‘dikomandani’ kantornya.

Juru bicara eks capres Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan Ketum Gerindra itu tak mengorganisasi buzzer di media sosial. Dari pernyataan Moeldoko, Dahnil berpendapat justru kubu petahana Presiden Jokowi-lah yang mengorganisir buzzer.

“Justru statement Pak Moel itu menerangkan ada pengorganisiran buzzer oleh pihak sana. Jadi, silakan ditertibkan saja Pak Moel,” ungkap Dahnil, Kamis (3/10).(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Wakil Presiden (Wapres) terpilih Ma’ruf Amin mendatangi Istana Wakil Presiden. Ma’ruf datang untuk bertemu dengan Wapres Jusuf Kalla.

“Wapres terpilih KH Ma’ruf Amin tiba di Istana Wapres pukul 11.32 WIB langsung disambut Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar untuk diantar masuk ke dalam Istana,” kata Jubir Wapres RI Husain Abdullah, Jumat (4/10/2019).

JK kemudian menyambut Ma’ruf di dalam Istana. Keduanya sempat berbincang dan kemudian dilanjutkan salat Jumat berjemaah di Masjid Baiturrahman yang ada dalam kompleks Istana.

“Usai Jumatan, Wapres Jusuf Kalla mengajak untuk santap siang bersama di Istana,” ucap Husain.

Belum diketahui apa yang dibahas keduanya. Pasangan Jokowi-Ma’ruf rencananya dilantik sebagai presiden dan wapres pada 20 Oktober 2019.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Ketua MPR dan Para Wakil Ketua MPR baru periode 2019-2024 telah terpilih secara aklamasi pada Sidang Paripurna MPR RI. Anggota Fraksi Golkar MPR Agun Gunanjar Sudarsa mengungkapkan bahwa pimpinan MPR baru ini membawa harapan rakyat. Banyak tugas-tugas yang diamanahkan UU kepada Pimpinan dan para anggota MPR baru. Tugas itu yang mesti disempurnakan dan diselesaikan, antara lain soal rekomendasi dan sosialisasi Empat Pilar MPR.

“Saya harap apa yang menjadi rekomendasi MPR periode sebelumnya bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya dalam bentuk melakukan kajian yang mesti banyak melibatkan publik yang memiliki kompetensi termasuk melakukan sosialisasi terutama pemantapan tentang ideologi Pancasila,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (4/10/2019).

Terkait Sosialisasi Empat Pilar yang telah lama digaungkan MPR, Agun mengingatkan agar metode-metode dan model-model sosialisasi lebih inovatif, sesuai dengan kebutuhan target sosialisasi terutama kepada generasi muda Indonesia mulai dari anak usia TK dan Paud sampai ke perguruan tinggi.

“Ini harus bener-benar menjadi perhatian, sebab sosialisasi dengan menyasar kepada anak-anak usia dini hingga mahasiswa diharapkan akan membentengi mereka dari paham-paham negatif seperti radikalisme dan lain-lain yang keluar dari kultur budaya bangsa Indonesia,” katanya.

Selain itu, Agun berharap juga agar capaian tujuan penyelenggaraan sosialisasi maksimal. Menurutnya, pimpinan MPR perlu mendorong pemaksimalan capaian dengan melakukan kerja sama dengan lembaga lain seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

“Pada akhirnya, saya sangat meyakini dengan komposisi kepemimpinan MPR yang Paripurna yang semua fraksi memiliki unsur pimpinan, saya rasa akan bisa berbagi tugas dengan baik antar-pimpinan atau antara pimpinan dan anggota sehingga tugas-tugas yang diamanahkan negara kepada pimpinan, anggota serta alat-alat kelengkapannya seperti badan kajian, badan sosialisasi, badan anggaran termasuk Komisi kajian ketatanegaraan bisa lebih maksimal, saya optimis,” tegasnya.

Di kesempatan yang sama, anggota Fraksi PKS MPR Hermanto menyampaikan apresiasinya bahwa pemilihan Pimpinan MPR berlangsung secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

“Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila terimplementasi dengan baik selain itu juga menunjukkan jati diri sebenarnya bangsa Indonesia,” katanya.

Dikatakan Hermanto, awal yang sudah bagus tersebut tentunya mesti di lanjutkan dengan kinerja-kinerja yang bagus pula. “Ke depan kita bisa berharap kepemimpinan MPR yang sekarang ini bisa mewujudkan cita-cita rakyat Indonesia menuju Indonesia sejahtera,” ujarnya.

Terkait penyelenggaraan Sosialisasi Empat Pilar MPR, menurut Hermanto,tugas MPR tersebut sangat penting dari sisi kontinuitas serta kualitas. Namun, memang ada beberapa keterbatasan MPR dalam pelaksanaannya sehingga ke depan, MPR bisa melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga lain untuk bisa mengoptimalkan sosialisasi sehingga bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali.

“Saya berharap kepemimpinan MPR sekarang ini terus menjaga kekompakan tetap bermusyawarah, tetap bermufakat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dan NKRI,” tandasnya.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin sidang kabinet paripurna yang terakhir di periode 2014-2019. Jokowi menyampaikan terima kasih ke jajaran Kabinet Kerja karena membantu mengimplementasikan visi-misinya.

“Saya ingin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua menteri, semua kepala lembaga atas kerja kerasnya selama lima tahun ini dalam membantu saya dan Bapak (wapres) Jusuf Kalla dalam menjalankan visi dan program-program prioritas kita bersama,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2019).

Jokowi mengingatkan kembali ke jajarannya bahwa tidak ada visi-misi menteri. Yang ada hanya visi-misi presiden dan wakil presiden.

“Saya ingat bahwa di awal pembentukan kabinet kerja saya menyampaikan bahwa tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden, wakil presiden agar semuanya kita betul-betul berada dalam satu visi, satu tujuan, dan satu jalur,” kata Jokowi.

Sidang kabinet paripurna kali ini mengagendakan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 dan implementasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2020. Jokowi menyebut, masih ada pekerjaan rumah bagi pemerintah selama periode ini.

“Kita lihat dalam lima tahun ini telah banyak yang kita kerjakan dengan berbagai keterbatasan-keterbatasan yang ada. Dan juga masih banyak pekerjaan-pekerjaan rumah yang belum bisa kita selesaikan,” ujar Jokowi.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Usulan penerbitan Perppu KPK oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditolak Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Sebab, bisa jadi Perppu itu bisa berujung impeachment atau pemakzulan jadi risikonya.

Berdasarkan UUD 1945 yang dikutip, Kamis (3/10/2019), syarat pemakzulan Presiden/Wapres diatur secara ketat. Pemakzulan hanya bisa dilakukan bila presiden:

1. Pengkhianatan terhadap negara.
2. Korupsi.
3. Penyuapan.
4. Tindak pidana berat lainnya.
5. Perbuatan tercela.
6. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 7A selengkapnya berbunyi:

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dari 6 syarat pemakzulan di atas, menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva, langkah paling mudah menuju pelengseran presiden adalah terkait ‘perbuatan tercela’.

“Sedikit peluang yang memberi jalan mudah bagi pemakzulan Presiden Indonesia adalah adanya perbuatan tercela yang dapat dimaknai secara multitafsir dan sangat tergantung pada pemahaman dan penafsiran para politisi di DPR dan MPR,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva dalam buku karyanya yang berjudul Impeachment Presiden yang dikutip, Kamis (3/10/2019).

Menurut Hamdan, perbuatan tercela menjadi syarat paling mudah dibandingkan dengan syarat lain dalam memakzulkan presiden. Sebab, UUD 1945 tidak memberikan batasan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan ‘tindak pidana berat lainnya dan perbuatan tercela’. Dalam UU MK, perbuatan tercela hanya memberikan petunjuk yaitu perbuatan yang dapat merendahkan martabat presiden.

“Dengan demikian persoalannya adalah sampai sejauh manakah lingkuh dan batasan perbuatan tercela? Apalah diserahkan pada permainan politik di parlemen?” ujar Hamdan melontarkan diskursus.

Namun permainan politik di parlemen itu akan diuji oleh MK. Apakah berdasar konstitusi atau tidak. Jika tidak maka MK harus menyatakan pendapat DPR tidak benar. Batasannya, menurut alumnus Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar itu, tolak ukur perbuatan tercela adalah perbuatan yang melanggar hukum. Namun menjadi pertanyaan apakah pelanggaran hukum itu berarti melanggar UU semata atau ada tolak ukur lain.

“Misalnya pelanggaran sumpah jabatan presiden, pelanggaran UUD, pelanggaran UU lainnya yang tidak merupakan tindak pidana serta pelanggaran norma moral, norma agama dan lainnya,” ujar Hamdan.

Untuk menjawab hal itu, maka perlu dicari asal-usul munculnya kalimat ‘perbuatan tercela’ itu. Sehingga, Hamdan menarik kesimpulan, perbuatan tercela itu tidak hanya perbuatan yang diancam pidana kurang dari lima tahun penjara saja.

“Akan tetap bertentangan dengan norma agama, norma moral, norma adat serta pelanggaran konstitusi dan pelanggaran hukum lainnya yang merendahkan martabat presiden,” ucap hakim konstitusi periode 2010-2015 itu.(DON)