JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) mendapatkan penghormatan dari tim pengawalan TNI AU menjelang purna tugas. Ucapan penghormatan itu disampaikan dari dalam kokpit jet F-16 TNI AU Fighting Falcon.

Dicek dari akun Twitter resmi @_TNIAU, Jumat (11/10/2019), ucapan penghormatan itu disampaikan Letkol Pnb Agus Dwi Aryanto dari Skadron Udara 3 Wing 3 Lanud Iswahjudi Madiun. Pengawalan itu terjadi pada Kamis, 10 Oktober, kemarin, saat Wapres JK melakukan perjalanan dinas dari Lanud Adisutjipto di Yogyakarta ke Lanud Halim Perdanakusuma di Jakarta.

“Pengawalan VVIP Indonesia-2 oleh pesawat F16 Fighting Falcon #TNIAU dari Skadron Udara 3 Wing 3 Lanud Iswahjudi Madiun. Penghormatan kepada Wapres @Pak_JK yang akan purna bakti pada 20 Oktober 2019 mendatang. Terima kasih Puang Ucu’🙏 👤 #jauhdilangitdekatdihati #Airmin,” berikut cuitan @_TNIAU yang menyertakan pula video pengawalan tersebut.

“Yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia beserta rombongan. Kami, Dragon Flight, dua F16 Fighting Falcon dengan bangga mengawal penerbangan Indonesia-2. Atas nama keluarga besar Lanud Iswahjudi, kami mengucapkan terima kasih atas kepemimpinan Bapak selama menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Semoga senantiasa dikaruniai kesehatan dan keselamatan, Aamiin,” ucap Letkol Pnb Agus.

Terdengar pula setelahnya balasan ucapan dari JK. Dia menyampaikan ucapan terima kasih atas pengabdian TNI AU selama ini.

“Ya saya Jusuf Kalla di sini, wakil presiden, saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan juga tentu pengabdian Anda dan juga hari ini saya berbangga untuk dikawal oleh Anda semua dan saya yakin kekuatan kita negara kita terjaga dengan semua di sini dan terima kasih atas pengawalan hari ini,” kata JK.(VAN)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbicara soal peluang putra-putri Papua menduduki jabatan menteri di kabinet periode 2019-2024. Jokowi memastikan akan ada perwakilan dari Papua di kabinetnya.

“Saya pastikan ada. Saya pastikan ada,” kata Jokowi menjawab pertanyaan apakah ada masyarakat Papua yang masuk kabinet, seperti Yohana Yembise, yang menjabat Menteri PPPA 2014-2019, Jumat (11/10/2019).

Ditanya berapa orang masyarakat Papua yang bakal menduduki kursi menteri, Jokowi belum bisa memastikannya. Namun Jokowi menyebut penyusunan kabinetnya sudah rampung.

Jokowi tak memerinci kapan dirinya mengumumkan susunan kabinet periode 2019-2024. Namun dia mengatakan ada peluang pengumuman itu dilakukan tepat di hari pelantikannya, yakni 20 Oktober 2019.

“Mungkin bisa di hari yang sama dengan pelantikan, mungkin sehari setelah pelantikan. Insyaallah semua akan kita siapkan,” sebut Jokowi.

Namun Jokowi mengatakan bisa juga formasi kabinet itu berubah di detik-detik terakhir. Untuk diketahui, Jokowi baru saja bertemu presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana kemarin.

“Ya mungkin ada pertimbangan masih bisa. Iya (setelah bertemu SBY),” ucap Jokowi.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Mahasiswa berencana menggelar aksi unjuk rasa pada hari pelantikan presiden-wakil presiden terpilih 2019-2024. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengajak mahasiswa agar menjaga kondusivitas negeri di hari pelantikan.

“Alangkah baiknya ikut bersama-sama menjaga kondusivitas, ikut bersama-sama menjaga marwah dan kehormatan negara Republik Indonesia pada pelantikan kepala negaranya,” kata Dasco di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/10/2019).

Menurut Dasco, mahasiswa seharusnya mampu menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Ia juga mempertanyakan tuntutan aksi yang akan digelar pada 20 Oktober 2019 itu.

“Saya juga belum tahu, apa namanya substantif demonya itu soal apa. Karena kalau soal UU sudah selesai,” tuturnya.

Sebelumnya BEM SI sudah mengagendakan turun ke jalan di hari pelantikan Jokowi pada Minggu, 20 Oktober nanti. Poin-poin yang dituntut nanti masih sama dengan demonstrasi beberapa waktu lalu, salah satunya tentang Revisi UU KPK.

“Kalau kemarin kita sudah konsolidasi juga di Kalimantan. Dan hasilnya, kita mengawal pelantikan presiden. Kita aksi di pelantikan. Tidak ada bahasan di tanggal 14 Oktober. Kita akan tetap tuntut presiden sama seperti tuntutan sebelumnya, salah satunya menerbitkan Perppu KPK juga,” ujar Koordinator BEM SI Wilayah Se-Jabodetabek Banten, Muhammad Abdul Basit.(NOV)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Perwakikan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melaporkan pergantian ketua umum. Letjen (Purn) Rais Abin akan diganti Letjen (Purn) Syaiful Sulun di posisi ketum.

“Tadi Pak Rais menyampaikan kepada Presiden, bahwa beliau sebagai ketua umum LVRI sudah siap menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada Pak Syaiful. Akan dikukuhkan kepada mukernas yang akan dilaksanakan hari ini,” ujar Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita yang mendampingi LVRI di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2019).

Musyawarah kerja nasional (Mukernas) LVRI akan digelar hari ini untuk pergantian estafet kepemimpinan. Agus menyebut Jokowi menyetujui nama ketum LVRI yang baru.

“Akan dikukuhkan kepada mukernas yang akan dilaksanakan hari ini. Itu karena biar gimana pun, kepentingan dari itu berdasarkan kepres. Dari Bapak Presiden, Alhamdullilah Bapak Presiden menyetujui memberikan approval,” kata Agus.

Agus menambahkan kementeriannya akan meminta data kepada LVRI untuk program bedah rumah veteran RI.

“Juga tadi disampaikan dari mereka, bedah rumah dari pada veteran. Kami akan minta datanya dari LVRI, Kemensos juga punya program rumah layak huni. Sama dengan bedah rumah. Ini program-program yang akan kerja sama,” ujar Agus.(DAB)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Massa petani yang hendak menggelar demonstrasi di depan Istana terhalang kawat berduri di seberang Kemenko Polhukam. Mereka minta aparat kepolisian membuka kawat berduri dan berjanji tak membuat onar.

Di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pukul 10.15 WIB, Kamis (10/10/2019), massa terlihat bernegosiasi dengan polisi yang berjaga.

“Kami tidak akan membuat onar. Ketika jalan dibuka, massa tidak akan membuat keributan,” ujar orator dari mobil komando.

“Mohon kepada Bapak Polisi supaya diberi jalan,” sambungnya.

Para petani yang hendak berdemo di depan Istana ini awalnya berkumpul di sekitar Patung Kuda. Mereka kemudian berjalan ke Istana tapi terhalang kawat berduri di seberang Kemenko Polhukam.

Massa petani sendiri membawa sejumlah spanduk dan poster berisi aspirasi mereka. Tulisan di poster dan spanduk yang mereka bawa salah satunya ‘Stop intimidasi petani kecil’.

Arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat, baik dari arah Sudirman ke Harmoni maupun sebaliknya, terlihat ditutup. Aparat kepolisian tampak berjaga di sekitar lokasi aksi.(VAN)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Partai Golkar menyayangkan sikap anggota Fraksi PDIP DPR Arteria Dahlan yang menunjuk-nunjuk dan menyebut ekonom Emil Salim sesat. Golkar mengingatkan Arteria untuk berlaku hormat terhadap sesepuh partainya itu.

“Kami sangat menghormati Prof Emil Salim sebagai salah satu sesepuh Partai Golkar. Beliau sudah banyak makan asam garam dalam pemerintahan dan politik. Tentu kita harus menghormati beliau,” ungkap Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Kamis (10/10/2019).

Debat panas antara Arteria Dahlan dan Emil Salim terjadi di acara Mata Najwa episode ‘Ragu-ragu Perpu’ pada Rabu (9/10). Episode itu membahas soal rencana penerbitan Perppu KPK. Dalam salah satu segmen, Arteria dan Emil Salim saling adu argumen. Nada bicara Arteria sempat meninggi hingga menampilkan gestur menunjuk-nujuk Emil Salim. Dia juga menyebut sang profesor sesat.

Ace mengatakan, perdebatan dalam diskusi merupakan hal yang biasa. Namun, perdebatan tersebut dinilainya harus tetap mengedepankan etika.

“Sebaiknya, kita harus mengedepankan etika dalam berdebat dan berdiskusi. Perbedaan pendapat di alam demokrasi itu biasa, tapi kita harus tetap mengedepankan rasa saling menghormati, apalagi terhadap tokoh senior seperti Prof Emil,” jelas Ace.

Anggota DPR ini menyebut, Arteria memiliki hak untuk membela kehormatannya sebagai seorang wakil rakyat. Hanya saja seharusnya cara yang dilakukan Arteria, kata Ace, bisa lebih baik lagi.

“Mas Arteria punya hak untuk membela kehormatan dirinya dan Dewan. Tapi tentu tidak menunjuk-nunjuk Prof Emil dan berkata kasar. Ada cara yang lebih baik jika dalam pandangan Mas Arteria pandangan Prof Emil dinilai kurang sepaham,” tuturnya.

Akibat sikapnya kepada Emil Salim, Arteria Dahlan mendapat banyak kritikan. Bahkan netizen sempat mengedit profil Arteria di Wikipedia. Profil Arteria di Wikipedia sempat diubah dengan menyebut si politikus merupakan orang yang banyak omong alias bacot.

Terkait interaksinya dengan Emil Salim, Arteria telah memberikan penjelasan. Dia hanya ingin membela kehormatan DPR yang menurutnya sudah disinggung Emil Salim.

“Kalau kita kehormatan dan martabat kita diserang ya saya katakan siapapun akan melakukan pembelaan diri. Jadi substansinya yang Mata Najwa itu sayang saya, substansinya bukan lagi substansi yang bicaranya bicara materi muatan tapi bicara sekarang ‘saya begini, saya begini’, lucu itu,” jelas Arteria Dahlan.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Sepuluh pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyepakati pembagian tugas untuk masa kerja 2019-2024. Mereka masing-masing membawahkan satu bidang tugas MPR.

Kesepakatan soal pembagian tugas itu diputuskan dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2019). Rapat digelar tertutup.

“Alhamdulillah MPR mengesampingkan berbagai silang pendapat dan memutuskan dengan mufakat,” kata Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) seusai rapat.

“Kita bersepakat dari 10 ini kita bagi 10 bidang,” imbuh dia.

Berikut ini 10 bidang tugas para pimpinan MPR:

Koordinator Umum: Bambang Soesatyo

Koordinator Bidang Sosialisasi: Ahmad Basarah

Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat: Lestari Moerdijat

Koordinator Bidang Akuntabilitas Kinerja MPR: Arsul Sani

Koordinator Bidang Persidangan MPR: Zulkifli Hasan

Koordinator Bidang Komisi Kajian Ketatanegaraan: Ahmad Muzani

Koordinator Bidang Pengkajian: Syarief Hasan

Koordinator Bidang Hubungan Antar-Lembaga Negara: Jazilul Fawaid

Koordinator Bidang Evaluasi Pelaksanaan Ketetapan MPR: Hidayat Nur Wahid

Koordinator Bidang Penganggaran: Fadel Muhammad

Selain itu, ditetapkan pimpinan untuk tiap badan di MPR. Ada 3 badan di MPR, yaitu Badan Pengkajian MPR, Badan Sosialisasi MPR, dan Badan Penganggaran MPR.

Badan Sosialisasi diketuai Fraksi Gerindra. Dibantu wakil ketua dari NasDem, PKS, PAN, dan kelompok DPD.

Badan Pengkajian diketuai Fraksi PDIP. Dibantu wakil ketua dari Golkar, PPP, Demokrat, dan kelompok DPD.

Badan Penganggaran diketuai Fraksi Golkar. Dibantu wakil ketua dari PKB, Gerindra, PDIP, dan kelompok DPD.
(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Kewenangan audit BPK untuk melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) diminta untuk dihapuskan dengan alasan bisa berpotensi disalahgunakan. Padahal, banyak kasus korupsi bisa dibantu terungkap atas PDTT tersebut.

Gugatan itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Ketidakjelasan instrumen wewenang yang diberikan kepada BPK dalam melaksanakan tugas PDTT, akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan dapat berpotensi disalahgunakan oleh oknum BPK dalam melaksanakan tugasnya,” kata kuasa hukum pemohon, Viktor Santoso, sebagaimana dilansir dalam risalah sidang MK, Rabu (9/10/2019).

Penggugat mengalami perubahan. Dosen Universitas Tarumanagara (Untar) Ahmad Redi dan dosen Universitas Pancasila, M Ilham Hermawan menundurkan diri. Mereka digantikan Ibnu Sina Chandranegara dan Auliya Khasanofa. Adapun mahasiswa yang ikut menggugat adalah Kexia Gaotama.

Mereka menggugat Pasal 6 ayat 3 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Pasal tersebut berbunyi:

Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

“Terhadap permintaan DPR dan DPRD untuk melakukan pemeriksaan lanjutan dengan menggunakan PDTT, tentunya sangat memiliki tendensi politik dan dapat dijadikan sebagai instrumen yang berpotensi disalahgunakan karena tidak adanya kejelasan terkait tentang pelaksanaan PDTT dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 maupun Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2006,” ujar Viktor.

Menurut mereka, PDTT menimbulkan ketidakjelasan makna dan tujuan. Oleh karenanya, tidak memberikan kepastian hukum serta rentan dimanfaatkan oleh kepentingan tertentu untuk dapat menguntungkan oknum tertentu.

“Hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) sebagai salah satu prinsip negara hukum, sebagaimana ditegaskan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945,” ujar Viktor dalam sidang pada Selasa (8/10) kemarin.

Semangat pembentuk undang-undang pada saat itu, kata pemohon, memang untuk melakukan penguatan lembaga dan perluasan kewenangan BPK. Namun tentang penguatan dan perluasan wewenang BPK sama sekali tidak membahas terkait tentang penambahan kewenangan PDTT BPK.

“Terkait tentang pembahasan ruang lingkup, serta keinginan untuk membubarkan BPKP pada saat itu dengan melakukan penggabungan dengan BPK. Selain itu, penguatan terhadap lembaga BPK yang dimaksud pembentuk undang-undang adalah dengan membuat bab tersendiri yang mengatur tentang BPK,” pungkasnya.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Jam pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin, diundur menjadi sore hari. Menanggapi hal tersebut, KPU mengatakan pengunduran jam pelantikan tidak dipermasalahkan asalkan tetap pada 20 Oktober 2019.

“Terkait masalah jam pelantikan diundur, bahkan bila ingin digelar malam hari pun tidak apa-apa, yang penting pada tanggal 20 Oktober,” ujar komisioner KPU Viryan Aziz, Rabu (9/10/2019).

Viryan mengatakan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, presiden dan wakil presiden dilantik oleh MPR. Jadi, menurutnya, hal ini kembali pada kesiapan MPR dalam menggelar pelantikan.

“Sesuai UU 7 Tahun 2017 Pasal 427 dan 428, Presiden dan Wakil Presiden dilantik oleh MPR dalam sidang paripurna MPR. Sehingga bergantung pada kesiapan MPR,” tuturnya.

Sebelumnya, mundurnya jam pelantikan Jokowi-Ma’ruf Amin ini disampaikan Ketua MPR Bambang Soesatyo. Pelantikan yang awalnya dijadwalkan pada pagi hari diundur menjadi sore hari.

“Saya pastikan tanggal 20 Oktober. Kenapa diundur dari jam 10.00 WIB menjadi jam 16.00 WIB, karena kita ingin agar saudara-saudara kita memberi kesempatan bisa beribadah paginya,” kata Bamsoet di rumah dinasnya, Jl Widya Chandra, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2019).

Alasan lain, MPR tidak mau mengganggu masyarakat yang berolahraga dalam car free day. Sebab, nantinya akan ada penutupan jalan protokol untuk dilewati tamu-tamu negara.(DON)