JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membagikan 45 penghargaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) ke kementerian, pemda, dan lembaga negara lainnnya . JK berpesan selalu meningkatkan inovasi.
Penghargaan dibagikan di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2019). JK meminta inovasi ditingkatkan untuk melayani masyarakat.
“Pentingnya inovasi yang memberikan nilai tambah lebih tinggi dan lebih cepat. Memberikan suatu kebaikan. Tadi bicara soal malaria, bagaimana menolong masyarakat sehingga memberantas malaria lebih cepat,” kata JK.
JK mengatakan inovasi yang paling dibutuhkan adalah di bidang perizinan. Menurutnya, masih banyak birokrasi di pemerintahan yang berbelit-belit.
“Jadi inovasi-inovasi itu tentunya penting untuk kita semua daerah terutama dengan izin. Masih banyak daerah yang ‘kalau dipersulit kenapa dipermudah’. Sebenarnya kalau dipermudah tentu daerah akan makmur lebih cepat tentunya dan lebih baik,” jelas JK.
JK juga mengingatkan adanya inovasi dalam bidang teknologi. Dia meminta warga tidak lagi mengandalkan sumber daya alam tapi sumber daya manusia.
“Kalau kita menghasilkan nilai tambah dengan teknologi, maka itu bisa berkembang lebih baik dan lebih tinggi. Jadi yang akan menyelesaikan negeri ini ialah produktivitas,” tuturnya.
Berikut daftar kementerian dan Pemda yang mendapat penghargaan:
A. Kementerian
1. Kementerian Dalam Negeri – Supertajam (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak)
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan – OSS-Q (One Stop Service Quarantine)
3. Kementerian Keuangan – IdS (Internship dan Secondment bagi Pemerintah Daerah)
4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan – PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan)
5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan – Sipongi (Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Web
6. Kementerian Luar Negeri – KBRI KL Jaman Now
7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat – Sibima Konstruksi Sigap (Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri Bidang Konstruksi Untuk Siap Gapai Pekerjaan)
8. Kementerian Perdagangan – Suka Indonesia (Sistem Surat Keterangan Asal Indonesia)
9. Kementerian Perindustrian – si Telmi Biam (Inovasi Ketel Minyak Kayu Putih Baristand Industri Ambon)
B. Lembaga
10. Badan Pusat Statistik – Radar Padi (Raih Data Akurat Padi)
11. Lembaga Administrasi Negara – Laboratorium Inovasi
12. Kepolisian Negara Republik Indonesia – SKCK Online dan SKCK Keliling Online Polresta Sidoarjo
13. BPJS Kesehatan – Insiden (Integrated System for Traffic Accident)
C. Provinsi
14. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta – Sepatu Jolifa (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All)
15. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta – Telor Dadar 122 (Telepon Orang dalam Kedaruratan)
16. Pemerintah Provinsi Jawa Barat – Si Perut Laper (Sistem Informasi Peta Peruntukan Lahan Perkebunan)
17. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah – Jamin Dokter Datang Tepat Waktu melalui TELE APIK (TEyeng ndeLeng Anterean Pendaftaran lan poliklinIK)
18. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara – Sipelandukilat (Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Perbatasan dan Pedalaman)
D. Kabupaten
19. Pemerintah Kabupaten Badung – BATIK (Bandung Anti Kantong Plastik) Berbasis Kearifan Lokal
20. Pemerintah Kabupaten Badung – Fish GO (Penentuan Area Penangkapan Ikan)
21. Pemerintah Kabupaten Banggai – Gerakan Moral PINASA (Pia Na Sampah Ala)
22. Pemerintah Kabupaten Bangka – Ransel si DORA (Rangkul Calon Pendonor, Stok Darah Terintegrasi Dalam Aplikasi Donor Darah)
23. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara – OCe OKe (Siasat Keren Cegah 3 Terlambat dengan 4 Pantauan)
24. Pemerintah Kabupaten Bantul – SIPERKASA Mengatasi Masalah Pasca Panen Mendukung Ketahanan Pangan
25. Pemerintah Kabupaten Banyumas – Pattas Sosial Mitra Kurir Langit (Penanganan Cepat, Tanggap dan Tuntas dalam Pendampingan Warga Miskin Penderita Sakit Kronis)
26. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi – Banyuwangi Festival
27. Pemerintah Kabupaten Bima – Sentuh Perempuan dengan Simawar (Sistem Informasi Warga)
28. Pemerintah Kabupaten Bogor – Si Dalmu Daliya (Sistem Kendali Mutu dan Kendali Biaya)
29. Pemerintah Kabupaten Brebes – Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) Atasi Anak Tidak Sekolah (ATS)
30. Pemerintah Kabupaten Cilacap – Balakar to Response Time (BArisan SukareLA KebaKARan menuju Response Time)
31. Pemerintah Kabupaten Grobogan – Rumah Kedelai Grobogan
32. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul – Ayunda Si Menik Makan Sego Ceting (Ayo Tunda Usia Menikah Mengawali Gerakan Semangat Gotong Royong Cegah Stunting)
33. Pemerintah Kabupaten Magelang – Misteri Calon Pengantin Paseso Merapi (Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat)
34. Pemerintah Kabupaten Merauke – Simpatik (Sistem Pelayanan Tiga Puluh Detik)
35. Pemerintah Kabupaten Wonosobo – Rumah Sakit Rasa Toyota
E. Kota
36. Pemerintah Kota Ambon – Ambon City of Music
37. Pemerintah Kota Cilegon – Kader Gegana Pedes (Gerakan Warga Binaan Peduli Kesehatan)
38. Pemerintah Kota Cimahi – Gastrodiplomacy Cireundeu
39. Pemerintah Kota Denpasar – Senyum Melia di Tubin (Sungai Elok, Nyaman untuk Masyarakat dengan Menjaga Lingkungan dan Alam di Sungai Tukad Bindu)
40. Pemerintah Kota Makassar – Labinov Beken (Laboratorium Inovasi Berbasis Kemitraan)
41. Pemerintah Kota Malang – Brexit (Braille E-Ticket And Extraordinary Access For Visual Disabilities)
42. Pemerintah Kota Manado – Panada (Portal Analisis Data Berbasis Peta)
43. Pemerintah Kota Palembang – Selfi (Sekolah Filial – Layanan Pendidikan Formal Narapidana Anak di LPKA Klas I Palembang)
44. Pemerintah Kota Tangerang – Pelayanan Kunjungan Rumah Cageur Jasa
F. Badan Usaha Milik Negara
45. PT Taspen (Persero) – Wirausaha Pintar (Kewirausahaan Aparatur Sipil Negara dan Pensiunan untuk Kesejahteraan)
(DON)
SERANG,KHATULISTIWAONLINE.COM
Jajaran Polda di seluruh tanah air akan disiagakan penuh jelang pelantikan presiden 20 Oktober nanti. Untuk pengamanan langsung, sebanyak 30 ribu personel kepolisian dan TNI akan disiagakan saat pelantikan presiden.
“Tidak semata Polda Metro, tapi Polda sekitarnya yaitu Polda Banten melakukan pengamanan, Jabar, Jawa Tengah dan seluruh Polda melakukan pengamanan,” kata Kabaharkam Polri Komjen Condro Kirono di RS Bhayangkara, Kota Serang, Banten, Selasa (15/10/2019).
Condro mengatakan pengamanan pelantikan presiden akan dipimpin oleh TNI dengan dibantu kepolisian. Dari 30 ribu personel yang diturunkan, pengamanan ada di ring 1 sebanyak 2 ribu personel, sekitar gedung DPR/MPR 5 ribu personel.
Selain itu, tim pengamanan juga akan disiagakan sepanjang perjalanan. Termasuk pada jalur-jalur tamu kenegaraan.
Karena dimungkinkan akan ada warga yang melihat perjalanan setelah pelantikan presiden dari Sudirman ke Istana Negara, personel pengamanan akan melakukan pagar betis.
“Pagar betis sepanjang rute perjalanan, setelah kembali bapak presiden dan wakil dari gedung DPR dan MPR karena dimungkinkan (ada) masyarakat sepanjang jalan itu dari Sudirman ke Istana,” ujarnya.(VAN)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh sepakat amandemen UUD 1945 bersifat menyeluruh. Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan rencana amandemen tersebut tidak akan menjadi bola liar.
“Saya pastikan tidak akan jadi bola liar, kami sudah sepakat 10 pimpinan yang terdiri dari 10 parpol di negeri ini sepakat bahwa kita akan sangat hati-hati betul dan cermat dalam mengakomodasi seluruh aspirasi masyarakat atas amandemen yang jadi rekomendasi MPR sebelumnya,” kata Bamsoet, di komplek MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (15/10/2019).
Wacana amandemen menyeluruh ini sebelumnya disepakati Partai Gerindra dan Partai NasDem, sementara partai lainnya masih mempertimbangkan agar tidak terlalu meluas. Ia mengatakan akan menampung aspirasi masyarakat terkait wacana amandemen tersebut.
“Sebetulnya bukan hanya dua fraksi tapi pasti 10 fraksi berbeda-beda. Minimal titik komanya, yang diusulkan pasti beda. Nah tugas kami merangkum dan mengharmonisasikan aspirasi fraksi-fraksi itu harus sesuai kehendak mayoritas masyarakat Indonesia,” ujar politikus Golkar itu.
Bamsoet mengaku MPR tidak kejar setoran terkait pembahasan amandemen tersebut. Sementara itu, dia menilai publik lah yang akan menilai apakah pembahasan amandemen itu mendesak atau tidak.
“Soal desak dan tidak mendesak nanti kita putuskan. Yang paling mengetahui urgensinya adalah masyarakat. Jadi saya kembalikan kepada masyarakat apakah saat ini sudah urgen dilakukan atau tidak. Nanti kita tampung-tampung suara itu. Temasuk suara teman-teman ini,” ujarnya.
Sebelumnya, pertemuan antara Prabowo Subianto dan Surya Paloh menghasilkan sejumlah poin. Salah satunya adalah Prabowo dan Surya Paloh sepakat amandemen UUD 1945 bersifat menyeluruh.
“Kedua pemimpin partai politik sepakat bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebaiknya bersifat menyeluruh yang menyangkut kebutuhan tata kelola negara sehubungan dengan tantangan kekinian dan masa depan kehidupan berbangsa yang lebih baik,” ujar Sekjen NasDem Johnny G Plate di kediaman Surya Paloh, Jalan Permata Berlian, Jakarta Selatan, Minggu (13/10).(NOV)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
BEM Trisakti dan sejumlah perwakilan mahasiswa sempat memberi batas akhir 14 Oktober 2019 untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menerbitkan Perppu KPK. Pihak Istana Kepresidenan menyebut tidak semestinya Jokowi diberikan tenggat waktu.
“Iya nggak bisa. Ini yang saya awal bilang kalau, jangan main deadline. Nggak bisa dalam bentuk ancaman. Kan ini negara. Pemerintahan ini kan representasi negara. Kalau deadline terkait Perppu, jangan mengancam,” kata Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin saat dihubungi, Senin (14/10/2019).
Ngabalin berharap mahasiswa tidak main mengancam presiden untuk segera bersikap mengenai Perppu KPK. Menurut dia, pemberian deadline Perppu KPK itu tidak bisa dibenarkan.
“Biasakan diri sebagai masyarakat intelektual itu kan, ini kan kemampuan intelektual orang dengan keputusan politik dalam bernegara. Jadi nggak bisa orang main ancam ke presiden. Ini kepala negara. Sementara kalau mahasiswa masyarakat intelektual. Pakai deadline itu tidak benar,” ujar Ngabalin.
Ngabalin sendiri mengaku belum mendapat informasi soal kapan Jokowi bersikap mengenai Perppu KPK. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi.
“Sama sekali kami tidak mendapatkan info. Presiden memiliki kewenangan yang dalam UU, tidak bisa ada yang menggugat,” kata Ngabalin.
Deadline itu diberikan oleh para mahasiswa saat bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (3/10). Mereka yang hadir di antaranya Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti Dino Ardiansyah, Presiden Mahasiswa Paramadina Salman Ibnu Fuad, serta mahasiswa dari Universitas Tarumanagara hingga Universitas Kristen Krida Wacana (Ukrida).
Saat dihubungi pada Minggu (13/10), Dino mengatakan masih berkonsolidasi dengan mahasiswa di kampus lainnya terkait rencana demonstrasi menuntut diterbitkannya Perppu KPK. Dino mengatakan pihaknya tidak akan aksi pada hari ini.
“Hasil akan diputuskan hari Senin (14/10). Kalau hari Senin aksi kayaknya nggak aksi,” kata Dino saat dihubungi, Minggu (13/10).(DAB)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Pimpinan MPR menggelar rapat gabungan hari ini. Salah satu hasil rapat adalah menyepakati agenda pelantikan presiden-wakil presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin, pada Minggu (20/10/2019) pukul 14.30 WIB.
“Disepakati akan dilaksanakan pada 20 Oktober jam 14.30 WIB,” kata Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) seusai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10).
Selanjutnya, dalam rangka persiapan pelantikan, MPR akan menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah pihak esok hari, Selasa (15/10). Bamsoet mengatakan MPR bakal mengundang Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, hingga Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi.
“Besok kami akan melakukan rapat koordinasi dengan mengundang Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Menlu, dan Setneg untuk memastikan soal keamanan dan protokoler,” ujarnya.
Mengenai agenda pelantikan yang diundur hingga menjelang sore ini, Sekretaris Kabinet Pramono Anung memastikan bukan terkait potensi ancaman. Ia yakin pelantikan Jokowi-Ma’ruf berlangsung aman.
“Pasti aman lah. Karena ada tamu negara. Apa pun kalau sudah menyangkut pelantikan Presiden dan Wapres itu adalah prioritas dan kami meyakini Polri dan TNI pasti akan siap untuk mengamankan,” ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (14/10).
Sebelumnya, pelantikan presiden-wakil presiden mulanya dijadwalkan pada pagi hari. Agenda pelantikan semula dijadwalkan pada pukul 10.00 WIB.(MAD)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Eks Dandim Kendari Kolonel Hendi Suhendi (HS) dan Serda J dihukum karena istrinya berkomentar nyinyir soal penusukan Menko Polhukam Wiranto di media sosial. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyebut penjatuhan hukuman tersebut resiko.
“Iya, dicopot dari jabatannya. Itu kan risiko, artinya dia tidak bisa mengendalikan istrinya. Istri itu kan harus dinasihati segala macam. Kalau sampai begitu kan,” kata Ryamizard di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019).
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat ini mengatakan, pemberian sanksi bagi anggota TNI sudah sesuai aturan.
“Ada aturan disiplin tentara, kemudian di situ ada kode etik. Ada semuanya, bukan nggak ada. Semua ada aturan,” ujarnya.
Dalam waktu yang berdekatan, baik Kolonel HS maupun Serda J sama-sama disanksi oleh TNI. HS sebelumnya resmi dicopot dan digantikan oleh Kolonel Inf Alamsyah.
Kolonel HS dan Serda J dinilai lalai melaksanakan perintah atasan terkait penggunaan media sosial di lingkungan TNI dan keluarganya.
Sebelumnya, KSAD Jenderal Andika Perkasa mendorong dua istri prajurit TNI mem-posting hoax soal penusukan Menko Polhukam Wiranto agar diproses melalui peradilan umum. Andika menduga dua istri pajurit tersebut melanggar UU ITE.
“Kepada dua individu ini yang telah melakukan posting-an yang kami duga melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 8 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka akan kami dorong prosesnya ke peradilan umum karena memang status 2 individu ini masuk dalam ranah peradilan umum,” ujar KSAD Jenderal Andika Perkasa di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Jumat (11/10).(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajak semua pihak untuk bersama-sama lebih mengenali dan memahami landasan ideologi, konstitusi, komitmen kebangsaan serta semangat kesatuan dalam perbedaan Bangsa Indonesia. Menurutnya, Pancasila sebagai dasar negara, landasan ideologi, falsafah, etika moral, serta alat pemersatu bangsa.
Sementara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai konsensus yang harus dijunjung tinggi. Bhinneka Tunggal Ika juga dikatakannya sebagai semangat pemersatu dalam untaian kemajemukan bangsa merupakan nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dikenali, dipahami dan diimplementasikan.
“Sudah lama, tepatnya dimulai sejak 2004, MPR RI berikhtiar melakukan sosialisasi Empat Pilar dalam rangka menanamkan nilai-nilai luhur bangsa kepada seluruh lapisan masyarakat. Materi yang sudah disusun sebagai guidance bagi anggota MPR RI kemudian diturunkan dalam metode yang diserahkan kepada Badan Sosialisasi yang bertugas melakukan sosialisasi sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang,” ujar Bamsoet dalam dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/10/2019).
Ia mengatakan hal tersebut dalam acara Serah Terima Kepengurusan DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), di Jakarta, Jumat (11/10/19) kemarin.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, dalam melakukan salah satu tugas sesuai amanat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 MPR RI melalui alat kelengkapan yakni Badan Pengkajian pada tahun 2018 melakukan survei tentang efektifitas pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar dan Ketetapan MPR RI.
“Hasil survei menunjukkan sebanyak 32,8 persen masyarakat secara nasional telah mengikuti sosialisasi Empat Pilar MPR yang dilakukan oleh MPR. Jika angka tersebut dikonversi sesuai dengan proyeksi BPS dan Bappenas yang menyebut jumlah penduduk Indonesia di tahun 2018 sebanyak 265 juta, maka jumlahnya menyentuh sekitar 87 juta jiwa,” urai Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menerangkan, hasil survei terkait Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada publik juga menunjukkan sikap yang positif. Sebanyak 99,1 persen publik mengaku bangga menjadi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu pun dengan Bhinneka Tunggal Ika, sebanyak 99,8 persen berpendapat bahwa setiap warga negara Indonesia wajib menghormati warga lain, walaupun berbeda agama dan keyakinan.
“Salah satu pertanyaan survei yang ditanyakan ke responden yakni tentang paparan Sosialisasi Empat Pilar berhasil memberikan efek atau kah tidak. Temuannya, sebanyak 65,1 persen responden mengaku mengalami perubahan pandangan dan sikap setelah mengikuti sosialisasi. Sisanya 34,9 persen mengaku tidak ada perubahan. Hal ini mengindikasikan bahwa Sosialisasi Empat Pilar MPR yang dilaksanakan berjalan cukup efektif. Selain juga memberikan catatan bagi MPR untuk terus meningkatkan efektifitas Sosialisasi Empat Pilar dalam bidang materi dan media yang digunakan,” tandas Bamsoet.
Bendahara Umum Partai Golkar 2014-2016 ini memandang, MPR RI tak bisa berjalan sendiri. Karenanya perlu dukungan pemuda untuk aktif dalam gerakan pemberdayaan masyarakat berbasis kemasyarakatan dalam perspektif kebangsaan.
“Selain tentang kemajemukan, sebagai sebuah bangsa kita juga berada di tengah bayang-bayang tantangan kebangsaan yang berat. Antara lain, masalah kemiskinan, belum optimalnya sektor pendidikan dalam membangun bangsa, kegaduhan para elit politik, terjadinya kerusakan sumberdaya alam, kondisi masyarakat di daerah-daerah perbatasan, konflik horisontal, terorisme, dan masalah ancaman kedaulatan negara di tengah cengkeraman hegemoni ekonomi-politik dunia,” urai Bamsoet.
Sebagai salah satu kekuatan sosial masyarakat, Ketua DPR RI 2018-2019 ini mendorong pengurus dan anggota GAMKI terus aktif dalam kegiatan pemberdayaan dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Tujuannya untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bangsa yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945. Hal tersebut memang bukanlah pekerjaan yang mudah dan sederhana.
“Sebagai langkah konkrit, bisa diawali dengan menggali dan mengamalkan nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia. Pemahaman dan pengimplementasian nilai-nilai dasar berbangsa dan bernegara dalam setiap aspek kehidupan secara menyeluruh dan konsisten, diharapkan mampu menumbuhkan komitmen yang kuat bagi seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkas Bamsoet.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Ketum Gerindra Prabowo Subianto mengatakan hubungannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat baik. Dia menilai mungkin banyak yang tidak suka jika hubungan keduanya mesra.
“Hubungan saya baik, bisa dikatakan mesra ya Pak, ya, banyak yang nggak suka mungkin ya,” kata Prabowo dalam jumpa pers bersama Jokowi di Istana, Jakarta, Jumat (11/10/2019).
“Sangat mesra,” timpal Jokowi di sisi kanan Prabowo.
Prabowo mengatakan Gerindra mengutamakan kepentingan bangsa. Pertarungan politik disebutnya telah selesai dan kembali bersatu.
“Kita bertarung secara politik, begitu selesai kepentingan nasional yang utama, saya berpendapat kita harus bersatu,” ujarnya.
Karena itu, Prabowo menyampaikan ke Jokowi siap membantu pemerintahan jika diperlukan. Pihaknya akan memberikan gagasan yang optimis Indonesia akan bangkit.
“Kami akan memberikan gagasan yang optimis dan yakin Indonesia bisa tumbuh dobel digit, kami yakin Indonesia bisa bangkit, kami siap membantu kalau diperlukan,” ucapnya.
Jika tidak diperlukan, Prabowo mengatakan pihaknya akan tetap loyal di luar pemerintahan sebagai penyeimbang.
“Kalau umpamanya kita tidak masuk kabinet, kami akan tetap loyal di luar sebagai–apa istilahnya–check and balances sebagai penyeimbang, karena kita di Indonesia tidak ada oposisi, Pak ya,” ujarnya.
“Tetap kita Merah Putih di atas segala hal,” tuturnya.(DON)
BANDUNG,KHATULISTIWAONLINE.COM
KPU terus mempersiapkan penggunaan rekapitulasi elektronik (e-Rekap) hasil pemilu. Penggunaan e-Rekap dinilai dapat mengefisienkan waktu dan biaya.
“(Penggunaan e-Rekap) ini makin efisien dan murah. Lalu tingkat kepercayaan publik semakin tinggi. Dukungan informasi teknologi semua orang bisa akses pemilu dengan mudah dan dari mana saja,” kata Ketua KPU RI Arief Budiman di gedung rektorat Institut Teknologi Bandung (ITB) Jalan Tamansari, Kota Bandung, Jumat (11/10/2019).
Ia menjelaskan adanya e-Rekap ini masyarakat bisa dengan mudah mengakses seluruh informasi berkaitan dengan pemilu. Bahkan masyarakat dapat mengecek sejak dari awal usai pemungutan suara.
“Ketika kita melakukan pemungutan suara, siapa yang di TPS? Semua orang bisa lihat, dia ikut teriak sah, tidak sah. Semua orang bisa lihat. Artinya apa yang ditulis di form C1 plano itu autentik. Nah yang autentik itu yang kita kirim sebagai salinan. Jadi publik bisa mengecek sejak dari awal dari TPS. Sekarang mau cek dari TPS, tingkat kecamatan, tingkat kota kabupaten, bisa semua,” tutur Arief.
Menurut dia, proses e-Rekap ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data hasil penghitungan di TPA ke tabulasi data di pusat. Ada tiga opsi yang bisa dilakukan, seperti mengirim langsung dari TPS, dari tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten dan kota.
“Kenapa harus begitu? Karena kondisi daerah di Indonesia ini macam-macam. Ada TPS di tengah hutan yang nggak ada jaringan. Ada yang hanya sampai kecamatan. Tapi ada juga di kecamatan kesulitan, dikirim lewat kabupaten. Kalau kabupaten sudah disiapkan,” ucapnya.
Hasil data yang terkumpul di tabulasi data inilah yang akan dijadikan acuan. Arief berharap hasil dari e-Rekap ini menjadi hasil resmi dalam pemilu. Untuk terdekat, sambung dia, e-Rekap akan diterapkan pada Pilkada 2020.
“Kami sedang menyiapkan regulasinya. Kami akan mengusulkan untuk bisa disetujui e-Rekap menjadi hasil resmi yang ditetapkan penyelenggaraan pemilu. Sejak 2004-2019 data elektronik hanya informasi, sementara hasil resmi manual. Kami ingin ke depan hasil rekap secara elektronik bisa jadi dasar penetapan hasil pemilu resmi,” kata Arief.
Ia menambahkan penggunaan e-Rekap ini terbilang dapat menghemat biaya. Namun, Arief belum menghitung berapa biaya yang dapat dipangkas.
“Pertama nggak perlu rekap manual. Karena rekap manual itu biayanya banyak mulai dari pelaksanaan rekap, pengamanan, penyediaan formulir dan segala macam. Termasuk penyediaan salinan data digital untuk peserta pemilu, itu biayanya besar sekali. (Berapa yang dipangkas) Belum tahu, tapi pasti dia pangkas banyak hal,” ujarnya.
Guna merealisasikan penggunaan e-Rekap ini, KPU menjalin kerja sama dengan ITB. Nantinya, ITB yang akan membuat sistem e-Rekap ini.
“Penting untuk mengatakan bahwa kerja sama ini bukan untuk kepentingan satu atau dua golongan. Ini untuk kepentingan NKRI, demi bangsa Indonesia dan yang mengerjakan 100 persen anak-anak bangsa Indonesia. Ini menjawab tudingan hoaks yang berkali-kali menyatakan server kita di luar negeri, dikerjakan oleh asing, nggak ada semua. Bapak ibu sekalian bisa saksikan semua sistem informasi KPU dikerjakan putra-putri Indonesia,” tutur Arief.
Rektor ITB Kadarsyah Suryadi mengapresiasi kepercayaan KPU terhadap ITB. Pihaknya siap membantu demi kepentingan bangsa Indonesia.
“Tadi disampaikan 2020 akan ada pilkada serentak dan ada rencana e-Rekap. Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaannya mengajak ITB. ITB siap bantu KPU,” kata Kadarsyah.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Anggota DPR dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan tampaknya enggan meminta maaf ke Emil Salim. Arteria menilai yang justru menghina institusi DPR adalah ekonom itu.
“Yang bicara menghina, menista, memfitnah, mendelegitimasi, dan mendiskreditkan DPR serta menegasikan sistem pemilu kan Prof Emil,” kata Arteria kepada wartawan, Jumat (11/10/2019).
Arteria juga tidak bicara gamblang saat ditanya apakah akan meminta maaf ke Emil Salim. “Kebalik dong,” tuturnya singkat.
Diberitakan sebelumnya, Arteria adu argumen dengan Emil Salim perihal Perppu KPK dalam tayangan Mata Najwa, Rabu (9/10). Dia menunjuk-nunjuk, memotong omongan, dan menyebut Emil Salim sesat.
Dalam pembelaannya, Arteria mengatakan Emil Salim berbicara terlalu jauh padahal bukan ahli hukum. Dia mengatakan Emil Salim juga terkesan menghina institusi DPR.
“Saya ingin katakan prof itu kan ekonom, bukan ahli hukum, kemudian profnya nyebutnya macem-macem, bahkan sampai menghujat institusi DPR yang saya katakan nggak pantas. Kemudian bilang ‘ini DPR di DPR pakai uang banyak’, ‘kalian keluar uang berapa’, ‘uangnya dari mana’,” sebut Arteria saat dihubungi, Kamis (10/10).
Arteria mendapat banyak kritik. Golkar pun menyayangkan sikap Arteria terhadap sesepuh partainya tersebut. Bahkan ada netizen yang mengedit profil Arteria di Wikipedia menyusul perdebatan panas dengan Emil Salim.(DAB)