JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan agar pelantikan presiden dan wakil presiden dilangsungkan dengan sederhana. MPR menyetujui permintaan tersebut dan menyatakan akan menggelar acara pelantikan secara sederhana.

“Ya setuju, sederhana memang betul, kemarin pada saat kita rapat konsultasi dari pimpinan MPR dengan Presiden jelas bahwa dilakukan sederhana, khidmat, agung, kan gitu. Tentu kita melaksanakannya seperti itu, karena sudah tersedia, semuanya sudah ada ya tinggal melaksanakan saja,” kata Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/10/2019).

Ma’ruf menegaskan, pihaknya akan memastikan agenda pelantikan itu akan berjalan lancar. Ia juga akan menyambut tamu yang datang dengan baik.

“Kita akan melakukan secara sederhana, tidak ada sesuatu. Tapi menerima tamu tentu perlu rapi-rapi, bersih-bersih, sarananya bagus, tapi bukan berarti itu kemewahan. Karena memang standar agenda kenegaraan setiap sidang kita seperti itu,” ujarnya.

Ma’ruf menyebutkan sampai saat ini sudah ada 18 perwakilan negara lain yang sudah konfirmasi akan hadir, yang meliputi kepala negara, kepala pemerintahan, utusan khusus, dan para duta besar. MPR juga bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk menyambut tamu dari negara sahabat tersebut.

“Jadi penerimaan terhadap mereka juga sudah kita siapkan semaksimal mungkin, dari mulai kehadiran, karena juga tidak hanya di internal. Melibatkan juga Kementerian Luar Negeri untuk tamu negara. Mereka ada di sini dan bagaimana sampai ke gedung MPR,” jelas Ma’ruf.

Selain itu, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dipastikan akan hadir dalam pelantikan Jokowi dan Ma’ruf Amin. Mantan rival Jokowi-Ma’ruf dalam Pilpres 2019, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, juga akan hadir. Ma’ruf menyebut hadirnya tokoh-tokoh itu membawa pesan positif.

“Saya kira ini tokoh-tokoh akan hadir dalam pelantikan dan membawa pesan positif tidak hanya internal kita tapi juga dunia internasional, bahwa perhelatan lima tahunan untuk melegitimasi pemimpin nasional tingkat presiden itu mendapat citra yang baik di mata internasional. Nanti dampaknya akan baik ya,” ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan supaya pelantikan dilangsungkan dengan sederhana. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menerima pimpinan MPR terkait pelantikan presiden.

“Saya juga menyampaikan bahwa penyelenggaraan upacara dan perayaan di dalam pelantikan dilakukan sederhana saja, tapi juga tanpa mengurangi kekhidmatan dan keagungan acara itu,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (16/10).(VAN)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Kabinet Kerja Jilid I Jokowi-JK akan purnatugas. Sebelum purnatugas, jajaran kabinet bersama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla foto bersama di Istana.

Sesi foto digelar di halaman Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2019). Hampir seluruh jajaran kabinet hadir, termasuk eks Menkum HAM Yasonna Laoly dan eks Menko PMK Puan Maharani.

Jokowi dan para menteri berpose formal dan bebas. Ibu Negara Iriana dan istri JK, Mufidah Kalla, hadir dalam sesi foto.

Jokowi juga berfoto bersama jajaran staf khusus presiden, termasuk Johan Budi yang sudah dilantik menjadi anggota DPR.

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko tidak terlihat di sesi pertama. Namun mereka menyusul kemudian. Acara dilanjutkan makan siang bersama.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menerbitkan foto resmi presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. Foto tersebut sudah bisa dipajang di kementerian/lembaga setelah Jokowi-Ma’ruf dilantik.

“Dengan hormat, sehubungan dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019 s.d. 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2019, kami sampaikan bahwa Kementerian Sekretariat Negara telah menerbitkan foto resmi Presiden dan Wakil Presiden Rl periode 2019 s.d. 2024,” tulis surat edaran Kemensetneg, seperti dilihat, Kamis (17/10/2019).

Foto ini sudah bisa diakses dan diunduh di situs resmi Kemensetneg. Ada 2 ukuran yang disediakan, yaitu A2 dan A3.

Surat edaran tentang foto resmi Presiden tersebut ditujukan kepada para pimpinan lembaga negara, menteri kabinet, Gubernur BI, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen.

Selain itu para pimpinan lembaga nonstruktural, para gubernur, para bupati dan wali kota, para kepala perwakilan RI di luar negeri.

“Berkenaan dengan hal tersebut, Bapak lbu dapat mengunduh foto resmi dimaksud melalui website Kementerian Sekretariat Negara (www.setneg.go.id). Penggunaan foto resmi dimaksud agar dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku,” tulis surat Kemensetneg yang diteken Mensesneg Pratikno.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo mengaku antusias mendapat bocoran nama-nama menteri kabinet kerjanya di periode kedua ini. Jokowi memastikan menteri yang dipilihnya sudah rampung dan berasal dari semua kalangan.

“Selamat pagi. Saya telah menerima beberapa versi ‘bocoran’ nama-nama menteri kabinet untuk pemerintahan periode 2019-2024. Saya sendiri membacanya dengan antusias, kalau-kalau itu benar adalah bocoran 😀,” kata Jokowi seperti dilihat dalam akun Instagram pribadinya @jokowi, Kamis (17/10/2019).

Jokowi mengaku susunan kabinet pemerintahannya bersama Ma’ruf Amin sudah rampung. Ia memastikan akan segera mengumumkannya pada 20 Oktober atau sehari setelah pelantikan.

“Yang jelas, susunan kabinet untuk pemerintahan periode mendatang sudah rampung. Saya akan umumkan segera setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024 pada 20 Oktober, bisa di hari yang sama, atau setelahnya.” katanya.

Ia juga meminta masyarakat bersabar untuk menunggu nama-nama kabinetnya itu. Jokowi juga memastikan menterinya itu berasal dari semua profesi, mulai dari santri hingga politisi.

“Mereka terserak di semua bidang pekerjaan dan profesi, akademisi, birokrasi, politisi, santri, juga TNI dan polisi. Tidak sulit menemukan mereka,” pungkasnya.

Diketahui, Jokowi-Ma’ruf Amin akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Mereka akan dilantik di Gedung DPR RI pukul 14.30 WIB.(DAB)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Pimpinan MPR menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk menyerahkan undangan pelantikan presiden-wakil presiden 2019-2024. Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengaku diberi pesan oleh JK untuk menjaga hubungan antar lembaga tinggi negara.

“Kami bicara panjang lebar tentang konstitusi. Yang perlu ditingkatkan adalah hubungan lembaga tinggi negara. Beliau mengatakan konstitusi kita tidak ada lembaga tertinggi negara lagi. Yang ada lembaga tinggi negara,” kata Bamsoet di rumah dinas JK, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).

Bamsoet mengatakan juga berdiskusi mengenai peran MPR di pemerintahan yang akan datang. Menurutnya, peran MPR tersebut perlu dipelajari kembali.

“Yang jadi pertanyaan, siapa mengawasi siapa. Ini perlu dipelajari kembali. Bagaimana kedudukan MPR di antara lembaga-lembaga lainnya,” tutur Bamsoet.

Selain itu, Bamsoet diminta agar terbuka terhadap aspirasi publik. Salah satunya terkait rekomendasi MPR periode sebelumnya terkait amandemen terbatas.

“Pak JK menyarankan terbuka aspirasi publik. Rekomendasi MPR peridoe sebelumnya atas amandemen terbatas dan adanya kembali GBHN, kami membuka diri terhadap aspirasi publik,” jelasnya.

Sementara itu, JK mengkonfirmasi kehadirannya di pelantikan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden. Dia mengatakan sudah menjadi kewajibannya untuk ikut menyaksikan pelantikan tersebut yang akan digelar pada 20 Oktober.

“Saya menyampaikan terima kasih ada undangan dari MPR. Selain itu saya harus meyaksikan pelantikan baru. Saya mengucapkan terima kasih selama lima tahun terakhir. Insyaallah saya hadir. Memang kewajiban saya hadir,” tuturnya.

Selain Bamsoet, hadir pula para wakil ketua MPR di antaranya adalah Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Fadel Muhammad, Arsul Sani, Syariefuddin Hasan, Zulkifli Hasan, Lestari Moerdijat, serta Jazilul Fawaid. Tak tampak Hidayat Nur Wahid dalam pertemuan tersebut.(VAN)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memimpin apel gabungan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam amanatnya kepada personel TNI-Polri, Hadi menekankan marwah dan nama baik NKRI dipertaruhkan dalam pelantikan presiden dan wakil presiden.

“Kita bersyukur pula bahwa atas perlindungan Allah SWT, bangsa Indonesia telah berhasil melaksanakan satu agenda politik nasional yang sangat besar, yaitu tahapan Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam keadaan tertib dan aman. Puncak dari semua agenda tersebut adalah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang tinggal beberapa hari lagi,” kata Hadi mengawali amanatnya di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).

Hadi mengatakan personel TNI-Polri yang mengamankan Pemilu 2019 mengedepankan profesionalisme dalam melaksanakan tugas. Dia mengapresiasi tugas yang sudah diemban oleh seluruh personel.

“Semua itu tentu tidak lepas dari jerih payah seluruh prajurit TNI dan anggota Polri di manapun berada dan bertugas. Saya sangat bangga dan saya sampaikan terima kasih yang tulus atas pelaksanaan tugas tersebut, yang tentu juga disertai pengorbanan dan doa dari keluarga di rumah. Kalian telah menunjukkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas sekaligus menunjukkan bahwa TNI dan Polri akan selalu bersinergi dengan seluruh komponen bangsa,” ucap Hadi.

Untuk apel gelar pasukan pada pagi ini, Hadi memeriksa kesiapan para personel. Dia meminta setiap komandan satuan untuk memastikan anggotanya memahami situasi di lapangan.

“Apel gelar pasukan hari ini dilakukan untuk memeriksa kesiapan akhir seluruh satuan, personel, alat perlengkapan, dan alutsista yang akan digunakan. Saya yakin kalian telah mendapatkan perintah terkait tugas dan tanggung jawab perorangan dan satuan. Pahami dan kuasai rincian tugas tersebut serta aturan pelibatan dalam menghadapi setiap perkembangan situasi. Seluruh komandan satuan harus senantiasa memastikan anggotanya memahami siapa berbuat apa, agar tidak terjadi gangguan dalam pelaksanaan tugas,” sebut Hadi.

Selain itu Hadi meminta personel pengamanan untuk mencermati informasi di lapangan. Hal itu untuk dilakukan agar tidak melewatkan informasi intelijen sedikit pun.

“Selanjutnya saya ingin menekankan agar setiap personel yang terlibat, untuk terus memelihara kewaspadaannya terhadap berbagai perkembangan situasi yang terjadi. Cermati setiap informasi yang masuk dan olah informasi tersebut dengan cermat agar kita tidak melewatkan intelijen sekecil apapun. Kegagalan memahami informasi akan menyebabkan pengambilan keputusan yang tidak tepat dan dapat membahayakan pelaksanaan tugas,” ujarnya.

Lalu Hadi menekankan pengamanan pelaksanaan pelantikan presiden dan wakil presiden dipertaruhkan dalam kegiatan tersebut. Personel diminta menghilangkan ego individu dan mementingkan kepentingan bangsa.

“Tugas yang kita laksanakan adalah demi bangsa dan negara. Marwah dan nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia dipertaruhkan dalam event ini. Dengan demikian seluruh komponen bangsa harus turut serta dalam menjamin keberhasilan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih,” ucap Hadi.

“TNI dan Polri harus bahu membahu dengan seluruh kementerian dan lembaga, serta seluruh lapisan masyarakat untuk memastikan kelancaran, keamanan, kenyamanan, dan kesuksesan pelantikan tersebut. Oleh karena itu laksanakan koordinasi ketat, baik dengan satuan atas, samping, maupun satuan bawah. Laksanakan pula koordinasi yang baik dengan instansi-instansi terkait lainnya. Hilangkan ego sektoral yang sempit. Saatnya kita berbuat untuk kepentingan yang lebih besar, kepentingan bangsa dan negara,” tegas Hadi.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Jelang pelantikannya sebagai presiden 2019-2024, Joko Widodo gencar bertemu para ketua umum partai politik yang berseberangan dengannya di pilpres lalu. Ada kritik bagi Jokowi yang kini ‘memeluk’ oposisi. Istana menyatakan masih ada media untuk mengontrol pemerintah andai para oposisi merapat ke Istana.

Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin yakin rakyat sudah terlatih mengontrol pemerintah karena Indonesia sudah merdeka puluhan tahun lamanya. Menurutnya, jangan ada kekhawatiran nantinya tidak ada pihak yang bisa mengkritik pemerintah.

“Jadi jangan khawatir karena semua ada di pemerintahan kemudian nanti tidak ada oposisi yang mengkritik. Tidak boleh ada mengkritik seperti itu karena orientasi yang dibangun oleh DPR, orientasi yang dibangun pemerintah adalah orientasi yang memberikan kesejahteraan kepada rakyat,” kata Ngabalin usai diskusi di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

“Oh masih banyak banget, kan ada media, ada kalian semua,” kata Ngabalin menjawab pertanyaan soal urgensi kritik terhadap pemerintah.

Untuk diketahui, Jokowi menerima Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan secara berurutan. Tiga petinggi partai politik tersebut merupakan rival Jokowi di Pilpres 2019, terlebih Prabowo sebagai penantangnya langsung.

Seandainya tiga parpol tersebut merapat ke Jokowi, Ngabalin yakin koalisi yang telah terbentuk sebelumnya tak akan terganggu. Dia berbicara soal kepentingan bangsa yang di atas segalanya.

“Tidak (mengganggu). Apapun untuk alasan kepentingan bangsa dan negara dan republik ini saya kira kita mesti berbenah diri. Kepentingan negara jauh lebih besar daripada kepentingan politik, kelompok, partai, dan lain-lain,” ucap Ngabalin.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
UU KPK yang baru disahkan akan terbit besok. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat dimintai tanggapannya, namun tidak menjawab.

Saat dimintai tanggapan apakah Jokowi akan menerbitkan Perppu KPK setelah UU KPK diundangkan, Jokowi diam sambil tersenyum. Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah langsung menyela pertanyaan tersebut.

“Tanya soal pelantikan dong,” kata Basarah di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2019).

Ketua MPR Bambang Soesatyo juga sempat menunjukkan gestur melambaikan tangan kepada wartawan. Sesi tanya jawab beralih ke topik lainnya.

Seperti diketahui, UU KPK akan otomatis berlaku pada hari Kamis (17/10). UU ini dianggap kontroversial karena dianggap melemahkan KPK.

Desakan dari masyarakat untuk menerbitkan Perppu KPK juga sudah masif disuarakan. Jokowi yang sempat berjanji akan mengkaji terbitnya Perppu KPK, sampai saat ini belum mengeluarkan pernyataannya kembali.(NOV)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Kesepuluh pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka membicarakan konsultasi perihal pelantikan presiden.

Pertemuan digelar di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2019) pukul 09.50 WIB. Rombongan dipimpin Ketua MPR Bambang Soesatyo.

Sebelum pertemuan, Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan agenda pertemuan dengan Jokowi adalah konsultasi jelang pelantikan presiden tanggal 20 Oktober 2019. Jokowi akan dilantik di MPR.

“Konsultasi untuk pelantikan, cocokkan jadwal, teknis,” kata Zulkifli.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR dari unsur DPD Fadel Muhammad menjelaskan hal teknis yang akan dibicarakan dengan Jokowi. Apa saja?

“Hari ini kita finalkan. Ada 3 hal yang kita finalkan. Pertama mengenai jamnya acara, kedua agenda acara, ketiga mungkin materi yang disampaikan oleh beliau sesudah pelantikan. Singkat saja,” katanya.

Jokowi didampingi Mensesneg Pratikno dan Seskab Pramono Anung dalam pertemuan. Saat ini, agenda masih berlangsung.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan tak mempersoalkan jika Gerindra merapat ke koalisi Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, tak ada yang salah jika Gerindra bergabung ke pemerintah.

“Ya bagus-bagus aja, kan nggak ada yang salah kan. Apa aja bisa terjadi,” kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Luhut mengatakan, masuknya Gerindra juga bukan berarti tidak ada check and balance untuk pemerintah. Dia meyakinkan check and balance akan tetap ada meski Gerindra masuk ke koalisi.

“Ya ada. Masih lah. Check and balance pasti tetap ada,” ujarnya.

Pria yang dekat dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto itu pun tak masalah jika partai berlambang kepala burung Garuda itu mendapat kursi di kabinet meski tak ikut berjuang memenangkan Jokowi di Pilpres 2019. Menurut dia, semua hal bisa dilakukan demi bangsa dan negara.

“Ya, kalau untuk kepentingan bangsa yang lebih besar apa saja bisa dilakukan,” kata Luhut.

Seperti diketahui, Gerindra dikabarkan akan segera merapat ke koalisi Jokowi. Isu merapatnya Gerindra itu semakin santer dengan Prabowo yang sowan satu persatu Ketum parpol koalisi Jokowi.

Bahkan, Gerindra disebut-sebut juga akan mendapatkan jatah kursi. Tiga nama kadernya, Edhy Prabowo, Fadli Zon dan Sandiaga Uno dikabarkan merupakan nama yang disodorkan untuk mengisi kabinet baru Jokowi.

Gerindra sendiri hingga saat ini memang belum menentukan sikap politiknya. Rencananya, sikap politik akan diambil pada Rakornas Gerindra 17 Oktober 2019 mendatang.(DON)