JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan sekaligus melantik menteri kabinet 2019-2024 pada Rabu mendatang. Pagi ini Jokowi kembali memanggil sejumlah calon menteri ke Istana Negara.

“Iya rencana masih ada beberapa yang akan datang,” ujar Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin saat dihubungi, Senin (21/10/2019) malam.

Namun, Bey mengaku belum tahu siapa-siapa saja tokoh yang giliran dipanggil Jokowi hari ini. Ia mengaku belum ada pemberitahuan Jokowi kepadanya.

“Saya nggak pernah tahu, saya tahu-tahunya kalau sudah ada (pemberitahuan) ini sudah ada yang datang nih, gitu aja. Saya nggak tahu siapa aja yang datang,” katanya.

Bey menjelaskan para tokoh akan datang mulai pukul 09.00 WIB. Teknis pertemuanya hampir sama seperti kemarin, yakni para tokoh datang ke Istana Negara, Jakarta Pusat, dan bertemu dengan Presiden Jokowi.

Seperti diketahui, Jokowi sejak kemarin sudah memanggil sejumlah tokoh datang ke Istana Negara. Ada 11 nama yang dipanggil Jokowi dan menyatakan diminta kesediaannya untuk bergabung dan bekerjasama dengan Jokowi dalam kabinet kerjanya.

Berikut 11 nama yang menemui Jokowi di Istana Negara, Senin (21/10):

1. Mahfud Md
2. Nadiem Makarim
3. Wishnutama
4. Erick Thohir
5. Tito Karnavian
6. Airlangga Hartarto
7. Pratikno, Fadjroel Rachman dan Nico Harjanto
8. Prabowo dan Edhy Prabowo
(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Ketum Gerindra Prabowo Subianto tiba ke Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Prabowo datang bersama Waketum Gerindra Edhy Prabowo.

Pantauan di Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, Jakpus, Prabowo datang sekitar pulul 16.15 WIB, Senin (21/10/2019). Prabowo datang mengenakan kemeja warna putih dengan celana cokelat khas seragam Gerindra. Kemejanya tak seperti yang biasa dia gunakan.

Kepada wartawan, Prabowo mengaku dipanggil oleh Presiden Jokowi.

“Saya dipanggil tadi malam,” kata Prabowo.

Berdasarkan isu yang beredar, Prabowo akan dipilih sebagai menteri pertahanan. Sementara itu Edhy Prabowo dipilih untuk pos menteri pertanian. Isu ini diamini oleh Ali Mochtar Ngabalin.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Ombudsman RI menemukan dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan ujian kompetensi sarjana kesehatan masyarakat (kesmas). Ombudsman menyebut uji kompetensi itu dilakukan tanpa payung hukum dan digelar oleh lembaga yang tidak berwenang yaitu IAKMI dan AIPTKMI.

“Penyelenggaraan ujian kompetensi kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh perguruan tinggi bersama organisasi profesi yang mendapatkan pengesahan dari Kementerian Kesehatan, namun IAKMI dan AIPTKMI bukan organisasi profesi yang mendapatkan pengesahan dari Menteri Kesehatan,” kata Komisioner Ombudsman, Ahmad Suaedy di gedung Ombudsman RI, Jalan Rasuna Said Jakarta Selatan, Senin (21/10/2019).

Suaedy mengatakan, uji kompetensi itu sudah berlangsung sejak 2016 lalu. Dia juga menyebut adanya maladministrasi berupa pembiaran yang dilakukan Kemenkes terhadap uji kompetensi tersebut.

“Bentuk maladministrasi yang kedua adalah menteri kesehatan telah melakukan penyalahgunaan wewenang dengan membiarkan IAKMI dan AIPTKMI menyelenggarakan ujian kompetensi kesehatan masyarakat dan adanya biaya dibebankan kepada peserta ujian sebesar Rp 500 ribu. Di samping itu besaran biaya yang dikenakan kepada peserta ujian tidak berdasarkan pertimbangan dari Kementerian Keuangan RI,” ujarnya.

Menyikapi temuan itu, Ombudsman meminta uji kompetensi itu dihentikan. Ombudsman juga mendorong agar Surat Tanda Registrasi (STR) yang didapat dari uji kompetensi itu tak dijadikan syarat ikut tes CPNS.

“Hentikan uji kompetensi sarjana kesehatan masyarakat karena organisasi yang eksis saat ini belum mendapatkan pengesahan sebagai organisasi profesi kesehatan masyarakat. Meniadakan persyaratan Surat Tanda Registrasi bagi sarjana kesehatan masyarakat dalam proses seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil,” ucapnya.

Terkait hal ini, Kemenkes berjanji akan menindaklanjuti temuan Ombudsman. Kemenkes akan mengkaji tentang pengaturan organisasi profesi.

“Yang kami lakukan adalah mengatur kembali jenis tenaga kesehatan yang dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan memang dimungkinkan ada tenaga kesehatan yang baru, sehingga ini jadi dasar pengaturan pembentukan organisasi profesi,” kata Dirjen Kesmas Kemenkes, Kirana Pritasari.

Terkait penghentian uji kompetensi, Kemenkes akan berkoordinasi dengan Kemenristek Dikti. Kemenkes juga akan berkomunikasi dengan Menpan-RB terkait STR yang jadi syarat tes CPNS.

“Kami akan konsultasi dulu dengan Menpan-RB karana sebelumnya ini sudah jadi syarat tapi dengan situasi sekarang kami harus konsultasi dulu,” ucapnya.(DAB)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Pengusaha nasional Erick Thohir merapat ke Istana siang ini. Hari ini merupakan perkenalan calon-calon menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) 2019-2024.

Pantauan di lokasi, Senin (21/10/2019), Erick Thohir tiba di Kompleks Istana sekitar pukul 11.12 WIB. Erick Thohir memakai kemeja putih sama seperti beberapa orang yang telah dipanggil Jokowi juga.

Eks Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Amin itu tiba setelah kedatangan Wishnutama. Sebelum Erick Thohir dan Wishnutama, ada Mahfud Md, Nadiem Makarim dan Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Tetty Paruntu yang telah terlebih dahulu dipanggil Jokowi.

Setelah dilantik, Jokowi mengaku akan segera mengenalkan calon menterinya. Proses pengenalan menteri ini dilakukan Jokowi hari ini.

“Besok pagi akan saya kenalkan, jam pagi,” kata Jokowi, Minggu (20/10).(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Pelantikan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden kemarin dihadiri 689 anggota MPR. Anggota MPR yang hadir memperoleh uang sidang sejumlah Rp 600 ribu.

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan uang sidang itu adalah salah satu hak yang didapatkan oleh anggota MPR. Aturan soal uang sidang itu, menurutnya, tertuang dalam Undang-Undang MD3 dan Tata Tertib MPR.

“Jadi hak-hak anggota MPR itu kan ada di UU MD3 mendapatkan hak administrasi dan keuangan. Ada di Tatib MPR, jadi anggota MPR mendapatkan hak keuangan dan administrasi,” kata Jazilul saat dihubungi, Senin (21/10/2019).

Uang sidang itu akan didapatkan anggota MPR setiap kali menghadiri persidangan. Menurut Jazilul, besaran uang sidang diatur oleh Kementerian Keuangan bersama dengan Sekretariat Jenderal MPR.

“Besarannya diatur oleh Kementerian Keuangan tentu bersama Sekjen (MPR), harus sepersetujuan Kementerian Keuangan kan. Istilahnya kan ada standar biaya minimum, biaya umum, gitu ada. Ada standarnya,” ujarnya.

Sementara itu, Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono membenarkan soal uang sidang bagi anggota MPR uang menghadiri pelantikan Jokowi-Ma’ruf. Uang sidang itu sejumlah Rp 600 ribu.

“Uang sidang namanya, bukan honor. Uang sidang kan memang ada, dalam APBN kan. (Jumlahnya) seperti itu, Rp 600 ribu ya kalau kita,” ujar Ma’ruf.

Uang sidang itu juga termasuk dalam anggaran pelantikan Jokowi-Ma’ruf Amin. Namun, Ma’ruf tak memerinci berapa tepatnya anggaran yang digunakan untuk acara pelantikan itu.

“Ya anggaran MPR 2019, APBN. Kan semua udah direncanakan dari tahun lalu malah. Jadi kalau agenda sidang, misalnya kayak sidang tahunan, sidang akhir masa jabatan, dan sidang-sidang. Ada (anggaran khusus), tapi saya jumlahnya tidak ini (hafal). Tapi yang jelas ini sederhana, intinya begitu,” ucap Ma’ruf.

Soal hak anggota MPR itu tertuang dalam Peraturan MPR RI tentang Tata Tertib MPR RI pasal 14. Pasal tersebut berbunyi:

(1) Anggota MPR berhak:
a. mengajukan usul pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan;
c. memilih dan dipilih;
d. membela diri;
e. imunitas;
f. protokoler; serta
g. keuangan dan administratif.

(2) Hak protokoler, keuangan, dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(VAN)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Wakil Presiden Ma’ruf Amin bertolak ke Jepang mewakili Presiden Joko Widodo untuk menghadiri penobatan Naruhito menjadi Kaisar. Ma’ruf sudah berangkat ke Jepang padahal susunan menteri-menteri belum diumumkan seperti yang dijadwalkan pagi ini.

Mengenakan setelan jas abu-abu, Ma’ruf Amin didampingi istrinya, Wury Estu Handayani berangkat dengan pesawat kepresidenan dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (21/10/2019) pukul 10.00 WIB. Dubes Jepang Masafumi Ishi ikut melepas rombongan.

Jokowi sendiri sudah mengkonfirmasi keberangkatan Ma’ruf Amin ke Jepang. Ma’ruf Amin diminta ikut dalam penobatan Naruhito menjadi Kaisar Jepang menggantikan Akihito.

“Pokoknya nanti, sorenya (besok), Pak Kiai Ma’ruf Amin harus ke Jepang untuk menghadiri penobatan kaisar, ke Jepang,” kata Jokowi di kompleks Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Minggu (20/10).

Jokowi sempat menyatakan pengumuman kabinetnya akan dilakukan sebelum Ma’ruf Amin berangkat ke Jepang. Namun hingga pukul 10.00 WIB, Jokowi belum juga memperkenalkan menteri-menteri kabinet barunya.

Seperti diketahui, Kaisar Akihito yang berusia 85 tahun baru saja turun takhta karena faktor usia dan kesehatannya yang memburuk. Dia resmi mengundurkan diri pada Selasa (30/04).

Naruhito merupakan kaisar ke-126 Jepang. Dia pernah kuliah di Universitas Oxford di Inggris, dan menjadi putra mahkota pada usia 28 tahun.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Seorang dukun bernama Ki Sabdo melakukan ritual di MPR supaya pelantkan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin nanti aman terselenggara. Pihak Istana Kepresidenan mengaku tak memerintahkan dukun untuk mengamankan pelantikan Jokowi.

“Bukan arahan dari Istana,” kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin kepada wartawan di hari terakhir lembaga Kantor Staf Presiden, Jumat (18/10/2019) malam.

Dilihat di video viral, Ki Sabdo melakukan ritual di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen RI. Segala nama lelembut dia sebutkan, yakni Nyai Roro Kidul, Nyi Blorong, jin kayangan, dan lain-lain. Semua itu dia panggil untuk mengamankan pelantikan Jokowi-Ma’ruf pada Minggu (20/10) besok. Tentu saja klaim tentang jin itu tidak bisa dibuktikan. Terlepas dari kebenaran klaim itu, peristiwa kebudayaan semacam yang dilakoni Ki Sabdo itu lazim dijumpai.

“Bagi kami itu adalah ekspresi dari kegembiraan yang harus kita berikan apresiasi dan terima kasih,” kata Ngabalin.

Ngabalin mengaku menjumpai hal serupa di tiga kota berbeda di Pulau Jawa. Dia menganggap itu adalah khas budaya Jawa, bahkan secara umum tiap-tiap suku di Indonesia punya kepercayaan yang mengandung aspek magis.

“Di beberapa tempat juga dilakukan hal serupa, di Jogja juga, saya mendapat telepon ada juga dari Solo yang melakukan hal itu, di Bandung juga begitu,” kata Ngabalin.

“Itu artinya tanda Presiden Jokowi sangat membumi hingga level pegiat budaya. Apresiasi yang luar biasa, atas nama pemeritah, Pak Jokowi dan Pak Ma’ruf Amin, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas ikhtiar-ikthiar yang dilakukan oleh kalangan budaya,” kata pria asli Papua ini.

Sebelumnya, Pimpinan MPR menegaskan koordinasi pengamanan hanya dilakukan bersama TNI, Polri, dan BIN. MPR menegaskan tidak melibatkan dukun.

“Untuk menjaga keamanan Pimpinan MPR mengundang untuk koordinasi dengan Panglima TNI, Kapolri dan Kepala BIN, Setneg, dan aparat terkait, bukan dengan dukun atau ahli magic,” kata Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid saat dimintai tanggapan, Jumat (18/10) kemarin.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Sebanyak 18 unit Mercedes Benz disiapkan untuk tamu negara saat pelantikan Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin besok. Sekretariat Presiden (Setpres) mengatakan tidak dibebankan biaya sewa dari pihak penyewa, Mercedes Benz Indonesia.

“Khusus penyiapan kendaraan VVIP dan Cadangan VVIP, Sekretariat Presiden telah bekerja sama dengan Mercedes Benz Indonesia dan mendapatkan dukungan kendaraan tanpa dikenai biaya sewa,” ujar Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Erlin Suastini dalam keterangan persnya, Sabtu (18/10/2019).

Adapun kendaraan tersebut terdiri dari 11 unit seri S450 brand new dan 1 unit Cadangan S450, serta 6 unit seri E300 brand new.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono sebelumnya mengatakan anggaran mobil untuk tamu negara sekitar Rp 1 miliar. Maksudnya, anggaran tersebut dipakai untuk kendaraan pendukung tamu negara yang berjumlah 66 unit.

“Selain menyiapkan mobil VVIP, Sekretariat Presiden juga menyiapkan 66 unit kendaraan pendukung tamu negara dengan anggaran sebesar Rp 1 miliar,” ujar Erlin.

Mobil-mobil Mercy sempat diparkir di halaman Istana Negara. Mobil keluaran Jerman itu akan ditumpangi PM Australia Scott Morrisson, PM Malaysia Mahathir Mohamad hingga Presiden Filipina Rodrigo Duterte.(NOV)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Karangan bunga ucapan selamat untuk pelantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin yang akan digelar Minggu 20 Oktober 2019 mulai berdatangan. Karangan bunga itu dipasang di pagar Istana Merdeka di persimpangan Jalan Medan Merdeka Utara, dan Jalan Majapahit.

Ada tujuh karangan bunga terpampang. Karangan bunga itu dari masyarakat yang ingin mengucapkan selamat dan dukungan untuk Jokowi-Ma’ruf Amien yang akan bertugas untuk periode 2019-2024.

Jalan di sekitar Istana Merdeka pun masih normal, tidak ada penutupan jalan. Lalu lintas terpantau ramai lancar.

Sementara itu, sudah banyak petugas dari Polri dan TNI di sekitar kawasan Taman Pandang, khususnya di pos pengamanan di silang Monas depan Istana.

Polisi terlihat melakukan apel persiapan pengamanan acara pelantikan presiden dan wakil presiden yang akan diselenggarakan besok, Minggu (20/10/2019). Mobil-mobil taktis pun sudah diparkirkan di dalam kawasan Monas.

Diketahui, Panglima TNI Marsekal Hadi Tajahjanto menyampaikan kegiatan pengamanan menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih sudah dilakukan sejak Kamis (17/10). Jumlah pasukan yang dilibatkan dalam kegiatan ini berjumlah 30.000 personel yang terbagi dalam beberapa susunan tugas.

“Pasukan yang dilibatkan 30 ribu dengan susunan tugas, Ring I dilaksanakan dan di bawah tanggung jawab Paspampres, Ring II di bawah tanggung jawab TNI, dan Ring III adalah di bawah tanggung jawab gabungan antara TNI-Polri dan unsur lainnya,” ucap Hadi, Kamis (17/10/2019).(VAN)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
MPR menggelar geladi kotor pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Rangkaian acara dijalankan lengkap dan pihak-pihak yang terlibat diperankan oleh model peraga.

Geladi kotor dilaksanakan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/10/2019). Pelatihan dimulai sekitar pukul 14.10 WIB dan disaksikan langsung oleh Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono.

Simulasi pelantikan ini diawali dengan datangnya presiden, wakil presiden, serta wakil presiden terpilih bersama para pimpinan MPR. Mereka lantas menempati tempat duduk yang telah disiapkan di panggung.

Tempat duduk untuk Joko Widodo (Jokowi) disiapkan di bagian kanan panggung, sementara tempat duduk untuk Ma’ruf Amin dan Jusuf Kalla (JK) berdampingan di bagian kiri panggung.

Simulasi pelantikan dibuka oleh model peraga yang memerankan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). Acara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengheningkan cipta.

Setelah itu, presiden dan wakil presiden terpilih diambil sumpahnya. Keduanya lalu menandatangani berita acara pelantikan dan didampingi oleh seluruh pimpinan MPR.

Begitu selesai, mereka kembali ke tempat duduk. Saat inilah Ma’ruf dan JK bertukar tempat dari kursi mereka semula.

Model peraga yang memerankan Jokowi lalu menyampaikan pidato awal masa jabatan. Acara kemudian ditutup dengan pembacaan doa dan kembali menyanyikan Indonesia Raya.

Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono mengatakan geladi kotor hari ini dimaksudkan agar ada simulasi sehingga agenda pelantikan presiden dan wakil presiden berjalan lancar. Dia ingin agenda pelantikan yang akan digelar pada Minggu, 20 Oktober 2019 mendatang bisa sukses terlaksana.

“Tahapan-tahapan tadi yang masih merasa canggung dalam memainkan peran, ada hal-hal yang mungkin secara protokoler harus kita review, tentu dalam geladi kotor ini. Supaya nanti semuanya berjalan khidmat, agung, karena ini adalah perhelatan pergantian kepemimpinan nasional lima tahun sekali,” ujar Ma’ruf Cahyono di lokasi.

“Dan MPR memang memiliki wewenang untuk melakukan itu. Saya kira sukses tidak hanya dilakukan secara konstitusional, tapi juga secara tata upacara,” pungkasnya.(DON)