JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno merespons jabatan baru Prabowo Subianto yang kini menjadi Menteri Pertahanan (Menhan) di kabinet Jokowi. Sandiaga optimistis terhadap kinerja Prabowo ke depan meski banyak tantangan.

“Saya selalu optimis, saya melihat ini optimis walaupun banyak tantangan,” kata Sandiaga kepada wartawan di Cilegon, Banten, Sabtu (26/10/2019).

Sandiaga tak mau banyak berkomentar terkait Prabowo dan menteri Kabinet Indonesia Maju yang sudah mulai bekerja. Menurutnya, jika terlalu banyak yang menyoroti para menteri, akan timbul suasana gaduh.

“Jadi biarkan mereka bekerja setelah 6 bulan kita lakukan evaluasi dan masukan,” ucapnya.

Eks Wagub DKI ini mengatakan belum lagi berkomunikasi dengan Prabowo setelah menjabat Menhan. Rencananya, Sandiaga akan menemui Prabowo pekan ini sebelum terbang ke Turki.

“Belum sempat kontak, rencananya akhir minggu ini saya sebelum berangkat ke Turki ingin konsultasi, pamit, dan bersilaturahim dengan Pak Prabowo,” kata dia.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah merampungkan susunan Kabinet Indonesia Maju, lengkap dengan wakil menteri. Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta para elite menjaga persatuan bangsa dengan tidak mengeluarkan pernyataan negatif dan tidak produktif.

“Saya mendorong para elite untuk menahan diri dengan tidak mengeluarkan statement yang tidak produktif. Agar suasana kebersamaan kita sebagai bangsa tetap terjaga,” kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (26/10/2019).

Menurut Bamsoet, yang terpenting saat ini adalah fokus mengawal 100 hari kerja para menteri di kabinet. Selain itu, kata Bamsoet, penting juga menyiapkan payung hukum yang memudahkan kegiatan usaha hingga sosial.

“Agenda penting dan mendesak saat ini adalah fokus 100 hari kerja dari para menteri harus menjadi perhatian semua. 100 hari ke depan adalah kerja nyata bukan lagi retorika,” ujar Bamsoet.

“Situasi politik relatif sudah lebih stabil dengan berakhirnya masa pemilu, pelantikan presiden, dan pengumuman kabinet. Agenda saat ini yang penting adalah menyiapkan berbagai perangkat payung hukum untuk memudahkan kegiatan usaha, pendidikan, dan ikatan sosial,” imbuhnya.

Bamsoet mengatakan ada pesan tersirat dalam pengumuman Kabinet Indonesia Maju, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan. Politikus Golkar itu mencontohkan bergabungnya Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan yang meski banyak yang tidak puas, tetapi harus disambut baik.

“Dengan mengajak rivalnya ke kabinet, tentu saja pilihan yang bijak. Demi kemajuan bangsa. Dan kerelaan Prabowo juga harus dihargai. Harus menjadi tradisi politik di tanah air. Meski berbeda, namun untuk kepentingan bangsa kita harus rela menyampingkannya. Dari dua tokoh bangsa itu kita perlu belajar,” tuturnya.

Bamsoet bersyukur ikatan persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Ia meminta para elite mengeluarkan pernyataan yang bertolak belakang dengan sikap Jokowi dan memberikan kesempatan kepadanya untuk bekerja.

“Yang terpenting saat ini adalah, bahwa kita semua harus tetap menjaga kondusifitas dalam ikatan persatuan dan kesatuan. Jangan sampai kita sendiri yang justru mengganggu dengan mengeluarkan statement yang kontraproduktif dengan sikap Presiden. Jangan sampai para elite kita lebih sibuk mengurusi politiknya dibanding memberikan kesempatan keduanya untuk bekerja,” pungkasnya.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Jumlah terpidana mati di seluruh Indonesia mencapai 274 orang, 26 diantaranya menghuni lapas di DKI Jakarta. Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin memastikan akan ada eksekusi mati, tetapi dia meminta waktu untuk pelaksanaannya.

“Ada beberapa perkara yang belum inkrah. Pasti kita akan eksekusi,” kata Burhanuddin, di kantornya, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Jumat (25/10/2019).

Meski begitu, pihaknya meminta diberi waktu untuk menginventarisir narapidana yang kasusnya sudah inkrah. Jika sudah inkrah, maka eksekusi mati bisa saja dilakukan bila tak ada upaya hukum lain yang diajukan terpidana mati.

“Kita sudah inventarisir keseluruhannya. Kalau ada yang ditindaklanjuti pasti akan kami sampaikan. Berilah kami juga waktu,” kata Burhanuddin meminta.

Dia memastikan akan memberikan kesempatan maksimal bagi terpidana mati mengajukan upaya hukum. Dia khawatir jika terpidana mati itu dieksekusi, maka napi tersebut masih menggunakan haknya melakukan upaya hukum seperti grasi dan Peninjauan Kembali (PK).

“Maksimal kita berikan haknya dulu. Kalau suatu saat ada perubahan, kan udah terlanjur dihukum mati, itu yang kita hindari,” ujar mantan Komisaris Utama Hutama Karya itu.

Sementara itu, Plt Jampidum, Ali Mukartono menyebut ada beberapa terpidana mati yang saat ini masih mengajukan proses hukum. Ali mengakui ada dua upaya hukum seperti grasi dan Peninjauan Kembali (PK) yang bisa diajukan berkali-kali yang dinilai dapat akan memperlambat eksekusi mati.

“Sebagian masih ada proses hukum yang masih berjalan. Soal waktu eksekusi, tergantung selesainya proses hukum. Sebagian proses hukumnya belum selesai, kan ini ada putusan MK bahwa PK bisa lebih dari sekali dan sebagainya. Kita harus berikan haknya dulu,” ujar Ali.

Sebelumnya eksekusi mati terakhir dilakukan Kejaksaan Agung pada 2017. Setelah itu, Kejaksaan Agung sebagai otoritas tunggal pelaksana eksekusi mati tak lagi melaksanakan tugasnya. Daftar terpidana mati pun semakin bertambah panjang.

“Kita mempunyai sebanyak 274 terpidana mati di seluruh Indonesia,” kata Kasubdit Pembinaan Kepribadian Ditjen PAS, Zainal Arifin.(MAD)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
12 Wakil Menteri (Wamen) dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) siang ini. Mereka akan membantu tugas-tugas Menteri. Tapi berapakah penghasilan para Wamen?

Sebagaimana dikutip, Jumat (25/10/2019), penghasilan Wamen diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK.02/2012 tentang Hak Keuangan dan fasilitas Lainnya Bagi Wakil Menteri.

“Bagi Wakil Menteri yang bertugas pada Kementerian yang belum mendapatkan Tunjangan Kinerja diberikan Hak Keuangan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari hak keuangan Menteri,” demikian bunyi Pasal 1 ayat a.

Adapun bagi Wakil Menteri yang bertugas pada Kementerian yang sudah mendapatkan Tunjangan Kinerja, diberikan Hak Keuangan sebesar 135 persen dari tunjangan kinerja Pejabat Eselon I dengan peringkat jabatan tertinggi.

“Hak Keuangan bagi Wakil Menteri yang berasal dari Pegawai Negeri dibayarkan sebesar selisih penerimaan Hak Keuangan sebagai Wakil Menteri dengan penghasilan yang diterima sebagai Pegawai Negeri,” ujarnya..

Besaran Hak Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan besaran Hak Keuangan setelah dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Hak Keuangan yang diterima oleh Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan penurunan penghasilan, maka kepada Wakil Menteri diberikan tunjangan selisih penghasilan sebesar selisih dari Hak Keuangan yang selama ini diterima dengan Hak Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Dalam Pasal 3 disebutkan Wamen juga mendapat fasilitas:

1. Kendaraan Dinas.
2. Rumah Jabatan.
3. Jaminan Kesehatan.

“Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan dengan standar harga perolehan paling tinggi sebesar Rp 800 juta,” bunyi Pasal 4.

Rumah Jabatan bagi Wamen dengan standar di bawah Menteri dan di atas Pejabat Eselon I.

“Dalam hal Kementerian bersangkutan belum dapat menyediakan Rumah Jabatan bagi Wakil Menteri, kepada Wakil Menteri dapat diberikan kompensasi berupa tunjangan perumahan sebesar Rp 15 juta setiap bulan,” bunyi Pasal 5.(DAB)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memilih 12 wakil menteri untuk membantu tugasnya. Jokowi memperkenalkan mereka dengan cara yang sama seperti mengumumkan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu lesehan di tangga.

Pengenalan para wakil menteri ini dilakukan di tangga bagian dalam Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (25/10/2019). Para wakil menteri itu duduk lesehan bersama Jokowi-Ma’ruf Amin.

Wakil menteri pria terlihat mengenakan kemeja putih dan dasi. Sementara wakil menteri wanita terlihat mengenakan kebaya.

Berikut nama para wakil menteri yang sebelumnya dipanggil Jokowi ke Istana:

1. Wakil Menteri Luar Negeri: Mahendra Siregar (Dubes RI untuk AS)

2. Wakil Menteri Pertahanan: Sakti Wahyu Trenggono (Pengusaha/Bendahara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf)

3. Wakil Menteri Agama: Zainut Tauhid (Politikus senior PPP/Waketum MUI)

4. Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara (Kepala Badan Kebijakan Fiskal)

5. Wakil Menteri PUPR: John Wempi Wetipo (Politikus PDIP)

6. Wakil Menteri LHK: Alue Dohong (Deputi Badan Restorasi Gambut)

7. Wakil Menteri Perdagangan: Jerry Sambuaga (Politikus Golkar)

8. Wakil Menteri Desa PDTT: Budi Arie Setiadi (Ketum Projo)

9. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang: Surya Tjandra (Politikus PSI)

10. Wakil Menteri BUMN: Budi Sadikin (Direktur Utama Mining Industry Indonesia)

11. Wakil Menteri BUMN: Kartika Wirjoatmojo (Direktur Utama Bank Mandiri)

12. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Angela Tanoesoedibjo (Pengusaha/Perindo)
(VAN)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
DPR akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon Kapolri terhadap Komjen Idham Azis. Fit and proper test digelar setelah susunan pimpinan dan anggota Komisi III resmi terbentuk.

“Segera (fit and proper test) setelah Komisi III terbentuk,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan, Jumat (25/10/2019).

Di sisi lain, Dasco menilai sosok Idham merupakan sosok yang bekerja dalam diam. Dia yakin Idham berkompeten menjadi Kapolri.

“Sosok Idham Aziz adalah sosok yang pendiam, sedikit bicara, banyak bekerja, dan selama ini selalu bekerja dengan diam tapi dengan hasil yang nyata,” kata Dasco.

Menurut Dasco, Idham memenuhi syarat untuk menjadi Kapolri, baik dari sisi pangkat maupun angkatan keanggotaan Polri. Dasco mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah mengusulkan Idham sebagai calon tunggal Kapolri.

“Oleh karena itu yang bersangkutan sangat kompeten, memenuhi syarat kualifikasi untuk jadi seorang Kapolri baik dari sisi kepangkatan maupun angkatan dan saya mendukung penuh beliau untuk dijadikan Kapolri oleh presiden Republik Indonesia,” tuturnya.

Seperti diketahui, Komjen Idham Azis telah diusulkan sebagai calon Kapolri oleh Presiden Jokowi kepada DPR. Idham menjadi calon tunggal yang diusulkan.

Surat Presiden yang meminta persetujuan terhadap rencana pengangkatan Idham Aziz telah diterima DPR pada 22 Oktober 2019 lalu. Idham nantinya akan menggantikan Jenderal (Purn) Tito Karnavian yang saat ini telah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, akan didampingi seorang wakil menteri. Dia adalah politikus PDIP asal Papua, John Wempi Wetipo.

“Saya dipanggil Presiden dan diberi kepercayaan sebagai Wamen PUPR membantu menteri PU menjalankan tugas pembangunan infrastruktur,” kata John usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (25/10/2019).

Salah satu pesan dari Jokowi ke John Wempi adalah soal pengawasan yang perlu diperketat. Dia juga diminta memacu pertumbuhan infrastruktur di timur Indonesia.

“Pengawasan ini diperketat, visi misi presiden dan wapres yang belum tuntas bisa diselesaikan di periode kedua. Untuk memacu pertumbuhan infrastruktur di timur,” ucapnya.

John Wempi pun membenarkan bahwa dia kader PDIP.

Sejak pagi tadi, Jokowi memanggil 12 tokoh yang akan menjadi wakil menteri. Mereka dilantik siang nanti.(VAN)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta jajarannya mengecek perda-perda yang berpotensi menghambat investasi. Perda tersebut nantinya akan dievaluasi.

“Periksa seluruh perda dan peraturan kepala daerah yang hambat investasi di daerah,” kata Tito dalam keterangan tertulis, Jumat (25/10/2019).

Untuk itu, Tito menekankan seluruh jajaran Kemendagri tidak hanya menyelaraskan program pemerintah pusat atau pemda. Tapi juga harus bisa mengevaluasi peraturan yang bisa menghambat pelayanan masyarakat terutama dalam hal investasi.

“Periksa pelaksanaan pembangunan daerah apakah masih berorientasi proses atau orientasi hasil yang memberi manfaat kepada masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Tito menjelaskan, pihaknya akan menindak tegas aparatur yang menyalahgunakan wewenangnya. Dia juga meminta Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tidak perlu ragu melaporkan apa pun hasil yang ditemuinya terhadap aparatur pemerintah pusat dan pemda.

“Hasil-hasil pemeriksaan Irjen dan jajaran APIP daerah tersebut dilaporkan kepada Mendagri melalui Irjen. Dengan konsekuensi diberikan pembinaan, sanksi administrasi, atau langsung ditindaklanjuti penegakan hukum melalui Kejaksaan atau Kepolisian,” tutur Tito.(DON)