JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Komisi III DPR menyetujui Komjen Idham Azis menjadi Kapolri. Keputusan ini diambil secara aklamasi.

“Semua fraksi berkesimpulan bahwa tidak perlu membuat pandangan fraksi nmun keputusan melalui kapoksi, yaitu aklamasi. Aklamasi untuk menyetujui Komjen Idham Azis sebagai Kapolri,” kata Ketua Komisi III DPR Herman Hery di ruang Komisi III, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Keputusan persetujuan Komjen Idham Azis sebagai Kapolri akan disampiakan ke pimpinan DPR. Rencananya paripurna hasil uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri digelar besok.

“Sore ini kami langsung bersurat kepada pimpinan DPR untuk dibawa ke paripurna besok,” kata Herman.

Komjen Idham dalam paparan punya tujuh program prioritas yang akan dieksekusi jika diberi tugas sebagai Kapolri. Tujuh program prioritas itu meliputi pengembangan SDM hingga penataan kelembagaan.

Usai fit and proper test, Komjen Idham langsung meneken pakta integritas. Komjen Idham juga mengutip kata bijak dari BJ Habibie.

“Kepada Tuhan saya tidak akan bertanya mengapa, kenapa dan bagaimana. Namun jika hamba diperkenankan mengajukan satu permohonan, maka berilah hamba petunjuk serta kekuatan untuk mengambil jalan yang benar sesuai dengan kehendak-Mu,” kata Komjen Idham disambut riuh tepuk tangan di ruang Komisi III DPR.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, tetap menggunakan mobil Toyota Alphard miliknya selama berdinas. Bedanya, kini pelat dinas khusus Kementerian Pertahanan terpasang di mobil itu.

Pada Rabu (30/10/2019), Prabowo mengunggah foto saat mengunjungi Mabes TNI. Di salah satu foto, ada mobil Alphard putih miliknya. Pelat berlogo Kementerian Pertahanan dengan nomor ‘1-00’ terpasang di mobil itu.

“Kunjungan kerja ke Mabes TNI,” tulis Prabowo.

Saat kunjungan kerja, Prabowo tampak memakai jas putih dengan peci hitam dan kacamata hitam. Dia bersalaman dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Prabowo juga berfoto dengan jajaran Mabes TNI.

Sebelumnya diberitakan, para menteri Jokowi bakal mendapat mobil dinas baru bulan depan. Mobil untuk para menteri Jokowi itu berjenis Toyota Crown 2.5 HV G Executive Hybrid. Namun sejak dilantik jadi menteri, Prabowo belum pernah terlihat menggunakan mobil dinasnya.

Prabowo sendiri mendapatkan pelat dinas RI-23 sebagai Menteri Pertahanan. Selain itu, dia bisa menggunakan pelat khusus Kemhan dengan nomor 1-00.

Saat dikonfirmasi, juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan dirinya belum mengetahui jelas alasan Prabowo tetap menggunakan mobil Alphard tersebut.

“Beliau memang itu yang mau dipakai beliau. Itu aja sih, nggak ada kenapa-kenapa,” kata Dahnil.(RIF)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
DPR menetapkan pimpinan Badan Anggaran (Banggar) 2019-2024. Banggar diketuai Said Abdullah dari F-PDIP.

Penetapan pimpinan itu digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2019). Rapat penetapan pimpinan itu dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang merupakan Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Dasco pun membacakan nama-nama yang menjadi calon pimpinan Banggar. Selain Said Abdullah, para wakil ketua adalah Muhidin Moh Said dari F-Golkar, Rusdi Maseh dari F-NasDem, Cucun Ahmad dari F-PKB, dan Edhi Baskoro Yudhoyono (Ibas) dari F-Demokrat.

“Dapat disetujui dan ditetapkan?” tanya Dasco kepada hadirin rapat.

“Setuju,” kata anggota dewan yang hadir.

Berikut ini daftar anggota Banggar 2019-2024:

PDIP
Said Abdullah
Dolfie
Rudianto Tjen
Cornelis
Ichan Soelistyo
Mindo Sianipar
Efendi Sianipar
Sunarna
Sukur Nababan
Muhammad Herviano
Sarce Bandaso
Adistrya Suryo
Mercyc Barends
Falah Amru
Ign Kusuma Kelakan
Imam Suroso
Elva Hartati
Andiana Dondokambey
My Esty Wijayanti
Marsiaman Saragih
Agung Ray

Golkar
Muhidin Mohammad Said
Bobby Adityo
Dave Laksono
Agung Widiantoro
Sari Yuliati
Salim Fahri
Budhi Setyawan
Hamka Baco Kadi
Ansar Ahmad
Muhtarudin
Maman Abdurahman
John Kennedy Aziz
Dewi Asmara
Yahya Zaini
Muhammad Nur Purnama Sidi

Gerindra
Supriyatno
Moreno Soeprato
Abdi Ruskati Ali Baal
Sugiono
Ardya Pratiwi
Martina
Mulyadi
Catherine Angela Oendoen
Susi Marleni
Putih Sari
Elnino Husein
Edy Santana Putra
Sri Meliana

NasDem
Rusdi Maseh
Sri Wulan
Ahmad Hatari
Percha Leanpuri
Ahmad Sahroni
Hasnah Syams
Syarif Abdullah Alkadrie
Charles Meikyansyah
Rian Firmansyah
Robet Row

PKB
Cucun Ahmad
Siti Mukaormah
Slfyan Ali
Bertu Merlas
Yanuar Prihatin
Bisri romli
Anisa Sakur
Anggia Ermalini
Muhtarom
Ratna Juwita Sari

Demokrat
Edhy Baskoro Yudhoyono
Suhardi Duka
Didik Mukriyanto
Wahyu Sanjaya
Johny Allen Marbun
Fera Febianti
Harmusa Oktaviani
Rizki Aulia Rahman
Bramantyo Suwondo

PKS
Eki Awal Muharam
Sukamta
Nasir Djamil
Hermanto
Sigit Sosiantomo
Rofik Hananto
Netty Prasetyani
Fahmi Alieidrus
Khairul Anwar

PAN
Farah Putri Nahliyah
Johny Siffi Mirin
Khaerudin
Bouman Harun
Eko Hendro Purnomo
Ashabul Kahfi
Abdul Hakim Bafakih
Ahmad Yohan

PPP
Saifullah Tamliha
Anas Tahir
Muslih Zainal Abidin
(NOV)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Komisi III DPR telah melakukan wawancara pribadi terhadap Komjen Idham Azis sebagai calon Kapolri di rumah pribadinya. Tahapan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) akan dilanjutkan siang ini di DPR.

“Jam 2 siang kami akan lakukan fit and proper test,” kata Ketua Komisi III DPR Herman Hery di Jl Panglima Polim III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019).

Pada pagi ini, jajaran Komisi III DPR mendatangi kediaman Idham Azis untuk melakukan wawancara pribadi. Herman mengatakan tahapan ini merupakan tradisi yang selalu dilakukan setiap ada pergantian Kapolri.

“Karena ini sudah menjadi tradisi di dalam fit and proper test setiap Kapolri mendidik anak-anak, kehidupan suami-istri, dalam meng-handle, misalnya tugas-tugas beliau sebagai Kapolri nanti, apa peran istri, apakah istri ikut campur terlalu jauh, ini hal-hal sensitif yang kami pertanyakan tadi,” ucap dia.

Dia mengatakan keluarga Idham Azis bisa jadi contoh bagi anggota Polri lainnya. Herman mengatakan Komisi III puas atas jawaban yang disampaikan Idham Azis.

Dia yakin Idham Azis dapat menjalankan tugas ketika jadi Kapolri. Wawancara ini berjalan selama sekitar 90 menit.

“Dari apa yang kami sampaikan dan mendapat jawaban dari keluarga ini, kesimpulan kami adalah satu, keluarga Pak Idham Azis adalah keluarga sakinah-mawadah-warahmah yang patut dijadikan contoh oleh seluruh anggota institusi Polri,” tuturnya.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Menteri Agama Kabinet Indonesia Maju, Jenderal (Purn) Fachrul Razi menyebut ada tiga prioritas dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Kementerian Agama. Hal ini dia sampaikan dalam Rapat Koordinasi bersama jajaran pimpinan Kementerian Agama se-Indonesia.

“Tiga prioritas aksi tentang korupsi itu adalah, pertama tutup semua pintu peluang untuk terjadinya korupsi. Kedua, buka kehadiran ‘whistle blower’ dan ketiga tindak tegas (pelanggar), administrasi maupun hukum,” kata Menag Fachrul Razi di Jakarta, Selasa 29 Oktober 2019.

Mantan Wakil Panglima TNI itu mengibaratkan Kementerian Agama seperti orang yang mengenakan baju putih. Sedikit saja dia terkena noda, maka akan jelas terlihat bekasnya. Dia tak mau menjelaskan lebih lanjut mengenai ilustrasi tersebut.

“Saya tidak perlu menjelaskan lagi maksud ilustrasi di atas. Sayang kalau kita tidak bisa berbuat banyak untuk Kementerian Agama, justru malah membuat nama Kementerian Agama menjadi jelek,” kata Fachrul.

Fachrul mengajak pimpinan di jajaran Kementerian Agama untuk sering-sering melakukan introspeksi atas tugas dan fungsi yang dijalankan. Sebab wajah Kementerian Agama hakekatnya adalah wajah umat beragama di Tanah Air.

Menurut Fachrul Razi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan Kementerian Agama mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sehingga secara umum pengelolaan anggaran di Kemenag baik. “Ndak banyak kementerian yang dapat predikat itu kan?” kata Menag.

Selain korupsi, Menteri agama Fachrul Razi juga menyoroti pentingnya pencegahan paham radikalisme. Pada Senin kemarin misalnya, dia meminta jajaran Ditjen Pendidikan Islam untuk bersinergi dalam mengawal penguatan moderasi beragama di madrasah dan perguruan tinggi keagamaan Islam. Ini bertujuan untuk memastikan tidak ada peserta didik atau mahasiswa yang terpapar paham keagamaan yang ekstrem atau radikalisme.

“Kita tidak mau pendidik dan murid yang memiliki paham ekstrem atau radikal,” kata Menag Fachrul Razi.

Menteri Agama Fachrul Razi mengingatkan bahwa lembaga pendidikan di bawah Kemenag sangat banyak. Karenanya, semua pihak harus bersinegri agar tidak ada stakeholders yang terpapar paham ekstrem, dari pusat hingga ke daerah.(MAD)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Menteri dan kepala lembaga Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma’ruf Amin mendapat hak menumpangi mobil dinas selama menjabat. Bagaimana jika ada yang memakai mobil pribadi?

“Tidak apa-apa, yang jelas hak mereka untuk dapat fasilitas mobil dinas dari negara sudah dipenuhi,” ujar Sekretaris Kemensetneg Setya Utama lewat pesan singkat, Selasa (29/10/2019).

Namun Setya mengimbau jajaran kabinet agar memakai mobil dinas saat acara kenegaraan. Alasannya, supaya petugas keamanan mengenali daftar pejabat yang hadir.

“Untuk acara-acara kenegaraan, sebaiknya mereka pakai untuk memudahkan akses, dikenali oleh petugas keamanan,” ucap Setya.

Setya menambahkan, jajaran Kabinet Indonesia Maju akan mendapatkan mobil dinas baru bulan November. Secara keseluruhan, ada 101 unit yang disiapkan negara.

“Kemungkinan pertengahan November, agar bisa bersamaan menyerahkannya,” ujar Setya.(DAB)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah daerah harus tepat sasaran dan sejalan dengan visi-misi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tito menegaskan program yang dijalankan dari APBD harus dirasakan masyarakat.

“Salah satu tugas dari Mendagri itu adalah melakukan pembinaan pembangunan, artinya ada dana yang cukup besar ditransfer ke daerah, itu harus tepat sasaran, di antaranya harus mensinkronkan antara visi-misi Bapak Presiden dengan kebutuhan khas masyarakat pembangunan lokal,” kata Mendagri Tito dalam keterangannya, Selasa (29/10/2019).

Mendagri juga berharap agar program pemerintah daerah dapat sejalan dengan pemerintah pusat. Selain itu, dia menginginkan setiap dana pemerintah dapat disalurkan ke program-program yang berguna bagi masyarakat.

“Jadi yang ingin kita sampaikan kewenangan salah satu tugas dari Mendagri adalah untuk meyakinkan, memberi pembinaan agar program di daerah sinkron dengan pemerintah pusat. Kita juga sisir, jangan sampai hanya ‘sent’ berarti jangan hanya buat program, tapi harus ‘delivered’ dirasakan oleh masyarakat,” jelas Tito.

Lebih lanjut, Mendagri menjabarkan sebuah indikator untuk mengukur penggunaan APBD. Menurutnya, apabila masih lebih banyak pengeluaran untuk belanja modal, perlu dipastikan lagi apakah dana tersebut benar-benar dirasakan masyarakat atau tidak.

“Cara melihatnya apakah lebih banyak belanja pegawai, barang, atau modal. Kalau belanja pegawai dan barang yang banyak, berarti itu lebih banyak kepentingan pegawainya, yang diterima dan digunakan masyarakat kecil. Sebaliknya, kalau belanja modalnya besar itu yang bagus, tapi kita harus lihat lagi belanja modal itu betul-betul yang menyentuh masyarakat atau sekadar pengadaan,” terangnya.

Tito akan membuat evaluasi terhadap penggunaan dan penyerapan dana yang digunakan pemerintah daerah. Dia juga akan membuat iklim kompetitif bagi setiap pemda dan memberikan apresiasi bagi pemda yang memiliki output baik.

“Kita akan melakukan evaluasi akhir tahun ini, kita lihat dari provinsi, kabupaten/kota, kita akan buat iklim yang kompetitif, yang bagus akan kita berikan penghargaan, yang kurang bagus akan disebutkan, kemudian setelah itu juga akan aktifkan APIP, inspektorat, untuk melihat dan menyisir program-program tepat sasaran,” ucapnya.(VAN)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Nama-nama anggota dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD) telah disahkan dalam rapat paripurna hari ini. Ada 11 komisi dan tujuh badan dalam AKD DPR yang disahkan.

Rapat paripurna digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2019). Nama-nama anggota tiap fraksi untuk masing-masing komisi dan AKD hanya ditayangkan dan tidak dibacakan dalam rapat paripurna.

“Kami telah menerima seluruh nama-nama anggota fraksi pada AKD. Sehubungan dengan hal tersebut untuk mengetahui secara lengkap susunan keanggotaan fraksi-fraksi dalam AKD DPR RI yang telah disampaikan, maka saya mempersilakan Setjen DPR RI untuk menayangkan susunan dan keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI dan badan-badan,” kata Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin yang memimpin rapat.

“Nama-nama ini saya mohon persetujuan untuk tidak dibacakan kalau disepakati. Karena 575 kalau dibaca akan makan waktu sekitar dua jam. Bisa disepakati ya untuk ditayangkan?” tanya Aziz.

Setelah anggota Dewan yang hadir sepakat, nama-nama anggota tiap AKD ditayangkan di layar besar yang ada di dalam ruang paripurna. Setelah semua nama ditayangkan, Aziz menanyakan persetujuan untuk nama-nama tersebut sebagai anggota-anggota dalam AKD.

“Berdasarkan hal-hal yang telah kami tayangkan di atas, maka kiranya jumlah dan komposisi anggota alat kelengkapan yang telah kami sebutkan di atas apakah dapat disetujui?” tanya Aziz.

“Setuju,” jawab anggota Dewan yang hadir.

Rapat paripurna telah menyepakati nama-nama anggota masing-masing fraksi yang akan duduk di 11 komisi serta tujuh badan, yakni Badan Musyawarah (Bamus), Badan Legislasi (Baleg), Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Badan Anggaran (Banggar), Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Papua juga ditujukan pada pejabat kepolisian. Dia mengaku mendengar usulan agar pangkat Kapolda Papua ditingkatkan dari bintang 2 menjadi bintang 3.

“Berkaitan usulan penempatan eselon I dan II, di kabinet sudah, tadi ada (usulan) bintang 3, tadi saya melirik ke sana. Tapi Pak Paulus Waterpauw Pak Kapolda (Papua), nunggu di sini aman. Laporan yang masuk ke saya beres, aman semuanya, sudah langsung,” ujar Jokowi saat bertemu tokoh Papua di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Senin (28/10/2019).

Jokowi ingin agar Papua aman. Baru setelahnya Irjen Paulus Waterpauw akan naik pangkat menjadi Komisaris Jenderal (Komjen).

Irjen Paulus turut hadir dalam pertemuan ini. Ia duduk di samping Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab yang juga berasal dari Papua.

“Tapi kalau masih belum aman, jangan minta. Karena saya tahu, beliau ini saya ikuti sejak awal,” ujar Jokowi.

“Saya tahu dua-duanya, saya ikuti terus Pak Paulus dan Pak Herman. Dipikir saya nggak ikuti,” imbuh Jokowi.(NOV)