JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
MUI Jawa Timur mengimbau para pejabat tak memakai salam pembuka semua agama saat sambutan resmi. Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengaku belum mendengar pernyataan MUI Jatim itu.

“Nggak boleh menanggapi sesuatu yang kita nggak dengar,” kata Fachrul di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/11/2019).

Fachrul menegaskan tidak akan pernah bersedia menanggapi sesuatu yang belum didengarnya. “Bapak tidak akan pernah mau menanggapi sesuatu yang Bapak belum dengar. Kalau ‘katanya-katanya’, nggak mau Bapak nanti salah,” ujarnya.

MUI Jatim sebelumnya mengimbau para pejabat tak memakai salam pembuka semua agama saat sambutan resmi. Imbauan ini terlampir dalam surat bernomor 110/MUI/JTM/2019 yang diteken Ketua MUI Jatim KH Abdusshomad Buchori.

Dalam surat tersebut, terdapat poin yang menyeru para pejabat menggunakan salam sesuai ajaran agama masing-masing. Jika pejabat itu Islam, diimbau cukup menggunakan kalimat ‘Assalamualaikum Wr Wb’.

Saat dikonfirmasi, KH Abdusshomad membenarkan surat imbauan ini. Hal ini, kata dia, merupakan salah satu hasil dari Rakernas MUI di Nusa Tenggara Barat beberapa waktu lalu.

“Jadi begini, kami menandatangani atau membuat seruan itu karena doa itu adalah ibadah, misalnya saya terangkan salam, ‘Assalamualaikum’ itu doa, salam itu termasuk doa dan doa itu ibadah,” kata Kiai Somaddi Surabaya, Minggu (10/11).(MAD)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto akan merumuskan strategi pertahanan negara dalam waktu dekat. Prabowo menyebut rumusan strategi pertahanan tersebut akan dipresentasikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) awal 2020.

“Jadi kita akan segera dalam bulan Desember ini, untuk sedapatnya kita rumuskan, kita mutakhirkan doktrin pertahanan kita, strategi pertahanan kita, dan konsepsi penyelenggaraan gelar pertahanan kita. Dan pada saatnya nanti, bulan Januari tentunya kita akan mempresentasikan kepada presiden,” kata Prabowo seusai rapat kerja (raker) Komisi I DPR, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019).

Prabowo juga menyampaikan terima kasih kepada Komisi I DPR. Mantan Danjen Kopassus itu akan berupaya meningkatkan kerja sama, salah satunya dengan mengajak Komisi I ikut dalam kegiatan Kemenhan.

“Jadi saya sangat berterima kasih kepada Komisi I. Saya juga puas dan saya juga akan mengundang Komisi I untuk ikut serta dalam kegiatan Kemhan di bulan-bulan yang akan datang,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, dalam raker dengan Komisi I Prabowo sempat bicara perihal konsep pertahanan negara. Dia menyinggung soal Pertahanan Rakyat Semesta.

“Dan terus terang pertahanan kita selama ini, secara sejarah, dan saya kira sampai sekarang berlaku, dan mungkin kita akan teruskan adalah bahwa pertahanan kita harus mendasarkan dan kita gunakan adalah Pertahanan Rakyat Semesta,” kata Prabowo di ruang rapat Komisi, Senin (11/11).

Prabowo menilai bahwa saat ini, secara teknologi pertahanan, Indonesia tidak bisa mengalahkan negara lain. Namun, jikalau harus terlibat perang, dia menyebut konsep Pertahanan Rakyat Semesta harus dilaksanakan.

“Jadi saudara-saudara, banyak wartawan ini, kita tidak usah terlalu, istilahnya membuka diri, tapi kita mengerti dan kita memahami bahwa mungkin saat ini secara teknologi, kita, mungkin tidak bisa mengalahkan kekuatan teknologi bangsa lain,” sebut Prabowo.

“Tetapi pertahanan kita yang berdasarkan pemikiran, konsep Pertahanan Rakyat Semesta, perang, kalau terpaksa kita terlibat dalam perang, perang yang akan kita laksanakan adalah Perang Rakyat Semesta, The Concept of The Total Peoples War,” imbuhnya.(VAN)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada 6 tokoh Indonesia. Pemberian gelar itu diterima langsung oleh para ahli waris di Istana Negara.

Prosesi pemberian gelar Pahlawan Nasional itu berlangsung di Istana Negara, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (8/11/2019), pukul 13.30 WIB. Ada 6 tokoh dari berbagai wilayah di Indonesia yang mendapat gelar Pahlawan Nasional.

Acara dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan ‘Indonesia Raya’ dan dilanjutkan dengan mengheningkan cipta yang dipimpin langsung oleh Jokowi.

“Untuk mengenang jasa para pahlawan, mengheningkan cipta dimulai,” kata Jokowi.

Gelar tersebut diberikan Jokowi sesuai dengan Keppres Nomor 120/TK/Tahun 2019 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional. Gelar itu diterima oleh para ahli waris.

Enam nama ini merupakan hasil seleksi dari 20 nama tokoh yang diajukan. Nama-nama tersebut kemudian diajukan ke Presiden, hingga dipilih enam nama pada 2019.

Acara ini dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Kesehatan dr Terawan, Mendagri Tito Karnavian, Mensesneg Pratikno, hingga Jaksa Agung ST Burhanuddin. Hadir juga Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Aziz, para pimpinan DPR dan pimpinan MPR, kemudian hadir juga Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa hingga Meutya Hatta.

Berikut ini nama penerima penganugerahan gelar Pahlawan Nasional 2019:

1. Ruhana Kuddus dari Sumatera Barat
2. Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi (Oputa Yii Ko) dari Sulawesi Tenggara
3. Prof dr M Sardjito dari DI Yogyakarta
4. KH Abdul Kahar Mudzakkir dari DI Yogyakarta
5. A A Maramis dari Sulawesi Utara
6. KH Masjkur dari Jawa Timur
(VAN)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar membantah adanya ‘desa hantu’. Dia pun bingung dengan adanya kabar desa fiktif yang menyedot anggaran dana desa.

“Harus kita samakan dulu persepsi pemahaman fiktif itu apa. Karena kalau yang dimaksud fiktif itu sesuatu yang nggak ada kemudian dikucuri dana, dan dana nggak bisa dipertanggung jawabkan, itu nggak ada. Karena desanya ada, penduduknya ada, pemerintahan ada, dana dikucurkan iya, pertanggung jawaban ada, pencairan juga ada,” kata Halim di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (8/11/2019).

“Sehingga saya bingung yang namanya fiktif namanya bagaimana,” sambung dia.

Halim pun mengaku telah menelusuri persoalan ‘desa hantu’ yang sebelumnya diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dia menegaskan tak menemukan ‘desa hantu’ yang dimaksud, termasuk di Sulawesi Tenggara.

“Iya. Sejauh ini belum ada. (Termasuk) di Konawe,” kata Halim.

Kakak Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) itu kemudian menjelaskan, semua dana desa telah sesuai dengan tupoksi kementeriannya. Halim juga memastikan bahwa pihaknya selalu mengevaluasi pemberian dana desa ke desa-desa yang ada.

“Sudah sudah. Sudah kita telusuri semua sesuai dengan tupoksinya Kemendes sudah kita telaah, dan memang kita temukan laporannya ada tahapan satu, dua, tiga. Dana desa setahun itu dievaluasi 2 kali. Pertama 20% setelah selesai laporan 40%, nggak akan turun itu kalau laporan nggak selesai,” kata Halim.

Halim pun mengaku sudah melaporkan perihal temuannya ini ke Sri Mulyani. “Sudah kita laporkan,” ujarnya.

Fenomena desa hantu ini pertama kali diungkapkan Sri Mulyani Indrawati saat melaporkan evaluasi kinerja APBN Tahun Anggaran 2019 di ruang rapat Komisi XI DPR RI. Dia menyebut ada desa baru karena dana desa.

“Sekarang muncul desa-desa baru yang nggak ada penduduknya karena adanya dana desa,” kata Sri Mulyani, Senin (4/11).

Sri Mulyani akan mengevaluasi program dana desa untuk meminimalkan kejadian tersebut dengan memperketat aturan pencairan. Dana desa sendiri dicairkan melalui tiga tahap. Dana desa dicairkan dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) dalam tempo tertentu.

Kemenkeu menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengusut aksi akal-akalan ini. Kemendagri mencatat ada empat desa fiktif di Sulawesi Tenggara (Sultra).(NOV)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Hubungan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh kembali dipertanyakan usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung pelukan hangat Surya Paloh dengan Presiden PKS Sohibul Iman. PDIP menilai hubungan antarpartai politik harus dilihat sebagai hubungan antarkepentingan.

“Ya kalau saya melihat hubungan antarpartai politik, tentu kita harus membaca hubungan antarkepentingan. Tidak ada perkawanan yang abadi dan permusuhan yang abadi, yang ada adalah kepentingan itu sendiri,” kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/11/2019).

Menurut Basarah, dalam hubungan antarpartai, setiap partai politik akan memperhitungkan kepentingan politiknya di masa depan, terutama menyangkut Pilpres 2024. Basarah mengatakan dinamika politik itu jangan selalu dikaitkan dengan hubungan personal.

“Saya kira dalam perspektif itu kita harus membaca segala macam dinamika dan aktivitas pimpinan-pimpinan parpol sebagai bagian dari satu dinamika politik yang wajar-wajar saja. Jangan dikaitkan dalam hubungan yang bersifat personal,” ujar Basarah.

Basarah mencontohkan ada partai yang saat kampanye berbeda kubu, lalu bergabung saat proses pemilu selesai. Menurutnya, hal itu wajar saja terjadi.

“Jadi antara berpisah dan bertemunya, grouping dan re-grouping dalam satu hubungan partai politik harus kita baca sebagai satu dinamika yang normal dalam hubungan antarparpol dalam menjaga kepentingan partainya masing-masing,” ucapnya.

Basarah lalu berbicara soal pertemuan NasDem dengan PKS beberapa waktu lalu. Wakil Ketua MPR itu menyebut NasDem sedang mempertimbangkan persiapannya menuju Pemilu 2024.

“Saya memandangnya pada perspektif partai NasDem mungkin sedang mempertimbangkan persiapan mereka di tahun 2024, sehingga apa yg mereka lakukan, termasuk bertemu dengan teman-teman PKS dan lain sebagainya itu sebagai salah satu cara untuk merumuskan, merencanakan strategi perjuangan mereka di masa yang akan datang,” tutur Basarah.

Lebih lanjut, Basarah menyebut PDIP memegang etika politik untuk tidak mencampuri urusan parpol lain. Baginya, semua parpol punya kedaulatan untuk menentukan langkah-langkah politiknya.

“Dan kami dari PDIP memegang teguh etika politik bahwa kita tidak boleh memasuki yuridiksi organisasi parpol lain karena masing-masing punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sendiri-sendiri, masing-masing punya kedaulatan untuk menentukan langkah-langkah politik apa yang akan diambil,” pungkasnya.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Anggota Komisi VIII DPR RI Ali Taher meminta Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi belajar apa itu agama. Ali berharap tidak ada lagi isu-isu tentang radikalisme.

Permintaan tersebut disampaikan Ali dalam rapat kerja (raker) dengan Kemenag. Dia awalnya bicara tentang radikalisme.

“Jangan lagi muncul isu-isu radikalisme. Kalau tidak ada radikalisme, tak pernah ada (Raja) Namrud berjumpa dengan (Nabi) Ibrahim. Jika tidak ada radikalisme, (Nabi) Musa tidak akan bertemu Firaun. Jika tidak ada radikalisme, maka (Nabi) Muhammad tidak akan bertemu dengan Abu Lahab,” kata Ali di ruang rapat Komisi VIII DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Ali menilai radikalisme bisa dimanfaatkan untuk membangun peradaban. Politikus PAN itu tak setuju jika radikalisme digunakan dalam konteks politik.

“Kata radikalisme adalah akar dari sebuah persoalan teologis. Yang keliru adalah menggunakan radikalisme pada konteks politik yang menghancurkan agama. Nah oleh karena itu menurut pandangan saya, jika radikalisme digunakan untuk membangun peradaban dan melakukan perjumpaan peradaban, itu kita setuju,” paparnya.

Saat inilah Ali meminta Menag Fachrul belajar apa itu agama. Dia juga menjelaskan soal pengertian agama sesuai UUD 1945.

“Oleh karena itu, belajarlah tentang apa itu agama, Pak Menteri, dan apa itu faith, dan apa itu religion. Agama, Pasal 29 adalah organisasi, mengatur, buka faith, faith itu iman, jangan diganggu,” jelasnya.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai pembahasan mengenai bahaya paham radikalisme sudah mencapai level berlebihan. Menurut MUI, masih banyak persoalan bangsa yang harus diperhatikan.

“Imbauan kepada pemerintah dan media, mengingat masalah-masalah yang dihadapi bangsa ini sangat banyak, maka kita mengharap kepada pihak pemerintah dan media agar mengurangi dosis pembicaraan tentang radikalisme. Karena apa yang ada selama ini terasa sudah melebihi dosis dan proporsinya,” kata Sekjen MUI, Anwar Abbas, dalam pesan tertulisnya, Kamis 7/11/2019).

Anwar meminta intensitas pembahasan radikalisme ditekan. Menurut dia, banyak masalah yang dampaknya tak kalah dahsyat yaitu terkait ekonomi, politik dan pendidikan.

“Oleh karena itu kita meminta supaya dosis pembicaraan tentang radikalisme ini dikurangi dan atau dikempeskan. Ini bukan berarti bahwa masalah radikalisme tidak penting dan tidak berbahaya bagi masa depan bangsa, tapi persoalan yang dihadapi bangsa ini tidak hanya masalah radikalisme,” jelas Anwar.

“Masih banyak persoalan-persoalan lain yang harus kita perhatikan dan pikirkan, yang dampak dan bencana serta malapetaka yang akan ditimbulkannya juga tidaMasih kata Anwar, di matanya saat ini pemerintah mencetak generasi muda yang sekuler. Generasi ini, lanjut dia, lebih diberi pendidikan ilmu pengetahuan sosial dibanding keagamaan.

“Kita telah banyak mencetak anak-anak dan generasi bangsa yang sekuler, karena pendidikan yang kita berikan kepada mereka lewat mata pelajaran yang ada terputus, dan tidak terkait dengan Tuhan dan atau sila pertama, sehingga mereka menganggap agama tidak penting dan tidak boleh dibawa-bawa ke dalam kehidupan ekonomi dan politik serta kegiatan publik lainnya,” tutur Anwar.k kalah besar dan bahkan bisa lebih dahsyat, kalau tidak bisa kita respon dan antisipasi secara serius dan sungguh-sungguh,” sambung dia.

Anwar mencontohkan, dalam bidang pendidikan, Indonesia berharap generasi muda berkarakter pancasilais. Namun, dia berpendapat harapan itu seperti peribahasa ‘jauh panggang dari api’.

“Dunia pendidikan kita yang semestinya harus bisa mencetak dan melahirkan generasi yang memiliki karakter seperti yang dikehendaki oleh Presiden Jokowi, yaitu menjadi insan-insan pancasilais. Ternyata realitanya masih sangat jauh panggang dari api,” ujar Anwar.

“Dunia pendidikan kita semestinya bisa mencetak anak-anak bangsa yang pancasilais yaitu anak-anak bangsa yang berketuhanan dan taat beragama, yg menjunjung tinggi nila-nilai perikemanusiaan dan perikeadilan, yang mencintai persatuan dan kesatuan,” imbuh Awar.(DAB)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Jelang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019, Ombudsman RI mengundang KemenPan-RB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dalam pertemuan itu, Ombudsman RI membentuk tim pengawas penerimaan CPNS 2019.

“Ombudsman akan membentuk tim pengawas penerimaan dan seleksi CPNS tahun 2019 yang bertugas melakukan pengawasan atas jalannya proses penerimaan hingga menerima pengaduan laporan masyarakat khusus CPNS baik pada Ombudsman pusat maupun daerah,” ujar anggota Ombudsman RI Laode Ida di kantornya, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2019).

Laode Ida mengatakan pertemuan dengan perwakilan kementerian itu sebagai bentuk koordinasi awal sekaligus menyampaikan beberapa temuan hasil pengawasan seleksi tahun lalu. Selain itu, kata dia, dalam penanganan permasalahan aduan masyarakat itu meminta supaya kementerian, lembaga atau pemerintah daerah lebih mengantisipasi.

“Tahun lalu itu lebih, hampir 2.000 pengaduan, paling banyak kementerian yang teradu itu dari Kementerian Hukum dan HAM, kalau daerah paling banyak itu dari DKI Jakarta. Tapi setiap daerah hampir selalu ada pengaduan, tidak hanya dikelola di Jakarta tapi Ombudsman yang ada perwakilan daerah di setiap provinsi,” katanya.

Laode Ida menyebut beberapa permasalahan umum seperti persyaratan yang membingungkan, persyaratan akreditasi, dan permasalahan pengiriman berkas ke instansi penyelenggara menjadi evaluasi. Menurutnya, paling banyak dikeluhkan adalah soal persyaratan yang seringkali menjebak atau bahkan menghilangkan hak peserta.

“Paling banyak juga administrasi negara, sebetulnya administrasi publik. Tapi karena beda nama, beda nomenklatur jurusan itu yang digunakan, maka sudah dianggap tidak memenuhi syarat,” katanya.

Selain itu, Laode Ida meminta pelayanan pengaduan di setiap instansi penerima CPNS itu harus optimal dan maksimal. “Mereka tidak terlayani biasanya sehingga terombang-ambing, ada yang kami selesaikan sesuai harapan pengadu, tidak terlalu banyak tetapi cukup baik,” katanya.

“Artinya apa yang diadukan itu betul-betul benar sehingga instansi seperti Kementerian Keuangan kemarin-kemarin itu kami langsung perbaikan, akomodasi mereka melalui Ombudsman,” sambungnya.(VAN)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pengelolaan parkir jangan sampai merugikan masyarakat. Tito tak ingin pengelolaan parkir dilakukan preman berkedok ormas.

“Pungutan retribusi parkir ini nilai uangnya sangat besar, terutama di perkotaan dan menjadi salah satu sumber pungutan liar, akibatnya Pemda tidak mendapat pemasukan yang signifikan. Tata kelola parkir yang buruk jelas sangat merugikan masyarakat, apalagi jika dipungut oleh preman atau berkedok Ormas, kemungkinan besar terjadi pungli,” ujar Kapuspen Kemendagri Bahtiar dalam keterangannya, Rabu (6/11/2019).

Tito menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya investasi untuk membuka lapangan pekerjaan. TIto ingin para kepala daerah mendukung visi misi Jokowi ini, salah satunya dengan melakukan penertiban tadi.

Untuk mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah diminta Tito untuk mengambil tindakan tegas dalam melindungi masyarakat dari aksi premanisme.

“Saber pungli parkir dan tim pemberantasan preman harus dilakukan untuk melindungi masyarakat serta menindak oknum aparat yang melindungi pengelolaan parkir liar. Sehingga perlu dukungan aparat penegak hukum dan aparat keamanan untuk penegakan Saber Pungli dan penindakan premanisme, baik perorangan atau kelompok masyarakat termasuk preman yang dibungkus ormas,” ucap Bahtiar.

Diberitakan sebelumnya, beredar video ormas yang meminta ‘jatah preman’ kepada minimarket. Dalam video tersebut, tampak Kepala Bapenda Kota Bekasi Aan Suhanda didampingi polisi dan sejumlah ormas. Dalam video itu, Aan meminta agar minimarket di Kota Bekasi bekerja sama dengan ormas dalam hal penarikan retribusi parkir.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi membenarkan adanya ‘surat tugas’ kepada ormas untuk mengelola parkir minimarket. Surat tugas yang dikeluarkan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bekasi itu dievaluasi setiap bulan. Rahmat mengatakan, anggota ormas dibekali surat tugas tersebut agar dapat mengkoordinir parkir minimarket.

“Kalau penugasan dari Bapenda itu biasanya paling lama sebulan. Sebulan dievaluasi sebulan dievaluasi, kalau ternyata masih memegang sudah tidak berlaku artinya sudah tidak berlaku lagi,” kata Rahmat kepada wartawan di kantornya, Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi, Selasa (5/11).

Pembekalan surat tugas jaga parkir minimarket oleh ormas di Kota Bekasi itu menimbulkan kekisruhan. Bapenda Kota Bekasi pun akhirnya tak lagi menerbitkan surat tugas tersebut.

“Sudah tidak ada lagi, sudah habis. Kita nggak terbitkan lagi,” ujar Kepala Bapenda Bekasi Aan Suhanda di kantor Wali Kota Bekasi, Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan Kota Bekasi, Selasa (5/11).(VAN)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Komisi Yudisial (KY) hanya meloloskan 14 nama untuk masuk ke tahapan wawancara terbuka calon hakim agung. KY mencoret sejumlah nama pesohor para kampiun di dunia peradilan dan hukum.

“Kami tidak memiliki preferensi karier atau nonkarier, semua didasarkan tes yang objektif dan hasilnya seperti itu. Bisa berubah tiap tahun,” kata Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Aidul Fitriciada Azhari.

14 Nama yang lolos ke tahap selanjutnya adalah:

1. Ahmad Choiri (Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda)
2. Busra (Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang).
3. Dwi Sugiarto (hakim tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar)
4. Maryana (hakim tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta)
5. Rahmi Mulyati (panitera muda perdata khusus MA)
6. Sumpeno (hakim tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar).
7. Artha Theresia Silalahi (hakim tinggi Pengadilan Tinggi Pelambang)
8. Soesilo (hakim tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin).
9. Kolonel Sus Reki Irene Lumme (hakim tinggi Badan Pengawasan MA)
10. Brigjen TNI Sugeng Sutrisno (hakim militer utama Dilmiltama)
12. Kolonel Tiarsen Buaton (dosen Sekolah Tinggi Hukum Militer Ditkumad).
13. Sartono (Wakil Ketua III Pengadilan Pajak Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Hakim)
14. Triyono Martanto (hakim Pengadilan Pajak).

Lalu siapa saja yang terpental? Di antaranya yaitu Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Komunkasi dan Informatika (Kominfo), Ahmad M. Ramli. Guru besar Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung itu juga pernah menjadi Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM.

Tumbang pula Sekretaris MA, Achmad Setyo Pudjoharsoyo. Padahal, karier Pudjo cukup moncer. Setelah menjadi Ketua PN Jakbar, ia dilantik jadi hakim tinggi pada Pengadilan Tanjungkaran, Lampung. Belum sampai sepekan, ia langsung ditunjuk menjadi Sekretaris MA.

KY juga mencoret hakim Jhon Halasan Butarbutar. Saat menjadi hakim PN Jakpus, ia kerap bolak-balik muncul di media massa karena menjadi ketua majelis kasus e-KTP dengan terdakwa Andi Narogong, Irman dan Sugiharto. Kini ia hakim tinggi di PT Pontianak.

Ketua majelis konflik Partai Golkar, Lilik Mulyadi juga kandas. Saat menjadi Ketua PN Jakut, Lilik juga menjadi ketua majelis Agung Laksono vs Aburizal Bakrie dan Lilik memenangkan Aburizal Bakrie. Lilik juga menjadi ketua majelis kasus pembunuhan Yohannes Haerudy B Natong (Rudy) dengan terdakwa Adiguna Sutowo, anak kandung (alm) Ibnu Sutowo.

Pria kelahiran Bogor, 23 Agustus 1961 itu juga yang menghukum mati pelaku bom Bali, Amrozi cs. Kini Lilik sehari-hari mengajar di Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung.

Ada pula nama Prof Abdul Latief. Guru besar Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar itu kini menjadi hakim spesialis mengadili perkara korupsi di tingkat kasasi. Sejumlah koruptor kelas kakap telah ia tangani. Namun, kariernya sempat terantuk KY saat mengadili Sudjiono Timan karena ia melepaskan terpidana korupsi BLBI senilai Rp 1 triliun lebih itu.

Kini, 14 nama yang lolos akan mengikuti tes wawancara terbuka yang digelar pekan depan. Setelah itu, KY akan memeras yang dinilai lolos menjadi hakim agung. Nama-nama itu kemudian akan disodorkan ke DPR untuk disetujui.(DON)