JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) siang ini mengumpulkan kapolda se-Indonesia. Jokowi memberi sejumlah arahan kepada para kapolda tersebut.

Pertemuan digelar di di Istana Merdeka, Jakarta, secara tertutup, Kamis (14/11/2019). Hadir Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono hingga Kapolda Sumatera Utara Irjen Agus Andrianto.

Baca juga: Anggaran PUPR hingga Bansos Siap Dicairkan Awal 2020

Kapolda Sumut Irjen Agus mengungkapkan, dalam pertemuan itu, Jokowi kembali menekankan lagi pesan yang telah disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah 2019 di Sentul, Bogor, Rabu (13/11).

“Tindak lanjut lebih spesifik kepada penjelasan beliau lebih detail atas arahan pada saat rapat kerja nasional yang ada di Sentul kemarin,” kata Agus.

Jokowi juga meminta para kapolda mendorong tumbuh kembangnya iklim investasi di daerah. Kepolisian, kata Agus, juga diminta ikut mendorong perkembangan ekonomi masyarakat.

“Untuk mendorong tumbuh kembangnya iklim investasi dan upaya mendorong. Pihak kepolisian dan penegak hukum diharap untuk membantu dan mendorong perkembangan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi juga menggelar pertemuan dengan pangdam dan danrem tipe A seluruh Indonesia. Sama seperti kepada para kapolda, Jokowi juga kembali menekankan arahannya saat di Sentul kemarin.

Seperti diketahui, kemarin Presiden Jokowi memberikan warning atau peringatan kepada seluruh pejabat daerah, baik pemerintah maupun aparat penegak hukum, karena banyak hal kecil berujung kerusuhan besar.

Jokowi mencontohkan aksi demo yang terjadi di Hong Kong, Chile, dan Bolivia. Menurut Jokowi, ketiga negara itu sedang dilanda aksi demo karena hal yang kecil dan tidak diperhatikan khusus oleh pemerintah.

“Hati-hati dalam menangani setiap peristiwa sekecil apa pun, saya titip ini terutama untuk jajaran TNI dan Polri, melihat sekecil apa pun peristiwa jangan menggampangkan karena kita penuh discontent atau ketidakpuasan,” kata Jokowi saat membuka sekaligus meresmikan acara Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda di Sentul, Jawa Barat, Rabu (13/11).(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi melaksanakan rapat tertutup dengan jajaran Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umroh (Ditjen PHU) sore ini. Rapat membahas mengenai evaluasi proses pelaksanaan ibadah haji.

“Oh kita evaluasi masalah haji, bagus,” kata Menag Fachrul Razi di kantor Kementerian Agama, Jalan M.H. Thamrin, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2019).

Fachrul mengapresiasi kinerja Kementerian Agama terkait proses haji ini. Menurutnya, pelaksanaan ibadah haji pada 2019 sudah lebih baik dari tahun sebelumnya.

“Memang saya terima kasih karena haji yang 2019 lebih baik dari yang 2018. Tapi kita semua bertekad sama bahwa nanti 2020 harus lebih baik lagi dan lebih murah lagi,” sambungnya.

Mantan Wakil Panglima TNI tersebut mengatakan akan terus berupaya membenahi pelaksanaan ibadah haji. Dia berharap, dengan adanya penambahan subsidi dari pemerintah, nantinya biaya haji 2020 akan lebih murah dan tidak membuat masyarakat terbebani.

“Jadi kita usahakan subsidi lebih banyak lagi supaya jemaah tidak terbebani,” tutup Fachrul.(NOV)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pagi ini mengumpulkan seluruh menteri, pejabat lembaga, serta kepala daerah setara gubernur di Istana Negara, Jakarta Pusat. Jokowi didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Jokowi mengumpulkan para pejabat untuk menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 kepada seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

“Perkenankan lah kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden untuk menghadiri dan sekaligus memberikan arahan DIPA 2019. Hal ini mengingat DIPA merupakan dokumen APBN yang menjadi acuan menteri, kepala lembaga, dan pemerintah daerah untuk mewujudkan visi-misi presiden, yaitu Indonesia Maju,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

DIPA merupakan dokumen yang diperlukan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk melakukan belanja. Dokumen ini menjadi acuan resmi untuk melakukan pengeluaran uang negara.

Pemberian DIPA Tahun 2020 dilakukan oleh Jokowi secara simbolis kepada 12 kementerian dan lembaga. Jokowi juga menyerahkan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 ke pemerintah daerah.

Hadir dalam acara ini Menlu Retno LP Marsudi, Menkominfo Johnny G Plate, Menko Polhukam Mahfud Md, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menag Fachrul Razi, MenPAN-RB Tjahjo Kumolo, Mendagri Tito Karnavian, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Wamenhan Sakti Wahyu Trenggono.

Hadir juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi. Kemudian Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Aziz, hingga Ketua DPR Puan Maharani.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Calon hakim agung Artha Theresia Silalahi setuju hukuman mati. Apalagi bila diterapkan kepada bandar narkoba.

“Untuk kasus tertentu mungkin hukuman mati memang tepat. Untuk bandar narkoba diharapkan pelakunya berkurang, berkuranglah pelakunya yang memengaruhi masyarakat. termasuk anak-anak untuk menggunakan narkotika. Ketemu bandarnya, habiskan!” kata Artha dalam wawancara terbuka calon hakim agung di Gedung Komisi Yudisial (KY) Jalan Kramat Raya, Kamis (14/11/2019).

Hukuman mati dijatuhkan tergantung perbuatan terdakwa. Sehingga hukuman mati tidak dengan gampang dijatuhkan.

“Jadi sangat tergantung dari perbuatan tedakwa dan akibat yang ditimbulkannya. Ini bukan soal pembentukan kedua produk legislasi itu. Tapi ini memutuskan suatu perkara berdasarkan fakta hukumnya,” ujar Artha.

Artha setuju koruptor diberi hukuman penjara seumur hidup. Namun ada catatan yaitu harus sebagai upaya hukum terakhir.

“Koruptor juga kalau sudah sedemikian rupa tidak bisa diubah diharapakan berubah, saya termasuk yang setuju. tetapi tetep saja hukuman mati adalah ultimum remedium, memang bisa diharapkan berubah, hukuman seumur hidup bisa diterapkan,” ujar Artha.

Artha Theresia Silalahi saat ini hakim tinggi Pengadilan Tinggi Palembang. Ia membuat pelaporan LHKPN tanggal 26 Februari 2018 dengan nilai Rp 43 miliar.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan sejumlah masukan terkait transformasi penegakan hukum di Indonesia. Burhanuddin meminta penegakan hukum berfokus pada pencegahan.

“Ke depan penanganan suatu perkara tidak hanya sekadar memidanakan pelaku dan kembalikan kerugian negara, tapi juga solusi perbaikan sistem sehingga perbuatan tersebut tidak dilakukan lagi,” kata Burhanuddin dalam Rakornas dengan Forkopimda di SICC, Sentul, Bogor, Rabu (13/11/2019).

“Artinya bahwa kebijakan penegakan hukum, khususnya korupsi, oleh Kejagung yang dulunya menitikberatkan pada penindakan akan bergeser pada pencegahan,” sambungnya.

Burhanuddin juga akan mengubah penilaian kinerja Kejaksaan tidak lagi berorientasi pada banyaknya penanganan perkara.

“Penilaian kinerja kejaksaan tidak lagi dititikberatkan pada banyaknya penanganan perkara, tapi saya akan titik beratkan gimana daerah saudara bebas dari korupsi, tidak ada lagi target operasi, tidak ada lagi karang-mengarang siapa yang harus untuk memenuhi (target),” sambung dia.

Burhanuddin juga meminta adanya pengawasan terhadap perda-perda yang menghambat investasi. Dia juga menegaskan agar Kejaksaan tidak bermain di ranah tersebut.

“Lakukan pemeriksaan, audit terhadap perda-perda yang hambat investasi dan, khususnya, Saudara jangan coba bermain di situ,” ujarnya.

Burhanuddin meminta jajarannya memperhatikan aset-aset negara, menerapkan pelayanan berbasis IT, hingga pengawasan terhadap pelayanan bebas korupsi.

“Mari sama-sama bangkitkan kembali kewibawaan penegak hukum,” tutur Burhanuddin.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Wakil Presiden Ma’ruf Amin menerima rombongan dari Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) yang diketuai oleh Ilham Habibie. Kepada Ma’ruf, Ilham melaporkan rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) halal yang akan dibangun di Aceh.

“Tadi ada satu program khusus yang kita ceritakan, yakni satu inovasi dari ISMI. Usulan membentuk dan itu lumayan siap dari KEK halal pertama di Indonesia yang berkedudukan di Aceh Barat Selatan. Jadinya Barsela, Barat Selatan Aceh. Itu sebenarnya sudah lengkap tapi memang masih harus melalui proses perizinan,” kata Ilham di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (12/11/2019).

Ilham meminta pandangan dari Ma’ruf Amin terkait rencana tersebut. Menurutnya, Ma’ruf Amin mendukung upaya dalam memperkuat ekonomi syariah di Indonesia.
Secara umum, Ilham mengatakan program tersebut masih dalam proses. Pihaknya saat ini tengah mengebut perizinan.

“Saya kira ini masih dalam proses, jadi belum tuntas. Jadi dalam hal ini kita sudah mempersiapkan gagasan ini tapi belum bisa dikatakan tuntas. Kita juga belum punya izin, kita masih harus melalui izin yang tadi disampaikan bapak,” ucap Ilham.

Sementara itu, Ketua ISMI Aceh Nurcholis mengatakan sudah menyiapkan infrastruktur dalam membangun KEK. Dia mengatakan nantinya lokasi tersebut akan menjadi pusat ekonomi yang terintegrasi.

“Jadi pemukiman, sebagai pusat industri, pelabuhan, semua terintegrasi. Program lengkap ada di situ. Jadi alhamdulillah bapak wapres tadi mengatakan sangat berharap ini jadi program satu-satunya. Karena belum ada KEK halal di Indonesia,” tutur Nurcholis.
“Jadi salah satu program utama pemerintah kita adalah memperkuat ekonomi syariah di Indonesia bukan hanya dari perbankan atau keuangan. Tapi juga pelaku bisnis lainnya,” jelasnya.(DAB)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi meminta semua pihak berhenti berdebat tentang imbauan para pejabat tidak menggunakan salam semua agama dalam acara resmi. Zainut khawatir perdebatan ini berujung terganggunya harmonisasi antar-agama.

“Hendaknya semua pihak menghentikan perdebatan masalah ucapan salam karena dikhawatirkan dapat menimbulkan kesalahpahaman dan mengganggu harmoni kehidupan umat beragama,” kata Zainut Tauhid dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/11/2019).

Zainut Tauhid menghargai berbagai pandangan dan pendapat baik yang melarang maupun yang membolehkan salam semua agama karena masih dalam koridor dan batas perbedaan yang dapat ditoleransi. Namun, Zainut meminta semua pihak mengedepankan persaudaraan terkait polemik ini.

“Semua pihak hendaknya membangun pemahaman yang positif (husnut tafahum), mengembangkan semangat toleransi (tasammuh) dan merajut tali persaudaraan (ukhuwah) baik persaudaraan Islam (ukhuwah Islamiyyah), persaudaraan kebangsaan (wathaniyyah) maupun persaudaraan kemanusiaan (basyariyyah),” kata dia.

“Kami mengimbau agar para pemimpin umat beragama baik intern maupun antar-umat beragama melakukan dialog untuk membahas dan mendiskusikan masalah tersebut dengan cara kekeluargaan sehingga masing-masing pihak dapat memahami permasalahannya secara benar,” imbuh Zainut Tauhid.

Wakil Ketua Umum MUI itu mengatakan spirit kerukunan umat beragama harus diwujudkan melalui sikap dan perilaku keberagamaan yang santun, rukun, toleran, saling menghormati dan menerima perbedaan keyakinan masing-masing.

MUI Jatim sebelumnya mengimbau para pejabat tak memakai salam pembuka semua agama saat sambutan resmi. Imbauan ini terlampir dalam surat bernomor 110/MUI/JTM/2019 yang diteken Ketua MUI Jatim KH Abdusshomad Buchori.

Dalam surat tersebut, terdapat poin yang menyeru para pejabat menggunakan salam sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jika pejabat itu Islam, diimbau cukup menggunakan kalimat ‘Assalamualaikum Wr Wb’.

Saat dimintai konfirmasi, KH Abdusshomad membenarkan surat imbauan ini. Hal ini, kata dia, merupakan salah satu hasil dari Rakernas MUI di Nusa Tenggara Barat beberapa waktu lalu.

“Jadi begini, kami menandatangani atau membuat seruan itu karena doa itu adalah ibadah, misalnya saya terangkan salam, ‘Assalamualaikum’ itu doa, salam itu termasuk doa dan doa itu ibadah,” kata Kiai Somaddi Surabaya, Minggu (10/11).(VAN)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto hari ini akan menerima kunjungan dari beberapa duta besar (dubes) negara sahabat. Di antaranya Dubes Arab Saudi, Amerika Serikat, hingga Malaysia.

“Hari ini beliau menerima Dubes Arab Saudi, Amerika Serikat, Dubes Malaysia serta nanti menerima Wali Nanggroe Aceh,” ujar Staf Khusus Kemhan Bidang Komunikasi Publik, Sosial-Ekonomi, dan Hubungan Antar-Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, kepada wartawan, Selasa (12/11/2019).

Pertemuan akan dilakukan di Kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Namun, Dahnil tak menjelaskan pukul berapa pertemuan dilakukan.

Lebih lanjut, Dahnil mengatakan belum ada detail pembahasan yang akan dibicarakan Prabowo dengan Dubes Arab Saudi. Saat ditanya apakah akan membahas kepulangan Habib Rizieq, Dahnil mengatakan belum ada info lebih lanjut.

“Ini (membahas Habieb Rizieq) belum tahu,” kata Dahnil.

Sementara itu, Dahnil menyebut belum ada info detail pembahasan dalam pertemuan Prabowo dengan ketiga dubes tersebut. Namun semenjak menjabat Menhan, Prabowo banyak menerima kunjungan kehormatan dari dubes negara sahabat.

“Kita belum dapat info spesifik. Yang pasti beberapa hari sejak di Kemenhan, Pak Menhan banyak menerima dubes dari negara sahabat,” ucapnya.

Dahnil mengatakan, pada kunjungan tersebut, Prabowo dan para dubes secara umum akan membahas pertahanan negara. Baik pertahanan di dalam negeri maupun di tingkat global.

“Dengan semua dubes beliau tentu bicara tentang pertahanan terkini, baik global maupun regional,” kata Dahnil.

Berdasarkan jadwal yang diterima, sebelum menerima kunjungan dari Dubes Arab Saudi, Amerika Serikat, dan Malaysia, pagi ini Prabowo dijadwalkan mengikuti rapat terbatas di Istana. Di sela-sela menerima dubes, Prabowo juga akan menerima Wali Nanggroe Aceh.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Anggota Komisi III menyoroti hasil pantauan sementara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Ada salah satu mata anggaran yang disebut anggota Dewan tidak disertai pertanggungjawaban.

“Mohon maaf Pak, kinerja Bapak bagus-bagus dan tercapai. Tetapi, berdasarkan analisis dari center of budget analysis, sebagian besar anggaran lembaga yang menangani terorisme, termasuk BNPT, habis untuk anggaran yang non produktif,” kata anggota Komisi III DPR F-PDIP Ichsan Soelistio saat rapat bersama dengan BNPT di gedung DPR, Senayan Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019).

“Termasuk dalam hal ini diafirmasi oleh temuan BPK pada semester I tahun 2019. Misalnya untuk program mitigasi aksi terorisme yang diselenggarakan di Balikpapan bulan April 2018, itu anggarannya tak didukung bukti pertanggungjawaban yang sah, akibatnya terdapat potensi kerugian negara Rp 115.270.000,” imbuhnya.

Dia meminta Kepala BNPT Suhardi Alius memperbaiki anggaran seperti ini. Dia mengatakan akan memantau anggaran yang berpotensi bermasalah.

“Karena temuan ini salah satunya bahas anggaran, jadi mungkin ke depannya kita coba diperbaiki hal seperti ini,” katanya.

Tak hanya Ichsan, anggota Komisi III F-PPP Arsul Sani juga menyoroti anggaran BNPT yang diberi catatan oleh BPK karena dianggap belum memenuhi ketentuan. Dia menyebut beberapa anggaran yang disorot, dari biaya perjalanan dinas luar negeri pegawai hingga anggaran konsultan BNPT yang nilainya mencapai miliaran rupiah.

“Kami mencatat ada beberapa hal yang saya kira perlu diperbaiki BNPT, misal soal realisasi belanja barang BNPT ini ada catatan dari BPK dianggap belum sepenuh sesuai ketentuan, ini ada Rp 709.551.000, kemudian biaya perjalanan dinas ke luar negeri yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 766.446.000,” papar Arsul.

“Kemudian pertanggungjawaban konsultan yang nggak sesuai ketentuan Rp 400.312.000 dan realisasi belanja modal yang belum sesuai ketentuan kontrak sebesar Rp 300.570.000. Artinya ada catatan,” lanjut Arsul.

Meski begitu, Arsul meminta BNPT tak berkecil hati atas anggaran yang dipersoalkan ini. Arsul menyebut BNPT tidak termasuk tiga lembaga yang anggarannya dipelototi Komisi III DPR.

“Tapi Bapak nggak usah kecil hati dari mitra Komisi III Bapak, tidak termasuk 3 lembaga yang harus kita pelototi anggarannya sesuai hasil pemeriksaan. Jadi BNPT nggak masuk 3 besarlah. Karena yang 3 itu perlu kita pelototi karena memang besar semua (anggarannya), pertama, Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK. Agak mengejutkan juga KPK tata kelolanya tidak seperti yang kita bayangkan,” pungkasnya.(DON)