Jakarta – Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengatakan bahwa belanja alat utama sistem senjata (Alutsista) akan diarahakan untuk pertahanan di tiga matra TNI. Prabowo menegaskan program pertahanan yang dia usung bukan hanya terfokus pada TNI Angkatan Darat saja.

“Belanja Alutsista juga akan diarahkan untuk perimbangan kekuatan pertahanan khususnya kapal-kapal perang Angkatan Laut, Pesawat tempur Angkatan Udara dan darat, jadi keliru bila ada yang menilai perspektif dan program Menteri Pertahanan bias Angkatan Darat,” ujar Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak kepada wartawan, Senin (25/11/2019).

Dahnil mengatakan Prabowo akan terus meningkatkan kondisi dan modernisasi alutsista. Prabowo pun telah melakukan pendataan terkait spesifikasi belanja alutsista yang akan dilakukan pada tahun 2020 nanti. Sehingga alokasi anggaran untuk belanja alutsista dapat terserap dengan baik dan tepat sasaran.

“Menhan paham betul bahwa kondisi alutsista yang sudah baik harus ditingkatkan terus dan dimodernisasi tanpa henti, baik angkatan laut, udara, maupun angkatan darat. Oleh sebab itu, beliau melakukan review secara langsung terkait harga dan spesifikasi belanja-belanja alutsista yang sudah dialokasi pada tahun 2019 dan riview alokasi 2020 agar tepat sasaran, ekonomis, efisien dan efektif, agar mampu memberikan efek positif memperkuat pertahanan dan bebas kebocoran serta perburuan rente,” kata dia.

Dahnil juga mengatakan Prabowo selalu memegang komitmennya sebagai pembantu Presiden Jokowi dalam bidang pertahanan. Dia mengatakan, Ketum Gerindra itu selalu memperingatkan pihaknya supaya tidak main-main dengan pertahanan dan kedaulatan NKRI.

“Sejak awal duduk sebagai Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto sudah memperingatkan semua pihak di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan, jangan main-main dengan pertahanan dan kedaulatan negara,” ucapnya.

Dahnil menambahkan bahwa Prabowo senantiasa mengingatkan jajarannya untuk tidak terlibat dalam korupsi dan kebocoran anggaran. Dia menekankan bahwa belanja pertahanan harus tepat guna.

“Oleh sebab itu melanjutkan perintah Presiden Joko Widodo, Menteri Pertahanan Prabowo memperingatkan semua pihak untuk tidak terlibat dalam praktik rente disektor pertahanan, tidak boleh ada kebocoran di belanja alutsista dan hak-hak kesejahteraan prajurit TNI. Belanja pertahanan harus digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan menjaga kedaulatan NKRI dengan minimalisasi kebocoran,” kata dia.(DAB)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana Jokowi bertolak menuju Busan, Korea Selatan. Jokowi diagendakan menghadiri rangkaian acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-RoK.

Jokowi berangkat menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (23/11/2019) pukul 12.19 WIB. Jokowi beserta rombongan akan kembali ke Indonesia pada Rabu (27/11) dini hari.

KTT kali ini akan memperingati 30 tahun kemitraan ASEAN dan RoK. Sedangkan tema yang diusung yaitu ‘Kemitraan bagi Perdamaian, Kesejahteraan bagi Semua’.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan dalam KTT ini, Jokowi akan membahas kerja sama ASEAN-Rok untuk 30 tahun mendatang. Kerja sama konektivitas dan upaya menjaga stabilitas kawasan juga akan dibahas.

“Selama berada di Busan, Presiden akan mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan juga bertemu dengan beberapa CEO Korea Selatan. Dan tidak kalah pentingnya petemuan dengan kelompok ilmuwan dan peneliti muda Indonesia di Korea Selatan,” kata Heru dalam keterangannya.

Turut mendampingi Jokowi dan Iriana antara lain Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, serta Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono.

Turut serta pula Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Suharyanto, Kepala Protokol Negara Andri Hadi, Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, dan juru bicara Presiden M Fadjroel Rachman. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah berada di Korea Selatan untuk mempersiapkan kunjungan kerja Jokowi.

Sejumlah pejabat juga mengantar keberangkatan Jokowi di Iriana di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma antara lain Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis, serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto bicara mengenai ancaman komunisme di Indonesia. Prabowo meminta semua pihak untuk waspada.

Pernyataan Prabowo itu disampaikan tertulis dalam sambutan acara bedah buku ‘PKI Dalang dan Pelaku Kudeta G30S/1965’ karya Aminudin Kasti dkk di Gedung Lemhannas RI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11/2019). Prabowo tak bisa menghadiri acara tersebut sehingga sambutan dibacakan Rektor Universitas Pertahanan Indonesia, Letjen TNI Tri Legionosuko.

Sambutan diawali dengan cerita mengenai perjalanan PKI yang berusaha menggulingkan pemerintahan resmi di Indonesia. Dalam pandangan Prabowo, DN Aidit dkk berusaha mengubah Indonesia menjadi negara komunis.

“Bagi bangsa Indonesia telah mencatat lembaran hitam dalam perjalanan bangsa dan negara Indonesia dan nyata-nyata telah terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan pemerintah RI yang sah. Salah satunya gerakan 30 September 1965 yang merupakan gerakan dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno yang sah dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis,” kata Tri membacakan sambutan tertulis Prabowo di Gedung Lemhannas RI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11/2019).

“Gerakan ini dipimpin oleh DN Aidit, setalah peristiwa G30 S memaksa rakyat Indonesia untuk mendesak pembubaran PKI melalui TAP MPR Nomor 25/MPR RI 1966 setelah runtuhnya negara Uni Soviet sebagai negara dari mana negara komunis tersebut,” imbuhnya.

Menurut dia, berakhirnya era perang dingin tidak serta merta membuat komunisme jatuh. Ada beberapa negara lain yang sampai saat ini menganut paham tersebut.

“Berakhirnya era perang dingin, muncul era globalisasi tidak berarti bahwa komunisme turut runtuh, beberapa negara yang menganut ideologi komunis masih eksis antara lain RRC, Vietnam, Cuba. Dengan demikian ideologi komunis dan gerakan komunisme di Indonesia patut diduga masih tetap eksis. Untuk itu kita harus selalu meningkatkan kewaspadaan,” kata dia.

Menurut dia, dugaan komunisme di Indonesia masuk dari berbagai pemahaman. Dia menegaskan PKI telah mencatat lembaran hitam di Indonesia dan memakan korban jiwa.

“Hal itu karena paham komunis telah masuk ke Indonesia dengan berbagai pemahamannya. Lembaran hitam telah tercatat dalam lembah hitam di Indonesia. Yang telah memakan korban dan jiwa,” ujarnya.

Dia berharap, dengan adanya bedah buku tentang sejarah PKI itu dapat meningkatkan pemahaman tentang sejarah. Dia berharap mereka dapat menyampaikan kebenaran sejarah tentang kekejaman PKI kepada para siswa di sekolah.

“Saya berharap melalui acara bedah buku ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya generasi tentang PKI adalah dalang dan pelaku kudeta. Saya juga berharap kepada para guru sejarah di sekolah-sekolah, dapat menyampaikan sejarah pemberontakan dan kekejaman PKI yang benar kepada para siswa-siswinya,” tegasnya.

Sementara itu, penulis buku ‘Aminudin Kasti ‘PKI Dalang dan Pelaku Kudeta G30S/1965’ mengatakan buku tersebut adalah kumpulan dari beberapa tulisan tentang sejarah 30S PKI. Kumpulan tulisan tersebut dihimpun oleh Yayasan Masyarakat Peduli Sejarah Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jawa Timur.

“Buku ini adalah tulisan jamaah, tulisan kolektif yang terdiri dari beberapa unsur teman-teman yang terhimpun Yayasan Masyarakat Peduli Sejarah (YMPS) yang bermarkas di Pondok Pesantren Tebu Ireng di bawah bimbingan Bapak Salahudin Wahid,” kata Aminudin.

Aminudin mengaku buku tersebut adalah hasil dari keluh kesahnya tentang situasi anak muda sekarang yang terbius oleh perangkap terkait sejarah PKI. Salah satu perangkap sejarah itu adalah penumpasan PKI adalah rekayasa Soeharto.

“Mengapa saya menulis ini karena didera oleh satu kenyataan saat ini anak-anak muda terbius oleh teori tiga kuda perangkap. Yaitu bahwasanya G30S PKI tidak lain dari rekayasa Soeharto untuk merebut jabatan Presiden, dan ini adalah tidak benar,” katanya.

Menurutnya gejala dan perangkap tersebut harus diluruskan oleh data-data yang valid. Sehingga dapat memberikan pemahaman kepada generasi muda terkait sejarah PKI yang pernah terjadi.

“Perangkap yang pertama adalah teman-temannya di angkatan darat dibinasakan, dibasmi. Perangkat yang kedua yang jadi alat, diperalat yaitu PKI dibinasakan dan perangkat yang ketiga adalah pelindung dari PKI itu kemudian juga dijongkeng atau diturunkan dari Presiden yaitu 11 Maret. Apakah betul itu? Sudah barang tentu ini harus dibuktikan dengan data-data yang valid dari sumber-sumber yang kredibel atau sahih,” kata dia.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan konsep serta alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk 7 staf khusus dari kalangan milenial (20-an sampai 30-an tahun). Moeldoko menyebut Jokowi ingin stafsus muda bisa menjadi jembatan antara Istana dan publik dengan pendekatan baru.

“Sebenarnya begini, Presiden ingin ada yang menjadi jembatan, bridging. Bridging antara Istana dengan publik, bridging antara senior dengan junior, bridging antara orang yang gagap teknologi dengan yang maju di pemikiran teknologi. Semuanya perlu bridging,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2019).

Moeldoko menyebut Istana tidak ingin menjadi menara gading. Istilah ini merujuk kepada suatu menara tertinggi, nyaman, dan juga indah, namun keindahan suatu menara menutupi kejadian realitas yang selama ini tertutupi dan dibalut oleh kenyamanan

“Seperti saya, bridging saya anak saya. Karena anak saya memahami perkembangan anak-anak muda sekarang, teknologi sekarang. Maka agar Istana tidak menjadi menara gading maka perlu ada penjembatan,” ujar Moeldoko.

Mantan Panglima TNI ini mengatakan banyak anak muda dalam negeri yang berjiwa nasionalis dan memiliki prospek cerah. Stafsus milenial pilihan Jokowi diharapkan bisa terlibat dalam agenda pembangunan nasional.

“Anak-anak muda kita yang potensial, memiliki jiwa kebangsaan yang tinggi. Justru mereka ini harus kita ke depankan dalam ikut terlibat pembangunan nasional,” katanya.

“Jadi keterlibatan mereka di Istana, keterlibatan secara nasional, mewakili teman-teman kita di berbagai daerah, mewakili teman-teman muda yang ada di berbagai daerah sehingga melalui teman-teman ini lah bisa semuanya terkonektivitas,” imbuhnya.

Seperti diketahui, Jokowi mengenalkan 7 staf khusus baru dari kalangan milenial, kemarin (21/11). Mereka adalah:

1. Adamas Belva Syah Devara (29) – Founder dan CEO Ruang Guru
2. Putri Tanjung (23) – Founder dan CEO Creativepreneur
3. Andi Taufan Garuda Putra (32) – Founder dan CEO Amartha
4. Ayu Kartika Dewi (36) – Pendiri Gerakan SabangMerauke
5. Gracia Billy Mambrasar (31) – Pendiri Yayasan Kitong Bisa, Duta Pembangunan Berkelanjutan Indonesia
6. Angkie Yudistia (32) – Pendiri Thisable Enterprise
7. Aminuddin Maruf (33) – Mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Indonesia (PMII)
(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan menyisir belanja alutsista yang berorientasi proyek. Prabowo menyampaikan arahan Presiden Jokowi untuk mencegah kebocoran anggaran.

“Iya benar. Ya kita akan review semua, kita akan melihat. Beliau (Jokowi) sangat tegas lagi kepada saya, tidak boleh lagi ada kebocoran, tidak boleh ada penyimpangan, tidak boleh ada penyelewengan uang, sangat berat didapat uang rakyat dari pajak,” kata Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2019).

Prabowo menyampaikan itu seusai rapat terbatas mengenai alutsista. Prabowo menyambut baik perintah Jokowi.

“Jadi itu terus-menerus ditekankan Bapak Presiden kepada saya dan saya menyambut sangat baik perintah itu. Kita benar-benar ingin jaga tidak ada kebocoran, tidak ada penggelembungan, market-market yang tidak masuk akal ini sudah kita berusaha,” jelas Prabowo.

Soal belanja apa saja yang disisir Kemhan, Prabowo mengatakan akan menyisir semua proyek. Harga dan teknologinya juga akan dicek.

“Ya kita review semua proyek, semua pengadaan kita review. Kita cek lagi harga, kita cek lagi teknologi tepat atau tidak dan kita benar-benar lihat, dibutuhkan oleh pasukan kita di depan TNI AD, AL dan AU, apa yang benar-benar mereka butuh,” kata Prabowo.(VAN)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan 7 nama staf khusus baru yang akan membantunya. Tujuh nama itu adalah anak-anak muda.

Perkenalan nama staf khusus baru itu disampaikan langsung oleh Jokowi di beranda Istana Merdeka, Kamis (21/11/2019). Sambil duduk di bean bag, Jokowi memperkenalkan satu per satu stafsusnya. Para staf khusus Jokowi kompak berkemeja putih.

Berikut 7 staf khusus baru Jokowi yang diperkenalkan:

1. Adamas Belva Syah Devara (29) – Founder dan CEO Ruang Guru
2. Putri Tanjung (23) – Founder dan CEO Creativepreneur
3. Andi Taufan Garuda Putra (32) – Founder dan CEO Amartha
4. Ayu Kartika Dewi (36) – Pendiri Gerakan SabangMerauke
5. Gracia Billy Mambrasar (31) – Pendiri Yayasan Kitong Bisa, Duta Pembangunan Berkelanjutan Indonesia
6. Angkie Yudistia (32) – Pendiri Thisable Enterprise, Kader PKPI
7. Aminuddin Maruf (33) – Mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Indonesia (PMII)

Jokowi mengungkap alasan memilih anak muda menjadi staf khususnya. Dia berharap mereka bisa menjadi ‘jembatan’ ke anak muda.

“Mereka akan jadi teman diskusi saya, harian, mingguan, bulanan. Sehingga bisa mencari cara out of the box untuk melompat, mengejar,” ucap Jokowi.

“Saya minta mereka jadi jembatan dengan anak muda, santri, diaspora,” sambungnya.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Firli Bahuri resmi menyandang bintang tiga di bahunya sebagai Komisaris Jenderal (Komjen) selaras dengan jabatan barunya sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri. Namun Firli juga telah terpilih sebagai Ketua KPK meski belum dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Perihal itu disebut Polri sebagai institusi asal Firli tidak menjadi masalah. Baik Polri maupun Firli meyakini tetap profesional.

“Tidak ada (intervensi). Profesional, independen ya,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen M Iqbal di Aula Awaluddin Jamil, Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (21/11/2019).

Firli memang baru saja mengikuti upacara kenaikan pangkat yang dipimpin langsung Kapolri Jenderal Idham Azis. Selain Firli, Kapolri memberikan kenaikan pangkat kepada 36 Perwira Tinggi Polri lainnya.

Perihal potensi rangkap jabatan Kabaharkam dan Ketua KPK yang akan diemban Firli, Idham sudah pernah memberikan penjelasan saat rapat kerja dengan Komisi III DPR pada Rabu (20/11) kemarin. Idham mengatakan Firli akan diberhentikan dari jabatannya setelah resmi dilantik sebagai Ketua KPK tetapi tidak harus mundur sebagai anggota Polri.

“Saya ingin menyampaikan masalah pertanyaan Bapak Ketua, masalah Kabaharkam, anggota Polri yang diangkat sebagai pimpinan KPK dalam hal ini Kabaharkam itu tidak harus mengundurkan diri sebagai anggota Polri, tapi harus diberhentikan dari jabatannya,” kata Idham.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Menko Polhukam Mahfud Md telah bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Pertemuan mereka berujung kesepakatan pembubaran program TP4D dan TP4P.

“Kalau satu hal yang agak substansi, tadi ada kesepakatan bahwa TP4P dan TP4D akan segera dibubarkan. TP4 itu artinya tim pengawal dan pengamanan pembangunan dan pemerintahan,” kata Mahfud usai bertemu dengan Burhanuddin di Kejaksaan Agung di Jalan Sultan Hasanuddin Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2019).

Mahfud menyebut program ini sudah tidak ada mudaratnya di Kejaksaan Agung. Menurutnya program pendampingan seperti TP4D ini tidak difungsikan sebagaimana mestinya.

“Dulu ini (TP4D) dimaksudkan untuk mendampingi para pemerintah daerah membuat program-program agar tidak terlibat dalam korupsi, agar bersih, tetapi kemudian dalam perkembangannya ya ada bagus, tapi ada keluhan kadangkala dijadikan alat oleh oknum-oknum tertentu misalnya untuk ambil keuntungan,” jelas Mahfud.

“Ketika kepala daerah ingin membuat program pembantuan, lalu minta semacam persetujuan sehingga seakan-akan sudah bersih, tapi ternyata tidak bersih,” imbuhnya.

Menurut Mahfud, memang tidak semua kepala daerah berniat buruk terhadap program itu. Namun, karena sudah terlalu banyak oknum yang bermain bahkan berlindung di TP4D itu, menurut Mahfud, program itu lebih baik dibubarkan.

“Ada juga Pemda yang ingin berlindung dari ketidakbenaran seakan-akan sudah berkonsultasi dengan TP4. Nah hasil-hasil yang bagus ini dirusak oleh yang sedikit dilakukan. Oleh oknum bupati dan jaksa, sehingga pada akhirnya dari pada mudarat, TP4 ini akan segera dibubarkan, akan segera dibubarkan, dan itu tidak menyalahi hukum apa-apa,” jelas Mahfud.

Mahfud mengatakan program pendampingan itu tidak harus melalui program seperti TP4. Dia juga menyinggung agar kejaksaan mengembalikan fungsinya yaitu penindakan.

“Karena dulu emang dasarnya presiden minta agar kejaksaan beri pendampingan, tapi pendampingan itu tak harus struktural dalam bentuk TP4 dan sebagainya, bisa berdasarkan kasus konkret. Kedua untuk mengembalikan fungsi kejaksaan adalah untuk penindakan, kalau untuk pencegahan itu fungsinya sudah ada institusi sendiri ada pengawasan lengkap, pengawasan fungsional,” pungkasnya.(VAN)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Kapolri Jenderal Idham Azis mengungkapkan sudah bukan rahasia lagi adanya pejabat kepolisian di daerah yang meminta ‘jatah’ proyek kepada pemerintah daerah setempat. Idham mengaku sudah mengingatkan jajarannya terkait masalah tersebut.

“Kepada pada Kasatwil saya, yang bermain-main dengan pemda yang bermain-main minta proyek ini memang bukan rahasia umum Pak,” kata Idham saat memberikan jawaban dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Idham mengatakan satu-satunya cara untuk menanggulangi masalah tersebut adalah dengan melakukan penindakan. Penindakan, kata dia, dengan pencopotan pejabat tersebut.

“Saya pernah dinas di luar wilayah dia harus kita tindak. Obatnya cuma satu kita tindak. Saya kira kita mencopot 10 atau 15 Kapolres itu tidak goyah organisasi,” tegasnya.

Pertanyaan soal adanya pejabat kepolisian yang meminta jatah proyek tersebut sebelumnya disampaikan oleh anggota Komisi III dari Fraksi PDIP, Trimedya Panjaitan. Trimed mengatakan adanya Kapolres-Kapolda yang meminta jatah proyek kepada kepala daerah.

“Tolong dicek apakah jalan perintah Kabid propam itu dan apa yang disampaikan Presiden Jokowi Kapolda Kapolres jangan menyusahkan Bupati, itu memang fakta yang tak terbantahkan. Sehingga bagi gubernur dan kepala daerah yang laen bupati, wali kota ada anggaran apk, aparat penegak hukum,” kata Trimedya dalam raker bersama Kapolri Jenderal Idham Azis di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

“Bahkan ada alokasi proyek sekian untuk kapolda sekian Kapolres sekian dari total ini. Nah itu bagaimana,” sambung dia.(DON)