JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Di Indonesia, laboratorium jumlahnya banyak. Baik dimiliki swasta, kampus atau lembaga masyarakat. Lalu mengapa Kementerian Agama (Kemenag) hanya menunjuk LPPOM MUI sebagai lembaga tunggal penguji produk halal?

Penunjukan LPPOM MUI sebagia lembaga tunggal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 982 tentang Layanan Sertifikasi Halal.

“Itu karena LPH yang ada saat ini dan memiliki pedoman pembiayaan, baru LPPOM MUI,” kata Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sukoso dalam siaran pers, Jumat (6/12/2019).

Sementara dalam ketentuan peralihan PMA No 26 tahun 2019, laboratorium di luar LPPOM MUI tetap diakui. Dengan catatan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 2 tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

“Karena bersifat diskresi, KMA ini hanya berlaku sampai diundangkannya peraturan terkait tarif layanan sertifikasi halal. Aturan itu yang akan dijadikan rujukan bersama seluruh LPH, tidak hanya LPPOM MUI, dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk,” jelasnya.

Sukoso menambahkan, seluruh proses layanan sertifikasi halal harus masuk ke BPJPH sesuai kewenangan yang diatur dalam pasal 6 UU 33 tahun 2014. BPJPH juga terus mengembangkan Sistem Informasi dan Manajemen Halal dan mensinergikannya dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kemenag.

“BPJPH juga mendorong berdirinya LPH-LPH baru sesuai amanat UU 33 tahun 2014. BPJPH saat ini sudah mendidik 226 calon Auditor Halal. Jika tiap LPH minimal 3 auditor, diharapkan ke depan akan bisa berdiri 79 LPH,” tuturnya.

“Azas transparansi dan good governance tentu menjadi landasan dalam pelaksanaan layanan sertifikasi halal ini,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, UU Jaminan Halal itu diundangkan pada 2014. Soal kewajiban produk halal, baru berlaku efektif 2019.

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan Kementerian Hukum dan HAM menyepakati sebanyak 50 RUU masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2020. RUU yang diusulkan Fraksi PKS yaitu tentang perlindungan ulama masuk di dalamnya, namun dengan nama berbeda.

PKS diketahui mengusulkan agar RUU tentang Perlindungan Ulama dan Tokoh Agama masuk ke prolegnas. Namun, dalam rincian RUU yang masuk prolegnas prioritas 2020 namanya RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama.

“RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (RUU tentang Perlindungan Kyai dan Guru Ngaji). Pengusul, anggota Fraksi PKS, Fraksi PKB, Fraksi PPP,” demikian petikan daftar prolegnas RUU prioritas 2020 nomor 41 seperti dilihat, Kamis (5/12/2019).

Tiap-tiap fraksi di DPR juga mengusulkan sejumlah RUU agar masuk prolegnas prioritas 2020. Misalnya Fraksi Golkar, PKB dan PKS yang mengusulkan agar RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber masuk prolegnas prioritas 2020.

Kemudian RUU KUHP yang diusulkan oleh anggota Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, PKB, PKS dan PPP agar masuk prolegnas prioritas 2020. Ada juga RUU Penyadapan yang diusulkan oleh Komisi III DPR, Baleg, Fraksi PKS dan Fraksi NasDem supaya masuk prolegnas prioritas 2020.

Lalu ada RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang diusulkan Fraksi NasDem agar masuk prolegnas prioritas 2020. Selain itu, RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol diusulkan Fraksi PPP.

Fraksi NasDem sendiri membenarkan bahwa mereka mengusulkan supaya RUU tentang PKS masuk prolegnas prioritas 2020. Selain itu, Fraksi NasDem juga mengusulkan RUU tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua.

“Kita (NasDem mendorong) RUU PKS, terus (RUU) Otonomi Khusus di Tanah Papua. Judulnya kita memang sengaja ubah karena provonsinya sekarang ada dua kan, Papua dan Papua Barat. Jadi kalau Provinisi Papua saja tidak terlalu tepat,” ucap anggota Fraksi NasDem Taufik Basari di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Diberitakan sebelumnya, Baleg DPR dan Kemenkum HAM menyepakati 247 RUU masuk prolegnas. Dari 247, sebanyak 50 RUU masuk prolegnas prioritas 2020.

“Menetapkan Prolegnas RUU Prioritas tahun 2020 sebanyak 50 RUU. Dan dari 50 RUU Prioritas tahun 2020 tersebut terdapat empat RUU Carry Over, dengan rincian tiga RUU dari pemerintah yaitu RUU tentang Bea Materai, RUU tentang KUHP dan RUU tentang Pemasyarakatan,” kata Ketua Panitia Kerja (Panja) Prolegnas, Rieke Diah Pitaloka membacakan laporannya dalam rapat di kompleks MPR/DPR, Kamis (5/12).(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery sependapat dengan Kapolri Jenderal Idham Azis yang menilai Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono sudah pantas bergeser ke Mabes Polri. Herman meyakini Gatot akan dipromosikan menjadi jenderal bintang tiga atau Komisaris Jenderal (Komjen).

“Bahwa Gatot sebagai Kapolda Metro mendapat sinyal akan bergeser ke Mabes Polri, menurut saya sangat pantas. Bahwa apa posisinya, saya yakin beliau akan diberi bintang tiga,” kata Herman kepada wartawan, Kamis (5/12/2019).

Namun Herman enggan berpendapat soal pantas tidaknya Gatot menduduki kursi Kabareskrim yang sampai saat ini masih kosong. Politikus PDIP itu hanya mengatakan bahwa Komisi III mendukung kebijakan yang ditetapkan di internal Polri.

“Pak Idham sebagai pimpinan Polri sangat berkewenangan menilai kinerja dan prestasi anak buahnya,” ucap Herman.

“Komisi lll pada prinsipnya mendukung apa yang di sebut reward and punish di institusi Polri,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, rotasi pejabat utama di Polda Metro Jaya diperkirakan segera dilakukan setelah Kapolri Jenderal Idham Azis menyebut Irjen Gatot sudah pantas bertugas di Mabes Polri. Idham menyebut pergeseran jabatan itu tak lama lagi akan dilakukan.

Kapolri awalnya menyampaikan apresiasinya kepada jajaran Polda Metro Jaya karena sukses mengeluarkan sistem tilang elektronik E-TLE dan hari ini mengeluarkan 3 aplikasi baru untuk masyarakat. Dia membandingkan kerja Kapolda Metro Irjen Gatot Eddy dengan dirinya ketika masih menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya.

“Saya bayangkan 1 tahun 8 bulan saya jadi Kapolda, saya tidak mampu melakukan ini. Pak Gatot ini belum setahun sudah bisa melaksanakan kegiatan ini, dia sudah pantas lah Pak Gatot ini ke Mabes Polri, he-he-he…,” kata Kapolri Jenderal Idham di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (5/12).(VAN)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianugerahi Asian of The Year dari media The Straits Times Singapura. Wajah Jokowi terpampang di headline koran tersebut hari ini.

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman membenarkan anugerah yang diberikan kepada Jokowi. Fadjroel turut menyampaikan testimominya.

“Bersyukur tiada hingga kepada Tuhan. Alhamdulillah berkat kerja cerdas bersama seluruh rakyat Indonesia, Presiden Jokowi mendapatkan anugerah Asian of the Year 2019 dari The Straits Times Singapura,” kata Fadjroel lewat pesan singkat, Kamis (5/12/2019).

Fadjroel mengatakan penghargaan ini prestisius. “Ini merupakan penghargaan prestisius dan pengakuan prestasi kerja bersama seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

“Modal sosial untuk mewujudkan Panca Kerja: pembangunan SDM, infrastruktur, penyederhanaan birokrasi dan regulasi serta transformasi ekonomi untuk meraih Indonesia Maju, empat besar perekonomian terbesar di dunia pada 2045 (China, USA, India, Indonesia). Kita adalah bangsa pemenang!” paparnya.

Selain anugerah dari The Straits Times Singapura, Jokowi juga masuk dalam Top 50 dalam ‘The Muslim 500: The World’s 500 Most Influential Muslims 2020’ atau 50 teratas di antara 500 muslim paling berpengaruh di dunia tahun ini.

Peringkat Jokowi tahun ini ada di nomor 13, naik dibanding tahun 2019 kemarin yang berada di nomor 16. Jokowi naik tiga peringkat.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Polda Metro Jaya hari ini meluncurkan sejumlah aplikasi termasuk E-Drives. Acara launching aplikasi itu dihadiri oleh sejumlah tokoh.

Di Gedung Balai Pertemuan Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (5/12/2019) sekitar pukul 08.10 WIB para tamu undangan sudah hadir. Terlihat Kapolri Jenderal Idham Azis, Kakorlantas Irjen Istiono, Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono dan pejabat Polda Metro Jaya sudah hadir di lokasi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga turut hadir di lokasi acara. Acara itu dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Hari ini, Ditlantas Polda Metro Jaya akan melaunching sejumlah aplikasi yakni E-Drives, aplikasi Satpam Mantap dan aplikasi Help Renakta. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Yusuf sebelumnya sudah menjelaskan cara kerja aplikasi E-Drives itu.

Aplikasi E-Drives itu berguna untuk melakukan penilaian secara elektronik kepada masyarakat yang sedang melakukan ujian praktek membuat surat izin mengemudi (SIM). Penilaian dalam sistem ini akan dilakukan secara transparan.

Calon pemilik SIM juga akan diberikan tata cara saat melakukan tes tertulis maupun praktek sebelum memiliki SIM. Praktek membuat SIM disebutnya meliputi beberapa cara mengendarai kendaraan.

“Dengan sistem ini diharapkan pemohon sim akan benar-benar mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, profesional, modern dan terpercaya,” kata Yusuf dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (1/12).(VAN)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Staf Khusus Presiden Dini Shanti Purwono menanggapi pernyataan Rocky Gerung yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak paham Pancasila. Dini menyerahkan kepada publik untuk menilai.

“Tidak ada gunanya kita menanggapi. Jadi biarlah masing-masing punya pendapat masing-masing,” kata Dini lewat pesan singkat, Rabu (4/12/2019).

Politikus PSI ini mengatakan, biarlah itu menjadi hak Rocky untuk berpendapat. Nantinya, publik dapat melihat mana yang nasionalis dan mana yang sekedar cari panggung.

“Biar publik nanti yang menilai sendiri mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang betul-betul nasionalis dan berbuat untuk negeri ini, mana yang hanya cari panggung dan hanya memikirkan dirinya atau kelompoknya sendiri,” ujar Dini.

Pernyataan Rocky yang viral tersebut disampaikan dalam tayangan Indonesia Lawyers Club (ILC) di TV One. Rocky mulanya mengatakan bahwa Pancasila gagal sebagai ideologi karena sila-sila di dalamnya bertentangan.

“Pancasila itu sebagai ideologi gagal. Karena bertentangan sila-silanya. Saya pernah tulis risalah panjang-lebar di majalah Prisma dengan riset akademis yang kuat bahwa Pancasila itu bukan ideologi dalam pengertian akademik. Dalam diskursus akademis. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa mengakui bahwa perbuatan manusia hanya bermakna kalau diorientasikan ke langit. Sila kedua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Apa dalilnya bahwa saya boleh berbuat baik tanpa menghadap langit, itu namanya humanisme. Lalu saya berbuat baik supaya masuk surga, artinya kemanusiaan saya itu palsu. Sila kelima keadilan sosial. Versi siapa? Liberalisme? Libertarianisme. Orang boleh isi sila kelima itu dengan marxisme, boleh saja. Diisi dengan islamisme boleh saja. Karena tidak ada satu keterangan final tentang isi dari keadilan sosial itu,” kata Rocky seperti dilihat detikcom, Rabu (4/12).

Rocky kemudian mengatakan tidak ada orang yang Pancasilais di Indonesia, termasuk Presiden Jokowi. Dia menilai, Jokowi hanya hafal Pancasila namun tak memahaminya.

“Saya tidak Pancasilais, siapa yang berhak menghukum atau mengevaluasi saya? Harus orang yang Pancasilais, lalu siapa? Tidak ada tuh. Jadi sekali lagi, polisi Pancasila, Presiden juga tak mengerti Pancasila. Dia hafal tapi dia nggak ngerti. Kalau dia paham, dia nggak berutang, dia nggak naikin BPJS,” kata Rocky.(VAN)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak langsung kembali mencuat ke permukaan publik. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri tengah melakukan evaluasi atas sistem pilkada langsung

Terkait Pilkada secara langsung ini, Anggota MPR Fraksi PAN, Asman Abnur mengatakan walaupun sistem penyelenggaraan Pilkada langsung sangat bagus, tetapi jika mental dan integritas Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara kurang baik, maka tetap saja akan banyak kekurangan. Ia pun menyinggung banyaknya money politik hingga konflik yang terjadi di tengah masyarakat.

“Jika aturan sistem penyelenggaraan Pilkada sudah bagus, tapi SDM-nya tidak berkualitas dan berintegritas, maka di situlah bisa merusak demokrasi kita,” ujar Asman, dalam diskusi Empat Pilar MPR bertema ‘Menuju Pilkada 2020’ di Media Center Gedung Nusantara III DPR-MPR, Jakarta, Rabu (4/12/2019)

Asman menilai, yang paling sering terjadi kecurangan adalah pada tataran penyelenggarannya. Apalagi, proses dari TPS yang di daerah adalah tempat rawan untuk dipermainkan.

“Jadi memang penyelenggara itu harus profesional. Ini untuk Bawaslu memang disadari untuk merekrut panitia khusus di daerah itu sulit sekali. Orang yang steril itu sulit, apalagi perekrutan itu dalam waktu mepet. Sehingga jika mengambil orang salah, hasil pekerjaannya akan salah,” ujarnya.

Menurut Ahmad, Pilkada secara langsung memang terdapat kekurangan dan kelebihannya. Terutama Pilkada langsung, yang dinilai sangat ditentukan oleh figur dari calon pemimpin daerah.

“Figur ini sangat berpengaruh. Oleh sebab itu, figur ini harus dibuat persyaratan untuk menimalisir terjadinya kecurangan atau money politik,” jelasnya.

Asman menilai, memang betul Pilkada ini harus terus dievaluasi untuk menjadi lebih baik lagi. Namun, evaluasi diharapkan betul-betul dilakukan secara objektif.

“Saya rasa perlu evaluasi, tapi perlu evaluasi yang objektif betul-betul. Sehingga kami harapkan sistim demokrasi kita ini memang berdasarkan nilai-nilai yang ada di masyarakat,” imbuhnya.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bersama Litbang Kompas melakukan survei terhadap penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Berdasarkan hasil survei, Komnas HAM menyerukan agar wacana Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dihentikan.

Alasannya, mayoritas publik yang menjadi responden survei ingin agar pelanggar HAM diadili di pengadilan, secara yudisial. Hanya sedikit responden yang setuju penyelesaian kasus HAM masa lalu dilakukan lewat cara lain.

Survei ini dilakukan terhadap lima kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Di antaranya peritiwa 1965, penembakan misterius petrus 1982-1985, penculikan aktivis 1997-1998, penembakan Trisakti-Semanggi 1998, dan Kerusuhan Mei 1998. Survei dilakukan dengan metode penelitian multistage random sampling dengan 1.200 responden yang tersebar di 34 provinsi. Margin error sekitar 2,8% dan survei berlangsung pada September hingga Oktober 2019.

Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam membacakan hasil survei. 95% Masyarakat berharap agar kasus pelanggaran HAM itu diselesaikan melalui pengadilan. Sedangkan sekitar 0,5% melalui non-yudidial salah satunya melalui KKR.

“Bagaimana kita menyelesaikan pelanggaran HAM ini? Apakah melalui yudisial atau melalui non-yudisial sampai muncul usulan KKR. Ternyata 62,1% mengatakan melalui pengadilan atau bahkan hampir 99,5% melalui pengadilan. 62,1% melalui pengadilan nasional, 37,2% melalui pengadilan internasional, 0,5% cara yang lain. Cara yang lain adalah KKR, rekonsiliasi,” ujar Choirul di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019).(DAB)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Kapolri Jenderal Idham Azis meminta Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Korpolairud) Polri membuat inovasi yang konkret untuk mengembangkan diri. Idham juga meminta Korpolairud membangun soliditas dengan para stakeholder, antara lain TNI, Bakamla, dan Bea-Cukai.

“Lakukan inovasi dan terobosan konkret untuk menumbuhkembangkan apa yang bisa dilaksanakan di dalam Korpolairud ini,” kata Idham dalam sambutannya di acara HUT Korpolairud ke-69 di Lapangan Udara Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel), Rabu (4/12/2019).

Idham lalu berbicara tentang nasib para personel, dalam hal ini Idham meminta anggota Korpolairud bekerja dengan tulus dan ikhlas. Pimpinan Polri pasti akan memberi perhatian kepada personel berprestasi.
Idham juga berpesan agar masing-masing anggota menjaga kehormatan pribadi dan Polri. Caranya, lanjut Idham, tidak melakukan pelanggaran yang dapat merusak kepercayaan publik.

“Jaga kehormatan pribadi kesatuan dan institusi Polri dengan tidak melakukan pelanggaran yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Itu namanya komitmen, bukan konspirasi yang ada di dalam institusi Polri,” tegas Idham.

Pada awal sambutannya, Idham mengucapkan selamat untuk HUT Korpolairud ke-69. Dia berharap Korpolairud mampu mencerminkan polisi yang profesional, modern, dan tepercaya (promoter).

“Selaku pimpinan Polri dan atas nama seluruh keluarga besar Polri, dengan rasa bangga, saya ucapkan selamat ulang tahun kepada 7.795 personel Polairud di mana pun rekan-rekan bertugas. Semoga Polairud semakin profesional, unggul, modern, dan senantiasa menjadi kebanggaan bangsa dan negara, khususnya institusi Polri,” ucap Idham.
“Jaga kesehatan pribadi dan keluarga, serta niatkan setiap pelaksanaan tugas sebagai ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan kalian melaksanakan dengan tulus serta ikhlas, bekerja saja dengan baik, nanti kita semua yang memikirkan nasib kalian atau prestasi yang akan kalian peroleh ke depan,” tutur dia.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar akan digelar malam ini. Sejumlah persiapan acara dan pengamanan telah nampak di lokasi.

Di Hotel Ritz Carlton, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2019), nampak sejumlah personel keamanan telah disiagakan di sekitaran hotel. Personel Brimob dan Sabhara terlihat telah disebar di sejumlah titik.

Juga nampak dua kendaraan Barracuda milik Korps Brimob telah disiagakan di sekitaran lokasi. Selain itu ada pula satu kendaraan taktis yang tiba dan disiagakan.

Di sekitaran lokasi Munas, ada pula sejumlah anggota Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) yang tersebar. Mereka mengenakan pakaian loreng kuning-hijau dan nampak duduk-duduk di sekitaran lokasi.

Dari pihak hotel, sendiri juga melakukan pengamanan internal lokasi Munas. Personel satuan pengamanan (satpam) hotel mengecek setiap kendaraan yang masuk.

Di dalam lokasi Munas persiapan panitia Munas Golkar masih berlangsung. Ruang utama gelaran Munas terus dipercantik oleh Panitia.

Munas Partai Golkar rencananya dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Usai pembukaan, agenda Munas dilanjutkan dengan Rapat Paripurna I yang membahas pengesahan jadwal acara hingga pengesahan tata tertib Munas.(DON)