JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta KPK tidak bekerja sporadis. KPK balik bertanya kepada Jokowi mengenai hal itu.
“Saya pikir kalau program pencegahan KPK itu tidak sporadis karena pekerjaan KPK sudah ditentukan di dalam undang-undang,” ucap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019).
Syarif menyebut kerja KPK pada bidang penindakan, pencegahan, hingga koordinasi dan supervisi sudah dilakukan. Bahkan, KPK disebut Syarif turut terlibat dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang dicanangkan Jokowi.
“Untuk pencegahan sendiri, KPK itu melaksanakan peraturan presiden tentang pencegahan korupsi stranas korupsi, sporadisnya di mana? Itu sudah sangat terkonsep, terkoordinir. Karena itu, kami menjalankan stranas. Bahkan kami melaporkan keberlanjutan capaian dari stranas,” kata Syarif.
Syarif juga terbuka bila Jokowi ingin mengevaluasi KPK. Seluruh organ di negeri ini disebut Syarif bisa dievaluasi.
“Kita silakan dievaluasi yang bisa evaluasi kementerian. Presiden sendiri bisa dievaluasi juga oleh BPK, bisa dievaluasi juga oleh DPR ya kalau emang dievaluasi. Kita sangat terbuka untuk dievaluasi setiap saat,” kata Syarif.
Di tempat yang sama, Ketua KPK Agus Rahardjo turut menanggapi Jokowi. Agus menyebut KPK saat ini dalam posisi lebih banyak mendengarkan masukan dari pihak luar.
“Kita sudah sampaikan kita lebih banyak mendengar. Kita melakukan evaluasi. Kita lebih banyak mendengar. Anda tahu, paling tidak (ada) 3 menteri, ada 3 gubernur, kemudian dari penegak hukum (lain) kita tanya pendapatnya. Di situ pimpinan akan merumuskan, kemudian akan menentukan langkah dan mudah-mudahan ini akan dilanjutkan oleh pimpinan (KPK) berikutnya,” ucap Agus.
Sebelumnya, dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019 di KPK, Jokowi tidak hadir. Dia memilih berkegiatan di tempat lain. Lantas Jokowi sempat menyampaikan keinginan mengevaluasi program pencegahan dan penindakan di KPK.
Ada tiga hal yang disorot Jokowi dalam pemberantasan korupsi, yakni program penindakan, rekrutmen politik, dan soal fokus KPK.
“Kita fokusnya di mana dulu? Jangan semua dikerjakan tidak akan menyelesaikan masalah. Evaluasi-evaluasi seperti inilah yang kita mulai koreksi, evaluasi, sehingga betul setiap tindakan itu ada hasilnya yang konkret yang bisa diukur,” ujar Jokowi.
Jokowi menyebut penindakan korupsi sudah tepat. Namun, menurutnya, dibutuhkan tindak lanjut untuk perbaikan sistem agar korupsi tidak berulang. Karena itu, Jokowi segera bertemu pimpinan KPK untuk membahas evaluasi sistem secara menyeluruh.
“Yang ketiga, mengenai fokus di KPK, apakah perbaikan di sisi eksekutif daerah atau sisi pemerintah pusat atau kepolisian atau kejaksaan sehingga harus ditentukan fokusnya sehingga tidak sporadis. Evaluasi sangat perlu,” tegas Jokowi.(VAN)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi bertemu dengan Mendikbud Nadiem Makarim di kantor Kementerian Agama. Muatan agama di sekolah jadi salah satu bahasan keduanya.
“Kita bicara banyak hal ya. Termasuk tentang masalah muatan agama di sekolah-sekolah umum. Tadi juga kita bicarakan,” kata Fachrul di kantor Kementerian Agama, Jalan Lapangan Banteng Barat, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2019).
Fachrul mengatakan, dia dan Nadiem memiliki pemikiran yang sama bahwa muatan agama tidak boleh dihilangkan di lingkup sekolah. Namun, Fachrul mengatakan ke depan muatan agama tersebut akan lebih menekankan soal moderasi beragama.
“Tapi kita sependapat konten agamanya ndak boleh hilang tapi moderasinya lebih ditonjolkan gitu ya,” tuturnya.
Terkait muatan agama di lingkungan sekolah, Fachrul pernah menyinggung soal adanya materi khilafah dalam pelajaran agama. Fachrul menyebut khilafah memang ada di sejarah Islam, namun para pengajar saat ini, menurutnya, menyimpang.
“Memang kalau di sejarah Islam ada, tapi pengalaman yang lalu ya mungkin nggak tahu kesalahannya di mana yang jadi pengajarnya justru menyimpang ke mana-mana, mengkampanyekan khilafah,” kata Fachrul di kantor Wakil Presiden, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (9/12).(DAB)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Di hadapan 34 praktisi media, Kepala Biro Humas Setjen MPR Siti Fauziah menjelaskan berbagai metode Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ia menegaskan sosialisasi diberikan kepada seluruh elemen masyarakat dengan metode yang sesuai tingkatan sejak dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
“Pada anak PAUD kita sosialisasikan lewat lomba menggambar, mewarnai, dan komik. Sedang untuk pelajar SMA ada lomba cerdas cermat. Bagi mahasiswa lebih banyak lagi metodenya, seperti legal drafting, outbound, dan debat konstitusi,” ungkap Siti, Senin (9/12/2019).
Hal itu disampaikannya dalam acara Media Expert bertema ‘Tabulasi Strategi Layanan Publikasi Pada Pimpinan dan Alat Kelengkapan MPR Periode 2019-2024’ di Kota Batu, Jawa Timur, Minggu (8/12/2019). Sebelum di Kota Batu, lanjut Siti, pihaknya lebih dulu pergi ke Balikpapan. Di kota kaya minyak ini, MPR melakukan sosialisasi dengan peserta warganet, netizen, atau pengguna media sosial.
Menurut Siti, sosialisasi diberikan kepada mereka sangat penting sebab diakui saat ini ada gejala daya minat membaca masyarakat terutama kaum milenial tidak seperti pada masa sebelumnya.
“Karena perkembangan zaman sehingga semua yang ada dibuat secara elektronik”, tuturnya.
Untuk lebih menarik, sosialisasi juga disampaikan lewat seni budaya. Dengan cara seperti itu MPR ikut mengangkat seni budaya yang bisa jadi jarang diminati lagi oleh masyarakat yang ada. Lewat sosialisasi dengan menggunakan budaya, pesan kerukunan dan persatuan disampaikan lewat lakon-lakon yang ada.
Lebih lanjut Siti menjelaskan saat ini pimpinan MPR dipimpin oleh 10 orang. Mereka merepresentasikan partai politik yang lolos parlement threshold dan kelompok DPD. Dengan jumlah pimpinan MPR sebanyak itu, lanjut Siti, perlu strategi khusus untuk bagaimana mempublikasikan aktivitas pimpinan MPR. Untuk itu, dalam acara yang digelar di kota wisata itu, pihaknya meminta saran, masukan, bahkan kritik kepada wartawan.
“Kita meminta masukan dari para awak media,” ujarnya.
Senada, Plt Kepala Bagian Pemberitaan, Hubungan Antarlembaga, dan Layanan Informasi, Budi Muliawan juga mengatakan dalam mempublikasikan kegiatan Pimpinan dan Alat Kelengkapan MPR perlu publikasi yang bisa mengikuti perkembangan zaman.
“Untuk itu kita meminta masukan dan strategi dari para awak media yang hadir di sini,” ujar alumni FH Universitas Brawijaya itu.
Budi menjelaskan sosialisasi sangat penting diberikan kepada kaum milenial. Ini ditekankan sebab ada gejala di kalangan mereka yang sangat cepat menerima pengaruh dari luar yang belum tentu cocok dengan budaya kita.
“Kaum milenial sangat adaptif dengan perkembangan teknologi dan pemanfaatan sosial media,” ujarnya.
Budi menambahkan, berdasarkan data survei yang dirilis pada September 2019, masyarakat yang terpapar sosialisasi baru 82,6 juta dari seluruh penduduk Indonesia. Jumlah sebanyak itu menurutnya baru sepertiga dari seluruh rakyat Indonesia.
“Untuk itu MPR terus melakukan sosialisasi untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, salah satu praktisi media, Sutomo mengatakan untuk mempublikasikan 10 pimpinan MPR, diharap dalam Diskusi Empat Pilar MPR yang rutin digelar MPR dua kali dalam seminggu di Media Center, para pimpinan MPR dapat dihadirkan menjadi narasumber.
“Itu bisa mengakomodir seluruh pimpinan. Bila tidak saat diskusi bisa lewat isu-isu yang bergulir,” ujarnya.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar tanya jawab dengan peserta #PrestasiTanpaKorupsi. Jokowi ditanya mengapa negara tidak tegas terhadap koruptor dan tidak menghukum mati.
“Mengapa negara kita mengatasi korupsi tidak terlalu tegas, kenapa nggak berani di negara maju misalnya dihukum mati, kenapa kita hanya penjara tidak ada hukuman mati?” ujar Harley di SMKN 57, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019).
Apa jawaban Jokowi?
“Kalau korupsi bencana alam, dimungkinkan. Kalau nggak, tidak. Misalnya ada gempa, tsunami, di Aceh atau di NTB kita ada anggaran untuk penanggulangan bencana, duit itu dikorupsi, bisa (dihukum mati),” ujar Jokowi menjawab soal pidana mati bagi koruptor.
Namun Jokowi menyebut belum ada koruptor yang dihukum mati.
“Tapi sampai sekarang belum ada, tapi di luar bencana belum ada, yang sudah ada saja belum pernah diputuskan hukuman mati, UU ada belum tentu diberi ancaman hukuman mati, di luar itu UU-nya belum ada,” ujar Jokowi.
Jokowi menambahkan siapa pun tidak boleh melakukan korupsi. Jokowi juga menjawab pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Memang pemerintah saat ini proses membuat sistem agar pejabat-pejabat yang ada itu tidak bisa melakukan korupsi agar baik semua agar pagarnya itu bisa menghilangkan korupsi yang ada di negara kita, tapi apa pun semua butuh proses,” katanya.
“Negara-negara lain juga butuh proses ini bukan barang gampang ditangani, tapi yakinlah kita semua, pemerintah, KPK, terus berupaya mengurangi menghilangkan korupsi di negara kita,” imbuhnya.(VAN)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
KPK mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam peringatan hari antikorupsi sedunia (Hakordia). Jubir Presiden, Fadjroel Rachman, tidak memastikan kedatangan Jokowi dalam acara tersebut.
“Ada rencana ke sekolah tertentu yang menjalankan aktivitas pencegahan korupsi,” kata Fadjroel, Minggu (8/12/2019).
Fadjroel menuturkan Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin tegas terhadap penegakan antikorupsi. Fadjroel menegaskan Jokowi-Ma’ruf mendorong pemberantasan korupsi di seluruh Indonesia.
“Dalam rangka peringatan hari antikorupsi sedunia, sikap politik pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin tegas antikorupsi dan mendorong penegakkan hukum antikorupsi dari pencegahan hingga pemberantasan korupsi di seluruh Indonesia sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara,” ucapnya.
Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo bakal menggelar peringatan Hakordia. Presiden Jokowi hingga para pimpinan terpilih diundang untuk hadir ke acara ini.
“Kami mengundang beliau, kalau tidak salah jawabannya akan ada pada waktu dekat. Yang jelas kehadiran beliau sangat kita harapkan,” kata ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (6/12).
Puncak peringatan Hakordia bakal digelar pada 9 Desember 2019. Acara tersebut bertema ‘Bersama Melawan Korupsi untuk Indonesia Maju’.
“Puncak kegiatan sendiri akan kita lakukan hari Senin tanggal 9 Desember dan kita sangat berharap, tema hari ini adalah ‘Bersama Melawan Korupsi untuk Indonesia Maju’,” ujarnya.(DON)
PADANG,KHATULISTIWAONLINE.COM
Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim dikritik. Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan dirinya tak akan mencabut aturan itu.
“Saya tak akan mencabut. PMA (tentang majelis taklim) itu sudah bagus,” kata Fachrul kepada wartawan, usai berceramah di hadapan peserta Silaknas dan Milad ke-29 Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Auditorium Universitas Negeri Padang, Sabtu (7/12/2019).
Dia mengaku senang mendapat kritik. Namun, Fachrul menegaskan niat Permenag itu sudah baik.
“Saya senang (ada kritik). Tapi itu niat kita baik. Sudah bagus itu kok,” kata dia.
Sebelumnya, Fachrul Razi menerbitkan Permenag Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim. Kewajiban majelis taklim terdaftar di Kemenag tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) PMA 29/2019 tentang Majelis Taklim. Ketentuan ini berbunyi:
Majelis Taklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus terdaftar pada kantor Kementerian Agama
Kritik pun berdatangan terkait Permenag itu. Salah satunya dari Waketum Gerindra Fadli Zon yang menilai peraturan itu terbit karena ada ketakutan terhadap Islam (Islamofobia).
“Saya kira peraturan itu, terpapar Islamofobia. jadi ini saya tidak tahu apa yang terjadi dengan elite ya, terutama di Kementerian Agama dan di beberapa tempat lain. Jadi cara mereka mengambil keputusan ini terpapar Islamofobia,” kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12).(VAN)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
KPU telah menerbitkan PKPU tentang Pencalonan dalam Pilkada 2020 yang di dalamnya tak terdapat larangan mantan terpidana korupsi untuk maju di pilkada. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai KPU angkat tangan karena terjepit situasi.
“Kengototan KPU yang terlihat sejak Pemilu 2019 lalu untuk melarang mantan napi koruptor dicalonkan baik sebagai calon legislatif maupun kini sebagai calon kepala daerah akhirnya kandas. KPU rupanya ‘angkat tangan’ dengan ‘misi mulia’ tersebut,” kata peneliti Formappi, Lucius Karus, kepada wartawan, Sabtu (7/12/2019).
Lucius mengkritik KPU yang menjadi akomodatif terhadap pelaku korupsi. Dia menilai gejala ini juga dialami lembaga-lembaga di Indonesia.
“Semangat membara untuk terus menunjukkan ‘perang total terhadap korupsi’ nampak luntur di mana-mana setelah UU KPK berhasil dipreteli DPR dan pemerintah di penghujung periode yang lalu,” ujarnya.
Dia menilai perubahan sikap yang diambil KPU sebagai bagian dari arus zaman yang dilewati bangsa Indonesia. Menurutnya, sikap menentang korupsi sudah tidak lagi populer.
“Lihat saja, PKPU larangan mantan napi koruptor tak didukung secara nyata oleh elite politik, grasi terhadap koruptor diberikan, diskon masa hukuman oleh MA dalam beberapa kasus korupsi, dan lain-lain. Nampaknya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kita tengah memasuki era korupsi yang mewabah lagi,” ungkapnya.
Padahal menurutnya harapan terhadap KPU begitu besar. Sebab, KPU juga pada Pemilu 2019 sangat vokal untuk menolak eks koruptor untuk maju ke pileg ataupun pilkada.(DON)
CILEGON,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianugerahi Asian of The Year dari media The Straits Times Singapura. Jokowi mengatakan hal tersebut diraih karena Indonesia dilihat stabil.
“Saya kira negara kita dilihat sebagai negara yang stabil,” kata Jokowi di Cilegon, Banten, Jumat (6/12/2019).
Kondisi stabil itu termasuk di sektor ekonomi dan politik. Menurutnya, hal tersebut harus dijaga sebagai modal besar Indonesia.
“Ekonominya stabil, politiknya bersatu, masyarakatnya. Di luar dilihatnya seperti itu, harus dijaga. Tidak ada tawar menawar soal kerukunan. Ini milik besar kita, modal besar kita,” tuturnya.
Anugerah Asian of The Year 2019 diraih Jokowi pada Kamis (5/12). Wajah Jokowi terpampang di halaman muka koran The Straits Times Singapura dengan tajuk ‘respected leader, at home and abroad’. Atas anugerah ini, Jokowi sudah menyampaikan terima kasih.
“Terima kasih. Ini kehormatan bukan untuk saya semata-mata, tapi untuk Indonesia,” kata Jokowi lewat Instagram-nya.
Selain anugerah dari The Straits Times Singapura, Jokowi juga masuk dalam Top 50 dalam ‘The Muslim 500: The World’s 500 Most Influential Muslims 2020’ atau 50 teratas di antara 500 muslim paling berpengaruh di dunia tahun ini.
Peringkat Jokowi tahun ini ada di nomor 13, naik dibanding tahun 2019 kemarin yang berada di nomor 16. Jokowi naik tiga peringkat.(VAN)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Busana Mendikbud Nadiem Makarim saat pelantikan Rektor Universitas Indonesia (UI) dikritik terlalu santai. Kemendikbud memberikan penjelasan mengenai gaya sang menteri.
“Ya kritik ya terima kasih atas kritikannya tapi memang kan kita juga melihat pak menteri kan dalam konteks tidak…. Itu kan pelantikannya langsung oleh wali amanat. Jadi wali amanat dengan pakaian kebesarannya, guru besar dan segala macam,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud, Ade Erlangga, saat dihubungi, Jumat (6/12/2019).Ade mengatakan Nadiem tak masuk ke dalam bagian seremonial acara pelantikan Rektor UI. Dalam acara itu, Nadiem hanya memberikan sambutan.
“Itu kan pak menteri tidak masuk dalam ritualnya tapi di luar itu pak menteri hanya memberikan sambutan, ritualnya tidak masuk di situ,” imbuh dia.
Menurut Ade, ada yang lebih penting untuk dibicarakan daripada sekada meributkan soal pakaian. Ade ingin semua pihak bersama-sama memajukan pendidikan Indonesia lebih baik.
“Artinya bagaimana pun soal style itu buat ke depan bagaimana kita harus bisa di dunia pendidikan kita bisa, itu-itu hal yang substansial perlu dikembangkan, susbtansial itu perlu upaya kita bersama untuk memajukan pendidikan, jadi persoalan yang remeh temeh dan tidak susbtantif saya kira itu dapat maklumi bersama,” ujarnya.
Kritik mengenai gaya Nadiem saat pelantikan Rektor UI salah satunya datang dari mantan Ketua DPR Marzuki Alie. Marzuki mengingatkan Nadiem untuk mencontoh Presiden Jokowi.
“Mas menteri @NadiemMakarim sebagai pejabat VVIP pada acara resmi protokoler, pelantikan rektor UI, pakai baju santai, sepatu tanpa kaos, di saat yang lain pakaian lengkap. Perlu mencontoh pres @jokowi yang bisa menyesuaikan dress codenya. Anda sekarang pejabat publik,” tulis Marzuki lewat Twitter @marzukialie_MA.
Saat pelantikan tersebut, Nadiem memakai kemeja tenun yang lengannya digulung, dipadu jeans dan sepatu loafers berbahan suede. Ade meminta semua pihak memaklumi gaya Nadiem. Gaya kasual Nadiem itu juga, menurut Ade, kerap ditunjukannya saat bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Jadi dengan style pak menteri seperti kita bisa harus dipahami bahwa bagaimanapun style itu tampakkan dengan presiden, presiden itu kan yang penting bahwa presiden itu bahwa terjadi lompatan-lompatan kemajuan, jadi esensinya lebih ke situ. Jadi persoalan-persoalan substantif harus kita kembangkan bagaimana itu bisa dibangun bersama-sama, soal style pakaian itu kan tidak masuk, pak menteri kan tidak masuk dalam seremonialnya,” ujar dia.(DAB)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi dan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengadakan pertemuan pagi tadi di kantor Kementerian Agama. Dari pertemuan tersebut diputuskan beberapa hal, salah satunya Jemaah Haji tahun 2020 akan dapat diberangkatkan melalui Bandara Kertajati.
“Lengkap tadi ya, beliau menteri perhubungan, kementerian agama, tadi beliau langsung bawa juga wakil Pemda Jawa Barat, dari Garuda, dari banyak semua yang terkait kita bawa semua. Kami sepakat bahwa tahun ini kami langsung memberangkatkan dari Kertajati,” kata Menag Fachrul Razi di kantor Kementerian Agama, Jalan Lapangan Banteng Barat, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Jumat (6/12/2019).
Fachrul mengakui dalam prosesnya akan ada beberapa hambatan. Hambatan-hambatan tersebut, menurut Fachrul, lebih mengarah pada teknis pelaksanaan.
“Hambatan-hambatan tentu saja banyak ya, ada lah, bukan banyak. Kita coba atasi dan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita atasi semua. Sehingga Kertajati bisa terpakai,” sambungnya.
“Ya masalah teknislah. Misalnya masalah kalau bagaimana kita menyiapkan asramah hajinya, gitu-gitu. Kalau pakai yang di Tasik kan kejauhan. Jadi kita coba cari pemecahannya dan masih ada hambatan kecil-kecil tapi insyallah kita bisa segera atasi. Kemudian dari beliau juga semua masalah akan di atasi. Yang utamanya memang koordinasi dengan penerbangan di Saudi dan masih berlangsung,” jelas Fachrul.
Fachrul juga menjelaskan kuota jemaah Haji tahun 2020 diperkirakan berjumlah 231 ribu orang. Dia berharap hal tersebut dapat terlaksana tahun ini.
“Kuota tetap seperti yang lalu 221 (ribu) ditambah 10 ribu, mungkin 231 ribu. Nah sebagian jadi khusus sebagian lagi reguler. Ya mudah-mudahan Insyallah bisa kita lakukan mulai tahun ini,” ucap Fachrul.
Terkait fasilitas fast track, Fachrul menyebut belum dapat dilaksanakan di Bandara Kertajati. Menurutnya hal tersebut bukanlah suatu masalah.
“Kan sudah dijanjikan oleh Saudi untuk Cengkareng dan Surabaya. Mungkin karena ada Kertajati ini maka Kertajati mungkin belum sempet menikmati fasilitas fast track lah ya tapi ga ada persoalan lah. Karena yang membuat prosedurnya jadi lebih cepat. Tapi tidak membuat jadi jauh lebih lambat,” ucapnya.
Menhub Budi Karya kemudian menjelaskan mengenai potensi Bandara Kertajati terkait pemberangkatan jemaah haji ini. Menurutnya persediaan hotel perlu diperhatikan sambil mempertimbangkan jumlah jemaah yang akan dilayani di Bandara Kertajati.
“Kalau yang di Kertajati nanti kita lihat. Karena nanti ini kan ada kaitannya dengan hotel dan lain sebagainya. Kita mengharapkan paling tidak ada 20 flight minimal ya itu untuk 3 kabupaten yang terdekat ya. Tapi kalau bisa lebih besar akan lebih bagus,” kata Budi.
Budi selanjutnya mengatakan, pertemuan tadi juga memutuskan bahwa Bandara Kertajati juga akan dapat memberangkatkan jemaah yang ingin beribadah umroh. Dia mengatakan hal tersebut sudah dapat dilaksanakan mulai tanggal 1 Februari 2020.
“Umroh kan rapat yang kemarin kita sudah identifikasi ada 180 ribu orang umroh yang dari Jawa Barat bagian timur ya. Dari mana tuh, dari Cirebon, Indramayu, Subang, Majalengka, dan sebaginya. Berarti setiap hari bisa 1 flight. Persoalannya waktu itu kan harga Avtur. Harga avtur Dirut pertamina sudah menjamin harga avtur kertajati sama dengan Soetta. Udah selesai,” jelasnya.
“Yang kedua travel, travel sudah setuju. Nah sekarang saya kulo nuwun, menteri agama setuju sekali terlibat di sana,” sambung Budi singkat.(DON)