JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Rasio utang pemerintah per Juli 2024 mencapai 38,68% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), turun sedikit dibandingkan bulan sebelumnya yang menyentuh 39,13% terhadap PDB. Posisi itu di bawah batas aman 60% PDB yang telah ditetapkan sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
“Jumlah utang pemerintah per akhir Juli 2024 adalah Rp 8.502,69 triliun. Rasio utang per akhir Juli 2024 yang sebesar 38,68% terhadap PDB, tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara,” tulis Kemenkeu dalam Buku APBN KiTA, dikutip Jumat (16/8/2024).
Utang pemerintah terdiri atas dua jenis yakni berbentuk surat berharga negara (SBN) dan pinjaman. Mayoritas utang pemerintah per akhir Juli 2024 masih didominasi oleh instrumen SBN yakni 87,76% dan sisanya pinjaman 12,24%.
Secara rinci, jumlah utang pemerintah dalam bentuk SBN sebesar Rp 7.642,25 triliun. Terdiri dari SBN domestik sebesar Rp 5.993,44 triliun yang berasal dari Surat Utang Negara Rp 4.797,21 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 1.196,23 triliun.
Sedangkan jumlah utang pemerintah dalam bentuk SBN valuta asing per akhir Juli 2024 sebesar Rp 1.468,81 triliun, terdiri dari Surat Utang Negara Rp 1.073,27 triliun dan SBSN Rp 359,54 triliun.
Lalu jumlah utang pemerintah dalam bentuk pinjaman sebesar Rp 1.040,44 triliun per akhir Juli 2024. Jumlah itu terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 39,95 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 1.000,49 triliun.
Secara rinci, pinjaman luar negeri yang sebesar Rp 1.000,49 triliun itu terdiri dari bilateral sebesar Rp 269,32 triliun, multilateral sebesar Rp 602,46 triliun dan commercial banks sebesar Rp 128,71 triliun.
“Pengelolaan portofolio utang berperan besar dalam menjaga kesinambungan fiskal secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur dengan menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas dan jatuh tempo yang optimal,” tuturnya. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Sidang tahunan digelar di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2024). Sidang dibuka oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet.
Dalam kesempatan itu, Bamsoet sempat menyapa Presiden Joko Widodo (Jokowi), para pejabat negara lainnya. Diketahui, Jokowi akan menyampaikan pidato kenegaraannya dalam sidang tersebut.
“Para anggota MPR, DPR, dan DPD yang kami muliakan, para duta besar negara sahabat, para menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI dan Kapolri. Para insan pers media cetak dan elektronik dalam dan luar negeri. Para perwakilan teladan di penjuru tanah air,” kata Bamsoet.
Bamsoet lalu menyampaikan jumlah kehadiran anggota Dewan. Bamsoet menyebut sebanyak 528 anggota MPR/DPR/DPD RI hadir dalam sidang tahunan itu.
“Sesuai catatan daftar hadir yang disampaikan sekretariat jenderal sampai saat ini telah hadir 528 anggota dari 711 anggota MPR/DPR/DPD RI,” ujarnya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kenaikan pangkat dilakukan berdasarkan Surat Telegram Nomor: ST/1554/KEP/2024. ST Kapolri yang dikeluarkan pada 26 Juli 2024 kemarin berisi tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan 16 Pati Polri yang mendapat kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi terdiri dari enam brigadir jenderal (Brigjen) menjadi inspektur jenderal (Irjen) dan sepuluh komisaris besar (Kombes) ke Brigjen.
“Hari ini Kamis 15 Agustus 2024, Bapak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin kenaikan pangkat 16 Pati Polri,” Kata Brigjen Trunoyudo dalam keterangannya, Kamis (15/8/2024). (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Hal itu disampaikan Arief dalam sidang perkara 289-01-05-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024). Mulanya, kuasa hukum NasDem selaku pemohon mengajukan keberatan kepada MK, lantaran anggota KPU Jakarta Utara Abie Maharullah Madugiri menjadi saksi dalam perkara tersebut.
“Izin Yang Mulia, kami ingin menyampaikan keberatan terkait pihak termohon menyampaikan saksi bapak Abie. Pemahaman kami benar di PHPU pertama banyak saksi dari penyelenggara, namun untuk PHPU kedua, kami memahami ini berdasarkan dari putusan MK, KPU Jakut adalah pihak dalam pelaksanaan putusan MK,” kata kuasa hukum NasDem.
Menanggapi itu, Arief menilai tidak ada yang salah jika KPU mengajukan jajarannya sebagai saksi. Sebab, menurut dia, anggota KPU akan lebih memahami duduk perkara yang dimohonkan oleh pemohon.
“Kalau termohon mengajukan saksi para pejabatnya ya boleh, karena dia mau mengajukan saksi dari mana? Ini yang dihadirkan pemohon itu kan berkaitan dengan kepentingan pemohon, kalau itu kan keterangannnya harus dari KPU, dari mana kalau nggak dari KPU,” jelas Arief.
Arief mengatakan anggota KPU yang menjadi saksi telah disumpah. Maka, Arief mengatakan saksi itu tetap harus memberikan keterangan yang benar.
“Saya katakan meskipun anda KPU, tapi anda di bawah sumpah, maka keterangan yang diberikan keterangan sebenarnya tidak boleh yang lain,” ujarnya.
“Misalkan dulu terjadi A, sekarang B, gak boleh gitu. Itu dosa nanti, surga nggak mau terima, neraka nggak mau terima, di mana tempatnya nanti dia kalau dosanya banyak, ya kan,” sambungnya. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Sidang Tahunan MPR akan diselenggarakan dalam satu rangkaian dengan Sidang Bersama DPR dan DPD RI yang akan dihadiri kurang lebih 2.022 undangan, yang terdiri dari 1.222 undangan di Gedung Nusantara, dan 800 tamu undangan yang ditempatkan di area plaza Gedung Nusantara IV MPR/DPR RI,” ujar Bamsoet di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (15/8/2024).
Bamsoet menyebutkan tamu undangan itu terdiri dari, presiden dan wakil presiden, mantan presiden dan mantan wakil presiden, mantan ketua MPR/DPR/DPD, pimpinan lembaga negara, seluruh anggota MPR, menteri Kabinet Indonesia Maju, dan pejabat setingkat menteri.
Selain itu, akan hadir pula ketua umum partai politik yang mewakili keterwakilan di DPR, ketua lembaga pemerintah non-kementerian dan badan-badan, pimpinan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR, ketua ormas keagamaan, dan perwakilan teladan dari seluruh Nusantara.
Lebih lanjut, Bamsoet mengatakan agenda pokok Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD tahun 2024 adalah pidato Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara, dan sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-79 RI. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pantauan di rumah dinas Wapres RI, Jalan Madiun Nomor 1, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024), Cak Imin tiba pukul 16.14 WIB. Cak Imin datang menggunakan mobil berwarna hitam dengan pelat nomor B-1033-ZZH.
Cak Imin datang mengenakan batik cokelat dengan peci. Begitu juga Cucun yang menggunakan pakaian senada.
Cak Imin sempat mengungkapkan alasannya mengunjungi Wapres Ma’ruf Amin. Dia mengaku hanya ingin mengundang Ma’ruf Amin ke Muktamar ke-6 PKB di Bali. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
KPK mengatakan pemeriksaan Hasto telah dijadwal ulang Selasa pekan depan. “Diputuskan dijadwalkan ulang menjadi tanggal 20 Agustus 2024,” kata Jubir KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, Kamis (15/8/2024).
Tessa mengatakan Hasto telah datang hari ini, salah satu tujuannya adalah meminta penjadwalan ulang pemeriksaan sebagai saksi yang akan dilakukan KPK besok, Jumat (16/8). Alasannya, Hasto ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan besok.
“Alasan permohonan karena ada jadwal kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan di tanggal panggilan penyidik, yaitu tanggal 16 Agustus 2024,” sebutnya. (DON)
Oleh: Saiful Huda Ems.
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Sudah banyak saksi yang membaca prediksi politik yang saya tulis melalui opini politik di tanggal 16 Februari 2024 yang lalu, bahwa sebenarnya bukan PSI melainkan Partai GOLKAR lah yang akan direbut dan dipersiapkan untuk menjadi benteng perlindungan politik terakhir Jokowi, melalui operator politiknya di GOLKAR yakni Agus Gumiwang Kartasasmita.
Ketika itu saya hanya menulis inisial namanya saja, yakni AGK. Lalu semua itu menjadi kenyataan ketika Ketum GOLKAR Airlangga Hartarto, seolah-olah tiba-tiba mengundurkan diri dari Ketum GOLKAR, Sabtu (10/8/2024), padahal itu nyatanya bukan tiba-tiba, namun sekenario drama politik Sang Nepotis yang sudah lama.
Penguasa yang sekarang bertahta di Kerajaan Siluman Kelelawar ini memang brutal dan sadis sekali dalam mengobrak-abrik tatanan hukum dan sendi-sendi Demokrasi, juga sangat pendendam dengan siapapun pengkritiknya.
Jika mereka tidak bersedia untuk patuh pada instruksinya, ia akan diganggu dengan berbagai teror kasus hukum yang dibuat-buat, dan jika bukan itu ya ia akan berusaha dikucilkan dari panggung politik nasional. Ini tidak hanya berlaku untuk personal sebagaimana yang ia lakukan pada Hasto Kristiyanto dan Anies Baswedan, melainkan juga berlaku untuk partai politik yang tidak mau mengikuti instruksinya.
Mungkin karena teror penguasa yang bertahta di Kerajaan Siluman Kelelawar itu begitu sadis, maka sampai detik ini masih belum ada partai politik yang dengan tegas bersedia mendukung Anies maupun Ahok dan kader-kader yang hendak diusung oleh PDIP lainnya, selain PDIP itu sendiri.
Semua ketum-ketum partai sepertinya gemetar jika tidak mau mendukung Ridwan Kamil dan Kaesang untuk Cagub/Cawagub di Jakarta misalnya, karena hanya dua nama itu yang ditawarkan oleh Sang Penguasa Kerajaan Siluman Kelelawar bersama Koalisi Indonesia Maju yang dikomandani oleh Prabowo.
Meski demikian, yang namanya partai politik tentu mempunyai kepentingan sendiri yang bisa dinegosiasikan, olehnya konon mereka (NASDEM, PKB dan PKS) ditawari masing-masing 3 menteri di kabinet Prabowo-Gibran mendatang.
Ini juga merupakan jebakan, tipu muslihat Sang Penguasa Siluman Kelelawar untuk menjauhkan partai-partai itu dari PDIP. Ibarat pepatah menyelam sambil minum air. Memberi umpan jabatan masing-masing 3 menteri untuk melumpuhkan kekuatan NASDEM, PKB dan PKS yang berarti pula tujuan akhirnya untuk “menghabisi” PDIP tercapai.
Bagi NASDEM, PKB dan PKS tentu itu merupakan tawaran yang menggiurkan sekaligus mengerikan, namun jika mereka tidak bersepakat dikhawatirkan mereka hanya akan bisa mendukung Cagub asal-asalan, yang diibaratkan dengan mendukung Kotak Kosong.
Risiko terbesarnya lagi, mereka harus siap diperkarakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kasus hukum. Hanya PDIP dengan Ketumnya Ibu Megawati Soekarno Putri bersama Sekjennya Hasto Kristiyantolah yang tidak mungkin bisa diteror dengan hal-hal semacam itu, karena selain karena beliau berdua sudah terkenal integritasnya, juga sudah memiliki riwayat perlawanan politiknya yang dahsyat dari waktu ke waktu.
Sayangnya, untuk konteks Pilkada di Jakarta, PDIP tidak memiliki cukup syarat untuk mengusung Cagub/Cawagub sendirian, PDIP harus bekerjasama dengan partai politik lainnya untuk dapat mengusung Cagub/Cawagubnya.
Kenyataannya politik yang demikian telah “dimanfaatkan” oleh penguasa di Kerajaan Siluman Kelelawar untuk membantai habis PDIP atau minimal mengucilkannya dan yang nantinya direbutnya, sebagaimana ia telah merebut Partai GOLKAR melalui sandiwaranya yang sekenarionya sangat mudah terbaca dari awal, semenjak menjelang PILPRES dan PILEG 14 Februari 2024 yang lalu. Dan ternyata sekenario mengucilkan PDIP ini juga akan ia lakukan di PILKADA di daerah-daerah strategis lainnya. Yang saya dengar ada di 5 Provinsi besar.
Ratusan Kota dan Kabupaten akan menyelenggarakan PILKADA serentak di bulan November 2024 mendatang, hanya ia yang memiliki kekuasaan besar yang sanggup membuat sekenario dahsyat dan curang untuk memperoleh kemenangan dengan cara-cara manipulatif, percis sebagaimana yang ia lakukan di PILPRES dan PILEG 2024.
Ini sungguh sebuah praktik pemberangusan Demokrasi yang sangat biadab sekali, yang hanya bisa dilakukan oleh seorang Nepotis Norak dan gemar menyeret-nyeret aparat dan birokrat ke medan politik. Komprador kampungan yang menyerahkan tanah air ini pada negara asing dengan pemberian izin selama hampir dua abad mendatang. Seorang pemimpin tamak yang diam-diam memberi keleluasaan pada anak dan menantunya untuk berkomplot dengan mafia-mafia tambang !.
Maka renungkanlah hai Ketum-Ketum Partai Politik, khususnya Ketum NASDEM, PKB dan PKS, kalian harus berani menolak segala tawaran penguasa yang bertahta di Kerajaan Siluman Kelelawar itu, dan segera perkuat konsolidasi kekuatan politik bersama PDIP sebelum PDIP berhasil ia rebut setelah ia berhasil merebut GOLKAR. Sebab jika tidak, nasib kalian tidak akan jauh berbeda dengan nasib Airlangga Hartarto !. Percayalah, setelah Sang Nepotis nantinya turun tahta, peta politik akan berubah.
Arus balik itu akan terjadi ketika Presiden Prabowo nantinya siuman dari “pingsan” politiknya, dan sadar bahwa yang menjegalnya untuk jadi Presiden di 2019 dan 2024 itu Sang Nepotis, dan bahwa yang memintanya pulang dari Yordania dan memberinya karpet merah (kehormatan) itu bukan siapa-siapa, melainkan Ibu Megawati Soekarno Putri yang dikhianati orang yang sama, yang juga menghianati Prabowo.
Jika hal yang demikian itu tidak terjadi pada pemerintahan Prabowo di masa mendatang, itu berarti karakter Prabowo yang dinilai banyak kalangan sebagai seorang mantan prajurit yang kesatria, terbuka dan gentle ternyata hanyalah bualan-bualan saja !. Dan itu berarti pula sebagai deklarasi dari Prabowo untuk mengajak duel politik lagi dengan Rakyat Indonesia, khususnya para Aktivis ’98 seperti kami !.
Kita perlu perubahan 100 %, bukan 50 apalagi 0 % !. Dan tidak ada cara lain untuk terlaksananya perubahan itu, kecuali berani menyetop habis seluruh sekenario drama terburuk sepanjang perjalanan bangsa ini yang dilakukan oleh Sang Bapak Nepotis !.
Ibu Megawati Soekarno Putri itu pejuang sejati, tidak pernah tunduk pada kekuasaan. Apalagi tanggung jawabnya sebagai Putri Bung Karno, pasti akan menjaga Pancasila dan NKRI dengan pertaruhan jiwa raga. Semangat juangnya masih menyala dan kejernihan pemikiran dan jiwanya untuk terus mengobarkan perlawanan pada bandit-bandit negara itu sudah nyata teruji dari rezim ke rezim dari Orde Baru, Orde Reformasi hingga Orde Pinokio !
Hanya kepada Ibu Megawatilah kalian bisa saling taut menautkan tangan untuk bersama berjuang bagi kemajuan bangsa ini !. Sekarang beliau dan Sekjennya sedang diintai untuk direbut posisinya, lindungilah, agar Demokrasi terselamatkan dan Republik Indonesia segera terbebas dari Sang Nepotis NORAK dan TAMAK !…(SHE).
15 Agustus 2024.
Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Pemerhati Politik.
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Mahkamah Konstitusi menilai putusan tersebut tidak sesuai dengan harapan. “Yang pasti karena tentu putusan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dan ada ruang-ruang untuk atau mekanisme untuk men-challenge keputusan itu. Dan itu adalah mekanisme banding itu,” kata juru bicara MK Fajar Laksono di gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024).
“Tapi sembari tadi itu kita akan pelajari dulu secara cermat ratio decidendi dari amar putusan yang kita terima,” sambungnya.
Fajar menyampaikan salinan putusan itu telah diterima MK sejak Rabu (13/8). Dia menyampaikan putusan akan dicermati oleh para hakim konstitusi.
“Kita cermati dulu mana-mana yang kemudian akan kita banding, atau seperti apa nanti tergantung dari hasil pencermatan kita terhadap ratio decidendi putusan itu,” ujarnya.
Fajar mengatakan MK memiliki waktu 14 hari untuk pengajuan banding sejak putusan dibacakan. Fajar pun menyampaikan putusan PTUN itu belum inkrah sampai ada atau tidaknya keputusan banding. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Luhut Binsar Pandjaitan mengaku tidak ingin melihat orang toxic masuk ke dalam pemerintahan. Hal tersebut dikhawatirkan berdampak pada kredibilitas pemerintah yang menurutnya sudah terjaga baik.
“Kita punya banyak talenta untuk mengelola ini. Kita tidak ingin melihat orang-orang toxic masuk ke pemerintahan karena bakal berbahaya bagi kredibilitas kita sekarang,” katanya dalam acara Supply Chain & National Capacity Summit 2024 di Jakarta, Rabu (14/8/2024).
Luhut menyatakan pesan ini juga disampaikan ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menegaskan pemerintah hanya memilih sosok-sosok yang sepakat untuk membawa Indonesia lebih maju.
“Saat ini pemerintah punya kredibilitas yang sangat bagus. Jadi saya kasih tahu orang-orang, juga kasih brief ke presiden yang akan datang, ‘Ini kayaknya orang ini berbahaya, kita cuma mau bergerak bersama orang-orang yang bisa membantu untuk bergerak lebih maju’,” ujarnya. (DON)