JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Politikus Partai Demokrat Andi Arief meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak tinggal diam terkait kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya milik BUMN dengan mengarahkan partai politik pendukungnya di parlemen untuk membentuk panitia khusus (pansus). Komisi VI DPR menyebut usulan itu sudah muncul dalam rapat sebelumnya dan segera ditindaklanjuti.
“Itu memang hasil kesimpulan rapat dalam RDP Komisi VI dengan Direksi Jiwasraya bahwa Komisi VI mengusulkan pembentukan Pansus atau Panja,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung saat dikonfirmasi, Rabu (25/12/2019) malam.
“Usulan tersebut akan dibahas pada masa sidang ke-2 nanti sebab saat ini DPR sudah masuk masa reses,” imbuh dia.
Martin menyebut urusan Jiwasraya harus mendapatkan perhatian. Kasus ini melibatkan banyak pihak sehingga harus segera ditindaklanjuti.
“(Kasus Jiwasraya) Salah satu masalah yang harus mendapatkan perhatian karena melibatkan banyak orang sebagai nasabah, bahkan ada juga yang berasal dari nasabah luar negeri,” ucap Martin.
Dugaan korupsi di Jiwasraya tengah ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung). Dalam penyidikan awal, Kejagung sudah menaksir angka kerugian negara di kasus korupsi ini, yaitu sekitar Rp 13,7 triliun.
Jaksa Agung ST Burhanuddin juga menilai Jiwasraya telah melanggar prinsip kehati-hatian dalam hal berinvestasi. Menurut Burhanuddin, Jiwasraya malah menempatkan 95 persen dana di saham yang berkinerja buruk.(VAN)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Bareskrim Polri membuka hotline pengaduan masyarakat memiliki perkara atau kasus di kepolisian namun merasa penanganan tak dilakukan secara profesional. Hotline ini dibuat untuk kontrol agar perkara yang ditangani bisa dilakukan secara profesional.
“Ini lebih kepada fungsi kontrol untuk internal untuk masyarakat yang ingin mengadukan terkait kegiatan penanganan perkara,” kata Kabareskrim Irjen Listyo Sigit Prabowo saat berbincang, Kamis (26/12/2019).
Sigit mengatakan pihaknya membuka tiga saluran pengaduan yakni melalui nomor ponsel 0811216777, alamat email yanmas.bareskrim@gmail.com dan Twitter @yanmas_reskrim. Ketiga saluran pengaduan itu aktif sejak Rabu, 18 Desember 2019 atau dua hari setelah dirinya dilantik sebagai Kabareskrim oleh Kapolri Jenderal Idham Azis.
“Aduan itu akan langsung masuk ke tim saya. Yang mengelola itu orang-orang yang langsung di bawah saya. Yang mengelola kurang lebih 15 orang,” ujar Sigit.
Dia mencontohkan salah satu hal yang bisa dilaporkan adalah terkait kasus yang ‘tidak berjalan’. Nantinya, dirinya bakal mengecek kepada tim yang menangani kasus tersebut.
“Nantinya saya bisa lihat misalnya ada yang ‘Pak, saya ada kasus di sini, tapi kasusnya tidak berjalan’, lalu ternyata ada lagi aduan yang ditujukan ke objek yang sama, nah berarti ada sesuatu, saya akan tanyakan ke penyidik tersebut ada apa,” tutur Sigir.
Sigit menyebut setiap pekan bakal digelar rapat bersama para direktur tindak pidana di Bareskrim. Dia akan menyampaikan aduan-aduan tersebut ke masing-masing direktur agar segera ditindaklanjuti.
“Kalau misalnya kasusnya di sini (Bareskrim), bisa langsung saya konfirmasi ke para direktur. Kalau kasusnya di luar (Bareskrim), saya akan minta para direktur menindaklanjuti ke jajarannya di daerah-daerah,” pungkas Sigit.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan blueprint arah pendidikan Republik Indonesia sedang dalam proses kajian. Dia menyampaikan pembuatan blueprint tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru.
“Blueprint untuk kemana ini arah pendidikan ini sedang dibuat. Tapi juga enggak bisa tergesa-gesa ya. Jadi membutuhkan benar-benar… karena kita sudah banyak materi, riset, hasil, tapi harus, kan harus dikemas dalam satu strategi yang tepat,” kata Nadiem di Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Senin (23/12/2019). Nadiem menjawab pertanyaan tentang ‘apakah ada rencana buat blueprint atau apa gitu terkait dengan lima tahun ke depan’.
Nadiem berharap kajian blueprint ini dapat diselesaikan dalam jangka waktu enam bulan. “Tapi kan harapannya dalam waktu 6 bulan ini udah bisa selesai gitu,” ucapnya.
Nadiem menjelaskan, pembuatan blueprint pendidikan tidak bisa dibuat secara statis. Menurutnya, blueprint harus dibuat secara fleksibel agar dapat mengimbangi perubahan yang terjadi.
“Tapi tentunya nggak bisa ya ini hal-hal seperti ini hanya static saja. Bahkan kita membangun roadmap atau blueprint harus ada flexibility di dalamnya. Agar dia bisa kalau misalnya arah misalnya industri bergerak juga ada fleksibilitas gitu,” ucap Nadiem.
Nadiem pun menegaskan bahwa Kemerdekaan Belajar merupakan sebuah blueprint tersendiri. Dia mencontohkan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) yang telah digantikan dengan Ujian Sekolah (US), di mana guru diberi kemerdekaan untuk melakukan penilaiannya sendiri.
“Satu hal kemerdekaan belajar itu, sebenarnya suatu blueprint sendiri loh. Jadinya harus dipahami, bahwa, contoh, kemarin guru-guru diberi kemerdekaan untuk melakukan penilaiannya sendiri,” tutur Nadiem.(VAN)
CILEGON,KHATULISTIWAONLINE.COM
Menteri Perhubungan (Menhub Budi Karya Sumadi dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau angkutan libur Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Budi meminta kualitas pelayanan ditingkatkan.
Rombongan Menhub bertolak dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur dengan 3 helikopter pada pukul 09.20 WIB, Selasa (24/12/2019). Selain Budi dan Basuki, Kepala Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas) Marsdya TNI Bagus Puruhito, dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi.
Rombongan tiba di Dermaga Kiat Pelabuhan Merak, pukul 10.15 WIB. Mereka disambut Wakapolda Banten Brigjen Tomex Kurniawan, Direktur Utama Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Ira Puspadewi.
Budi langsung menuju posko dermaga eksekutif Pelabuhan Merak. Budi mengecek kesiapan fasilitas seperti loket antrean penumpang hingga kapal yang ada di Pelabuhan Merak.
Tampak Budi berinteraksi dengan penumpang di kapal. Budi menanyakan penumpang soal pelayanan dermaga.
“Gimana pelayanannya?” tanya Budi.
“Saya grogi, Pak,” kata salah satu penumpang bernama Yosef.
Budi berpesan kepada Direktur ASDP bahwa pelayanan harus ditingkatkan. “Catatan berkaitan dengan manajemen yang harus ditingkatkan, kita punya pengalaman kurang baik saat lebaran dimana antrean itu panjang dan mereka menunggu. Sehingga membuat rasa kurang pas itu terjadi,” kata Budi di lokasi.(NOV)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Anggota Komisi II DPR RI Yaqut Cholil Qoumas menegaskan penanganan kasus jembatan Utan Kemayoran yang ambruk harus diusut tuntas. Dia curiga ada tindak korupsi dalam proses pengerjaan jembatan tersebut.
“Ya harus diusut tuntas. Pasti ada yg dikorupsi kan?” kata Yaqut Cholil Qoumas.
Yaqut mengatakan ambruknya jembatan ini sangat berbahaya. Dia membayangkan jembatan tersebut ambruk saat digunakan oleh masyarakat.
“Betul (berbahaya). Masyarakat tidak boleh jadi korban,” sambungnya.
Dia mengatakan Komisi II akan meminta Kemensetneg menginvestigasi kasus ini. Yaqut mengimbau pembangunan semacam ini harus diperhitungkan lebih baik lagi.
“Kita akan minta Sekretariat Negara (Setneg) melakukan investigasi atas ambruknya jembatan tersebut, apa sebab sebenarnya. Untuk ke depan, agar lebih berhati-hati dalam menjalankan proyek-proyek seperti ini,” tegas Yaqut.
Pria yang akrab disapa Gus Yaqut ini kembali menekankan penyebab insiden ini perlu dicari tahu. Yaqut mengatakan pengusutan insiden ini bisa memperhatikan terkait konstruksi jembatan tersebut.
“Segera cari penyebabnya. Apakah konstruksi yang tidak sesuai dengan bestek atau karena sebab lain,” ungkapnya.(MAD)
BANYUWANGI,KHATULISTIWAONLINE.COM
KRI Tombak-629 tiba di Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kapal Cepat Rudal (KCR) jajaran Satuan Kapal Cepat (Satkat) Koarmada II ini turut membantu pengamanan Natal dan Tahun Baru 2020.
Dikomandani Letkol Laut (P) Adam Cahya itu, kedatangan Kapal Cepat Rudal (KCR) jajaran Satuan Kapal Cepat (Satkat) Koarmada II disambut oleh Prajurit Lanal Banyuwangi, di Pelabuhan Tanjungwangi, Selasa (24/12/2019).
Menurut Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Banyuwangi, Lantamal V, Koarmada II Letkol Laut (P) Yulius Azz Zaenal, kedatangan KRI Tombak-629 itu dalam rangka melaksanakan pengamanan jelang Nataru 2020 di Banyuwangi.
“KRI Tombak-629 akan melaksanakan patroli di selat Bali guna memastikan stabilitas keamanan pada saat perayaan Nataru berlangsung serta sebagai wujud kehadiran unsur TNI AL di Banyuwangi,” ungkap Danlanal.
KRI Tombak (629) merupakan kapal perang jenis Kapal Cepat Rudal 60 meter Generasi kedua yang dibuat oleh PT PAL Surabaya.
“Pengamanan ketat kita lakukan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” tambahnya.
KRI Tombak 629 bakal memperkuat armada kapal milik Lanal Banyuwangi yang berpatroli di Selat Bali. Kapal tersebut akan membantu dua kapal, yakni KAL Tabuan dan KAL Bawean. Ada juga personel dari Pasukan Katak yang juga siap untuk memberikan pengamanan di sekitar perairan Selat Bali.
“Kita lakukan backup pengamanan dari kepolisian dan pengamanan gabungan. Wilayah kita sangat luas. Mulai dari Probolinggo hingga Jember. Maka kedatangan dari KRI ini sangat membantu keamanan laut di sekitar Selat Bali,” pungkasnya. (VAN)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mencari sosok juru bicara (jubir) baru yang selama ini dilaksanakan fungsinya oleh Kabiro Humas KPK Febri Diansyah. Menanggapi hal tersebut, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan agar proses pemilihan jubir tersebut dilaksanakan secara objektif.
“Kebijakan tersebut semestinya dilandaskan atas penilaian objektif dengan alat ukur indikator yang jelas, bukan karena sentimen tertentu,” kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Selasa (24/12/2019).
Kurnia mewanti-wanti KPK soal mekanisme yang objektif ini. Baginya, jika proses tersebut tidak dilakukan dengan objektif, timbul kecurigaan kelima pimpinan KPK yang baru sedang melakukan politik balas dendam.
“Sebab, jika tidak didahului dengan mekanisme tersebut, sangat terlihat adanya politik balas dendam yang sedang dimainkan oleh lima Komisioner KPK,” tegasnya.
Kurnia tidak menjelaskan secara spesifik politik balas dendam yang dia maksud. Namun, dia kembali mewanti-wanti jika objektivitas tersebut tak terlaksana, pimpinan yang sekarang memang berniat menghancurkan KPK.
“Dengan kebijakan tersebut dilakukan menjadi tidak salah jika publik menduga bahwa lima Komisioner KPK ini memang benar-benar ingin menghancurkan lembaga KPK dengan merusak sistem yang selama ini sudah dibangun,” ucap Kurnia.
Sebelumnya, Kabiro Humas KPK Febri Diansyah selama 3 tahun terakhir merangkap juru bicara (jubir) karena memang belum ada peraturan internal yang mengatur. Sampai akhirnya, pada 2018, peraturan mengenai jubir KPK muncul pun Febri masih sebagai jubir KPK.
“Dan jika sekarang, pimpinan KPK ingin mengisi posisi Juru Bicara KPK dan misalnya melakukan seleksi untuk mencari orang yang tepat, semoga KPK mendapatkan yang jauh lebih baik dari Juru Bicara yang pernah ada di KPK,” kata Febri kepada wartawan, Senin (23/12).(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Indonesia Police Watch (IPW) menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) hendak menonjolkan ‘geng Solo’ di kepolisian terkait posisi Irjen Nana Sudjana sebagai Kapolda Metro Jaya. Pihak Istana membantah anggapan soal ‘geng Solo’ itu.
IPW mengatakan, prestasi Nana semasa di kepolisian relatif biasa dan tidak menonjol. Nana merupakan mantan Kapolresta Solo semasa Jokowi menjabat sebagai wali kota di sana. Selain itu, Wakapolda Jateng Brigjen Ahmad Lutfi dan Kabareskrim Polri Irjen Listyo Sigit Prabowo juga mantan Kapolresta Solo.
“Saat Jokowi menjadi wali kota Solo, Nana saat itu menjadi Kapolresta Solo. Prestasi Nana relatif biasa dan tidak ada yg menonjol.tampilnya Nana sebagai Kapolda metro menunjukkan Jokowi semakin hendak menonjolkan ‘geng Solo’ di Polri,” ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam keterangannya, Senin (23/12/2019).
“Setelah Kapolresta Solo naik super ekspres menjadi Wakil Kapolda Jateng, lalu Sigit mantan Kapolresta Solo menjadi Kabareskrim dan kini mantan Kapolresta Solo Nana menjadi Kapolda Metro,” imbuh Neta.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menepis anggapan IPW. Moeldoko mengatakan, tidak mungkin seorang pimpinan mempertaruhkan posisi dengan menempatkan pejabatnya yang tidak kredibel.
“Nggaklah. Kan begini, seperti saya jadi Panglima, saya mengenali orang-orang yang dulu bekerja untuk saya dan memiliki prestasi yang baik. Saat saya menjadi Panglima, mereka-mereka ini bisa saya tunjuk sebagai asisten saya. Analoginya seperti itu kira-kira,” ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2019).
“Jadi semua itu dasarnya talent scouting, bukan karena political appointee, tapi sekali lagi, orang-orang yang… tidak mungkin sebuah jabatan yang sangat strategis itu dipertaruhkan sembarangan,” imbuh eks Panglima TNI ini.
Moeldoko menyebut, ada kalkulasi objektif dalam penempatan posisi jabatan di instansi. Mereka harus mempunyai kapasitas, loyalitas dalam pekerjaan, loyalitas pada negara, dan memiliki integritas.
“Tiga hal itu selalu menjadi pertimbangan untuk seorang pemimpin memilih pembantunya. Nggak mungkin sebuah jabatan yang sangat penting dipertaruhkan dengan menempatkan seseorang yang tidak terbukti hebat di lapangan,” kata Moeldoko.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Pendiri Lingkar Madani Ray Rangkuti menyoroti pelantikan Dewan Pengawas dan Pimpinan KPK yang baru oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menyebut, KPK sekarang ditempati oleh orang-orang Jokowi.
“Secara organisasi, KPK itu ada di bawah presiden, bekerja dengan birokrasi yang garis strukturnya juga ke presiden, dengan komisioner yang tak sepenuhnya independen. Jadi, hampir bisa disebut, KPK yang sekarang ditempati oleh All The President Men,” kata Ray Rangkuti, kepada wartawan, Sabtu (21/12/2019).
Dia mengatakan, lantaran KPK di bawah Presiden, maka jika Jokowi tak memiliki minat kuat untuk isu-isu anti-korupsi, kemungkinan separuh kemampuan KPK akan hilang. Ray menanti KPK yang baru.
“Lebih mengkhawatirkannya adalah mereka bekerja dalam bayangan minat Presiden. Lalu, dengan apa mereka bisa keluar dari situasi ini? Kita lihat saja,” ujarnya.
Selain itu, dia juga menyoroti nama-nama anggota Dewas KPK yang dipilih Jokowi. Menurut dia, meski Presiden memiliki kewenangan, seharusnya ada pelibatan pendapat publik terkait penunjukkan lima anggota Dewas KPK.
Dia menganggap, pemerintah tidak pernah menyosialisasikan maupun melakukan pengumpulan pendapat masyarakat soal Dewas KPK.
“Tak ada pengumpulan pendapat, pandangan sekaligus kemungkinan koreksi dari masyarakat lalu ditetapkan begitu saja oleh Presiden. Bagaimanapun, pengangkatan ini kurang memenuhi prinsip pengelolaan pengangkatan pejabat publik, apalagi hal itu terkait dengan jabatan independen,” ujar Ray.
Meski demikian, dia menyadari lima nama anggota Dewas yang ditunjuk sosok yang baik dalam penegakan hukum. Tetapi, dia memberi catatan masalah, yakni menempati fungsi jabatan yang tumpang tindih.
“Mereka pengawas sekaligus penentu satu kegiatan dapat dieksekusi atau tidak. Jika dilihat dari struktur organisasinya dan model rekrutmennya, saya melihat mereka hanya punya garis struktural dengan Presiden. Mereka harus mengawasi agar komisioner tidak melenceng tapi yang izin pelaksanaannya justru ada di kewenangan mereka,” paparnya.
“Lalu siapa yang bisa memastikan bahwa Dewasnya juga bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Apakah mereka benar-benar memberi atau menolak izin atas dasar pertimbangan objektif atau subjektif? Dalam bahasa lain, struktur membingungkan ini justru berpotensi membuat nama-nama baik ini tidak dapat berkreasi dengan optimal. Orang baik yang masuk ke dalam struktur organisasi yang membingungkan. Mau kencang, tidak bisa. Mau pelan, tapi mesin kinerja KPK-nya ada juga di tangan mereka,” kata Ray.
Sebelumnya, lima anggota Dewas KPK yang telah dilantik antara lain Tumpak Hatorangan Panggabean (mantan pimpinan KPK), Harjono (Ketua DKPP), Albertina Ho (hakim), Artidjo Alkostar (mantan hakim agung), dan Syamsudin Haris (peneliti LIPI).(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Lima anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK sudah resmi menjabat. Kelima orang itu telah mengucapkan sumpah di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pengucapan sumpah dilakukan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2019). Kelimanya mengucapkan sumpah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.
Kelima orang yang menjadi Dewan Pengawas KPK itu adalah Tumpak Hatorangan Panggabean, Albertina Ho, Artidjo Alkostar, Harjono dan Syamsuddin Haris. Tumpak, yang merupakan mantan Pimpinan KPK jilid 1 menjadi ketua Dewan Pengawas KPK.
Dari kelima orang tersebut, Harjono tercatat memiliki harta paling banyak, yakni Rp 13,8 miliar. Sementara, Artidjo tercatat punya harta paling sedikit, yakni Rp 181 juta. Sementara itu, daftar harta kekayaan Syamsuddin Haris belum ada di situs e-LHKPN KPK mengingat Syamsuddin bukan penyelenggara negara.
Berikut daftar kekayaan para anggota Dewan Pengawas KPK, kecuali Syamsuddin Haris, berdasarkan LHKPN yang ada di KPK:
1. Tumpak Hatorangan Panggabean
Sebelum menjadi Ketua Dewan Pengawas KPK, Tumpak pernah menjadi jaksa, pimpinan KPK dan terakhir Komisaris Pelindo II. Tumpak tercatat memiliki harta Rp 9,9 miliar.
Jumlah tersebut merupakan yang terdapat dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang disetorkan Tumpak ke KPK pada 10 Maret 2019. Harta yang tercatat merupakan jumlah harta yang dimiliki hingga 2018.
Berdasarkan LHKPN, Tumpak memiliki dua unit tanah dan bangunan di Jakarta Timur dengan nilai Rp 3 miliar. Tumpak juga tercatat memiliki mobil Pajero Sport seharga Rp 500 juta.
Selain itu, Tumpak memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 203 juta serta kas dan setara senilai Rp 6,2 miliar.
2. Harjono
Harjono merupakan mantan Hakim Konstitusi dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dia tercatat melaporkan LHKPN pada 23 Februari 2019.
Berdasarkan LHKPN yang dilaporkannya ke KPK, Harjono memiliki harta total Rp 13,8 miliar. Harta tersebut terdiri dari sepuluh bidang tanah dan bangunan senilai Rp 6,3 miliar yang tersebar di Nganjuk hingga Surabaya.
Harjono juga tercatat memiliki 4 unit mobil senilai Rp 433 juta dan harta bergerak lainnya senilai Rp 75 juta. Harjono juga memiliki kas dan setara kas senilai Rp 7 miliar.
3. Albertina Ho
Albertina Ho merupakan hakim yang bertugas di Pengadilan Tinggi Kupang, NTT sebelum diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas KPK. Dia tercatat melaporkan harta kekayaannya ke KPK pada 4 April 2019.
Dalam LHKPN tersebut, Albertina Ho tercatat memiliki total harta Rp 1,1 miliar. Jumlah tersebut terdiri dari tiga bidang tanah dan bangunan di Yogyakarta hingga Tangerang senilai Rp 1 miliar.
Dia juga tercatat memiliki satu motor serta dua unit mobil senilai Rp 171 juta, harta bergerak lainnya senilai Rp 4,1 juta serta kas dan setara kas senilai Rp 894 juta. Albertina tercatat memiliki utang senilai Rp 900 juta.
4. Artidjo Alkostar
Artidjo Alkostar merupakan mantan hakim agung yang dikenal galak terhadap para terdakwa kasus korupsi. Dia tercatat memiliki total harta Rp 181 juta.
Jumlah tersebut merupakan harta yang dilaporkan Artidjo ke KPK pada 29 Maret 2018. Dia tercatat memiliki dua bidang tanah di Sleman senilai Rp 76 juta.
Selain itu, Artidjo juga memiliki satu unit motor Honda Astrea tahun 1978 senilai Rp 1 juta dan mobil Chevrolet tahun 2004 senilai Rp 40 juta. Dia tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 4 juta serta kas dan setara kas senilai Rp 60 juta.(DON)