JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menghadiri rapat tingkat menteri di Kemenko Polhukam. Rapat yang membahas teritorial Perairan Natuna dipimpin langsung Menko Polhukam Mahfud Md.

Prabowo tiba di gedung Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2020), sekitar pukul 13.30 WIB. Prabowo langsung menuju ruangan rapat.

Berdasarkan agenda yang diterima, Mahfud dijadwalkan akan memimpin rapat tingkat menteri siang ini. Rapat akan membahas persoalan teritorial RI di Laut Natuna yang diklaim oleh China.

Sebelumnya, telah datang lebih dulu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Siwi Sukma Adji, Kepala Bakmla RI Laksdya Achmad Taufieqoerrochman, serta Kabaharkam Polri Komjen Agus Andrianto.

Diketahui, kapal Coast Guard China masuk ke Perairan Natuna. Itulah yang membuat Kemlu RI protes ke China.

Kemlu RI telah merilis siaran pers pada Rabu (1/1), isinya adalah bantahan atas klaim China. Indonesia kembali menegaskan penolakannya terhadap klaim historis China di Perairan Natuna. Menurutnya, klaim China adalah klaim sepihak (unilateral).

“Klaim historis RRT atas ZEEI dengan alasan bahwa para nelayan China telah lama beraktivitas di perairan dimaksud bersifat unilateral, tidak memiliki dasar hukum dan tidak pernah diakui oleh UNCLOS 1982,” kata Kemlu dalam siaran pers berjudul ‘Demi NKRI: RI Kembali Tegaskan Tolak Klaim Unilateral RRT atas ZEE Indonesia’.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Menteri Sosial Juliari Batubara memastikan bantuan Rp 15 juta per orang untuk korban tewas akibat banjir. Dia memastikan bantuan itu akan diproses secara cepat.

“Kalau korban meninggal dari Kemensos ada semacam santunan itu nilainya Rp 15 juta per korban, tapi itu menunggu verifikasi dan validasi dari pemerintah setempat. Kalau dinyatakan clear, confirm ada, suratnya ada, kita kasih, itu prosesnya cepat sekali lah,” kata Juliari di Perumahan Ciledug Indah, Tangerang, Jumat (3/1/2020).

Juliari meminta warga tak enggan dievakuasi juga banjir kembali terjadi. Dia juga meminta warga waspada karena cuaca yang tak bisa ditebak.

“Kalau sudah terevakuasi yang kena kan rumahnya tidak orangnya. Jadi kedepannya saya kira, ini kan masih hujan, jangan langsung kita berpikir sebentar lagi sudah selesai, belum tentu. Jadi kita berdoa semoga tidak terjadi seperti kemarin,” ucapnya.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperbarui data terakhir korban jiwa yang meninggal dunia akibat banjir. Hingga pukul 09.00 WIB, total ada 43 orang meninggal dunia.

Kapusdatinkom BNPB Agus Wibowo mengatakan jumlah tersebut bukan hanya korban banjir di Jabodetabek saja. Sebanyak 8 orang diantaranya merupakan korban banjir bandang yang terjadi di wilayah Lebak, Banten.

“Update korban datanya ada 43 orang meninggal, itu tidak hanya wilayah di Jabodetabek karena ada tambahan dari Lebak. Lebak itu ada 8 orang,” kata Agus kepada wartawan di Graha BNPB, Jl Pramuka, Jakarta Timur, Jumat (3/1/2020).(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Menko Polhukam, Mahfud Md menerima kunjungan dari Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) di kantornya. Pertemuan tersebut membahas tentang ancaman paham khilafah dan diskriminasi terhadap umat Islam atau Islamofobia.

Rombongan LPOI tiba di Kemnko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2020) sekitar pukul 09.30 WIB. Pertemuan tertutup itu berlangsung sekitar 1 jam.

Mahfud mengatakan ada beberapa isu yang dibahas dalam pertemuan itu. Salah satunya adalah paham khilafah. Mahfud menegaskan bahwa sistem khilafah akan merusak bangsa.

“Tetapi ada hal yang prinsip yang landasan kita berbicara itu, satu, ormas Islam ini sebenarnya dia agak gerah juga terhadap isu sistem lain, tegasnya sistem khilafah lah. Yang sekarang ditawarkan yang agendanya merusak bangsa kita ini sudah sah berdiri sesuai dengan Islam,” ujar Mahfud usai pertemuan.

Selian itu, pertemuan juga membahas isu islamofobia. Menurut Mahfud diskriminasi terhadap umat Islam itu tidak ada di Indonesia.

“Kedua hilangkan isu fobia, tudahan bahwa pemerintah itu fobi terhadap Islam itu sebenarnya tidak ada. Ormas Islam yang besar ini yang mewakili 200 juta umat muslim di Indonesia itu melihat bahwa Islamofobia itu tidak ada,” kata dia.

“Karena Islamofobia itu artinya kalau dari sudut politik pemerintahan pemerintah benci dan takut kepada umat Islam. Kalau dari kaum muslimin sendiri, kaum muslimin malu dan takut mengaku islam. Nah itu di Indonesia tidak ada,” imbuhnya.

Mahfud mengatakan Islam tumbuh subur di Indonesia. Sehingga dia meminta masyarakat tidak terpancing akan isu tersebut.

“Di Indonesia kehidupan Islam itu subur, dipemerintahan maupun di masyarakat. Oleh karena itu jangan terpancing kepada isltilah Islamofobia,” tegas Mahfud.(NOV)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Perairan Natuna Indonesia kini menjadi objek perdebatan pemerintah Indonesia dan Republik Rakyat China. Perairan yang terletak di antara Sumatera-Kalimantan-Laut China Selatan itu diklaim China sebagai wilayahnya.

Babak baru debat Indonesia versus China soal Perairan Natuna memasuki tahun baru 2020. Ini diawali oleh pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang ditemukan pihak Indonesia. Nelayan China mencari ikan secara ilegal dan Coast Guard China masuk ke Perairan Natuna.

China menyatakan kawasan yang dilewati nelayan serta Coast Guard negaranya adalah wilayahnya sendiri. Batas wilayahnya adalah 9 Garis Putus-putus (9 Dash Line) yang dibikin sejak 1947.

Masalahnya, 9 Garis Putus-putus yang diklaim China sebagai batas teritorinya itu menabrak teritori negara lain, termasuk menabrak Perairan Natuna milik Indonesia.

Kemlu RI kemudian memanggil Duta Besar China di Jakarta dan menyampaikan protes keras terhadap pelanggaran kedaulatan negara. Nota diplomatik juga disampaikan ke China.

“Dubes RRT (RRC -red) mencatat berbagai hal yang disampaikan dan akan segera melaporkan ke Beijing. Kedua pihak sepakat untuk terus menjaga hubungan bilateral yang baik dengan Indonesia,” kata Kemlu lewat siaran pers, Senin (30/12) kemarin.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang, kemudian menyampaikan keterangannya perihal teritori Perairan Natuna ini, setelah Dubesnya di Jakarta dipanggil Kemlu RI. Menurut Geng, perairan di sekitar Kepulauan Nansha (Spratly Islands) masih menjadi milik China. Dubesnya di Jakarta juga menegaskan itu ke Kemlu RI.

“China punya kedaulatan di Kepulauan Nansha dan punya hak daulat dan yurisdiksi di atas perairan terkait (relevant waters) Kepulauan Nansha. Sementara, China punya hak historis di Laut China Selatan. Nelayan China telah lama melakukan aktivitas perikanan di perairan terkait Kepulauan Nansha, yang telah lama sah dan punya dasar kuat,” kata Geng dalam catatan jumpa pers reguler, Selasa (31/12/2019), sebagaimana dilansir situs Kementerian Luar Negeri China.

“Penjaga Pantai (China Coast Guard) menjalankan tugasnya dengan menerapkan patroli rutin untuk menjaga aturan maritim dan melindungi hak-hak sah rakyat kami dan kepentingan di perairan sekitar. Duta besar kami di Indonesia menyatakan kembali posisi konsisten China kepada pihak Indonesia,” kata Geng.

Meski ada perbedaan klaim teritori dengan Indonesia, namun China menyatakan ingin menyelesaikan perselisihan ini secara bilateral. China ingin tetap menjaga kerjasama bersahabat dengan Indonesia dan menjaga kondisi Laut China Selatan.

Indonesia kembali bereaksi. Kemlu RI merilis siaran pers pada Rabu (1/1/2020) yang isinya adalah bantahan atas klaim China. Indonesia kembali menegaskan penolakannya terhadap klaim historis China di Perairan Natuna. Menurutnya, klaim China adalah klaim sepihak (unilateral).

“Klaim historis RRT atas ZEEI dengan alasan bahwa para nelayan China telah lama beraktivitas di perairan dimaksud bersifat unilateral, tidak memiliki dasar hukum dan tidak pernah diakui oleh UNCLOS 1982,” kata Kemlu dalam siaran pers berjudul ‘Demi NKRI: RI Kembali Tegaskan Tolak Klaim Unilateral RRT atas ZEE Indonesia’.

Indonesia berpijak pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Pada 2016, Mahkamah Arbitrasi UNCLOS menyatakan klaim 9 Garis Putus-putus China itu tidak mempunyai dasar historis.

“Argumen ini telah dibahas dan dimentahkan oleh Keputusan SCS Tribunal 2016. Indonesia juga menolak istilah ‘relevant waters’ yang diklaim oleh RRT (RRC -red) karena istilah ini tidak dikenal dan tidak sesuai dengan UNCLOS 1982,” kata Kemlu.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara meninjau langsung lokasi banjir di Kampung Pulo, Jakarta Timur (Jaktim). Dia berjanji bantuan bagi warga korban banjir segera datang.

“Mungkin mereka lihat di sini juga belum terlalu banyak tenda, gitu ya. Nanti mudah-mudahan dari teman-teman yang lain mungkin ada tenda tambahan. Makanan juga sudah mulai berdatangan nanti dari Kemensos juga makanan datang, tenda juga ada,” kata Juliari di Kampung Pulo, Jakarta Timur, Kamis (2/1/2020).

Juliari terlihat datang bersama Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily. Juliari mengatakan dia masih berkoordinasi tentang jumlah korban akibat banjir dengan Pemprov DKI.

“Masih menunggu confirm dari Pemda DKI. Nanti verifikasi dari Pemda DKI. Mudah-mudahan tak sebanyak yang diinfokan selama ini,” ucapnya.

Juliari terlihat menaiki perahu karet untuk melihat permukiman yang terendam banjir. Setelah mengunjungi Kampung Pulo, Juliari rencananya mengunjungi posko pengungsian korban banjir yang ada di Universitas Borobudur.(VAN)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Ketua DPR Puan Maharani meminta kementerian, lembaga, pemerintah daerah terkait saling bersinergi untuk menangani banjir yang melanda sebagian wilayah Jabodetabek. Puan mengatakan para pemangku kebijakan ini tak saling lempar tanggung jawab.

“Diperlukan membangun sinergi yang lebih baik antar-K/L yang memiliki tugas dan fungsi dalam penanganan bencana, yaitu Kemensos, Kemendagri, Kementerian PUPR, Kemenkes, dan BNPB, serta pemerintah daerah,” kata Puan dalam keterangan tertutlis, Kamis (2/1/2020).

“DPR meminta agar bencana banjir yang melanda Jabodetabek segera diatasi melalui koordinasi dan komunikasi antar-instansi terkait. Tidak malah saling melempar tanggung jawab dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat,” sambungnya.

Selain itu, Puan meminta anggota DPR dapil Jabodetabek yang saat ini reses turun ke masyarakat yang terkena dampak banjir. Mereka diminta membantu proses tanggap bencana.

“Saya mengimbau kepada para anggota DPR RI yang sedang reses, terutama di Dapil Jabodetabek, untuk membantu melakukan proses-proses tanggap darurat dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada,” ujar Puan.

Menurut Puan, banjir di Jabodetabek tak bisa diselesaikan satu kementerian-lembaga atau pemerintah daerah saja. Dia menekankan perlunya kerja sama dari hulu hingga hilir dan pemerintah pusat menjadi pelopor utama.

“Banjir di Jabodetabek tidak bisa diselesaikan secara parsial karena melibatkan beberapa daerah. Harus ada upaya pencegahan untuk meminimalkan dampak dari hulu sampai hilir sehingga pemerintah pusat harus tampil menjadi pelopor,” ucapnya.

Pemerintah pusat dengan daerah harus bersinergi menyusun kebijakan penanggulangan bencana banjir di Jabodetabek. Puan berjanji DPR akan membantu dari sisi legislasi dan budgeting.

“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersinergi dalam menyusun kebijakan dan program penanggulangan banjir di Jabodetabek,” sebut Puan.

“DPR RI akan membantu semua upaya pencegahan dan penanggulangan banjir Jabodetabek, terutama dari sisi fungsi budgeting dan legislasi,” imbuhnya.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Hujan yang mengguyur Jakarta pada 1 Januari 2020 kemarin ternyata memecahkan rekor seperempat abad terakhir. Curah hujan tahun baru kemarin adalah yang tertinggi sejak 1996.

“Curah hujan kemarin adalah yang tertinggi selama 24 tahun terakhir berdasarkan data sejak 1996,” kata Kepala Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, Kamis (2/1/2020).

Curah hujan tertinggi kemarin tercatat berlokasi di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Curah hujan itu diukur per hari.

“Data curah hujan dengan intensitas tertinggi kemarin 377 mm/hari di Halim,” kata Dwikorita.

Dia memaparkan catatan curah hujan terkait banjir besar di Jakarta dari tahun-tahun sebelumnya. Berikut adalah catatannya.

Histori Banjir Besar Jakarta dan Intensitas hujan harian (sumber BMKG):

1996: 216 mm/hari
2002: 168 mm/hari
2007: 340 mm/hari
2008: 250 mm/hari
2013: > 100m m/hari
2015: 277 mm/hari
2016: 100-150 mm/hari

Berikut ini pengukuran curah hujan wilayah Jakarta dan sekitarnya oleh BMKG pada 1 Januari 2020 pukul 07.00 WIB (terukur mulai 31 Des 2019 pukul 07.00 WIB hingga 1 Januari 2020 pukul 07.00 WIB):

1. Staklim Tangsel 208,9 mm
2. Stamet Curug 54 mm
3. Stamet Cengkareng 148 mm
4. Stamet Kemayoran 131 mm
5. Stamar Tanjung Priok 146 mm
6. Pos Hujan Bd Ciputat 184,9 mm
7. Pos Hujan Teluk Naga 106,5 mm
8. ARG Tomang 225,6 mm
9. ARG Manggarai 189 mm
10. AWW TMII 335,2 mm
11. ARG Ciganjur 110,4 mm
12. ARG Sukapura 179,8 mm
13. AWS Puspitek 55,2 mm
14. ARG Sepatan 82 mm
15. ARG Jatiasih 259,6 mm
16. ARG Teluk Pucung 234,6 mm
17. ARG Muara 132,6 mm
18. ARG Jagorawi 131,5 mm
19. AWS UI 91,6 mm
20. ARG Katulampa 57,4 mm
21. AWS IPB 75,8 mm
22. Pos Hujan Ragunan 155 mm
23. Pos Hujan Rorotan 172 mm
24. TNI AU Halim 377 mm
(DAB)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Banjir di Jabodetabek memakan korban. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), ada 16 orang yang meninggal dunia akibat banjir sejak 1 Januari 2020 kemarin.

“Hujan ekstrem yang mengguyur wilayah Jabodetabek pada malam tahun baru 1 Januari 2020 menyebabkan banjir. Selain menimbulkan kerusakan juga menyebabkan korban meninggal. Sampai saat data yang berhasil BNPB kumpulkan terdapat 16 orang meninggal akibat banjir,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Agus Wibowo, dalam keterangan tertulis di situs BNPB, Kamis (2/1/2020).

Rincian jumlah korban meninggal yaitu DKI Jakarta 8, Kota Bekasi 1, Kota Depok 3, Kota Bogor 1, Kabupaten Bogor 1, Kota Tangerang 1, dan Tangerang Selatan 1. Penyebabnya mulai dari akibat tenggelam hingga tersengat listrik.

Berikut data korban meninggal dari BNPB:

Jakarta
1. M Ali (82), Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur (korban mengalami hipotermia)
2. Siti Hawa (72), Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur (korban mengalami hipotermia)
3. Willi Surahman, Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur (korban mengalami hipotermia)
4. Sutarmi (73), TKP. RT 16/ RW 02, Kel. Batu Ampar, Kramat Jati, Jaktim (tersengat listrik)
5. Agus (19), TKP. Kali BKT RT 05/ RW 11, Kel. Duren Sawit, Jaktim (tenggelam)
6. Sanusi, TKP. Kali BKT RT 05/ RW 11, Kel. Duren Sawit, Jaktim (masih dalam proses pencarian)
7. Arfiqo Alif (16) Jl. Kp. Irian Gg. 2 RT 12/06, Kel. Serdang, kec. Kemayoran, Jakarta Pusat (Kesetrum listrik)
8. Yuda Irawan (29 th), TKP. Jl. Inspeksi Kali Grogol RT 01/ RW 03, Kel. Palmerah, Kec. Pal Merah, Jakbar (tenggelam)

Kota Bekasi
1. Andika Pradika (14 th), TKP. Perum Bumi Bekasi Baru Blok V RT 002 / RW 030, Kel. Bojong, Kec. Rawa Lumbu, Bekasi (tenggelam saat bermain di selokan)

Kota Depok
1. Amelia Susanti (27), Jalan Al Barokah RT 07, RW 01, Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Cinere, Kota Depok (Korban tertimbun tanah longsor)
2. Lusinah (68), Jalan Al Barokah RT 07, RW 01, Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Cinere, Kota Depok (Korban tertimbun tanah longsor)
3. Nizam Saputra (8), Jalan Al Barokah RT 07, RW 01, Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Cinere, Kota Depok (korban tertimbun tanah longsor)

Kota Bogor
1. Kusmiyati (30), Tanah Sereal, Kota Bogor (rumah korban tertimpa tanah longsor)

Kabupaten Bogor
1. Marsdianto (20), Perumahan Puri Citayam Permai 2, Desa Rawa Panjang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor (korban terseret arus banjir saat aliran kali yang berada persis di depan rumahnya menjebol tanggul).

Tangerang Kota
1. Jamilah (55), TKP. Jl. Garuda RT. 02/ RW 06, Kel. Batu Jaya, Batu Ceper, Tangkot (tersengat listrik)

Tangerang Selatan
1. Teguh Taufik (36), TKP. Perumahan Ciputat Baru, Jl. Gelatik no.12 RT 07/ RW 08, Kel. Sawah, Kec. Ciputat Tangsel (tersengat listrik)

“Saat ini BNPB masih terus melakukan pendataan dari berbagai sumber dan kemungkinan jumlah korban bisa bertambah,” tutup Agus.(DON)