JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Sekretaris Kabinet Pramono Anung sudah memonitor kasus WNI yang tinggal di Inggris, Reynhard Sinaga, atas kasus kejahatan seksual. Pemerintah menghormati proses peradilan terhadap Reynhard.

“Tentunya kalau ini benar ini merupakan keprihatinan kita yang mendalam. Dan kita sangat menghormati proses peradilan yang terbuka yang dilakukan di Manchester dan tentunya kita juga menyayangkan kasus ini terjadi pada WNI,” ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).

Pramono menyayangkan Reynhard melakukan kejahatan seksual. Kasus ini dinilainya mencoreng bangsa Indonesia.

“Tentunya ini mau tidak mau, suka tidak suka, mencoreng wajah kita. Padahal wajah kita wajah bangsa Indonesia ini penuh dengan etika ketimuran sopan santun, harga-menghargai,” ujar Pramono.

Dalam kasus ini, Reynhard dijerat 159 dakwaan kejahatan seksual, termasuk 136 dakwaan pemerkosaan, 8 dakwaan percobaan pemerkosaan, dan 14 dakwaan penyerangan seksual, terhadap 48 pria. Tindak kejahatan ini terjadi selama 2,5 tahun, dari Januari 2015 hingga Juni 2017.

“Kemudian ada kasus ini sungguh sangat sedih. Kita sendiri juga prihatin karena korban yang jumlahnya ratusan itu tentunya secara psikologis juga sangat berat,” kata Pramono.

Pramono menjelaskan pemerintah, lewat KBRI di London, akan terus memantau kasus ini.

“Karena untuk itu sekali lagi pemerintah melalui KBRI di London kita memantau dan kita juga menginginkan Reynhard Sinaga mendapatkan pengadilan yang fair dan terbuka,” ujar Pramono.(NOV)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Ketua KPK Firli Bahuri dan pimpinan lainnya menemui Menko Polhukam Mahfud Md. Usai pertemuan, Mahfud mengungkap dua kalimat puitis yang diucapkan oleh pimpinan KPK.

“Kami mendapat kunjungan dari komisioner atau pimpinan KPK beserta Sekjen dan seluruh pejabat utamanya. Pertama untuk silaturahim, kedua untuk membicarakan masalah pemberantasan korupsi,” kata Mahfud usai pertemuan di Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2020).

“Saya mencatat 2 kalimat yang sangat puitis tadi dari KPK,” sambungnya.

Kalimat pertama adalah bagaimana pimpinan KPK siap berperang melawan korupsi. Kedua tentang anggapan bahwa mereka tidak baik.

“Kami akan bekerja keras berperang melawan korupsi. Kami akan berbuat yang terbaik meskipun mungkin tidak ada orang yang menganggap kami baik,” ujar Mahfud mengulang perkataan pimpinan KPK.

“Jadi beliau tidak peduli yang penting kerja,” sambungnya.

Mahfud mengungkapkan Kemenko Polhukam dan KPK punya irisan tugas yang penting dalam mencapai tujuan negara. Dia mewanti-wanti bahwa pihak yang bermain dengan proyek APBN akan diperangi.

“Siapa pun yang main-main dengan proyek APBN keuangan negara akan diperangi secara sungguh-sungguh. Siapa pun akan disikat habis,” ucap Mahfud.

Mahfud dan Firli juga sepakat memperkuat KPK. Di sisi lain, Kejaksaan Agung dan Kepolisian juga akan diperkuat.(DAB)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Polri menggelar upacara serah terima jabatan (sertijab) Wakapolri dari Komjen Ari Dono Sukmanto ke Komjen Gatot Eddy. Sertijab itu dipimpin langsung Kapolri Jenderal Idham Azis.

Sertijab digelar di Gedung Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2020). Idham menyerahkan langsung tongkat komando dan tanda jabatan kepada Wakapolri.

“Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan,” kata Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono saat membaca sumpah jabatan.

Selain Wakapolri, Idham juga menyerahkan jabatan untuk 3 kapolda baru. Ketiganya yakni Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana, Kapolda Banten Irjen Agung Sabar Santoso dan Kapolda NTB Irjen Tomsi Tohir.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Idham Azis melakukan rotasi di tubuh Polri pada Jumat, 20 Desember 2019. Irjen Gatot Eddy Pramono, yang saat sebelumnya menjabat Kapolda Metro Jaya, dipercaya menjadi Wakapolri.

Hal tersebut diketahui dari Surat telegram Kapolri nomor ST/330/XII/KEP/2019 tertanggal 20 Desember 2019.

Irjen Gatot menggantikan Komjen Ari Dono Sukmanto. Berdasarkan surat telegram tersebut. Ari Dono dimutasi menjadi pati Mabes Polri dalam rangka pensiun.(VAN)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengingatkan pemerintah petualangan China di Laut Natuna Utara akan terus berlanjut dan berulang. Bamsoet meminta untuk tidak melakukan perundingan untuk menjaga kedaulatan Indonesia, termasuk dengan China.

Provokasi China di Perairan Natuna yang tampak begitu nyata pada pekan kedua Desember 2019 merupakan pengulangan peristiwa serupa pada tahun 2016. Pada Maret 2016, kapal ikan China juga masuk dengan cara ilegal ke Perairan Natuna. Tujuannya tak lain mencuri ikan. Upaya penangkapan kapal itu oleh TNI juga dihalangi oleh kapal Coast Guard China.

“Modus yang sama dipraktikan lagi pada Desember 2019 lalu. Puluhan kapal ikan China masuk perairan Natuna dikawal pasukan penjaga pantai China plus kapal perang fregat untuk kegiatan IUUF (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing). Jadi, semacam rencana bersama mencuri ikan yang diketahui dan melibatkan organ resmi Pemerintah China,” ujar Bamsoet dalam keterangan tertulis, Selasa (7/1/2020).

Selain itu, China juga sudah angkat bicara menentang inisiatif Indonesia merubah nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara pada Juli 2017. Inisiatif Indonesia ini dikecam Beijing. Waktu itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang, menilai penggantian nama itu tak masuk akal.

China bahkan kembali menegaskan sikapnya menolak keputusan pengadilan tentang posisinya di Perairan Natuna. Seperti diketahui, Pengadilan Arbitrase Internasional tentang Laut China Selatan pada 2016 memutuskan bahwa klaim China tentang sembilan garis putus-putus di Perairan Natuna sebagai batas teritorial laut China tidak mempunyai dasar historis.

Bamsoet menilai dengan pendirian China seperti itu, cukup jelas bagi Indonesia untuk bersikap. Berpijak pada UNCLOS 1982 yang legalitasnya diperkuat oleh keputusan Arbitrase Internasional tahun 2016 itu, setapak pun Indonesia tidak boleh mundur dari Laut Natuna Utara.

“Untuk mempertahankan kedaulatan RI atas Laut Natuna Utara, tidak diperlukan lagi perundingan atau negosiasi dengan pihak mana saja, termasuk China sekali pun,” tegas Bamsoet.

Untuk mewujudkan ambisinya menguasai Perairan Natuna, boleh dipastikan China akan melanjutkan petualangannya di Laut Natuna Utara. Mereka akan terus memprovokasi Indonesia, khususnya pasukan TNI yang bertugas di perairan itu.

“Karena itu, penguatan armada penjaga pantai Indonesia di perairan Natuna menjadi sangat relevan,” pungkasnya.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Banjir merendam sejumlah kawasan di Jabodetabek hingga Lebak pada awal tahun baru 2020. Presiden Jokowi memerintahkan jajarannya yang terkait dengan penanganan banjir turun ke lapangan.

“Berkaitan dengan banjir agar seluruh kementerian yang berkaitan dengan banjir terus terjun ke bawah,” kata Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020).

Jokowi memberi perintah khusus kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Sosial Juliari Batubara dan Menteri BUMN Erick Thohir terkait banjir. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga diperintahkan untuk mengingatkan kepala daerah agar siap siaga menghadapi bencana.

“Kemendagri juga tolong diingatkan seluruh kepala daerah dan semuanya, waspada dan siap siaga dalam menghadapi bencana dalam musim hujan yang ekstrem ini,” ujar Jokowi.

Jokowi juga menginstruksikan jajaran TNI, Polri, Basarnas dan BNPB melakukan perencanaan dan persiapan evakuasi korban jika terjadi bencana. Jokowi mengatakan perintah ini tak akan diulanginya lagi.

“Juga persiapan perencanaan, persiapan evakuasi, kemudian juga agar disampaikan oleh TNI dan Polri setiap kejadian agar secepatnya bisa membantu ke lapangan, juga Basarnas, BNPB. Perintah sudah tidak usah saya ulang-ulangi lagi,” ujar Jokowi.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
TNI terus menambah kekuatan untuk mengusir kapal-kala nelayan China yang masih bertahan di Laut Natuna. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengatakan peningkatan patroli yang dilakukan TNI sudah tepat.

“Apa yang dilakukan oleh pihak TNI sudah tepat dengan melakukan patroli dan mengingatkan mereka yang masuk ke ZEE Indonesia. Peningkatan patroli yang dilakukan adalah tindak lanjut dari rakor dimaksud,” kata Plt Jubir Kemlu Teuku Faizasyah, Minggu (5/1/2020) malam.

Faizasyah mengatakan hubungan antarnegara harus dikelola secara terukur jika terdapat suatu permasalahan. Dalam konteks sengketa Natuna saat ini, Faizasyah menyebut peningkatan patroli TNI sudah dianggap tepat.

“Secara umum pengelolaan hubungan antarnegara dilakukan secara terukur. Dalam mengelola hubungan tersebut, termasuk pada saat muncul satu permasalahan, diambil berbagai pilihan kebijakan. Pada saat sekarang kebijakan yang tengah dilakukan adalah peningkatan patroli TNI,” ujar dia.

Sebelumnya, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I TNI Laksamana Madya TNI Yudo Margono mengatakan kapal-kapal asing tersebut bersikukuh menangkap ikan secara legal yang berjarak sekitar 130 mil dari perairan Ranai, Natuna. Mereka juga dikawal.

“Mereka didampingi dua kapal penjaga pantai dan satu kapal pengawas perikanan China,” kata Yudo Margono dalam konferensi pers di Pangkalan Udara TNI AL di Tanjungpinang, Kepri, seperti dilansir Antara, Minggu (5/1).

Yudo menegaskan TNI sudah melakukan gelar operasi dengan menurunkan dua unsur KRI guna mengusir kapal asing tersebut keluar dari Laut Natuna. Kapal-kapal coast guard China juga diusir.

“Kami juga gencar berkomunikasi secara aktif dengan kapal penjaga pantai China agar dengan sendirinya segera meninggalkan perairan tersebut,” ujarnya.(DAB)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meresmikan Pusat Informasi Maritim TNI. Hadi memimpin langsung upacara peresmian sekaligus melantik kepala Pusat Informasi Maritim TNI.

Peresmian dan pelantikan itu digelar di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (6/1/2020). Upacara diawali dengan persiapan pasukan.

Hadi kemudian meresmikan Pusat Informasi Maritim TNI. Dia juga melantik Kolonel Laut (P) Andi Abdul Azis sebagai Kepala Pusat Informasi Maritim TNI.

“Pada hari ini, Senin tanggal 6 Januari 2020 Pusat Informasi Maritim TNI saya nyatakan diresmikan,” ujar Hadi.

Hadi mengatakan Indonesia punya tantangan di laut. Dia menyebut pengelolaan laut secara terintegrasi merupakan hal penting bagi Indonesia.

“Indonesia memerlukan upaya pengelolaan wilayah laut secara terintegrasi yang menggabungkan seluruh potensi sumber daya yang menjadi stakeholder kemaritiman. Bentuk sangat sederhana sinergi tersebut adalah berbagai informasi dan upaya meningkatkan kesadaran bidang maritim,” katanya.

Menurutnya, masalah kemaritiman di Indonesia adalah hal yang kompleks. Dia mengatakan perlu ada sinergi antara kementerian dan lembaga untuk mengatasi masalah maritim.

“Upaya ini merupakan bentuk sinergitas kementerian dan lembaga dalam menghadapi kompleksitas permasalahan maritim,” katanya.

Hadi mengatakan pembentukan Pusat Informasi Maritim TNI merupakan salah satu cara untuk memanfaatkan kemajuan teknologi. Menurutnya, kemajuan teknologi memberi berbagai kemudahan dalam mengelola wilayah laut.

“Kemajuan itulah yang telah digunakan oleh berbagai pusat informasi yang telah didirikan oleh negara lain seperti Singapura, Malaysia dan India. Teknologi penginderaan jarak jauh yang dikombinasikan dengan teknologi komunikasi memungkinkan berbagai instansi terkait untuk berbagi informasi secara cepat,” katanya.

“Melalui pusat informasi maritim TNI berharap sinergi kementerian dan lembaga yang ada dapat berjalan lebih baik. Informasi yang berasal dari setiap instansi dapat dianalisa dan digunakan bersama sama di lapangan. Informasi tersebut sekaligus menjadi bank data yang tentunya akan senantiasa dimanfaatkan setiap saat,” pungkasnya.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Istana memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikap tegas merespons klaim China di perairan laut Natuna. Upaya penanganan klaim China di Natuna dilakukan dengan diplomasi damai.

“Berdasarkan arahan Presiden, pemerintah Indonesia bersikap tegas sekaligus memprioritaskan usaha diplomatik damai dalam menangani konflik di perairan Natuna,” ujar Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman kepada wartawan, Sabtu (4/1/2020).

Fadjroel lantas mengutip pernyataan Jokowi soal sikap terkait klaim China atas Natuna.

“‘Tak ada kompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia’, tegas Presiden Jokowi,” kata Fadjroel mengutip Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengambil sikap menindaklanjuti kasus klaim Natuna oleh China dengan pendekatan damai. Jalan damai ini disebut sebagai prinsip pertahanan.

“Sesuai dengan prinsip diplomasi seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak dan prinsip pertahanan kita yang defensif bukan ofensif. Maka penyelesaian masalah selalu mengedepankan upaya kedua prinsip di atas. Maka langkah-langkah damai harus selalu diprioritaskan,” kata Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar-Lembaga Menhan RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, Sabtu (4/1).

Dahnil menjelaskan, langkah damai bukan berarti tidak bersikap tegas. Langkah damai disebut sebagai jalur diplomasi.

Indonesia sudah menegaskan klaim China bertentangan dengan hukum internasional yang sah. Tapi China tetap menganggap perairan Laut Natuna bagian dari negaranya.

Indonesia berpijak pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Pada 2016, pengadilan internasional tentang Laut China Selatan menyatakan klaim 9 Garis Putus-putus sebagai batas teritorial laut Negeri Tirai Bambu itu tidak mempunyai dasar historis.

“Pihak China secara tegas menentang negara mana pun, organisasi, atau individu yang menggunakan arbitrasi tidak sah untuk merugikan kepentingan China,” kata juru bicara Menteri Luar Negeri Republik Rakyat China, Geng Shuang, dalam keterangan pers reguler, 2 Januari 2020, dilansir dari situs Kementerian Luar Negeri RRC, Jumat (3/1).(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas penanganan dan pencegahan banjir Jabodetabek dan Banten tanpa melibatkan pejabat daerah. Di lain kesempatan, para pejabat daerah terkait akan diundang.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, sebetulnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Gubernur Banten Wahidin Halim diundang untuk menghadiri ratas. Namun rencana itu urung.

“Sebetulnya hari ini diundang presiden namun diganti intern. Nanti akan ada,” ujar Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2020).

Pejabat yang dipanggil adalah Kepala BNPB Letjen Doni Monardo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Penekanan dari ratas adalah musibah banjir di Jabodetabek dan juga di Lebak, Banten.

Usai ratas, Doni memaparkan dampak banjir di Jabodetabek dan Banten yang memakan puluhan korban jiwa. Doni menyampaikan arahan Jokowi.

“Presiden menugaskan kami menyampaikan pesan di daerah kolaborasi pusat dan daerah didukung TNI-Polri, unsur-unsur lain seperti relawan jadi upaya pencegahan mitigasi dan keadaan darurat dan meminimalisir korban timbul,” kata Doni.(DON)