JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Komisi II DPR akan menggelar rapat bersama KPU, Bawaslu, hingga DKPP dengan agenda membahas Pilkada Serentak 2020 hingga kasus OTT yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan. KPU mengatakan pihaknya akan memberikan keterangan sesuai dengan data dan fakta yang ada.
“Sudah disiapkan (jawaban soal OTT Wahyu), ini sedang dibahas. Ya normal saja. Kita sampaikan apa adanya.Tidak usah ada yang ditutup-tutupi,” ujar Komisioner KPU, Viryan Aziz, di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2020).
Viryan mengatakan KPU belum mengetahui detail yang akan dibahas pada rapat nanti. Dia menyebut kemungkinan DPR akan meminta keterangan kasus yang menjerat Wahyu Setiawan.
“Kita belum tahu (rapat soal apa), tapi sangat mungkin salah satunya terkait dengan kondisi ini (OTT Wahyu Setiawan),” katanya.
Sebelumnya diberitakan, Komisi II DPR RI bakal menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pukul 14.00 WIB. Komisi II menyebut akan menanyakan dugaan suap yang diterima oleh Wahyu Setiawan terkait pergantian antar-waktu (PAW) caleg PDIP.
“Kami akan pertanyakan mekanisme di internal dalam urusan PAW anggota DPR dan lain-lain. Bagaimana mekanisme pengawasan di internal. Bagaimana langkah KPU secara konkret agar peristiwa serupa (OTT komisioner KPU) tidak terjadi lagi,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Arwani Thomafi kepada wartawan, Selasa (14/1). (VAN)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
MPR RI menerima kunjungan Pimpinan KPK hari ini. Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) ingin KPK ikut memantau penanganan kasus PT Asuransi Jiwasraya yang sedang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung).
Ke 5 pimpinan KPK tiba di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020). Kelimanya tiba pukul 10.25 WIB.
Bamsoet sendiri menyebut kunjungan Pimpinan KPK hari ini dalam rangka silaturahmi sekaligus perkenalan dengan Firli Bahuri cs.
“Intinya adalah perkenalan pimpinan KPK yang baru kemudian silahturahmi saja. Tapi pasti kami akan menyampaikan pesan-pesan kepada pimpinan KPK. Baru nanti terutama terhadap masalah-masalah yang menyangkut kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Terkait juga dengan tugas-tugas pokok yang diemban KPK dalam hal memberantas korupsi,” kata Bamsoet.
Selain itu, MPR akan meminta KPK memberi perhatian lebih kepada kasus-kasus yang diduga merugikan keuangan negara. Salah satu kasus yang disebut Bamsoet ialah Jiwasraya.
“Misalnya soal Jiwasraya. Walaupun sedang ditangani oleh ditangani oleh Kejaksaan dan memberikan kepercayaan penuh, tidak salahnya juga KPK ikut memantau atas perkembangan daripada proses hukum yang sedang berlangsung di Kejaksaan,” jelasnya.
Dalam pertemuan dengan KPK, ada dua pimpinan MPR yang tidak bisa hadir. Keduanya yakni Hidayat Nur Wahid dan Lestari Moerdijat. Saat ini pertemuan kedua belah pihak sedang berlangsung.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Massa buruh akan menggelar demonstrasi menolak omnibus law cipta lapangan kerja di depan gedung DPR. Ratusan personel TNI-Polri disiagakan.
Apel pengamanan unjuk rasa buruh dipimpin langsung oleh Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Heru Novianto di dalam gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (13/1/2020). Kendaraan taktis juga turut disiagakan.
Terlihat sekitar dua water canon Brimob juga sudah disiagakan di dalam gedung DPR. Selain itu, sejumlah kendaraan angkut personel juga siaga.
“Jadwal hari ini yang akan datang dari kelompok buruh, leadingnya dari Kasbi, rekan rekan tau Kasbi itu gimana. Pada prinsipnya mereka akan menuntut masalah 3 UU yang akan dijadikan satu oleh pemerintah, mereka tuntut kenapa pihak buruh tidak dilibatkan dalam perancangan UU ini,” kata Heru saat memberikan arahan.
Heru berpesan agar para personel TNI dan Polri bisa melayani peserta unjuk rasa dengan baik. Dia menyebut tindakan bisa dilakukan ketika sudah luar batas toleransi.
“Apapun ceritanya kita sebagai pengamanan melayani mereka dalam batas toleransi yang sudah ditentukan, kalau di luar aturan dan toleransi kita harus berbuat, tetapi jika masih dalam koridor yang ada kita layani mereka,” ucapnya.
Heru mengatakan ada sekitar 650 personel gabungan TNI dan Polri yang akan disiagakan. Massa, menurutnya, diperkirakan berjumlah seribu orang.
“Kita ada kerahkan 650 personel gabungan dengan TNI, kalau pemberitahuan mereka ada seribu, yah sekitar 750 sampai seribu,” ujarnya.
Heru mengimbau massa buruh tidak melakukan blokade jalan agar tidak mengganggu masyarakat. Dia juga menyarankan agar pengendara mobil dan motor tidak melewati depan gedung DPR.
“Kita saling menghargai apa yang ada di antara masyarakat kita, terutama pengguna jalan, (massa buruh) agar jangan menutup jalan supaya masyarakat kita tetap bisa aktivitas, untuk masyarakat karena nanti ada demo, mudah-mudahan nggak tutup jalan, kalau misal nanti tutup jalan kita block, kita bisa memanfaatkan busway,” ujar Heru.
Sekjen KASBI, Sunar, mengatakan ada sekitar 1.500 orang yang akan mengikuti unjuk rasa. Massa datang dari Tangerang, Bogor, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Cimahi, Sumedang, Bandung dan Indramayu.
“Artinya pasal-pasal yang pernah kami tolak dalam rencana revisi UU Ketenagakerjaan beberapa waktu lalu, ternyata dimasukkan kembali di Omnibus Law-RUU Cipta Lapangan Kerja ini,” kata Sunar dalam keterangan tertulis.
Sunar mengatakan pihaknya juga akan melakukan audiensi dengan Balegnas DPR. Ada beberapa hal yang ingin ditanyakan terkait pasal-pasal di omnibus law.
“Kami nanti mau sekalian audiensi dengan Balegnas, menanyakan prosesnya sudah sejauh mana, dan substansinya seperti apa, sebab jika dicermati dari pasal-pasal yang kami dapatkan justru mengarah pada penghilangan jaminan kepastian kerja, perusahaan mudah merekrut pekerja tapi mudah mem PHK, pengurangan hak-hak buruh, upah murah, penghilangan sanksi pidana bagi pengusaha pelanggar hak nirmatif buruh, pengurangan klaim dan fungsi jaminan sosial, pembatasan demokrasi hak berserikat dan berpendapat,” ujar dia.(MAD)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut sebagian besar fraksi di DPR menyetujui usulan soal pembentukan panitia khusus (pansus) Jiwasraya. Namun, menurut Dasco, persetujuan pembentukan pansus untuk menyelidiki permasalahan keuangan Jiwasraya baru sebatas informal.
“Ya kalau informasi terakhir, baru secara informal. Tapi formalnya pada hari ini kita sudah masuk reses dan nanti biasanya akan digulirkan di paripurna. Itu nanti ada yang mengajukan usul dan ya harus kita tindaklanjuti. Dan kita sikapi mayoritas dari fraksi-fraksi yang sudah berkeinginan bentuk pansus,” kata Dasco di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).
Dasco sendiri menilai pansus Jiwasraya pantas dibentuk. Menurutnya, pembentukan pansus untuk menelusuri aliran uang Jiwasraya.
“Kalau saya pribadi sebagai pimpinan DPR bidang koordinator ekonomi dan keuangan, saya pikir kita pantas kemudian membentuk suatu pansus untuk menelusuri itu uangnya lari kemana saja, dan kemudian apakah ada yang bisa diselamatkan, dan lalu kemudian solusinya bagaimana karena kan ini uang masyarakat banyak,” sebutnya.
Menteri BUMM Erick Thohir sebelumnya meminta agar masalah keuangan Jiwasraya tidak dibawa-bawa ke ranah politik. Menanggapi hal itu, Dasco mengatakan bahwa DPR memiliki kewajiban untuk menyelidiki masalah tersebut.
“Kami sebagai mitra kerja dari kementerian dan kemudian itu adalah badan usaha yang punya kementerian kan itu ya. Kita bukan bicara ini janganlah dibawa ke ranah politik, tapi kewajiban kami yang diamanatkan oleh konstituen kami, rakyat Indonesia yang kami wakili untuk kemudian menelusuri dan mencari tahu dan kemudian mencari solusi apa yang terjadi di Jiwasraya,” papar Dasco. (DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (FH UKI), Jakarta, Eliadi Hulu, mengungkit peristiwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menyalakan lampu motor saat berkendara di Tangerang pada 2018. Peristiwa itu dijabarkan Eliadi dalam permohonan gugatan uji materi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sekjen PPP Arsul Sani meyakini peristiwa Jokowi tidak menyalakan lampu motor tidak akan dijadikan pertimbangan oleh MK dalam menerima gugatan Eliadi.
Menurut Arsul, jika nantinya gugatan Eliadi dikabulkan, MK semata ingin menyatakan bahwa seluruh pasal dalam UU LLAJ berlaku untuk semua warga negara Indonesia (WNI).
“Yang namanya putusan MK itu kan tidak bisa menyorot, misalnya karena ini (tidak menyalakan lampu) terus dia menilai yang dilakukan katakanlah presiden atau siapa pun tidak menyalakan lampu tapi tidak ditilang, kan nggak akan seperti itu,” kata Arsul di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (10/1/2020).
“Tentu putusan MK, kalaupun menerima itu, itu akan mengatakan bahwa keharusan menyalakan lampu itu berlaku untuk semuanya agar pasal itu menjadi konstitusional. Seperti itu saja,” imbuhnya.
Arsul menyatakan menghormati sikap Eliadi yang mengajukan uji materi UU LLAJ. Wakil Ketua MPR RI itu menegaskan setiap WNI memiliki hak yang sama di mata hukum.
“Mengajukan uji materi itu kan hak konstitusional warga negara, siapa pun. Yang kedua, yang namanya uji materi itu kan tidak selalu dalam rangka membatalkan sebuah pasal UU,” sebutnya.
“Tetapi dalam rangka menegaskan juga berlakunya suatu ketentuan UU yang katakanlah tidak membeda-bedakan, karena memang persamaan depan hukum itu merupakan prinsip yang ada di konstitusi kita,” sambung Arsul.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Masalah dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya menyedot perhatian publik karena merugikan negara sekitar Rp 13,7 triliun. Usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya di DPR mengemuka dengan mayoritas fraksi menyatakan sikap mendukung.
Untuk diketahui, dugaan korupsi di Jiwasraya tengah ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung). Kerugian negara Rp 13,7 triliun itu ditaksir Kejagung dalam penyidikan awal mereka. Jaksa Agung ST Burhanuddin menilai Jiwasraya telah melanggar prinsip kehati-hatian dalam hal berinvestasi. Menurut Burhanuddin, Jiwasraya malah menempatkan 95 persen dana di saham yang berkinerja buruk.
Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung menegaskan usulan pembentukan Pansus Jiwasraya sudah muncul dalam rapat sebelumnya. Selepas reses, Komisi VI DPR segera menindaklanjuti usulan itu.
Mayoritas fraksi di DPR mendukung pembentukan Pansus Jiwasraya. Dari total sembilan fraksi, tujuh di antaranya mendukung pembentukan Pansus. Sementara itu, dua fraksi lainnya belum menentukan sikap.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Ketua KPU Arief Budiman mengatakan KPK hanya menyegel ruangan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, tidak melakukan penyitaan. Arief menyebut tidak ada barang yang disita pada penyegelan itu.
“Nggak ada (penyitaan), jadi hari ini hanya dilakukan penyegelan ruangan,” ujar Arief di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2020).
Arief mengatakan dirinya sempat bertemu dengan petugas KPK saat penyegelan dilakukan. Penyegelan itu hanya untuk mengamankan ruangan supaya tidak ada barang yang berpindah tempat.
“Tadi penyidik KPK sudah bertemu juga dengan saya. Ada dua tempat yang dilakukan penyegelan. Tempat Pak Wahyu ruang kerja di kantor kemudian rumah Pak Wahyu dan ruang kerja di rumah dinas, itu juga dilakukan penyegelan. Jadi hanya untuk menjaga mengamankan agar tidak terjadi perubahan di tempat itu,” kata dia.
Arief mengatakan, KPK juga akan mengambil sejumlah dokumen di ruangan Wahyu apabila dibutuhkan baik itu di ruang kerja di kantor KPU maupun di rumah dinas.
“Nanti kalau sudah lanjut ke tahap berikutnya apa penyidikan, kalau memang dibutuhkan dokumen, baru mereka akan melakukan pengambilan dokumen atau penyitaan dokumen ke tempat sebagaimana diterangkan Pak Wahyu nanti. Misalnya apakah di ruang kerja kantor atau di ruang kerja rumah dinas,” tuturnya.
Selain itu, Arief menegaskan operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang menjerat Wahyu Setiawan tidak mempengaruhi kinerja KPU. Menurut Arief KPU tetap menjalankan aktivitas normal. Salah satunya melalukan pelantikan anggota KPU kabupaten/kota.
“Tapi saya yakinkan seluruh kegiatan yang ada KPU tetap berjalan seperti biasa. Saya sudah minta KPU Provinsi, Kabupaten Kota, tetap menjalankan tugasnya seperti biasa. Hari ini saya juga melakukan pelantikan ke anggota KPU ke 4 kabupaten kota,” pungkasnya.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
PDIP memastikan tidak akan mengintervensi penegakan hukum yang dilakukan KPK. Namun PDIP mengingatkan KPK untuk melakukan kinerjanya sesuai prosedur hukum yang berlaku.
“Partai tidak akan mengintervensi. Jadi silakan saja asalkan betul-betul resmi,” ucap Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat di JIExpo Kemayoran Jakarta, Kamis (9/1/2020).
Informasi mengenai penggeledahan KPK di kantor DPP PDIP disebut Djarot turut didengarnya. Upaya hukum yang dilakukan KPK itu diduga berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
“Mereka (KPK) informasinya tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang kuat,” ucap Djarot.
“Nggak (dihalang-halangi). Informasi yang saya terima bahwa yang bersangkutan tidak ada bukti-bukti yang kuat, surat terus dan sebagainya,” imbuhnya.
Djarot sebelumnya juga mendengar kabar beredar yang menyatakan ada kaitan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR dari Fraksi PDIP di balik OTT KPK pada Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Berdasarkan informasi yang didapatkan, kabarnya ada seorang caleg PDIP berinisial HM yang berupaya melobi Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk dapat melenggang ke Senayan via jalur PAW. Dalam proses lobi inilah muncul dugaan suap kepada Wahyu.
Diduga dalam proses pemberian suap itu melibatkan dua orang berinisial D dan S. Dua orang itu, D dan S, disebut sebagai staf dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Informasi itu dihembuskan oleh Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief melalui cuitannya di Twitter tetapi bernada tanya. Dimintai konfirmasi mengenai cuitannya, Andi Arief menyebut apa yang ditulisnya hanyalah berdasarkan info yang diterimanya. Dia masih menunggu konfirmasi resmi KPK.
KPK sendiri melalui Plt Juru Bicara Ali Fikri belum menjawab secara lugas mengenai latar belakang kasus yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Status hukum Wahyu dan sejumlah orang lain yang terjaring OTT disebut akan disampaikan dalam konferensi pers pada siang ini.
Sedangkan mengenai penggeledahan di DPP PDIP, Ali pun tidak memberikan jawaban pasti. Dia hanya mengatakan bila saat ini tim yang bekerja di KPK adalah tim penyelidikan, sedangkan upaya penggeledahan hanya bisa dilakukan di tahap penyidikan.
“Penggeledahan adalah proses penyidikan. Sementara ini yang masih bekerja tim penyelidikan,” kata Ali secara terpisah.(VAN)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas membahas penanganan bencana banjir dan tanah longsor. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) hadir dalam rapat.
“Sudah seharusnya sebagai organisasi besar kerja sama-sama, baik pemerintah pusat, Pemprov, pemkab, pemkot dalam jangka pendek maupun panjang penanganan banjir, longsor, bencana alam,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).
Selain Anies dan RK, hadir pula Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (Pepen), Bupati Lebak Ity Jayabaya, dan Bupati Bogor Ade Yasin. Untuk bencana alam di Sukajaya, Bogor, Jokowi meminta akses menuju lokasi segera dibuka.
“Kemarin saya ke sana penanganan longsor berjalan baik meskipun saya lihat akses menuju beberapa desa belum bisa diselesaikan, tapi sehari-dua hari dikerjakan segera,” kata Jokowi.
Jokowi juga menekankan pentingnya rehabilitasi hutan pascabencana. Jokowi meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyiapkan bibit pohon keras.
“Saya minta bibit disiapkan dari KLHK sehingga bisa dalam bulan Januari dan Februari. Tidak hanya pohon keras, tapi pentingnya tanaman pencegah longsor, pencegah bandang, akar wangi, akan saya cari sebanyak-banyaknya, terutama di Lebak dan Kabupaten Bogor,” ujar Jokowi.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Kabupaten Natuna di Provinsi Kepulauan Riau hari ini. Istana mengatakan ini bukan pertama kali Jokowi ke Natuna.
“Kebetulan 2 kunjungan saya mendampingi. Ini memberikan sinyal bahwa pemerintah Indonesia, terutama bapak presiden, dalam persoalan Natuna ini memberikan atensi serius,” ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).
Jokowi hari ini bertemu dengan nelayan serta membagikan sertifikat tanah di Natuna. Kunjungan ini dilakukan di tengah kapal-kapal China yang wira-wiri di wilayah perbatasan.
“Ini menunjukkan bahwa kedaulatan RI itu tidak boleh diganggu dan tidak boleh ditawar-menawar dan itu adalah hal prinsip,” ujar Pramono.
Selain itu, Pramono menyebut kunjungan Jokowi ke Natuna sebagai simbol hadirnya negara di wilayah perbatasan NKRI. Pramono meyakini masyarakat Indonesia mendukung sikap Jokowi.
“Bahwa negara betul-betul hadir, dan negara dalam hal ini pemimpin tertinggi kita, terutama pemimpin tertinggi di bidang pertahanan negara, itu hadir. Sehingga dengan demikian, apa yang dilakukan presiden tentunya, saya yakin seluruh rakyat Indonesia akan memberikan dukungan sepenuhnya,” kata Pramono.
Kunjungan Jokowi ke Natuna ini terjadi di tengah polemik usai China melanggar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna. Pemerintah lewat Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi pun telah mengatakan pemerintah Indonesia akan mengambil langkah tegas terkait Laut Natuna yang diklaim China sebagai wilayah teritorial mereka. Retno menegaskan kapal China telah melakukan pelanggaran di ZEE RI.(DON)