JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden PKS Sohibul Iman mendatangi DPP NasDem untuk membalas kunjungan Surya Paloh Oktober 2019 lalu. Sohibul mengatakan kunjungannya ini adalah pelukan kebangsaan.

Sohibul tiba di DPP NasDem, Jalan RP Soeroso, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (29/1/2020) pukul 12.45 WIB. Dia disambut Sekjen NasDem yang juga Menkominfo Johnny G Plate.

“Ya bicara masalah bangsa,” kata Sohibul saat tiba di DPP NasDem.

Menurut Sohibul, kunjungannya ini soal kebangsaan. Dia lalu bicara soal ‘pelukan kebangsaan’. Pada pertemuan Oktober 2019 lalu, Sohibul dan Surya Paloh sempat berpelukan akrab.

“Jadi silaturahmi kebangsaan, pelukan kebangsaan,” sebut Sohibul.

Sohibul lantas memasuki DPP NasDem. Dia sudah ditunggu Surya Paloh di lantai atas.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Direktur Utama (Dirut) TVRI Helmy Yahya mengaku tak menyesal dipecat oleh Dewas TVRI. Sebab, menurutnya bekerja di TVRI merupakan pengalaman hidup yang mahal.

Hal itu disampaikan oleh Helmy Yahya saat rapat dengar pendapat dengan Komisi I, Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1/2020). Awalnya Helmy mengungkapkan memperoleh kesempatan luar biasa dapat memimpin TVRI selama dua tahun lebih.

“Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sangat luar biasa yang sudah direstui oleh Komisi I saya bisa mendapatkan pengalaman hidup yang sangat luar biasa yaitu memimpin LPP TVRI selama 2 tahun 47 hari dari 5 tahun masa kerja,” kata Helmy.

Helmy mengatakan bersama lima direksi yang lainnya memimpin TVRI dengan integritas tinggi. Dia mengatakan dengan memimpin TVRI, lembaga penyiaran publik itu dapat ditonton kembali oleh masyarakat.

“Sungguh juga pengalaman hidup yang sangat luar biasa. Saya pikir saya dan lima direksi yang lain dengan soliditas yang tinggi, integritas yang tinggi sudah melakukan hal yang sangat membanggakan, membuat publik Indonesia menonton, dan kami betul-betul ikut aturan,” ujarnya.

Helmy pun mengatakan selama memimpin TVRI diaudit oleh BPK secara transparan. Dia bersama Direksi memenuhi laporan keuangan dengan integritas.

“Kami diaudit oleh BPK alhamdulillah sudah WTP sekarang semua kami laporkan masalah keuangan kami transparan, kami penuhi integritas, menegakkan zona integritas,” ucap Helmy.

Terakhir, Helmy mengatakan diberhentikan oleh Dewas TVRI secara cepat. Dia pun mengaku tak menyesal atas keputusan tersebut karena bekerja di TVRI merupakan pengalaman hidup yang mahal.

“Berakhir saya diberhentikan dengan cara sangat cepat. Apakah saya menyesal? Tentu saja tidak. Bagi saya ini satu pengalaman hidup yang mahal sekali, saya diminta sharing ke mana-mana,” imbuhnya.(NOV)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengarakan kondisi sistem peradilan konstitusi masih mengkhawatirkan. Sebab menurutnya, masih ada 24 putusan MK tidak dipatuhi.
“Menutup bagian aspek peradilan, penting bagi saya untuk mengutip sesuatu hal yang mungkin agak merisaukan kita,” kata Anwar dalam sidang pleno laporan MK tahun 2019 yang dihadiri Presiden Jokowi, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020).

Anwar merujuk pada hasil penelitian yang ditulis oleh tiga dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti pada tahun 2019 dengan judul “Constitutional Compliance Atas Putusan Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi oleh Adressat Putusan”.

Penelitian itu, mencari kebenaran ilmiah terkait dengan tingkat kepatuhan adressat putusan terhadap 109 Putusan MK pada kurun waktu 2013-2018. Hasil penelitian itu mencatat tingkat putusan yang dipatuhi masih mendominasi.

“Temuannya mayoritas dipatuhi seluruhnya, yaitu sebanyak 59 putusan atau sebesar 54,12 %, sebanyak 6 atau 5,50% dipatuhi sebagian, sebanyak 24 atau 22,01% tidak dipatuhi, sisanya 20 putusan atau 18,34% belum dapat diidentifikasi secara jelas dengan berbagai alasan,” ujarnya.

“Dengan demikian, tingkat kepatuhan masih lebih tinggi daripada tingkat ketidakpatuhan dengan perbandingan 54,12 % berbanding 22,01 %,” lanjut Anwar.

Dari data tersebut, Anwar menilai masih adanya pembangkangan konstitusi. Kedudukan konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi menurutnya tidak berarti apa-apa.
“Ketidakpatuhan terhadap Putusan MK, selain bertentangan dengan doktrin negara hukum, juga merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi. Betapapun konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi dalam bernegara, ia tidak akan berarti apa-apa, manakala tidak ditegakkan dan ditaati,” katanya.

Anwar mengingatkan angka ketidakpatuhan itu harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya, putusan konstitusi yang tidak diindahkan akan menjadi awal kehancuran sebuah bangsa.

“Temuan itu bukan saja penting bagi MK, akan tetapi juga patut menjadi perhatian kita bersama. Kepatuhan terhadap putusan, mencerminkan kedewasaan dan kematangan kita sebagai negara yang menghabiskan diri sebagai negara hukum demokratis, sekaligus negara demokrasi berdasarkan hukum,” katanya.

“Jika demikian faktanya, negara hukum yang kita cita-citakan masih menjumpai tantangan berat. Sejarah di berbagai belahan dunia sejak zaman dahulu membuktikan, manakala konstitusi tidak diindahkan, maka menjadi awal runtuhnya sebuah bangsa,” tutur Anwar.(MAD)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Komisi II DPR menggelar rapat kerja (raker) bersama dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Raker ini membahas terkait penganan aset negara.

Raker digelar di Ruang Rapat Komisi II, Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1/2020). Raker dipimpin oleh Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia.

“Kita mulai ya Pak Menteri,” kata Doli.

“Agenda hari ini penjelasan pemerintah terkait aset negara,” tambah Doli.

Turut hadir sejumlah Anggota DPR dari berbagai fraksi. Sementara itu Pratikno nampak didampingi oleh pejabat utama jajaran Kemensetneg.

Saat ini Pratikno sedang menjelaskan terkait penaganan aset negara. Raker disepakati berlangsung hingga pukul 12.30 WIB.(DAB)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan perlunya untuk memperbaiki dan memangkas regulasi-regulasi di Indonesia. Sebab, menurut dia, saat ini Indonesia tengah mengalami obesitas regulasi.

“Saya memperoleh laporan terdapat 8.451 peraturan pusat dan 15.985 perda. Kita mengalami hiper-regulasi, obesitas regulasi,” kata Jokowi dalam sambutannya di sidang pleno di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020).

Jokowi mengatakan karena obesitas regulasi itu, Indonesia kerap terjerat dalam aturan yang dibuat sendiri. Hal itu, menurut dia, menghambat langkah dalam merespons perubahan dunia.

“Membuat kita terjerat dalam aturan yang kita buat sendiri. Terjebak dalam keruwetan dan kompleksitas. Mulai dari PP, Perpres, Permen, Perditjen, sampai Perda, harus disederhanakan sehingga kita memiliki kecepatan dalam memutuskan dan bertindak dalam merespons perubahan-perubahan dunia yang sangat cepat,” tutur dia.

Karena itu, kata dia, pentingnya omnibus law yang saat ini dikebut oleh pemerintah. Jokowi mengatakan dengan omnibus law itu, maka semua undang-undang yang jumlahnya terlalu banyak dapat disederhanakan dan diseleraskan sehingga tak ada lagi peraturan yang tumpang tindih.

“Omnibus law perpajakan dan omnibus law cipta lapangan kerja saat ini sedang disiapkan dan akan segera disampaikan ke DPR. Omnibus law memang belum populer di Indonesia tapi telah banyak diterapkan di berbagai negara seperti AS. Ini adalah sebuah strategi reformasi regulasi. Harapannya hukum kita jauh lebih sederhana, fleksibel, lebih cepat, responsif menghadapi era kompetisi, era kerja saat ini,” kata Jokowi.

Jokowi pun berharap semua pihak dapat mendukung langkah pemerintah itu sehingga ke depannya Indonesia dapat bersaing dalam kompetisi dunia.

“Dalam kesempatan ini, kita mengharapkan dukungan dari berbagai pihak untuk bersama-sama pemerintah dalam visi yang sama menciptakan hukum yang fleksibel, yang sederhana, yang kompetitif, dan responsif demi terwujudnya keadilan sosial demi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat konstitusi kita,” pungkas dia.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
TNI dan Polri melaksanakan rapat pimpinan (rapim) 2020 di Mabes TNI, Jakarta Timur (Jaktim). Salah satu yang dibahas dalam rapim ini adalah pengamanan Pilkada serentak 2020 dan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua.
“Tentunya melalui forum rapim TNI-Polri akan lebih memanfaatkan profesionalitas, soliditas, dan sinergitas sebagai kekuatan mendasar dalam menjaga keutuhan NKRI, terutama tugas ke depan dalam rangka mengamankan Pilkada serentak dan PON XX tahun 2020 di Papua,” kata Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dalam sambutannya di acara Rapim TNI-Polri, di Mabes TNI, Cipayung, Jaktim, Selasa (28/1/2020).

Hadi menambahkan, TNI dan Polri harus bisa menghadapi ancaman yang sulit diprediksi dan dapat berimplikasi langsung kepada stabilitas regional maupun domestik.

Dia pun mengatakan, seluruh personel harus bisa beradaptasi dengan perubahan zaman. Hadi mengungkapkan, sekarang ini adalah era persaingan.

“Seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa saat ini adalah era persaingan, persaingan global. Bukan kita melihat siapa yang besar siapa yang kecil, siapa yang kuat dan siapa yang lemah, namun siapa yang cepat membaca perubahan maka dialah pemenangnya,” ujarnya.

Diketahui, rapim yang diadakan pada Selasa (28/1/2020) ini mengangkat tema ‘Dilandasi Profesionalitas, Soliditas, dan Sinergisitas, TNI-Polri Siap Mengamankan Pilkada Serentak tahun 2020 Serta Mengawal Pembangunan Nasional Dalam Rangka Menuju Indonesia Maju’.

Rapim ini dipimpin Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Idham Azis. Hadi juga didampingi Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Yuyu Sutisna, dan Wakasad Letjen TNI Tatang Sulaiman.

Pada rapim ini sendiri, diikuti 359 peserta yang terdiri dari 186 pejabat TNI dan 173 pejabat Polri. Diketahui, rapim TNI-Polri ini resmi dibuka ketika Hadi mengetuk palu saat memberikan sambutan.

“Selanjutnya dengan mengucapkan bismillah, hari ini Selasa (28/1/2020), rapim TNI-Polri tahun 2020 secara resmi saya nyatakan dibuka,” kata Hadi, dalam sambutannya.(VAN)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan mengatakan pengecekan yang sesuai standar operasional prosedur (SOP) di pintu-pintu masuk ke Indonesia jadi salah satu cara mencegah penyebaran virus corona. Pemerintah juga telah menunjuk 100 rumah sakit dalam upaya penanganan virus ini.

“Yang penting adalah standar operasional prosedur yang ada, baik di pintu-pintu masuk negara kita dilakukan dengan benar. Yang kedua, semua rumah sakit yang sudah ditunjuk, ada 100 rumah sakit itu siap dengan SOP yang benar,” kata Terawan usai rapat koordinasi terkait virus corona di kantor Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (27/1/2020).

Terawan meminta masyarakat memperhatikan daya tahan tubuh sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona. Terawan mengatakan orang yang imunitasnya baik tidak akan mudah terjangkit virus corona.

“Sudah kami cek dan mereka dalam kewaspadaan yang tinggi karena itu sekarang tugas masyarakat apa, jaga imunitas tubuhnya, supaya tidak mudah kena. Kalau pun kontak juga gak akan kena karena apa, imunitasnya baik,” sambungnya.

Terawan menyebut 10 rumah sakit yang ditunjuk tersebut sudah dipastikan menerapkan SOP yang benar terkait penanganan virus corona. Saat ditanya soal pembiayaan penanganan dengan puskesmas atau BPJS, Terawan menekankan fokus pemerintah adalah penyelamatan.

“Saya ndak pikirkan itu. Administrasi tidak usah dipikir. Yang paling penting adalah kita menyelamatkan semuanya supaya jangan sampai menjadi wabah. Administrasi tidak ada lah ya. Nomor satu adalah kesiapsiagaan kita semua,” ujarnya.

Sementara, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama pihaknya juga telah melakukan beberapa hal untuk mencegah penyebaran virus corona. Salah satunya dengan mengecek kedatangan turis.

“Kami juga melakukan berkoordinasi dengan pihak pintu masuk ke Indonesia, meningkatkan berbagai macam upaya untuk melakukan screening sebaik mungkin agar dapat mendeteksi jika hal tersebut atau ada wisatawan yang terjangkit virus corona,” kata Wishnutama.

Wishnutama mengatakan pihaknya juga terus berkoordinasi dengan berbagai lembaga dan kementerian. Di antaranya dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Luar Negeri.

“Tetapi seperti tadi saya berdiskusi dengan Pak Terawan bahwa hal ini terus dipantau oleh Kementerian Kesehatan dan statusnya oleh WHO belum ada peringatan khusus dari WHO walaupun pemerintah yaitu dari Kemenlu sudah mengeluarkan semacam travel advice untuk traveling ke China agar sudah diberikan perhatian khusus,” ujarnya.(VAN)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa mencecar anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK Syamsuddin Haris mengenai pernyataannya yang menyebut UU Nomor 19 Nomor 2019 melemahkan KPK. Desmond meminta Syamsuddin mencabut pernyataannya itu.

Hal itu disampaikan Desmond dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi III DPR dengan KPK dan Dewas KPK di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/1/2020). Lima komisioner dan anggota Dewas KPK hadir dalam RDP tersebut.

“Ada hal juga terhadap Dewas. Salah satu Dewas bicara bahwa UU KPK ini dilemahkan oleh partai-partai. Pertanyaannya seolah-olah Dewas ini tidak paham pembuatan UU itu tidak mungkin dilakukan DPR sendiri. Ini dilakukan Presiden bersama-sama dengan DPR. Jadi kalau ada Dewas tricky seperti ini, menurut saya, ini sama saja menjelekkan DPR. Saya minta Prof Syamsuddin Haris mencabut ini,” kata Desmond dalam RDP.

“Saya tunjuk orangnya karena statement ini saya forward di grup Komisi III agar kita tahu. Jangan sampai Dewas amatiran, ya, dan jangan Dewas amatiran mencari-mencari popularitas yang seolah-olah tidak paham dengan mekanisme perundang-undangan. Tolong Pak Syamsuddin Haris dijawab. Ini nanti statement-nya, dipertanggungjawabkan,” imbuh dia.

Syamsuddin kemudian merespons pernyataan Desmond. Peneliti LIPI itu menyebut pernyataannya yang menyatakan UU Nomor 19 Tahun 2019 justru melemahkan KPK tidak dikutip secara utuh.

“Iya ada dua hal yang ingin kami sampaikan dalam kaitan itu. Yang pertama, statement yang dikutip tidak sepenuhnya. Itu berasal dari diskusi launching CPI, Indeks Persepsi Korupsi yang dilaksanakan oleh Transparansi Internasional minggu lalu,” ujar Syamsuddin.

“Memang betul saya menyatakan ada upaya pelemahan KPK. Tapi, kita tahu semua bahwa tantangan kita ke depan adalah bagaimana KPK itu diperkuat dan itulah kenapa misalnya saya ingin menjadi bagian dari Dewas ketika diminta bergabung ke dalamnya,” sambungnya.

Namun Desmond nampak tak puas dengan jawaban Syamsuddin. Dia mempertanyakan apa justru media yang salah kutip pernyataan.

Sebelumnya, anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK Syamsuddin Haris menyebut revisi Undang-Undang (UU) KPK mengarah pada pelemahan.

“Memang tujuannya melemahkan, saya hadir di situ (sebagai Dewan Pengawas) dengan niat seperti juga anggota Dewas lain karena punya komitmen yang sama, yaitu menahan laju pelemahan KPK,” kata Syamsuddin dalam peluncuran Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang diselenggarakan oleh Transparency International Indonesia (TII) di Jakarta seperti dilansir Antara, Kamis (23/1).

“Revisi UU KPK itu cenderung melemahkan KPK. Karena itu, publik harus mengawasi. Jangan sampai pelemahan itu berujung pada hilangnya kemampuan KPK dalam memberantas korupsi. Dalam hal ini kami Dewas ya berupaya KPK itu bukan diperlemah, tapi justru diperkuat,” imbuh Syamsuddin.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Sejumlah warga negara Indonesia (WNI) masih tertahan di Wuhan, China, imbas wabah virus Corona. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kebutuhan logistik para WNI yang tertahan tengah dipikirkan KBRI Beijing.

“Sementara masih berada di sana. Saya kira KBRI sudah bicara detail mengikuti. Yang paling rumit memang hal-hal yang terkait logistik karena aturan main untuk masuk ke sana sekarang juga sangat ketat sekali. Yang kedua apalagi kita mengirimkan logistik ini masih dalam proses pendalaman dari KBRI kita agar semua bisa terlayani dan berjalan dengan baik,” kata Jokowi di PT PAL, Surabaya, Jawa Timur, Senin (27/1/2020).

Jokowi kembali berpesan agar semua pihak waspada terkait penyebaran virus Corona. Pengawasan di setiap bandara, kata Jokowi, sudah dilakukan.

“Saya kira sudah saya sampaikan berkali-kali, yang paling penting kita waspada, yang paling penting kita hati-hati. Pengawasan di semua bandara kita terutama yang berhubungan dengan flight dari dan ke Tiongkok sudah kita lakukan,” ujar dia.

Menurut Jokowi, antisipasi penyebaran virus Corona ini bukan sesuatu yang mudah. Semua negara disebut Jokowi mengalami hal serupa.

“Sekali lagi, ini bukan sesuatu yang mudah karena pada masa inkubasi itu panas kadang-kadang tidak bisa terdeteksi dengan scanner yang kita miliki, semua negara juga mengalami hal yang sama. Yang paling penting hati-hati, waspada, terhadap gejala yang ada,” ujar dia.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Menkum HAM Yasonna Laoly jadi sorotan terkait simpang siur keberadaan tersangka KPK Harun Masiku yang masih jadi buron. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua menteri dan pejabat berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan.

“Saya hanya ingin, saya hanya pesan, titip kepada semua menteri, semua pejabat, kalau membuat statement itu hati-hati,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

Jokowi meminta semua jajarannya berhati-hati dalam menyampaikan informasi. Dia meminta semua pihak kembali mengecek data maupun informasi yang diberikan oleh anak buahnya.

“Terutama yang berkaitan dengan angka-angka, terutama yang berkaitan dengan data, terutama yang berkaitan dengan informasi. Hati-hati, hati-hati. Jangan sampai informasi dari bawah langsung diterima tanpa cross-check terlebih dulu,” tuturnya.

Saat ditanya apakah ada miskomunikasi perihal informasi terkait keberadaan tersangka kasus suap eks komisioner KPU Wahyu Setiawan itu, Jokowi mengaku tak tahu. Jokowi kembali meminta para menteri dan pejabatnya berhati-hati dalam membuat pernyataan.

“Saya tidak tahu. Tapi yang jelas, untuk semuanya, harus hati-hati dalam membuat pernyataan. Apalagi yang berkaitan dengan hukum, hati-hati,” kata Jokowi.(DON)