JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan Ketua Partai Buruh Australia yang merupakan partai oposisi, Anthony Albanese, di Canberra. Jokowi menyampaikan apresiasinya atas dukungan Partai Buruh dalam peningkatan hubungan bilateral Indonesia-Australia.
“Saya sangat mengapresiasi konsistensi Partai Buruh dalam mendukung peningkatan hubungan bilateral kedua negara kita, termasuk dukungan bagi kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Jokowi di Gedung Parlemen Canberra, Australia, Senin (10/2/2020).
Jokowi menjelaskan bahwa pemerintahannya terus berupaya meningkatkan kesejahteraan, perlindungan hak asasi manusia (HAM), dan pemerataan pembangunan, termasuk Provinsi Papua dan Papua Barat. Ia juga mengapresiasi dukungan oposisi Australia dalam ratifikasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).
“Saya juga hargai dukungan Partai Buruh terhadap ratifikasi IA-CEPA. Kita secara bersama harus bekerja keras agar implementasi IA-CEPA akan menguntungkan rakyat kedua negara,” ujar Jokowi.
Jokowi juga mengajak Australia berkolaborasi dengan Indonesia dalam memperkuat kemitraan dengan negara Pasifik Selatan, terutama terkait dengan isu kelautan dan perubahan iklim.
“Saya senang mendengar bahwa Yang Mulia berkeinginan untuk lebih meningkatkan kerja sama ekonomi di kawasan Asia-Pasifik melalui pembentukan Regional Trade Task Force di Partai Buruh,” kata Jokowi.
Setelah bertemu dengan Ketua Oposisi Australia, Jokowi juga menerima kunjungan kehormatan Ketua House of Representatives Australia Tony Smith dan Ketua Senat Australia Scott Ryan.
Dalam rangkaian kunjungan kerjanya itu juga, proses ratifikasi perjanjian Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) telah selesai dilakukan kedua negara. Jokowi dan Perdana Menteri (PM) Australia Scott Morrison menyambut baik kemitraan strategis yang telah disepakati tersebut.
“Ratifikasi perjanjian Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IACEPA) telah selesai di antara kedua negara, yang berarti ke depan hubungan ekonomi kedua negara secara komprehensif akan lebih maju dan harus lebih dirasakan manfaatnya oleh rakyat kedua negara,” kata Jokowi.
Jokowi mengatakan Indonesia berharap implementasi dari IA-CEPA tersebut dapat segera dilaksanakan melalui program 100 hari implementasi IA-CEPA. Di antaranya pelaksanaan Australia Business Week di Indonesia yang akan dipimpin langsung oleh Menteri Perdagangan Australia.
Di luar IA-CEPA, kedua negara juga membahas kemitraan dalam konteks Indo-Pasifik. Kedua kepala pemerintahan memiliki pandangan yang sama bahwa stabilitas, perdamaian, dan kesejahteraan di kawasan Indo-Pasifik harus tetap terjaga.(DON)
SUKABUMI,KHATULISTIWAONLINE.COM
Menteri Sofyan Djalil Bagikan 1.200 Sertifikat Tanah di Sukabumi Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil membagikan sertifikat tanah kepada 1.200 warga dengan total luas tanah 310 hektar di wilayah Warungkiara, Kabupaten Sukabumi.
Redistribusi tanah itu bersumber dari Hak Guna Usaha (HGU) yang telantar kemudian digarap oleh masyarakat di sekitar lokasi.
“Alhamdulillah kami melakukan redistribusi tanah bagian dari HGU yang telantar kemudian dilepas oleh pemegang sahamnya untuk diberikan kepada masyarakat. Karena memang sebelumnya digarap oleh masyarakat,” kata Sofyan di komplek Ponpes Assalam, Warungkiara, Sukabumi, Jumat (7/2/2020).
Tanah redistribusi tersebut dibuatkan sertifikat untuk memperjelas status hukum dari kondisi tanah tersebut. Sofyan juga menyebut redistribusi itu merupakan bagian program Presiden Joko Widodo dalam bidang Reforma Agraria.
“Meskipun sudah jadi hak milik, tetap nantinya pengorganisasian mereka lewat koperasi. Nanti tugas Pemkab Sukabumi dan Kementerian (Kemenkop) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memercayakan koperasi ini sehingga koperasi ini bisa mengorganisir masyarakat supaya lebih produktif,” jelas Sofyan.
Sofyan mengharapkan masyarakat yang menerima sertifikat untuk tidak menjual tanah ke pihak lain. Karena salah satu tujuan reforma agraria adalah membuat produktif penerima sertifikat.
“Kita mengharapkan tanah yang dibagi ini jangan sampai beralih ke pihak lain. Tujuan kita memberikan sertifikat biar ada kepastian hukum,
kita tidak menginginkan adanya sertifikat tanah malah jadi mudah dijual,” katanya.
Kalaupun sertifikat ingin dimanfaatkan, kata dia, warga bisa mengajukan kredit usaha rakyat (KUR). “Bunganya diturunkan terus sekarang tinggal 6 persen. Tahun ini Rp 190 triliun, manfaatkan itu kemudian koperasi juga kita berdayakan,” bebernya.
Reforma agraria memiliki total target 12,5 juta hektar bentuknya dalam redritibusi tanah dan akses sosial. Saat ini sudah ada sekitar 2 juta tanah sudah diberikan akses kepada masyarakat baik berstatus hukum adat maupun kepada kelompok masyarakat.
“Hanya sayangnya kebanyakan tanah ini di luar Jawa, karena di Jawa sudah sempit. Di Garut kita meredistribusi sekitar 320 hektar begitu juga di Subang maupun di beberapa tempat lainnya,” kata dia.
Sementara di Papua, Kalimantan, Sumatera yang lebih luas bisa disulap menjadi hutan wisata atau tanaman hutan. “Diharapkan pada tahun 2024 seluruh tanah di Indonesia bisa bersertifikat,” pungkasnya.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meluruskan informasi terkait inisiasi rencana pemulangan 600 orang yang mengaku WNI eks ISIS. BNPT mengungkapkan inisiasi tersebut berawal dari pertukaran informasi intelijen internasional.
“Kami ini kan bagian dari komunitas internasional, kami kerja sama sama dunia, secara regional, global, regional juga kami buat seperti ASEAN, nah ada juga bilateral,” kata Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius saat jumpa pers di Gedung Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2020).
“Nah, kami ada sharing informasi, sharing informasi siapa aja tentang terorisme, di mana saja, makanya BNPT monitor kejadian di mana pun di Irlandia Utara, Sri Lanka, kami monitor dengan baik, termasuk yang di New Zealand,” sambungnya.
Dari forum informasi internasional tersebut, Surhadi mengaku mendapatkan kabar ada puluhan ribu Foreign Terrorist Fighter atau FTF di tiga kamp di Suriah. Dari ribuan FTF tersebut BNPT mendapatkan informasi bahwa ada yang mengaku WNI.
“Nah di situlah forum, kami diinformasikan melalui saluran-saluran itu, bahwa ada sekain puluh ribu lo di tiga camp di Syria (Suriah) itu yang ada fighters dengan keluarganya, dan mayoritas perempuan dan anak-anak. Sekarang diinformasikan ada yang mengaku sebagai WNI, kita juga nggak tahu nih. Makanya saya denger ada beberapa jurnalis ‘Pak itu orang Indonesia’ kamu yakin? Ada buktinya? Nggak bisa juga itu temen-temen,” ujar Suhardi.(DAB)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Pimpinan KPK selesai bertemu dengan pimpinan DPR. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan pihaknya menyampaikan roadmap dan rencana strategi kerja lembaganya ke depan, bukan membahas perkara.
“Agendanya pertama satu sebagai orang Indonesia kita memperkenalkan lima pimpinan KPK secara resmi kepada lima pimpinan DPR RI. Kedua sebagai pimpinan KPK 2019-2023 kita menyampaikan roadmap KPK ke depan, apa visinya, misinya, programnya, strategi gimana, tujuannya apa, itu yang kita sampaikan,” kata Firli usai pertemuan di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2020).
Firli mengatakan pertemuannya dengan pimpinan DPR tidak membicarakan perkara apapun. Dia memastikan pertemuannya resmi kunjungan kerja sesuai dengan tugas dan kewenangan dalam UU KPK
“Yang curiga Anda ya? Kita menyampaikan ini adalah pertemuan resmi, tidak terkait dengan perkara, siapa pun statusnya kalau memang itu proses hukum kita akan proses hukum. Jadi jangan ditanya yang itu dulu, tadi kita tidak bicara perkara,” ujarnya.
Firli mengatakan pihaknya akan terus melakukan kunjungan kerja ke kementerian dan lembaga yang ada. Menurutnya, kegiatan ini termasuk upaya pencegahan korupsi.
“Karena UU kita kan mengatakan pasal 6 huruf a adalah KPK melakukan pencegahan supaya tidak terjadi tindak pidana korupsi,” ujarnya.
“Untuk melakukan pencegahan itu, satu, DPR itu adalah pembuat undang-undang, kami KPK adalah pelaksana undang-undang. DPR menentukan jumlah anggaran belanja negara, kita pun menggunakan anggaran belanja negara. Jadi banyak hal yang perlu kita bicarakan, tidak berbicara tentang perkara,” lanjut Firli.
Sebelumnya diketahui, ada dua pimpinan DPR yang terkait KPK. Pertama, Azis Syamsuddin yang dilaporkan oleh Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) karena dugaan korupsi yang dilakukan saat menjabat ketua Banggar DPR periode 2016-2019. Kedua adalah Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang diduga menerima uang Rp 7 miliar terkait kasus suap proyek insfrastruktur di Kementerian PUPR.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menandatangani peraturan mengenai penghentian sementara bebas visa kunjungan, visa, dan pemberian izin tinggal keadaan terpaksa bagi warga negara China. Hal itu untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona.
Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Yasonna pada 5 Februari 2020 dan merupakan bentuk upaya pemerintah mencegah masuknya virus Corona yang berasal dari wilayah Wuhan, China, ke Indonesia.
“Berdasarkan pengumuman WHO bahwa virus Corona itu sudah menjadi wabah internasional, maka Indonesia melakukan pembatasan terutama adalah pergerakan warga negara Tiongkok maupun warga negara lain yang pernah singgah, pernah berkunjung (ke Tiongkok) dalam kurun waktu 14 hari sebelum dia masuk ke Indonesia,” ujar Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen Imigrasi Arvin Gumilang sebagaimana dikutip dari Antara, Kamis (6/2/2020).
Pada Permen itu diatur ketentuan bahwa penghentian sementara pemberian bebas visa kunjungan dan visa diberikan kepada warga negara China dan orang asing dari negara China yang pernah tinggal dan/atau mengunjungi wilayah China dalam kurun 14 hari sebelum masuk wilayah Indonesia.
“Jadi misalnya dia hari ini masuk, kita lihat rekam jejaknya, dalam 14 hari ke belakang pernah ke Tiongkok apa tidak? Atau kalau misalnya dia langsung berangkat dari Tiongkok, sudah otomatis ditolak. Kalau misalnya dia masuk dari tempat lain tetapi dalam kurun waktu 14 hari sebelumnya dia sudah pernah ke Tiongkok, itu juga akan ditolak,” ujar Arvin.
Adapun pemberian kurun 14 hari disesuaikan dengan ketentuan rentang masa inkubasi terkait virus Corona.
Sementara itu, dalam Permen tersebut juga diatur mengenai ketentuan izin tinggal keadaan terpaksa. Izin tersebut dapat diberikan kepada warga negara China yang telah memenuhi sejumlah ketentuan.
Pertama, adanya wabah virus Corona yang ditetapkan oleh WHO sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Kedua, tidak adanya alat angkut yang membawa keluar dari wilayah Indonesia.
Warga negara China yang ingin mengajukan izin tinggal keadaan terpaksa dapat melalui permohonan kepada kepala kantor Imigrasi atau pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal WNA tersebut.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini berlaku pada 5-29 Februari 2020 dan akan dievaluasi kembali.(MAD)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Komisi III DPR RI menegaskan pemerintah harus mempertimbangkan secara matang perihal wacana pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS dari Suriah dan sekitarnya. Sebab, Komisi III tidak yakin Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bisa mengembalikan nasionalisme para WNI eks ISIS itu.
“Saya tidak yakin. Saya sebagai anggota Komisi III tak yakin (BNPT bisa mengembalikan nasionalisme WNI mantan ISIS). Orang yang melakukan kegiatan terorisme, yang dia terkontaminasi paham ISIS yang ada di Indonesia, melakukan teror-teror itu, yang sudah dihukum itu pun sudah sangat susah,” kata Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2020).
“Yang katanya ada deradikalisasi dan lain-lain tetapi hasilnya apa? Kan kita belum melihat betul hasilnya. Bahkan mereka yang tadinya sudah insaf mulai berpikir kembali karena tidak ada remisi, tidak ada peringanan-peringanan dalam hukuman itu,” imbuhnya.
Adies khawatir WNI mantan ISIS itu justru menjadi masalah baru di Indonesia. Dia menilai bukan tidak mungkin WNI mantan ISIS itu malah menyebarkan paham radikal ke masyarakat.
“Jadi, apalagi orang ini 600 orang, ya, kurang lebih dan masuk. Bayangkan kalau kita menerima tiba-tiba dia lihat situasi di negara kita, menurut mereka, masih tetap seperti yang tidak diinginkan. Kemudian menyebarkan paham-paham itu ke masyarakat yang di tingkat-tingkat bawah. Tentunya akan menjadi virus-virus yang berbahaya,” paparnya.
Mengenai wacana pemulangan WNI eks ISIS itu, Komisi III berencana memanggil BNPT. Adies menyebut Komisi III ingin memastikan bahwa BNPT bisa mengontrol para WNI eks ISIS itu.
“Jadi, kami di Komisi III akan memanggil BNPT sebagai mitra kami. Kami akan menanyakan, apa betul bisa menjamin? Kalau bisa menjamin, ayo bagaimana jaminannya? Kan pertanyaannya begitu,” tutur Adies.(VAN)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyampaikan aturan main kepada Pangdam dan Kapolda untuk menjaga wilayahnya supaya tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Jokowi kembali mewanti-wanti untuk mencopot mereka jika musibah tersebut terjadi.
“Tegas saya sampaikan, pasti saya telepon, ke Panglima, ke Kapolri kalau ada kebakaran di wilayah kecil agak membesar, saya tanya Dandimnya sudah dicopot belum. Kalau sudah membesar pasti saya tanyakan, Pangdam sama Kapolda sudah diganti belum. Ini aturan main sejak 2016 dan berlaku sampai sekarang supaya yang baru-baru tahu semuanya. Kalau copot gubernur, bupati, wali kota, nggak bisa,” kata Jokowi saat memberikan arahan dalam upaya peningkatan pengendalian karhutla tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2020).
Di Indonesia, musim kemarau terjadi sekitar bulan Juni hingga Oktober. Puncak musim kemarau berkisar di bulan Agustus dan September dan pada bulan tersebut sejumlah wilayah mengalami kekeringan dan terjadi karhutla.
“Kenapa ini kita lakukan terus? Karena yang saya takutkan adalah, ada Gubernur baru, ada Bupati baru, ada Pangdam baru, ada Danrem baru, yang baru masuk ke daerah itu. Ada Kapolda baru, ada Kapolres baru yang masuk daerah rawan kebakaran sehingga tidak tahu aturan main kita yang sudah kita ubah sejak 2016,” ujar Jokowi.
Untuk mencegah dan mengatasi karhutla tahun ini, Jokowi berpesan kepada jajarannya untuk terjun ke lapangan. Kepolisian juga diminta menindak tegas pembakar hutan dan lahan.
“Kapolri nggak usah mikir panjang yang namanya punishment dan penegakan hukum. Harus tegas, baik administratif, perdata, pidana, lakukan tegas siapa pun pemiliknya,” pintanya.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) melalui Gerakan Keadilan Bangun Solidaritas (GERAK BS) kembali memberikan bantuan sosial kepada warga DKI Jakarta untuk mengantisipasi datangnya musibah banjir. Bantuan diterima langsung Wakil Camat Kramat Jati, Sarjono, berupa 4 unit perahu karet, 4 pelampung dan helm pengaman, serta seperangkat sound system portable untuk mendukung pembelajaran di PAUD.
Penyerahan bantuan diberikan langsung oleh Ketua Umum Gerak BS Aroem Alzier dan Sekjen Gerak BS Ratu Dian untuk warga Kramat Jati, Jakarta Selatan.
“Saya berharap perahu karet, pelampung dan helmnya kalau bisa tidak sampai terpakai, yang artinya musibah banjir jangan datang kembali. Walaupun demikian, kita tentu wajib waspada dan selalu siap dengan segala kemungkinan,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (6/2/20).
“Sambil berdoa dan berusaha, agar pemerintah DKI Jakarta dan pemerintah pusat bisa segera melakukan pembenahan dan pembangunan infrastruktur untuk menanggulangi musibah banjir,” imbuhnya.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, setiap orang pasti tak ingin tertimpa musibah. Banjir yang datang menimpa warga DKI Jakarta hampir setiap tahunnya ini, semata bukan hanya karena curah hujan yang tinggi saja. Melainkan juga penanda bahwa ada yang salah dalam tata kelola lingkungan.
“Baik warga maupun pemerintah daerah dan pusat harus sama-sama mengevaluasi apakah selama ini tata kelola pembangunan dan aktivitas sosial warga sudah memperhatikan lingkungan, atau justru malah melawan alam. Karena jika pola pembangunan dan aktivitas sosial kita sudah bersahabat dengan alam, tak mungkin musibah seperti banjir bisa datang hampir setiap tahun. Kita tak boleh seperti orang yang jatuh ke lubang yang sama,” tandas Bamsoet.
Sementara itu, Wakil Camat Kramat Jati, Sarjono, berharap agar wilayah terdampak banjir Januari 2020 di Kramat Jati tak kembali merasakan penderitaan, mengingat berfungsinya saluran Banjir Kanal Timur (BKT). Mewakili warga, dirinya menerima berbagai bantuan tersebut sambil juga berdoa agar Bamsoet terus berpihak kepada rakyat.
“Wujud keberpihakan tersebut, salah satunya diwujudkan melalui aksi nyata seperti ini. Kami bangga sebagai rakyat,” tutur Sarjono.(VAN)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Pengurus Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) menemui Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin pagi tadi. Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie mengatakan pertemuan itu salah satunya membicarakan seputar penanganan isu SARA yang marak di Indonesia.
Dalam pertemuan itu, Jimly mengusulkan agar Indonesia membuat semacam forum internasioanal yang isinya tokoh agama se-dunia. Hal itu bertujuan untuk meminimalisir penggunaan isu SARA dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat.
“Indonesia kita harapkan dan Pak Wapres sangat menyambut begitu ya, untuk Indonesia itu mengambil inisiatif diselenggarakannya suatu pertemuan internasional yang nanti mempertemukan tokoh politik dan tokoh agama, semua agama sekaligus untuk membangun dunia yang lebih damai,” kata Jimly di kantor Wakil Presiden, Jalan Veteran III, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2020).
Menurut Jimly, di lingkup global saat ini banyak negara-negara yang mengalami masalah yang terkait dengan isu SARA. Hal lain yang disinggungnya adalah kemunculan islamophobia di berbagai negara.
“Misalnya, di mana-mana muncul islamophobia. Bukan hanya di barat tapi juga di China, di India, dan pada saat yang sama di mana-mana muncul intoleransi berbasis SARA, di Amerika begitu, di Eropa begitu,” ucapnya.
Sebelumnya diberitakan, Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) menemui Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin. Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie mengatakan ada banyak hal yang dibahas dalam pertemuan, salah satunya soal liberalisme di berbagai bidang.
“Bagaimana menghidupkan ya, mendorong, memperkuat isu-isu intelektualitas dan moralitas di tengah makin berkecamuknya gitu ya liberalisme di bidang politik, politik pasar makin bebas. Di bidang ekonomi juga ekonomi makin bebas,” kata Jimly di kantor Wapres, Jalan Veteran III, Gambir, Jakarta Pusat.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan perlunya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) agar tidak ada bongkar pasang dan uji coba dari satu sistem kurikulum pendidikan ke sistem yang lainnya.
Dengan demikian, tenaga didik dan peserta didik tak kewalahan menghadapi sistem pendidikan yang selama ini selalu silih berganti, seperti keberadaan ujian nasional (UN) yang mulai tahun 2021 dihapus.
“Tak menutup kemungkinan di periode pemerintahan selanjutnya UN akan dihidupkan kembali. Karenanya Indonesia butuh PPHN untuk memberikan jaminan tentang sistem pendidikan nasional yang komprehensif. Sehingga kita tak maju mundur, melainkan maju terus pantang mundur,” ujar Bamsoet dalam keterangan tertulis, Rabu (5/2/2020).
Usai menerima Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga mengingatkan Kemendikbud mengantisipasi tingginya jumlah guru yang akan pensiun mencapai 316,5 ribu di sepanjang 2019 hingga 2023. Padahal, berdasarkan data PGRI per Agustus 2019, Indonesia masih kekurangan guru mencapai 1,1 juta orang.
“Terlebih Komisi II DPR RI bersama Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam Rapat Kerja pada Senin 20/1/2020 berencana menghapus tenaga honorer dari organisasi kepegawaian pemerintah, termasuk Guru honorer (non-PNS) di berbagai lembaga pendidikan,” sambungnya.
Hal tersebut karena berdasarkan Pasal 6 UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), tak ada nomenklatur Honorer. Sehingga bekerja di instansi pemerintah hanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
“Namun demikian, jangan sampai penghapusan tenaga honorer tersebut membuat masalah baru, apalagi dunia pendidikan kita masih mengalami kekurangan guru,” jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini berharap pemerintah melalui Kemendikbud bisa mencari solusi terbaik bagi guru berstatus non-PNS yang jumlahnya sesuai data Kemendikbud 2020 mencapai 937.228 orang. Pengabdian dan jasa mereka selama ini tak boleh diabaikan, jangan sampai negara menjadi seperti kacang lupa pada kulitnya.
“Pemerintah bisa memanfaatkan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajeman P3K dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengangkat Guru Non-PNS menjadi P3K. Yakni para Guru Non-PNS tersebut diberikan kesempatan mengikuti seleksi tes CPNS. Jika tidak lolos, mereka diberikan kesempatan mengikuti seleksi P3K,” pungkas Bamsoet.(VAN)