JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan sejumlah mantan pimpinan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pertemuan itu untuk membahas soal perjanjian RI dengan GAM atau MoU Helsinki.
MoU Helsinki merupakan perjanjian perdamaian antara RI dengan GAM. Perjanjian itu ditandatangani di Finlandia pada 15 Agustus 2005 lalu untuk menyelesaikan konflik di Aceh.

Pertemuan digelar secara tertutup di Istana Negara, Jakarta, Kamis (13/2/2020). Mantan petinggi GAM yang hadir di antaranya Malik Mahmud Al Haythar dan Muzakir Manaf (Mualem). Sementara Jokowi didampingi Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko dan Ketua Wantimpres, Wiranto.

Malik mengatakan dalam pertemuan itu, pihaknya memberi masukan kepada Jokowi terkait beberapa hal di dalam naskah perjanjian antara pemerintah dengan GAM yang belum diselesaikan. Dia berharap persoalan itu segera dituntaskan.

“Kami beri masukkan kepada beliau bahwa perdamaian Aceh sudah berlalu 15 tahun, ada beberapa poin di MoU yang belum selesai. Kami harap supaya pemerintah selesaikan semuanya supaya berjalan dengan baik,” kata Malik.

Malik mengatakan persoalan yang belum selesai itu di antaranya terkait tanah yang dijanjikan untuk para kombatan. Kemudian soal perekonomian hingga investasi.

“Antaranya masalah tanah yang dijanjikan pada kombatan, dan juga ada masalah pemda yang belum selesai, masalah perekonomian yang belum lagi selesai. Ini yang harus saya minta supaya diperhatikan bersama bagaimana untuk selesaikan semuanya,” tuturnya.

“Masalah investasi juga. Karena kadang-kadang ada persepsi regulasi yang nggak sejalan dengan daerah dan pusat. Ini harus diselesaikan,” sambung Malik.

Saat ditanya bagaimana respons Jokowi, Malik mengatakan Jokowi merespons dengan baik. Jokowi, kata dia, telah menginstruksikan Moeldoko untuk menyelesaikan persoalan ini.

“Responsnya bagus. Beliau ini Pak Moeldoko ada di sini, saya dengar tadi diinstruksikan supaya kita pelajari, nanti kita akan duduk bersama, mungkin 3 bulan sekali untuk menyelesaikan apa yang harus diselesaikan,” ujarnya.(MAD)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR menggelar rapat perdana terkait kasus Jiwasraya. Dalam rapat pertama ini Panja Komisi III memanggil Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung).
“Jadi hari ini mulai kita lakukan rapat dengan Jampidsus,” kaya Ketua Panja Jiwasraya Komisi III Herman Herry di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Rapar digelar di ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, pukul 11.00 WIB. Herman mengatakan di rapat pertama ini pihaknya ingin mengetahui rencana penyidikan yang dilakukan Jampidsus dalam mengusut kasus Jiwasraya.

“Tujuan dari rapat ini yang ingin diketahui oleh Panja, apa rencana Jampidsus dalam penyidikan kasus Jiwasraya, apa rencananya. termasuk sudah sampai di mana dan akan melebar ke mana,” lanjut Herman.

Rapat berlangsung tertutup. Hal itu dilakukan, kata Herman, agar para penyidik tidak ragu menyampaikan apapun terkait penyidikan.

“Rapatnya kami bikin rapat tertutup supaya penyidik tidak ragu-ragu untuk membuka apa yang bisa dibuka,” katanya.(VAN)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Wakil Ketua MPR-RI Hidayat Nur Wahid mengapresiasi sikap Kementerian Luar Negeri RI yang telah menegaskan kembali dukungan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina pada pertemuan Dewan Keamanan PBB hari Selasa (11/2) kemarin.

“Kami mengapresiasi Kemenlu dan Perwakilan Indonesia untuk PBB, terutama Bapak Dubes Dian Triansyah Djani yang semalam menegaskan kembali dukungan Indonesia untuk Palestina di Dewan Keamanan PBB,” ujar Hidayat melalui keterangan tertulis, Kamis (13/2/2020).

Sedianya Indonesia bersama Tunisia pada waktu yang sama juga akan mengajukan resolusi kepada Dewan Keamanan PBB, untuk menolak rencana Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump yang dikenal sebagai ‘deal of the century’. Namun pembahasan draf resolusi tersebut masih bergulir di tengah negara-negara lainnya.

“Walaupun resolusi tersebut belum final, dan hampir dipastikan akan diveto oleh AS, tetapi inilah penegasan posisi Indonesia yang konsisten dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina sebagai amanat konstitusi,” tegas Hidayat.

Hidayat Nur Wahid yang juga merupakan Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini tetap mengingatkan agar Indonesia terus mencari jalan dan mitra seluas-luasnya, agar upaya membela Palestina dan menolak rencana Trump dapat dirasakan keseriusan dan hasil progresifnya, contohnya dalam bentuk boikot.

“Tidak cukup di Dewan Keamanan PBB saja. Indonesia perlu proaktif mencari jalan dan mitra seluas-luasnya agar upaya tersebut berhasil. Misalnya mengenai boikot produk-produk pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat, Indonesia perlu segera berkoordinasi dengan Dewan HAM PBB yang baru-baru ini mengeluarkan daftar boikotnya, maupun dengan komunitas internasional lainnya yang sudah berhasil menjalankan boikot tersebut,” papar Hidayat.(NOV)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Menko Polhukam Mahfud Md menilai WNI yang kini berada di Australia, Veronica Koman kerap menjelek-jelekkan dan anti terhadap Indonesia. Koman, melalui timnya, sebelumnya menyerahkan dokumen tahanan politik di Papua.

“Veronica Koman itu adalah seorang yang selalu menjelek-jelekkan Indonesia dan anti-Indonesia, selalu Papua. Kalau orang menyerahkan surat seperti itu, itu banyak setiap hari menyerahkan surat, kok mau diistimewakan gitu?” kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2020).

Mahfud menyebut Koman sudah ingkar janji terhadap pemerintah Indonesia. Mahfud menambahkan, Koman masih memiliki utang terhadap Indonesia karena menerima beasiswa untuk menempuh pendidikan di Australia.

“Dan Veronica Koman itu adalah seoang pengingkar janji terhadap pemerintah RI karena dia bersekolah, mendapat beasiswa dari Indonesia dan tidak kembali. Artinya dia secara hukum dia punya utang terhadap Indonesia meskipun bentuknya beasiswa karena dia punya kontrak di sini,” ujarnya.

Mahfud sebelumnya menyebut dokumen yang diserahkan Koman kepada Presiden Jokowi di Canberra, Australia, jika memang ada, hanyalah sampah. Diksi ‘sampah’ ini kemudian direspons Koman via akun Twitternya.

“Indonesia’s chief security minister refers to documents containing a list of West Papuan political prisoners and civilian death toll as ‘rubbish’,” cuit Koman, Selasa (11/2).(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Massa buruh akan melakukan demonstrasi untuk menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka). Mereka akan berunjuk rasa di depan gedung DPR RI.

Sekitar pukul 11.16 WIB, Rabu (12/2/2020), massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) masih berkumpul di pintu 10 Gerbang Pemuda, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta. Massa datang menumpangi bus. Terpantau juga ada 3 mobil komando yang dibawa massa.

Sementara itu di depan Gedung DPR RI, pengamanan sudah dilakukan. Terlihat 1 mobil raisa atau pengurai massa, 1 mobil water canon, 1 barakuda dan 1 mobil barikade polisi disiagakan di depan Gedung DPR.

Sementara itu di dalam kompleks parlemen, terlihat ada 2 mobil raisa, 2 mobil dalmas, 1 mobil polisi korps brimob security barrier, 1 barakuda, dan 2 water canon.

Polisi pun terlihat sedang bersiap-siap. Perlengkapan seperti helm, tongkat dan tameng sudah disiagakan. Kawat berduri juga terlihat sudah disediakan dan diletakkan di atas trotoar jalan.

“Iya massa akan long march dari GBK ke depan DPR. Massa masih berkumpul,” ucap salah satu polisi di pintu 10 Gerbang Pemuda GBK, Jakarta.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan akan menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ke DPR. Ia akan mendampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto siang ini.

“Ini insyaallah Pak Airlangga minta saya menemani beliau menyampaikan (draf Cipta Lapangan Kerja) ke DPR hari ini jam 1,” kata Ida di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/2).(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Komisi II DPR RI menggelar rapat internal untuk menetapkan pengganti Wahyu Setiawan sebagai Komisioner KPU. Rapat berlangsung tertutup.

“Rapat internal saja. Sekarang komisi II menetapkan pengganti Wahyu Setiawan,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR, Saan Mustofa, di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Selasa (11/2/2020).

Saan mengatakan rapat ini hanya dihadiri oleh seluruh anggota Komisi II. Rapat tidak diikuti oleh KPU. Sebab, menurut Saan, posisi Wahyu digantikan oleh orang yang berada di peringkat ke-8 saat fit and proper test yakni I Dewa Raka Sandi.

“Nggak perlu sama KPU, jadi diambil ranking ke-8,” katanya.

Setelah penetapan di DPR, pihaknya akan meneruskan keputusan itu ke pimpinan DPR, untuk selanjutnya diserahkan ke presiden.

“Nanti abis itu diserahkan ke pimpinan DPR baru ke Presiden,” ujar Saan.

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman menyebut I Dewa Raka Sandi akan menjadi komisioner KPU untuk menggantikan Wahyu Setiawan yang terlibat kasus suap pergantian antar waktu (PAW) terhadal Harun Masiku. Arief yakin Dewa Raka tak akan mengulangi kesalahan Wahyu.

“Ya yakin lah. Mudah-mudahan ini tak ada lagi problem semacam itu,” kata Arief kepada wartawan usai meresmikan kantor baru KPU Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Palu, Jumat (7/2/2020).(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan wacana itu sejauh ini masih dalam tahap verifikasi data.

“Kita ini ya kalau ditanya posisi kita sejauh ini baru akan melakukan pendataan,” ujar Retno di Kantor PBNU, Senen, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2020).

Retno enggan berkomentar lebih jauh terkait wacana pemulangan WNI eks ISIS tersebut. Dia hanya menegaskan pemerintah saat ini masih dalam memverifikasi data-data penduduk yang disebut bergabung dengan ISIS.

“Data yang kita terima banyak sekali yang simpang siur, kita ingin memverifikasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan,” kata Retno.

Seperti diketahui, wacana pemulangan WNI eks ISIS itu menuai banyak penolakan, termasuk dari pribadi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Retno sendiri pagi ini bersama Menko Polhukam Mahfud Md dan menteri terkait telah menggelar rapat membahas nasib ratusan WNI eks ISIS itu.

Ada sejumlah alternatif yang disiapkan terkait nasib mereka. Rencananya, siang ini, Mahfud akan melaporkan hasil rapat tersebut ke Jokowi di Istana Negara, Jakarta.(DAB)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memuji kinerja jajarannya terkait pencegahan masuknya wabah virus Corona (2019-nCoV) ke Indonesia. Dikatakannya, virus Corona belum sampai ke Tanah Air.

“Saya sangat berterima kasih pada kerja keras yang dilakukan kemenko oleh seluruh kementerian dan lembaga, terutama Menkes. Saya kira ini menunjukkan kewaspadaan kita, kehati-hatian kita, ekstra kerja keras kita, sehingga virus itu tak masuk ke Indonesia,” kata Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020).

Sempat ada 62 orang yang suspek Corona di Indonesia. Namun semuanya negatif terjangkit.

“Meskipun kemarin ada 62 yang suspek, tapi setelah dicek semuanya pada posisi negatif, ini patut kita syukuri,” ujar Jokowi.

Dilansir dari situs Kemlu, ada 237 warga yang menjalani observasi di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Mereka diobservasi selama 14 hari. Mereka dipulangkan dari Provinsi Hubei, China.

Jokowi pun meminta kepada jajarannya untuk selalu menyampaikan informasi terkini mengenai virus Corona secara akurat.

“Saya minta agar penyampaian ke media pagi, siang, malam terus dilakukan sehingga informasi betul-betul konkret, ada fakta-faktanya, sehingga persepsi yang ada di luar kepada pemerintah Indonesia betul-betul sangat serius dalam menangani ini,” ucapnya.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Panjang menggelar upacara bendera peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Pelabuhan Panjang, Lampung. Pada acara yang sama, dilakukan juga penandatanganan deklarasi K3 sejumlah perusahaan di lingkungan kerja Pelabuhan Panjang.

Kepala Kantor KSOP Kelas I Panjang, Andi Hartono mengatakan upacara bendera Bulan K3 Nasional Tahun 2020 yang telah digelar oleh KSOP Kelas I Panjang adalah yang baru pertama kali dilaksanakan. Ia berharap upacara bendera ini dapat secara terus menerus digelar setiap tahun.

“Penandatanganan deklarasi K3 ini adalah sebagai bentuk komitmen bersama antara instansi pemerintah dengan perusahaan di lingkungan kerja Pelabuhan panjang dengan harapan agar seluruh insan maritim di lingkungan kerja Pelabuhan Panjang dapat menggugah kesadaran akan pentingnya K3,” ujar Andi dalam keterangannya, Selasa (11/2/2020).

Lima poin penting yang terdapat dalam deklarasi K3 tersebut adalah berdoa sebelum memulai aktivitas di lingkungan kerja, mengutamakan disiplin menggunakan alat pelindungan diri di lingkungan kerja, mengenali dan mengendalikan bahaya atau resiko di area kerja sebelum memulai pekerjaan, mematuhi peraturan dan ketentuan keselamatan dan kesehatan serta lingkungan kerja dan mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas, baik di tempat kerja maupun di luar tempat kerja.

Rangkaian upacara bendera ditutup dengan sejumlah kegiatan simulasi K3 seperti simulasi pemadam kebakaran, penanganan jika terjadi kecelakaan kerja pada ketinggian di atas kapal dan penanganan terhadap tumpahan bahan kimia.

“Tujuan simulasi K3 tersebut adalah untuk meningkatkan kesiapsiagaan seluruh insan maritim di lingkungan Pelabuhan Panjang jika terjadi kecelakaan kerja yang mungkin dapat terjadi kapan saja,” ujat Andi.

Sebagai informasi, serangkaian kegiatan juga telah digelar untuk memperingati Bulan K3 Nasional tahun 2020 ini seperti bulan K3 seminar, lokakarya, pameran hingga lomba yel-yel K3 dan lomba pemadaman kebakaran. Tema yang diusung yaitu Optimalisasi Kemandirian Masyarakat Berbudaya K3 Pada Era Revolusi Industri 4.0 Berbasis Teknologi Informasi.

Adapun peserta dari instansi pemerintah adalah Kantor KSOP Kelas IV Bakauheni, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Menggala, Kantor UPP Kelas III Mesuji, Kantor UPP Kelas III Kota Agung, Kantor UPP Kelas III Labuhan Maringgai, Polisi Perairan dan Udara (Polairud) Polda Lampung. Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) Panjang, Kantor Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) Lampung, Kantor Bea Cukai, Kantor Imigrasi Kelas I Lampung, Kantor Karantina Ikan, Kantor Karantina Hewan dan Tumbuhan, Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Sejumlah perusahaan yang mendeklarasikan K3 antara lain PT. PTP Panjang, PT. IPC TPK Panjang, PT. JAI Panjang, BUP Sinarmas LDA, BUP Bukit Prima, APBMI Lampung, PT. OSCT Indonesia Jakarta, PT. PN VII Lampung, PT. Bukit Asam, PT. Pertamina (Persero) Panjang, PT. Noahtu Shipyard, PT. Sumber Indah Perkasa, PT. Solusi Bangun Indah, PT. Tanjung Enim Lestari, PT. Sumatera Batera Raya, PT. Tunas Baru Lampung, PT. Indocement Tunggal Prakasa, PT. Semen Panjang, PT. PLTU Sebalang, PT. Inti Sentosa Alam Bahtera, Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang, PT. Maritim Sinar Utama, PT. Penajam Internasional Terminal, PGN Maringgai dan DPC INSA yang disaksikan oleh Kepala KSOP Kelas I Panjang, Gubernur Provinsi Lampung serta General Manager PT. Pelindo (II) Cabang Panjang.(VAN)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Wakil Presiden Ma’ruf Amin memimpin rapat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Rapat tersebut membahas strategi pengurangan kemiskinan dan penurunan stunting pada akhir 2024.

Rapat itu digelar di Kantor TNP2K, Gedung Grand Kebon Sirih, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2020). Rapat dihadiri oleh Menko PMK Muhajir Effendi, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, serta Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Hadir pula Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, serta Kepala Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo.

Ma’ruf berpesan kepada menteri dan kepala lembaga yang hadir agar bekerja keras dan inovatif sehingga target pengurangan kemiskinan dan penurunan stunting dapat tercapai pada 2024.

“Saya minta kepada para Menko dan Menteri terkait lainnya agar senantiasa bekerja keras, inovatif serta memantapkan koordinasi untuk memastikan tercapainya target pengurangan tingkat kemiskinan pada akhir tahun 2024,” ujar Ma’ruf.

Selain itu, Ma’ruf mengatakan TNP2K dirancang untuk mendukung kebijakan dan membantu tugas dan kementerian lembaga agar target penurunan tingkat kemiskinan dan prevalensi stunting dapat tercapai. Dia menyebut rapat rutin akan dilakukan untuk melakukan monitoring dan koordinasi.

“Untuk itu, saya minta kepada Menko maupun para menteri untuk tidak segan memanfaatkan sekretariat ini untuk mendukung tugas yang dijalankan. Ke depan saya akan secara rutin mengadakan rapat tingkat menteri semacam ini untuk memastikan koordinasi kita terus berjalan baik,” jelas Ma’ruf.

Ada beberapa poin yang dibahas dalam rapat tersebut. Seperti kerangka kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui upaya untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin serta upaya mendorong peningkatan pendapatan. Selain itu, dibahas pula tantangan dan efektivitas penyaluran dana desa, anggaran bantuan sosial dan subsidi, serta percepatan penurunan prevalensi stunting.(DON)