JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan pemilu serentak adalah konstitusional. Banyaknya petugas KPPS meninggal dunia bukan menjadi alasan untuk tidak melaksanakan pemilu serentak.

“Setelah menelusuri kembali original intent perihal pemilihan umum serentak; keterkaitan antara pemilihan umum serentak dalam konteks penguatan sistem pemerintahan presidensial; dan menelusuri makna pemilihan umum serentak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, terdapat sejumlah pilihan model keserentakan pemilihan umum yang tetap dapat dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945,” kata hakim konstitusi Saldi Isra dalam putusan MK yang dikutip, Kamis (27/2/2020).

Kelima model itu adalah:
1. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD.
2. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota.
3. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota.

4. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota.

5. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota;

“Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden,” cetus Saldi.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri rapat di Komisi X DPR RI untuk menjelaskan duduk perkara revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM). Anies mengaku senang bisa kembali ke Komisi X.
Rapat digelar di Komisi X DPR, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2020). Anies awalnya mengenang masa-masa dirinya hadir dalam rapat di Komisi X.

“Jadi saya sampaikan terima kasih ke Komisi X, saya pribadi senang kembali ke ruangan ini, Pak, dulu biasa duduk di tempat ini, sudah lama nggak kembali ke sini. Alhamduliah bisa kembali diskusi di sini,” ujar Anies.

Anies diketahui pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) di periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kemendikbud menjadi mitra kerja Komisi X DPR.

Anies lalu menjelaskan bahwa proses revitalisasi TIM dilakukan agar TIM menjadi ikon serta pusat kegiatan kesenian dan kebudayaan dunia. Ia berharap TIM menjadi rumah untuk interaksi pelaku-pelaku seni global.

“Ketika kita bicara tentang revitalisasinya, kita ingin agar ini menjadi satu ekosistem kesenian kebudayaan Jakarta, tempat bagi pelaku seni di Jakarta, pelaku seni nasional, untuk bisa berkolaborasi menunjukkan karyanya melalui proses audisi ketat melalui Dewan Kesenian Jakarta,” ujar Anies.

“Karena itu tujuannya, satu, infrastrukturnya bertaraf internasional, konten keseniannya di Jakarta bertaraf internasional, lalu dia menjadi destinasi wisata budaya unggul, dan menjadi salah satu ikon kota yang berkarakter,” pungkasnya.(DAB)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo menjawab isu reshuffle kabinet yang diembuskan oleh relawan. Jokowi menegaskan sampai saat ini belum ada pikiran untuk merombak kabinet Indonesia Maju.
“Sampai detik ini saya dan Pak Wapres belum berpikir ke sana,” kata Jokowi di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2020).

Pihak Istana juga sebelumnya sudah meluruskan isu reshuffle kabinet ini. Istana menjelaskan awal mula isu tersebut dibunyikan.

Isu itu bermula dari pertemuan Jokowi dengan pegiat medsos. Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (18/2/2020), Jokowi sempat menjawab soal kinerja menterinya di Kabinet Indonesia Maju.

“Menjawab pertanyaan tentang kinerja menteri, Presiden Joko Widodo menyatakan, ‘Apa-apa perlu penyesuaian. Ada yang cepat beradaptasi, ada yang tidak. Mohon sedikit dimaafkan dulu’,” kata Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman dalam keterangan tertulis, Minggu (23/2).

Fadjroel mengatakan Jokowi ingin visi-misinya terwujud. Fadjroel mengutip pernyataan Jokowi yang akan mengganti menterinya jika tidak mampu beradaptasi, namun Fadjroel menegaskan bahwa tidak ada reshuffle dalam waktu dekat.

“‘Kalau terus (tidak dapat beradaptasi), pasti saya ganti,’ tuntas Presiden,” kata Fadjroel mengutip pernyataan Jokowi.

Isu reshuffle ini pertama kali disampaikan salah satu relawan Jokowi, Dede Budhyarto, melalui akun Twitternya yang bercentang biru.

Dalam Twitternya, Dede bercerita tentang pertemuannya dengan Jokowi di Istana Bogor bersama influencer hingga para artis pendukung Jokowi beberapa waktu lalu.

Dede mengatakan akan ada reshuffle di kabinet Jokowi. Dia pun mewanti-wanti menteri yang kinerjanya tak bagus.

“Pengen cerita hasil pertemuan dgn Presiden @jokowi, eh pulang dari Istana Bogor malah sakit. Intinya bakal ada resafel tunggu saja yah. Menteri yg kinerjanya ndak bagus klen bakalan dicukupkan,” tulis Dede.(VAN)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Ketua DPR Puan Maharani mengatakan saat ini pemerintah dan DPR tengah mengirimkan dan menyosialisasi draf omnibus law kepada masyarakat. Puan berharap sosialisasi tidak akan menimbulkan kegaduhan saat draf itu dibahas.

“Ya kan seperti kita ketahui bersama bahwa omnibus law ini kan setelah drafnya dikirimkan oleh pemerintah ke DPR, kemudian masyarakat mulai melihat, membaca, menganalisa, kemudian mencermati pasal-pasal yang ada di omnibus law itu,” ujar Puan di kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2020).

Puan mengatakan pemerintah dan DPR akan menjelaskan maksud dan tujuan omnibus law itu. Seperti pasal yang dianggap sensitif dan yang bermanfaat.

“Kita berikan kesempatan kepada pemerintah bersama dengan DPR untuk bisa menyosialisasikannya menjelaskan niat dari adanya omnibus law itu seperti apa kemudian dilihat pasal-pasal yang sensitif maupun tidak sensitif. Bermanfaat maupun tidak bermanfaat,” ucap Puan.

Berbekal sosialisasi itu, Puan berharap apabila draf omnibus law itu sudah dibahas oleh pemerintah dan DPR, tak ada lagi keributan dan kecurigaan. Dia meminta masyarakat mencermati draf tersebut lebih dulu.

“Sehingga nanti kalau sudah masuk pembahasan yang dilakukan oleh DPR jadi tidak menimbulkan kegaduhan, kecurigaan yang muncul dari masyarakat. Sekarang kita kasih kesempatan dulu kepada masyarakat untuk melihat dan mencermati terkait draf omnibus law,” ungkapnya.

Puan mengatakan pembahasan draf omnibus law bukan masalah waktu. Namun dia berharap omnibus law bisa bermanfaat bagi semua pihak.

“Ini bukan masalah berapa lama waktunya cepat atau lambatnya. Kalau bisa cepat buat apa dilama-lama. Tapi yang pasti niatnya itu kan untuk bisa bermanfaat untuk iklim investasi, ekonomi, masyarakat. Jadi jangan sampai timbul kegaduhan karena ada prasangka bahwa kita sebetulnya menutupi atau tidak terbuka,” kata Puan.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Komisi VIII meminta Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi penyebaran virus Corona terhadap jemaah haji yang akan berangkat ke Mekah. Komisi VIII meminta agar jemaah haji bisa kembali ke Tanah Air dengan aman.

“Adanya langkah-langkah strategis untuk virus Corona ini, Pak, karena kalau dari negara China diundang ke Tanah Suci, mungkin Singapura ke Tanah Suci, mungkin ada guncangan psikis, Pak, pada jemaah haji kita,” ujar Ketua Komisi VIII Yandri Susanto saat rapat di Komisi VIII, gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Yandri ingin jemaah haji berangkat ke Tanah Suci dengan nyaman. Dia menyebut wabah virus Corona sangat luar biasa.

“Nah, ini bagaimana kita semua meyakinkan kepada jemaah haji yang berangkat ke Tanah Suci benar-benar nyaman, tidak waswas dan kegelisahan yang luar biasa. Saya kira isu Corona ini sangat luar biasa,” ungkapnya.

Sementara itu, Menag Fachrul Razi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait virus Corona. Fachrul mengatakan hingga saat ini belum ada tanda-tanda virus Corona di Arab Saudi.

“Tentang masalah virus Corona ini memang beberapa kali saya sudah diskusi dengan Menteri Kesehatan. Sejauh ini, menurut beliau, tidak ada tanda-tanda ada wabah itu di Saudi,” kata Fachrul saat menjawab solusi bagi jemaah haji dari virus Corona.

Fachrul mengatakan pemerintah Saudi sangat mengantisipasi permasalahan virus Corona. Antisipasi itu dilakukan dalam berbagai aspek.

“Dan sepertinya Saudi menjaga betul tentang itu. Karena menjaga itu bukan hanya aspek ibadah saja, tapi juga aspek kepentingan ekonomi Saudi juga dia sangat berkepentingan,” jelas dia.

Fachrul mengatakan pemerintah akan mengantisipasi segala kemungkinan penyebaran virus Corona. Dia berharap agar virus Corona tidak masuk ke Arab Saudi.

“Oleh sebab itu, dia betul-betul menjaganya. Dan harapan kita mencoba untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang ada. Tapi memang kalau kita bicara ke publik, kita katakan insyaallah tidak ada tentang masalah Corona di Saudi Arabia,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Nizar, mengatakan antisipasi akan dilakukan di asrama haji hingga pulang dari Mekah. Nizar menyebut pemeriksaan akan dilakukan secara berkala.

“Di asrama haji, ketika sebelum berangkat. Kedua, ini mohon nanti sumbang saran terkait persoalan waktu ketika pulang ini juga harus ada semacam pemeriksaan, scanning itu tadi. Kan ini butuh waktu. Ini mau kita scanning-nya di Bandara Saudi atau di asrama haji ketika haji kembali,” kata Nizar.

Lebih lanjut Nizar mengatakan kewenangan pencegahan virus Corona ada pada Kementerian Kesehatan. Dia menyebut Kemenag akan mengkoordinasikan langkah tersebut dalam konteks mobilisasi jemaah.

“Itu mungkin terkait virus Corona. Tapi ini tetap domainnya, kewenangan Kementerian Kesehatan. Kita hanya mengkoordinasikan, mobilisasi massa dalam konteks ini,” pungkasnya.(NOV)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca ekstrem masih akan terjadi hingga bulan Maret. BMKG mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan.
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menjelaskan berdasarkan hasil analisa perkembangan musim hujan dasarian II Februari 2020, 100 persen wilayah zona musim di Indonesia telah memasuki musim hujan. Termasuk Jabodetabek.

“Kondisi dinamika atmosfer terkini menunjukkan faktor skala regional-Iokal berkontribusi signifikan terhadap pembentukan pola hujan dan cuaca ekstrem di wilayah Indonesia,” ujar Dwikorita dalam konferensi pers di kantor BMKG, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2020).

Dwikorita mengatakan curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Jabodetabek hari ini cukup merata terjadi dari wilayah selatan hingga utara. Menurutnya, curah hujan dengan intensitas tertinggi sebesar 278 mm terukur pada Selasa (25/2) pukul 07.00 WIB di wilayah Kemayoran.

“Cuaca ekstrem yang terjadi di wilayah Jabodetabek beberapa hari terakhir secara dominan dipicu oleh faktor dinamika atmosfer skala lokal, yaitu adanya pembentukan pola konvergensi atau pertemuan massa udara dan kondisi labilitas udara yang kuat terutama di wilayah Jawa bagian barat, termasuk wilayah Jabodetabek,” katanya.

Sementara itu, lanjut dia, curah hujan pada dasarian III Februari hingga dasarian II Maret 2020 umumnya diprakirakan berada di kriteria menengah. Namun, kata dia, pada Februari ketiga kali ini beberapa wilayah diprakirakan mengalami hujan dengan intensitas tinggi.

“Wilayah yang diprakirakan mengalami hujan kategori tinggi berada pada Jabar bagian Timur, Jateng bagian tengah, Kalbar bagian utara, Sulawesi bagian tengah dan Papua bagian tengah,” katanya.

Lebih jauh, pada dasarian bulan Maret pertama wilayah yang diprakirakan mengalami hujan dengan intensitas tinggi. Adapun wilayah tersebut yakni di Kalimantan Barat bagian utara, Kalimantan Tengah, Kalmantan Selatan, Jawa Barat bagian tengah, Sulawesi bagian tengah, Manokwari bagian timur dan Papua bagian tengah.

“Masyarakat diimbau agar tetap waspada dan berhati-hati terdampak yang dapat ditimbulkan seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang pohon tumbang dan jalan licin,” pungkasnya.(VAN)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengungkapkan ada sebanyak 1.276 warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS yang berada di Suriah dan sekitarnya. Yasonna menyebut 200 di antaranya memiliki paspor RI.

“Berkembang data, yang awalnya 689 (orang), menjadi, yang terakhir perkembangannya sampai hari kemarin, BNPT dan Densus, 1.276 (orang). Dan tervalidasi mempunyai paspor Indonesia datanya lengkap 297,” kata Yasonna dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Yasonna menyebut pemerintah masih melakukan asesmen terhadap WNI eks ISIS itu. Asesmen, sebut dia, bekerja sama dengan intelijen negara terkait.

“Ini nanti kita asesmen lagi, kita lihat, seperti apa dia di sana, bagaimana dia di sana. Ini semua akan kerja sama dengan intelijen di sana,” ucap Yasonna.

Menteri berlatar belakang sebagai kader PDIP itu menekankan pemerintah belum memutuskan untuk memulangkan WNI eks ISIS itu. Yasonna menyebut pemulangan WNI eks ISIS itu akan dilakukan atau tidak setelah proses asesmen selesai.

“Sampai sekarang pemerintah belum mengambil keputusan, formal mengenai hal itu (pemulangan WNI eks ISIS). Harus dilakukan asesmen yang lebih mendalam tentang mereka itu di sana,” jelasnya.

“Itu yang kita sepakati dulu. Jadi sementara tidak kembali ke Indonesia, menunggu asesmen terhadap masing-masing orang yang ada di sana,” sambung Yasonna.

Namun demikian, Menko Polhukam Mahfud Md sebelumnya mengatakan pemerintah berencana memulangkan anak yatim-piatu WNI mantan ISIS. Menurut dia, hal itu merupakan kebijakan yang sudah resmi.

“Itu tentu dikerjakan sesuai dengan keputusan rapat itu. Kita sekarang pada tahap permulaan mengidentifikasi kalau ada anak yang berada berumur di bawah 10 tahun, itu akan dilakukan bagaimana penjemputannya bagaimana pembinaannya dan terus dikoordinasikan,” Kata Mahfud di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (24/2).(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebut masih terdapat persoalan dalam Pilkada 2020. Di antaranya terkait netralitas ASN.

“Bawaslu telah memetakan dimensi-dimensi kerawanan pelaksanaan pemilu, di antaranya problematika ketidaknetralan ASN menurut Bawaslu itu ada di 167 daerah,” ujar Ma’ruf dalam sambutannya di peluncuran Indeks Kerawanan Pilkada 2020 di Redtop, Jalan Pecenongan, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2020).

Ma’ruf menyebutkan, berdasarkan data Bawaslu, terdapat permasalahan pemilih ganda di 179 daerah. Selain itu, masalah terkait alat peraga kampanye dan rendahnya partisipasi masyarakat.

“Daftar pemilih ganda ada di 179 daerah, pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai aturan 133 daerah, dan rendahnya partisipasi masyarakat,” tuturnya.

Ma’ruf berharap indeks kerawanan yang dibuat oleh Bawaslu dapat berjalan secara optimal. Menurutnya, hal ini berguna bagi penyelenggara pemilu untuk mengetahui wilayah yang rawan.

“Indeks dimaksud diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengukur potensi kerawanan pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 bagi Bawaslu maupun pihak lain yang berkepentingan,” kata Ma’ruf.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menjelaskan ada empat dimensi yang menjadi ukuran bagi Bawaslu dalam menyusun IKP. Di antaranya terkait konteks sosial dan politik serta hak pilih.

“Empat dimensi yang diukur dalam IKP Pilkada 2020 adalah dimensi konteks sosial dan politik dengan subdimensi keamanan lingkungan, otoritas penyelenggara pemilu, otoritas penyelenggara negara, dan relasi kuasa di tingkat lokal,” kata Afif.

“Kedua dimensi pemilu yang bebas dan adil dengan subdimensi hak pilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, ajudikasi keberatan pemilu, dan pengawasan pemilu,” sambungnya.

Selain itu, terdapat dimensi terkait hak politik hingga partisipasi masyarakat.

“Ketiga dimensi kontestasi dengan subdimensi hak politik, proses pencalonan, dan kampanye calon. Keempat dimensi partisipasi dengan subdimensi partisipasi pemilih, partisipasi partai politik, dan partisipasi publik,” tuturnya.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta para Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) seluruh Indonesia untuk membina kepala desa (kades) soal dana desa. Burhanuddin meminta Kajati tak langsung menghukum para kades bila ada dugaan penyalahgunaan dana desa oleh kades.

Hal itu disampaikan Burhanuddin, dalam acara seminar nasional bertema ‘Penegakan Hukum Dalam Kerangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Percepatan Pembangunan Daerah’ di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2020). Awalnya dia mengatakan memberi perhatian khusus pada pengelolaan dana desa.

“Untuk khusus soal dana desa ini, saya minta perhatian para Kajati. Untuk penanganan dana desa saya minta langkah untuk mengambil tindakan mens reanya, tolong diperhatikan,” kata Burhanuddin.

Burhanuddin mengatakan pengelolaan dana desa dipertanggungjawabkan kepada sistem keuangan daerah. Namun, perlu pembelajaran kepada para kades dalam mengelola uang tersebut.

“Yang saya ingin katakan di sini adalah untuk dana desa, dana desa adalah pertanggungjawabannya adalah tetap mengacu kepada sistem keuangan daerah. Padahal mereka yang duduk sebagai kepala desa adalah orang-orang biasa yang jauh dari administrasi negara, artinya setiap langkah tentunya memerlukan pembelajaran, pembelajaran itu adalah pada pemda,” ujarnya.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Menko Polhukam Mahfud Md rapat bersama pimpinan MPR RI guna membahas perihal Papua yang akan menjadi tuan rumah PON 2020. Mahfud memastikan situasi dan kondisi Papua kondusif.
“Ini bukan soal pengungsi nih. Ini ketua DPR, ketua DPD, ketua MPR mau kunker ke Papua. Ya, sudah kondusif. Tadi laporan kesiapan dari daerah, dari semua birokrasi, kondusif, bagus,” kata Mahfud usai rapat di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2020).

Selain soal PON, Mahfud menyebut dalam rapat bersama pimpinan MPR tadi juga membahas hal-hal lainnya. Namun, Mahfud enggan menjelaskan hal-hal apa saja selain soal PON yang dibahas.

“Ya, soal persiapan PON dan lain-lain. Jadi kita koordinasi, saling memberi tukar informasi, dan memberi bekal,” sebut Mahfud.

Diberitakan sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md menghadiri rapat dengan pimpinan MPR untuk mendiskusikan mengenai isu Papua. Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebut salah satu isu yang dibahas yakni soal persiapan PON di Papua.

“Pertama kami ingin mendapat laporan terkait keamanan politik dan sosial. Yang kedua kami pimpinan MPR, DPR, dan DPD akan berkunjung ke Papua tanggal 2 Maret sampai tanggal 5 untuk memastikan masalah keamanan, karena kami mendengar laporan tentang keamanan,” kata Bamsoet sebelum rapat di kompleks parlemen.

Bamsoet menilai banyak masalah yang timbul di Papua beberapa waktu belakangan. Pimpinan MPR dari Fraksi Golkar itu ingin ada solusi yang konkret untuk menyelesaikan masalah tersebut.

“Ya masalah ini kan jadi sudah sejak 50 tahun lalu, sejak Papua berintegrasi dengan Indonesia. Nah ini, hari ini mulai periode kepemimpinan presiden ada terus masalah yang timbul di Papua. Kami ingin ada jalan keluar secara permanen untuk papua yang berkeadilan,” papar Bamsoet.(DON)