JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Putri Ma’ruf Amin, Siti Nur Azizah, memutuskan bergabung ke Partai Demokrat (PD). Azizah diketahui mendaftarkan diri ke PPP sebagai bakal calon Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Apa kata PPP?
“Itu hak politik beliau, termasuk tekad beliau mau maju pada Pilkada Tangsel,” ujar Wasekjen Achmad Baidowi lewat pesan singkat, Kamis (16/4/2020).

Pria yang akrab disapa Awiek itu mengisyaratkan bahwa peluang PPP mengusung Azizah di Pilwalkot Tangsel 2020 masih terbuka. Bahkan, menurut Awiek, komunikasi antara DPC PPP Tangsel dengan Azizah masih terjalin dengan baik.”Kami masih melakukan monitoring terhadap elektabilitas calon. (Komunikasi DPC PPP Tangsel dengan Azizah) itu dilakukan dalam rangka komunikasi politik,” sebut Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu.

Sebelumnya, Siti Nur Azizah ditunjuk menjadi Wasekjen Partai Demokrat. Azizah akan membantu Teuku Riefky Harsya yang didapuk menjadi Sekjen.

“Saudara Riefky akan dibantu oleh para Wakil Sekjen, yaitu Saudari Andi Timo Pangeran, Saudara Puta Supadma, Saudari Renanda Bachtar, Saudari Ingrid Kansil, Saudara Muhammad Rifai Darus, Saudari Siti Nur Azizah, Saudara Jansen Sitindaon, Saudari Imelda Sari, Saudara Irwan, dan Saudara Agust Jovan Latuconsina,” kata Ketum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat mengumumkan secara langsung struktur DPP melalui akun Instagram pribadinya, Rabu (15/4).(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Pemerintah menyatakan akan menanggung biaya perawatan pasien virus Corona. Pemerintah juga berjanji akan meringankan beban ekonomi masyarakat di masa pandemi ini.
“Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah dengan skema yang telah ditentukan menanggung biaya perawatan seluruh pasien dari COVID-19 ini,” kata juru bicara pemerintah terkait penanganan wabah virus Corona, Achmad Yurianto, dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube BNPB, Kamis (16/4/2020).

Yuri mengatakan yang paling terkena dampak secara ekonomi adalah masyarakat yang sudah tinggal di rumah sejak pertengahan Maret 2020 karena terdampak kebijakan penanganan Corona. Yuri meminta masyarakat bersabar dan menegaskan pemerintah akan bekerja keras meringankan beban rakyat.

“Kami mohon kesabarannya, masa sulit ini merupakan ujian untuk kita semua. Oleh karena itu, mari bersama-sama tetap aman dan sehat di rumah,” ujar Yuri.

“Pemerintah akan bekerja keras agar beban penyakit ini bisa cepat berlalu, dan beban ekonomi saudara-saudara kami ringankan dan tidak menambah beban baru bagi saudara-saudara sekalian,” tuturnya.

Diketahui, kasus positif virus Corona di Indonesia per hari ini mencapai 5.516 orang. Sebanyak 496 orang meninggal dunia, sementara 548 orang dinyatakan sembuh.

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Kementerian Agama (Kemenag) mengatakan layanan pendaftaran pernikahan bagi calon pengantin kini tak bisa dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Namun, calon pengantin bisa mendaftar secara online melalui laman simkah.kemenag.go.id.
Dirjen Bimas Islam Kemenag, Kamaruddin Amin mengatakan, saat ini sudah ada 33 ribu calon pengantin mendaftar secara online. Mereka mendaftar setelah Rabu (1/4) lalu.

“Ada sekitar 33 ribu lebih (calon pengantin). Mereka daftar setelah tanggal 1 April,” ujar Kamaruddin, Kamis (16/4/2020).Kamaruddin menjelaskan, alasan pendaftaran pencatatan pernikahan tidak dilayani di KUA karena saat ini ada kebijakan untuk bekerja di rumah untuk mencegah penularan virus Corona. Menurutnya, kebijakan bekerja di rumah akan berlangsung hingga Selasa (21/4) mendatang.

“KUA-KUA kami akan melayani juga mereka setelah tanggal 21 April. Tapi kondisinya tergantung nanti,” katanya.Menurutnya, calon pengantin yang mendaftar online itu juga banyak yang memilih tanggal pernikahan pada pertengahan April. Meski demikian, kata Kamaruddin, KUA akan melayani pernikahan apabila wabah COVID-19 sudah menurun di daerah tersebut.

“Jadi mereka mendaftar ada tanggal yang mereka sudah pilih, jadi tanggal 22-23 (April) itu banyak yang akan melaksanakan pernikahan, tapi lagi-lagi tergantung juga kemampuan penghulu kita di lapangan yang juga tentu jumlahnya tidak banyak,” ucapnya.Kamaruddin juga meminta masyarakat untuk menunda pernikahan apabila penyebaran virus Corona semakin parah. Jika tetap dilaksanakan, pernikahan tersebut diminta untuk tetap menerapkan protokol kesehatan seperti yang dianjurkan pemerintah.

“Tergantung kondisi di lapangan kalau kondisi di lapangan tidak memungkinkan ya ditunda dulu sampai kondisi memungkinkan. Kalau pun dilaksanakan ya harus menjaga protokol kesehatan,” tandasnya.(MAD)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Pilihan pemerintah Indonesia tidak menerapkan lockdown dalam mempersempit penyebaran virus Corona sempat mendapatkan kritik dari banyak pihak. Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi menegaskan kebijakan lockdown yang diterapkan di banyak negara tidak bisa secara serta-merta diikuti oleh negara lainnya.
Retno mengatakan banyak pertimbangan yang harus dikaji dalam penerapan kebijakan lockdown. Dia mengatakan tidak semua kebijakan di suatu negara cocok dan harus ditiru oleh pemerintah Indonesia.

“One policy fits for all itu maksudnya gini. Misalnya ada negara yang melakukan completely total lockdown. Nah kebijakan itu tidak bisa diterapkan untuk katakanlah semua negara di dunia itu harus menerapkan kebijakan lockdown. Jadi satu policy itu tidak bisa diterapkan di semua negara,” kata Retno dalam diskusi virtual di akun Instagram @Hanummm bertajuk Indonesia dan Dunia di Tengah Pandemi, Rabu (15/4/2020).Retno mengatakan sistem sosial dan budaya yang berbeda-beda di tiap negara mengakibatkan kebijakan lockdown tersebut tidak harus diikuti oleh pemerintah Indonesia. Pertimbangan ekonomi, diakui Retno juga jadi salah satu aspek yang dilihat sebelum menerapkan kebijakan lockdown.

“Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda. Dia memiliki sistem sosial yang berbeda dan budaya yang berbeda. Oleh karena itu yang kita yakini pemerintah manapun pasti mencoba melakukan hal yang terbaik untuk melindungi kesehatan warganya. Lalu ini (lockdown) kan juga tidak bisa dilepaskan dari konsiderasi ekonomi dan lain-lainnya,” jelasnya.Meski tidak menerapkan kebijakan lockdown dan memilih membatasi pintu masuk bagi warga negara asing, Retno mengatakan terus membangun komunikasi yang intensif di antara Menlu negara lain. Dia mengatakan ada tiga hal yang terus dijaga dan dikoordinasikan di antara para Menlu selama masa pembatasan ruang gerak manusia di banyak negara berlangsung.

“Dalam komunikasi saya dengan para Menlu, oke kita lakukan pembatasan pergerakan manusia, pintu-pintu untuk warga negara asing kita batasi. Tapi kita ingin pastikan bahwa pintu-pintu tetap terbuka untuk logistik, untuk perdagangan,” sebutnya.

“Utamanya ada tiga hal besar yang kita komunikasikan, satu terkait dengan makanan dan bahan-bahan makanan untuk pertanian misalnya. Kedua adalah alat-alat kesehatan, dan yang ketiga adalah obat-obatan. Jadi untuk hal ini kita sering banget komunikasi telepon-teleponan dengan negara lain,” sambung Retno.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Presiden, menteri, hingga anggota DPR tidak mendapat tunjangan hari raya (THR) tahun ini. Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sepakat atas kebijakan itu. Menurutnya, hal tersebut dapat membantu ekonomi negara di masa pandemi Corona.

“Setuju untuk membantu pemerintah dalam situasi pandemi dan situasi ekonomi sekarang,” kata Azis saat dihubungi, Selasa (14/4/2020) malam.

Sama halnya dengan pimpinan lain, Waketum DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta seluruh pejabat yang tidak mendapat THR menerima dengan lapang dada. Dia menyebut hal itu sebagai wujud prihatin kepada bangsa atas bencana wabah COVID-19 yang terjadi.”Ya namanya dalam situasi prihatin seperti ini ya kita harus sama-sama ngerti, sama-sama memahami keadaan bahwa dalam keadaan ini juga kan kita merayakan hari raya secara sederhana, apapun itu mesti kita terima, termasuk kebijakan menteri hingga DPR tak dapat THR, menurut saya dalam situasi yang tidak biasa ini harus kita terima dengan hati yang lapang,” katanya.Keputusan itu diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan instruksi bahwa ASN di eselon I dan II, termasuk pejabat negara, tidak akan mendapatkan THR tahun ini.

“Sekarang ini di dalam proses melakukan revisi perpres sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, bahwa THR untuk seluruh pejabat negara dan eselon I serta eselon II tidak dibayarkan,” tuturnya dalam konferensi pers virtual, Selasa (14/4).Sri Mulyani menjabarkan pejabat-pejabat yang dimaksud termasuk presiden, wakil presiden, menteri, anggota DPR, MPR, DPD, kepala daerah, hingga pejabat eselon I dan II. Sementara ASN, TNI, dan Polri dengan level eselon III ke bawah dipastikan THR-nya akan dibayarkan.

“THR, untuk ASN, TNI, Polri, Bapak Presiden sudah memutuskan THR akan dibayarkan untuk seluruh ASN TNI Polri yang posisinya adalah di bawah atau dalam hal ini sampai dengan eselon III ke bawah,” tuturnya.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Presiden Jokowi mengusulkan dibentuknya gugus tugas di negara ASEAN Plus Three (China, Jepang, dan Korea Selatan) untuk menangani pandemi. Gugus tugas nantinya bisa difungsikan untuk menghadapi penyakit pandemi di masa datang, tidak hanya virus corona (COVID-19).

“Presiden mengusulkan kiranya dapat dibentuk gugus tugas khusus negara-negara APT (ASEAN Plus Three) untuk menangani pandemi. Gugus tugas inilah yang kelak diharapkan dapat memberikan rekomendasi secara cepat pada saat pandemi muncul di masa mendatang,” kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam konferensi pers yang disiarkan di saluran YouTube Setpres, Selasa (14/4/2020).

Hal ini disampaikan Retno seusai penyelenggaraan KTT Asean Plus Three secara virtual yang digelar siang hingga sore ini. Dalam pidatonya, Jokowi juga mengusulkan adanya jejaring kerja sama antara industri obat dan farmasi di negara-negara ASEAN Plus Three.

“Selain itu, presiden mengusulkan jejaring dan kerja sama antara industri obat dan farmasi negara-negara APT. Tentunya termasuk perusahaan milik negara, BUMN yang memproduksi obat-obatan untuk mengatasi COVID-19,” ujar Retno.KTT ini merupakan pertemuan lanjutan dari KTT khusus ASEAN yang digelar pagi tadi. Pada KTT ASEAN Plus Three, Retno mengatakan negara Jepang mendukung pendirian pusat infeksi penyakit di kawasan ASEAN.

“Jepang telah menyampaikan komitmen dukungan bagi pendirian ASEAN Center of Infectious Diseases. Ini kemudian akan kita tindak lanjuti bentuknya seperti apa, sekretariat ASEAN akan mulai bersama-sama dengan negara anggota menindaklanjuti pendirian ASEAN Center of Infectious Diseases,” kata Retno.
Hadir dalam KTT ASEAN Plus Three yaitu pemimpin negara ASEAN yaitu Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, Perdana Menteri Laos Thoungloun Sisoulith, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin, Kanselir Negara Myanmar Aung San Suu Kyi, Presiden Filipina Rodrigo Duterte, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha, dan Perdana Menteri Viet Nam Nguyen Xuân Phúc selaku Ketua ASEAN 2020, serta Sekretaris Jenderal ASEAN Dato Lim Jock Hoi.

Adapun mitra ASEAN yang hadir adalah Premier Tiongkok Li Keqiang, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in.

Turut mendampingi Jokowi dalam KTT tersebut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyepakati tanggal pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Pilkada Serentak akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020.
“Komisi II DPR RI menyetujui usulan pemerintah terhadap penundaan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak tahun 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020,” kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung saat membacakan kesimpulan rapat dengan Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP, Selasa (14/4/2020).

Sebelum dimulainya kembali tahapan Pilkada Serentak, Komisi II bersama Mendagri serta KPU hingga Bawaslu akan melaksanakan rapat kerja terkait kesiapan pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada 2020. Rapat itu akan dilaksanakan setelah masa tanggap darurat pandemi virus Corona berakhir atau sekitar awal Juni 2020. “Sebelum dimulainya pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak tahun 2020, Komisi II DPR RI bersama Mendagri dan KPU RI akan melaksanakan rapat kerja setelah masa tanggap darurat berakhir untuk membahas kondisi terakhir perkembangan penangan pandemi COVID-19, sekaligus memperhatikan kesiapan pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada Serentak tahun 2020,” ujar Doli.

Berikut ini kesimpulan lengkap rapat Komisi II DPR bersama Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020:

1. Komisi II DPR RI menyetujui usulan pemerintah terhadap penundaan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak tahun 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020. Sebelum dimulainya pelaksanaan tahapan Pillkada Serentak tahun 2020, Komisi II DPR RI bersama Mendagri dan KPU RI akan melaksanakan rapat kerja setelah masa tanggap darurat berakhir untuk membahas kondisi terakhir perkembangan penangan pandemi COVID-19, sekaligus memperhatikan kesiapan pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada Serentak tahun 2020.

2. Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan evaluasi terhadap Keserentakan Pemilu pada tahun 2019, maka Komisi II DPR RI mengusulkan kepada pemerintah agar pelaksanaan Pilkada kembali disesuaikan dengan masa jabatan 1 periode 5 tahun yaitu 2020, 2022, 2023, 2025 dan seterusnya yang nanti akan menjadi bagian amandemen pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 untuk masuk ke dalam Perppu.(DON )

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjalankan antisipasi dampak sosial ekonomi dari pandemi Corona. Dia melihat masyarakat sudah menunggu bantuan sosial (bansos) berupa sembako hingga kartu Prakerja.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam Rapat Terbatas Laporan Gugus Tugas COVID-19 yang disiarkan langsung akun YouTube Sekretaris Kabinet. Jokowi meminta program bantuan terhadap masyarakat bisa berjalan minggu ini.

“Kemudian berkaitan dengan dampak sosial ekonomi. Saya minta Mensos, Menkeu, minggu ini semuanya harus bisa jalan. Ini sudah sangat-sangat mendesak sekali, baik yang berkaitan dengan Kartu Prakerja, baik yang berkaitan dengan PKH, baik yang berkaitan dengan bansos langsung, baik yang berkaitan dengan Kartu Sembako, baik yang berkaitan dengan pembagian sembako di Jabodetabek semuanya harus jalan minggu ini,” kata Jokowi, Senin (13/4/2020).

Jokowi melihat masyarakat sudah sangat menunggu bantuan dari pemerintah. Dia meminta program tersebut direalisasi.

“Saya turun ke bawah kemarin, saya melihat bahwa kebutuhan itu sudah ditunggu oleh masyarakat. Jangan nanti di bawah melihat bahwa kita ini hanya omong saja, barangnya tidak sampai ke rakyat, ke masyarakat,” ujar Jokowi.

Jokowi juga meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan kepala daerah memastikan ketersediaan bahan pokok di tengah pandemi Corona. Jokowi ingin kepala daerah memastikan bahan pokok aman dan memastikan tidak ada kelangkaan.

Jokowi juga meminta seluruh jajaran memperhatikan betul saran dari Food and Agriculture Organization (FAO) terkait kemungkinan terjadinya kelangkaan bahan pangan di tengah pandemi Corona. Jokowi meminta seluruh kepala daerah betul-betul memeriksa sehingga kelangkaan pangan tidak akan ada.

“Perlu saya ingatkan lagi, untuk mungkin Pak Mendagri agar menjaga gubernur, bupati, wali kota diingatkan untuk menjaga ketersediaan bahan-bahan pokok, membuat perkiraan-perkiraan ke depan, sehingga kita bisa memastikan tidak terjadi kelangkaan bahan pokok dan harga yang masih terjangkau,” ujar Jokowi.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Kasus penolakan terhadap jenazah positif virus corona (COVID-19) masih terjadi di Indonesia. Pemerintah meminta masyarakat tidak menolak jenazah penderita COVID-19 untuk dimakamkan.

“Kami berharap tidak ada lagi alasan oleh masyarakat untuk takut, bahkan menolak tentang hal ini. Kami berupaya melindungi semuanya dengan sungguh-sungguh. Kementerian Agama dan fatwa MUI pun telah mendukung bersama-sama untuk penatalaksanaan jenazah ini sebaik-baiknya,” ujar Jubir Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto dalam konferensi pers di saluran YouTube Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sabtu (11/4/2020).

Pemerintah menjelaskan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan fatwa tata cara pemakaman jenazah penderita corona. Pemakaman dilakukan dengan menjalankan protokol kesehatan.

“Protokol tentang penguburan jenazah telah dibuat sesuai edaran Kementerian Agama dan aturan fatwa MUI nomor 8 tahun 2020,” jelas Yuri.

Yuri juga mengatakan jika pengurusan jenazah warga yang terpapar Corona selama ini telah dilaksanakan sesuai aturan medis yang ketat dan dilakukan oleh para pihak-pihak yang terlatih.

Yuri pun berpesan kepada masyarakat untuk memberikan penghormatan yang layak bagi para warga yang meninggal akibat virus Corona. Dia juga mengajak semua lapisan masyarakat bersama-sama bergotong royong dalam menghadapi wabah ini.

“Mereka adalah saudara kita yang harus gugur dalam melaksanakan tugasnya. Mereka adalah keluarga kita yang karena penyakt ini telah menjadi korban dan harus meninggal. Oleh karena itu mari kita hormati mereka,” imbuhnya.(VAN)