JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya mengkalkulasikan terjadinya kemarau panjang sepanjang tahun ini berkaitan dengan manajemen pengelolaan beras dalam negeri. Walaupun Jokowi menerima laporan prediksi dari BMKG tidak adanya cuaca ekstrem tahun ini.

“Tolong juga dikalkulasi kemungkinan terjadi kemarau panjang di 2020 walau prediksi BMKG tidak ada cuaca yang ekstrem. Namun tetap harus diwaspadai terutama yang berkaitan dengan ketersediaan beras nasional kita,” ujar Jokowi dalam rapat terbatas mengenai antisipasi kebutuhan bahan pokok yang disiarkan di saluran YouTube Setpres, Selasa (28/4/2020).

Pentingnya manajemen pengelolaan beras dalam negeri, kata Jokowi, adalah kunci penting bagi antisipasi krisis pangan seperti yang disampaikan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO). Jokowi mendapat laporan produksi beras saat panen raya akhir bulan ini mencapai 5,62 juta ton.”Kita berharap puncak panen raya di bulan April ini produksi beras kita, kemarin saya mendapatkan laporan bisa mencapai 5,62 juta ton. Ini sangat bagus dan saya juga minta bulog untuk tetap membeli gabah petani dengan insentif harga yang layak, dengan fleksibilitas yang memadai,” ujar Jokowi.

Sebelumnya BMKG menjelaskan jika suhu panas akhir-akhir ini umumnya disebabkan oleh suhu udara yang tinggi dan disertai oleh kelembaban udara yang rendah, terutama terjadi pada kondisi langit cerah dan kurangnya awan. Sesuai dengan prediksi BMKG, jika pada bulan-bulan ini beberapa wilayah Indonesia mengalami berkurangnya tutupan awan akibat sedang berada pada masa transisi dari musim hujan ke musim kemarau.

“Secara klimatologis, bulan April-Mei-Juni memang tercatat sebagai bulan di mana suhu maksimum mengalami puncaknya di Jakarta. Pola tersebut mirip dengan pola suhu maksimum di Surabaya, sementara di Semarang dan Jogjakarta pola suhu maksimum akan terus naik secara gradual pada bulan April dan mencapai puncaknya pada bulan September hingga Oktober,” kata Deputi Bidang Klimatologi BMKG Herizal dalam keterangan tertulis, Kamis (23/4).(VAN)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan bagi mereka yang memiliki keperluan bisnis masih bisa diperbolehkan berpergian. Sedangkan bagi yang berkepentingan untuk mudik, tidak diperbolehkan.

Budi mengatakan, ada permintaan dari para pebisnis untuk tetap boleh menaiki pesawat. Budi mempersilakan, namun tetap harus menjalani protokol kesehatan yang ketat untuk pencegahan virus Corona (COVID-19).

“Saya hanya ingin tambahkan beberapa hal, Bali seperti itu, tadi ada catatan permintaan pebisnis diperkenankan naik pesawat. Saya bilang kan monggo, tapi protokol kesehatannya harus ketat. Jangan di kami. Kami hanya mengiyakan oke, hari ini 1 flight, 3 flight, tapi protokol jangan di kami. Saya minta ada satu pimpinan dari Pak Doni (Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo – red) atur itu,” kata Budi dalam video conference seusai rapat terbatas, yang disiarkan saluran YouTube Sekretariat Kabinet (Setkab), Senin (27/4/2020).Budi menerangkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan arahan bahwa yang boleh pergi adalah yang memiliki urusan bisnis. Pihaknya, dalam hal ini Kemenhub, siap membantu Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dalam hal ini.”Jadi yang boleh berjalan itu arahan presiden mereka yang berbisnis, bukan yang mudik, saya pikir saya nggak terlalu banyak bicara, Pak Doni yang koordinir saya siap bantu. Tim kami solid dan kami sudah lakukan rakor internal 5 kali,” ujar Budi.

Kemenhub sebelumnya sudah menerbitkan Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 yang mengatur larangan mudik Lebaran 2020. Permenhub diteken Menhub Ad Interim Luhut Pandjaitan yang sempat menggantikan Budi untuk sementara waktu.

“Pak Luhut luar biasa, walaupun dengan kesibukan masih punya kemampuan dan kedalaman untuk memberikan arahan. Permenhub yang dibuat Pak Luhut relatif tidak ada cacat. Relatif tidak ada cacat. Tidak ada komplain atas itu,” kata Budi.(VAN)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Juru bicara pemerintah untuk penanganan kasus COVID-19 Achmad Yurianto (Yuri) kembali memberikan penjelasan terkait perkembangan wabah Corona di Tanah Air. Hingga 25 April, total kasus positif mencapai angka 8.607 orang.

“Pertambahan kasus konfirmasi positif hari ini adalah 396 pasien, sehingga totalnya menjadi 8.607,” kata Yuri dalam konferensi yang disiarkan di akun YouTube BNPB, Sabtu (25/4/2020).

Yuri juga memaparkan data persebaran pasien yang sembuh di beberapa provinsi. Pasien yang sembuh paling banyak berada di Provinsi DKI Jakarta.

“Sebaran pasien sembuh kalau kita lihat 334 orang dari DKI, 133 dari Jawa Timur, kemudian 93 dari Jawa Barat, 82 Sulawesi Selatan, di Bali ada 70 orang. Akumulasi total bersama dengan 29 provinsi yang lainnya adalah 1.042 pasien,” ucap Yuri.DAB

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Polda Metro Jaya mengatakan tidak akan memberikan izin kepada Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan organisasi buruh lainnya yang akan berdemonstrasi memperingati Hari Buruh. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunis menegaskan bahwa saat ini masih dalam masa pandemi virus Corona (COVID-19).

“Sudah tahu masa begini, masih juga mau demo. Dasar kita adalah maklumat Kapolri. Di situ bunyinya adalah tidak izinkan atau dilarang kegiatan mengumpulkan masa. Sekarang PSBB-kan diberlakukan. Di aturan PSBB, ada aturan lebih ari lima orang akan kita untuk supaya mereka kembali saja, (dilakukan) secara persuasif dan humanis,” kata Kombes Yusri saat dihubungi, Rabu (22/4/2020).

Yusri menjamin tidak akan memberikan izin untuk menggelar aksi unjuk. Dia menegaskan bahwa Polda Metro Jaya memiliki dasar yang kuat untuk tidak memberikan izin.

“Terkait dengan diberikannya izin. Kita masih mendasari pada Maklumat (Kapolri), dan PSBB. Sudah jelas dikatakan. Kita tidak akan memberikan rekomendasi,” kata Yusri.

Yusri berharap pimpinan organisasi buruh mengurungkan niat berdemo. Jangan sampai, sebut dia, ada penularan virus Corona karena masa berkumpul saat demonstrasi.

“Saya harap panitia lebih mengerti lah. Bahwa memang situasi sekarang pandemi COVID, kasihan buruh yang diajak (demonstrasi) nanti. Jangan sampai terjadi ada tertular,” ucap Yusri.

Sebelumnya, sekitar 50 ribu buruh akan melakukan aksi pada 30 April untuk menolak pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja saat pandemi. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menegaskan demo tersebut akan menerapkan physical distancing.

“Iya, memang kami merencanakan memperingati Mayday bukan pada 1 Mei, tapi tanggal 30 April aksinya itu. Jadi ini gabungan dari tiga konfederasi serikat buruh yang besar ya. KSPI, KSPSI, ada KSBSI. Ini sekitar 50 ribu buruh di Jabodetabek. Aksinya dipusatkan di DPR dan kantor Menko Perekonomian,” kata Presiden KSPI Said Iqbal saat dihubungi.DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi memutuskan melarang seluruh warga mudik Lebaran 2020. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah merancang Permenhub yang mengatur ini.
“Kemarin Presiden sudah memutuskan bahwa pemerintah tidak lagi mengimbau tapi dengan tegas melarang masyarakat untuk mudik. Arahan beliau, transportasi diharapkan dapat berperan aktif dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19. Untuk itu, Kementerian Perhubungan akan segera menyiapkan Permenhub yang mengatur pelarangan mudik termasuk sanksinya apabila melanggar aturan,” kata juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, dalam keterangan tertulis, Rabu (22/4/2020).

Penyusunan Permenhub ini akan melibatkan stakeholder terkait seperti Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Kepolisian dan sebagainya. Adita menjelaskan, regulasi transportasi terkait pelarangan mudik berlaku untuk angkutan umum penumpang dan kendaraan pribadi.”Pelarangan dimulai pada 24 April 2020 secara bertahap, bertingkat dan berkelanjutan, dan mulai diberlakukan sanksi secara penuh pada 7 Mei 2020. Pelarangan mudik akan diberlakukan sampai dengan tanggal 2 Syawal 1441 H, dan dapat menyesuaikan dengan memperhatikan dinamika perkembangan Pandemi COVID-19,” jelas Adita.

Adita menjelaskan skenario yang akan disiapkan adalah pembatasan lalu lintas pada jalan akses keluar masuk wilayah, bukan penutupan jalan. Hal tersebut dilakukan karena yang dilarang untuk melintas adalah angkutan yang membawa penumpang saja, sementara angkutan barang atau logistik masih dapat beroperasi.

Pelarangan mudik berlaku untuk wilayah Jabodetabek dan wilayah-wilayah yang sudah ditetapkan untuk diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan juga wilayah yang masuk zona merah virus Corona.

Larangan mudik ini nantinya tidak memperbolehkan lalu lintas orang untuk keluar dan masuk dari dan ke wilayah khususnya Jabodetabek. Namun masih memperbolehkan arus lalu lintas orang di dalam Jabodetabek (aglomerasi).

Transportasi massal di dalam Jabodetabek seperti KRL juga tidak akan ditutup atau dihentikan operasionalnya. Hal ini disebut sebagai upaya mempermudah masyarakat yang tetap bekerja khususnya tenaga kesehatan, cleaning service rumah sakit, dan sebagainya.

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM– Presiden Joko Widodo menyatakan akan melarang mudik Lebaran pada hari raya Idul Fitri 1441 H bagi semua warga. Sebelumnya, Jokowi hanya melarang mudik untuk aparatur sipil negara (ASN), pegawai BUMN, dan TNI-Polri.
“Mudik semuanya akan kita larang,” ujar Jokowi membuka ratas di Istana Presiden yang disiarkan langsung lewat akun YouTube Setpres, Selasa (21/4/2020). .

Jokowi meminta hal-hal yang berkaitan dengan itu segera disiapkan.”Oleh sebab itu, saya minta persiapan yang berkaitan dengan itu mulai disiapkan,” tambahnya.

Jokowi juga mengatakan, berdasarkan survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub), ada 68% masyarakat yang tidak mudik, 24% ingin mudik, dan 7% sudah mudik. Jokowi menekankan angka 24% ini masih cukup tinggi.

“Dari hasil kajian-kajian yang ada di lapangan, pendalaman yang ada di lapangan, kemudian juga hasil survei dari Kemenhub, disampaikan bahwa yang tidak mudik 68%, yang tetap masih bersikeras mudik 24%, yang sudah mudik 7%. Artinya, masih ada angka yang sangat besar, yaitu 24% tadi,” kata Jokowi

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Presiden Joko Widodo menyatakan ingin mengevaluasi total pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) agar kekurangan-kekurangan dapat diperbaiki. Jokowi juga menyoroti masih adanya kantor yang masih beroperasi di wilayah yang menerapkan PSBB karena virus Corona (COVID-19).
“Hari ini saya ingin ada evaluasi total dari apa yang telah kita kerjakan dalam penanganan COVID ini, terutama evaluasi mengenai PSBB secara lebih detail kekurangannya apa, plus minusnya apa sehingga kita bisa perbaiki.” kata Jokowi dalam siaran yang ditayangkan Istana, Senin (20/4/2020).

Jokowi juga ingin seluruh provinsi maupun kabupaten/kota menganggap penting uji spesimen secara masif. Uji sampel ini harus diikuti dengan langkah-langkah selanjutnya guna memutus rantai penyebaran virus Corona di Indonesia.”Saya ingin ditekankan kepada seluruh provinsi, kabupaten/kota mengenai pentingnya pengujian sampel secara masif, kemudian diikuti pelacakan yang progresif dan mengisolasi yang terpapar dengan ketat,” ucap Jokowi.

“Tiga hal ini yang harusnya sering terus menerus ditekankan kepada seluruh daerah,” sebut Jokowi.

Pada Senin (20/4), Jokowi juga melakukan ratas mengenai laporan tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan Jokowi, di antaranya soal masih adanya perkantoran dan pabrik yang masih memperkerjakan karyawannya di tengah masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di beberapa daerah. Akibatnya moda transportasi masih saja dipenuhi penumpang.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Letjen Doni Monardo seusai rapat terbatas. Ini yang menjadi salah satu faktor evaluasi PSBB.”Arahan bapak presiden tentang efektivitas dari Pembatasan Sosial Berskala Besar. Sebagaimana yang kita ketahui sejak Keppres tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar yang mulai di DKI, maka kita dapat mengambil beberapa data dan perkembangan,” jelas Doni seusai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Senin (20/4).

Doni mengakui, pemerintah melihat memang sudah ada kemajuan dari PSBB. Namun menurutnya presiden menyoroti masih adanya kantor dan pabrik yang beroperasi di status PSBB ini meski sudah ada aturannya.

“Yang masih belum optimal ini adalah yang terkait dengan kegiatan perkantoran dan juga kegiatan pekerjaan di pabrik sehingga mengakibatkan sejumlah moda transportasi masih tetap dipenuhi warga masyarakat,” sebut Doni.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meminta pemerintah juga mengumumkan jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) corona yang meninggal dunia. Merespons hal tersebut, pemerintah mengatakan tidak perlu, data yang telah diumumkan saat ini sudah ketentuan organisasi kesehatan dunia (WHO).
“Tidak perlu. Kita fokus pada COVID-19. Norma data yang saya pakai adalah sesuai ketentuan WHO. Fokus pada COVID-19 yang terkonfirmasi laboratorium Rapid test dan PCR positif, jumlah sembuh dan meninggal dari kasus konfirmasi positif,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, dr Achmad Yurianto ketika dihubungi, Senin (20/4/2020) malam.

Yuri mengatakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tetap mencatat data orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) secara nasional. Namun, yang diumumkan hanyalah hasil akhir dari proses pemeriksaan.”Data tentang ODP dan PDP ada di semua Dinkes Provinsi dan akumulasinya ada di Kemenkes. Diumumkan hanya agregatnya, rincian sembuh dan meninggal tidak diumumkan tetapi tercatat,” ujarnya.

Sebelumnya IDI meminta pemerintah tidak hanya mengumumkan data pasien meninggal positif corona tapi juga jumlah PDP yang meninggal. Hal ini perlu dilakukan agar menjadi bahan evaluasi kebijakan. Salah satunya, evaluasi pemeriksaan PCR, menurutnya, perlu ada percepatan hasil PCR.

“Sebagai bahan evaluasi terhadap kebijakan, itu perlu disampaikan. Jadi nggak masalah yang positif tetap disampaikan, nggak masalah tetap disampaikan. Saran kami yang PDP meninggal juga disampaikan,” ujar Ketua Pengurus Besar (PB) IDI Daeng M Faqih saat dihubungi detikcom, Senin (20/4/2020).

“Kenapa, itu bahan untuk evaluasi kebijakan pelayanan. Apa itu, evaluasi kebijakan penanganannya satu, evaluasi untuk pemeriksaan PCR berarti pemeriksaan PCR harus lebih cepat,” sambung Daeng.

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM- Peraturan larangan mudik masih dalam proses pembahasan. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengatakan sudah merapatkan hal tersebut dan akan dibawa ke istana dan diputuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Masih, tadi kan rapat mungkin nanti tinggal dari Pak Menko aja yang akan rapat dengan Pak Presiden nanti diputuskan saja bagaimana,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Hubdat) Kemenhub Budi Setiyadi, saat dihubungi, Senin (20/4/2020) malam.

Budi mengatakan belum ada keputusan pasti. Tapi menurut dari hasil rapat, menurutnya kemungkinan akan ada peraturan untuk larangan mudik.

“Akan ada larangan mungkin,” ujarnya.

Sebelumnya, Budi mengatakan telah menyusun draf regulasi apabila pemerintah sepakat untuk mengeluarkan kebijakan larangan mudik. Dalam draf tersebut, kendaraan umum dan pribadi akan dilarang keluar masuk kawasan yang memiliki status pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

“Kalau saya draf regulasinya yang PSBB sudah saya siapkan tapi yang terakhir itu kalau sampai tidak mudik itu kita sudah siapkan skemanya, untuk bagaimana prosedur protokol untuk kendaraan angkutan umum berarti nggak boleh keluar (wilayah). Untuk kendaraan pribadi juga sama nggak boleh keluar. Sepeda motor juga nggak boleh keluar,” kata Budi.

“Kalau kemarin hasil diskusi kita sepakat dari daerah yang sudah melakukan PSBB atau zona merah.. Kalau Jakarta artinya Jabodetabek. Itu yang nggak boleh keluar, termasuk masuk ke Jabodetabek,” sambung Budi.

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) bersama Gerakan Keadilan Bangun Solidaritas (GERAK BS) memberikan donasi bantuan kesehatan ke dua rumah sakit rujukan COVID-19. Bantuan yang diberikan untuk masing-masing rumah sakit antara lain 50 pcs APD, 60 pak rapid test, 150 pak masker, dan 120 boks vitamin untuk stamina dokter dan suster.
“Kerja keras rumah sakit, dokter, dan para tenaga medis sangat luar biasa dalam menghadapi pandemi COVID-19. Di tengah keterbatasan, mereka tetap semangat melayani pasien. Tak hanya di Indonesia, seluruh rumah sakit dunia juga kewalahan menghadapi pandemi COVID-19. Karenanya kita harus saling bahu membahu, tak boleh saling menyalahkan apalagi menghujat,” ujar Bamsoet di Jakarta, Minggu (19/4/2020).

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan donasi kesehatan tersebut diterima langsung manajemen rumah sakit. Dokter Widhi Usansi, Sp.P mewakili RS Siloam Kabupaten Bekasi dan Dokter Amin Husni Sp.A mewakili RS An-Nisa Tangerang. Bantuan diserahkan langsung oleh Ketua Umum Gerak BS, Aroem Alzier.”Jangan biarkan rumah sakit, dokter, dan tenaga kesehatan berjuang sendirian. Sebagai warga negara yang penuh dengan nilai kegotongroyongan, wajib hukumnya kita semua memberikan bantuan. Minimal dengan menaati aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang ditetapkan pemerintah. Salah satunya dengan di rumah saja, jika pun terpaksa harus keluar rumah harus menerapkan physical distancing,” tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini juga menaruh penghormatan dan penghargaan yang besar terhadap para dokter dan tenaga medis yang gugur menghadapi pandemi COVID-19. Kata Bamsoet, mereka sejatinya adalah pahlawan.

“Karenanya jangan sampai siapapun mendiskriminasi apalagi mengucilkan dokter dan para tenaga medis. Tanpa peran mereka, kita tak mungkin bisa keluar dari pandemi COVID-19. Dokter dan tenaga medis adalah pahlawan yang patut dihargai,” pungkas Bamsoet.(DON)